FUNGSI BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG - Arliman, S.E., S.H., M.H., M.Kn, Laurensius (Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2017)
ABSTRAKBadan Kehormatan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk untuk menegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada dasarnya Badan Kehormatan merupakan lembaga pengawasan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi Badan Kehormatan ada dua, yaitu fungsi aktif dan fungsi pasif. Penulis memilih Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang untuk diteliti, karena ada beberapa pelanggaran yang telah diterima dan tidak ditindaklanjuti. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pada dasarnya Badan Kehormatan telah melaksanakan fungsinya dengan baik, namun belum maksimal dalam penegakannya. Badan Kehormatan selama ini masih kurang mengigit karena tindakan-tindakan yang dilakukan Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik belum memberikan efek jera bagi anggota-anggota dewan yang “nakal”. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Kehormatan antara lain: Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti suatu pelanggaran karena ada pengaduan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau masyarakat, tetapi sering laporan tidak lengkap. Pengaduan kurang bekerja sama dan unsur kepentingan politik yang masih kental. Penulis memberikan beberapa saran, antara lain: Badan Kehormatan hendaknya melibatkan pihak-pihak lain di luar anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri sehingga mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Selain itu aturan-aturan yang ada, yaitu kode etik dan tata tertib hendaknya lebih dipertegas dan diperbaiki sedemikian rupa agar anggota dewan tidak memiliki celah untuk terhindar dari sanksi-sanksi Badan Kehormatan.Kata kunci: Fungsi, Badan Kehormatan, DPRD Kota PadangABSTRACTHonorary Board is of the fittings of the regional council established to enforce the code of conduct the Regional Representatives Council. Basically the Ethics Council is an internal oversight agencies Regional Representatives Council. Honorary Board function was twofold function of active and passive functions. The author chose the Honorary Board of the Regional Representatives Council of Padang to be checked, because there are some violations that have been accepted and acted upon. This research method is a juridical sociological. Basically the Ethics Council has been carrying out its function properly, but is not maximized in enforcement. Honorary Board for this is still less bite because of the actions undertaken Honorary Board in enforcing the code of conduct has not provided a deterrent effect for the members of the board were “mischievous”. Constraints faced by the Ethics Council, among others: the Ethics Council to act on an infringement complaint because of the leadership of the Regional Representatives Council, members of the Regional Representatives Council, and/or society, but often the report is not complete. Complaints about cooperation, and an element of political interests is still thick. The author gives some suggestions, such as: the Ethics Council should involve other parties outside the Honorary Board member Legislative Council itself so that the monitoring mechanism based ethics can be realized more independent and objective. In addition to the existing rules, the code of conduct and discipline should be reinforced and improved so that board members do not have a gap to avoid sanctions Ethics CouncilKeywords: Functions, Honorary Board, DPRD City of Padang