SIKAP MASYARAKAT KUDUS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA - Listiana, Anisa; Widjanarko, M. (IAIN Pekalongan, 2012)
Abstract : This study is about PKDRT law. It gives us information that domestic violence is a real thing that happens in our society, especially in Kudus. On the one hand, civil society actually has a formula to prevent the authority and rights of their family life with PKDRT (legal elimination of domestic violence) law. On the other hand, the government has a responsibility to eliminate violence, force and coercion in family life as referred to in 11, 12 and 13 of Law No. 23 of 2004. But the most important thing is that the courage of society to show concern and the seriousness of the government to take action when violence occurs. This research shows that domestic violence is a result of power imbalance between the weak dan the strong in our society where many women that represent the weak became a victim. Abstrak : Penelitian ini adalah tentang hukum PKDRT. Ini memberi kita informasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal nyata yang terjadi dalam masyarakat kita, terutama di Kudus. Di satu sisi, masyarakat sipil sebenarnya memiliki formula untuk mencegah wewenang dan hak-hak kehidupan keluarga mereka dengan PKDRT (penghapusan hukum kekerasan dalam rumah tangga) hukum. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghapus kekerasan, kekuatan dan pemaksaan dalam kehidupan keluarga sebagaimana dimaksud dalam 11, 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tapi yang paling penting adalah bahwa keberanian masyarakat untuk menunjukkan perhatian dan keseriusan pemerintah untuk mengambil tindakan saat terjadi kekerasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hasil dari ketidakseimbangan kekuatan antara lemah Dan yang kuat dalam masyarakat kita di mana banyak wanita yang mewakili lemah menjadi korban.