TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN KARAWANG - S.H., M.H, Wulansari (Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2017)
ABSTRAKFenomena anak terlantar atau anak yang tidak mendapat perhatian yang semestinya, tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, telah menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu dalam rangka membangun kondisi ideal yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai pengemban tanggung jawab perlindungan anak. Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya anak terlantar di Kabupaten Karawang serta mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Anak Terlantar ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya anak terlantar di Kabupaten Karawang faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pengetahuan dan faktor perkembangan teknologi serta tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Anak Terlantar ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertuang dalam pasal yang menyatakan secara eksplisit bahwa salah satu pengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak adalah Pemerintah Daerah.Kata kunci: Tanggung Jawab, Anak Terlantar, Kabupaten KarawangABSTRACTThe phenomenon of abandoned children or children who do not receive proper attention, unmet needs fairly, whether physical, mental, spiritual, and social, have become our common concern. Therefore in order to establish ideal conditions necessary for the implementation of the Local Government responsibility as bearers of child protection responsibilities. The problem and the purpose of this study was to determine and analyze the factors that cause still many abandoned children in Karawang and to know and analyze the Responsibilities of Local Government against abandoned children in terms of Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection. This research is analytical descriptive and using normative juridical approach. Data collection techniques were conducted through literature studies and field studies. Data analysis is done qualitatively. From the results of this study concluded that the factors which cause still many abandoned children in The District of Karawang family factors, environmental factors, economic factors, factors of knowledge and factors of technological development and responsibilities of Local Government against Abandoned Children in terms of Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on child protection stated in the article stating explicitly that one of the bearers of responsibility for the implementation of children's rights protection is a Local Government.Keyword: Responsibility, Abandoned Children, The District of Karawang