DINAMIKA PENERAPAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA - Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H, Muhammad Amin, S.H. M.H (Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2017)
ABSTRAKSalah satu bentuk hak penguasaan negara, yaitu di bidang pertambangan. Pengertian “Pertambangan” berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, ditegaskan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Lebih khusus menegaskan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hambatan dan solusi dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan dan Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan metode pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan mengutamakan pembahasan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Hasil pembahasan menegaskan bahwa sumber daya energi mineral dan batu bara sebagai aset untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) di mana pengelolaan pertambangan tidak menimbulkan hak atas penguasaan terhadap sumber daya alam, akan tetapi hak atas pemanfaatan terbatas berdasarkan izin dan bersifat sementara dengan pemahaman bahwa sumber daya alam dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Kata kunci: Kewenangan, Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau, PertambanganABSTRACTOne form of state ownership rights, namely in the field of mining. Definition of