KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN - Siti Rahma Novikasari; Bayu Panji Pangestu (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014)
AbstractToday, more and more frictions are found in the rights of tenure that led to land dispute cases, and cases of land conflicts. In handling cases BPN has had formal rules: BPN Regulation No. 3 Year 2011 on the Assessment and Management of Land Management Case. This study highlights the implementation of the Head of BPN Regulation No. 3 Year 2011 on the Assessment and Management of Treatment Case Management Land, and also by BPN DIY Regional Office along with advantages and disadvantages. BPN Regional Office is a means of land disputes settlement in the realm of alternative dispute resolution in case of the complaint, entails the issuance of the settlement in the form of criteria 1, criteria 2, criteria 3, criteria 4 and criteria 5. In the solution of land cases there are obstacles in the internal and external BPN DIY Regional Office along with effort to accelerate the completion of land cases and improving the quality of personnel. IntisariDewasa ini, makin banyak ditemui persinggungan antara hak penguasaan atas tanah yang berujung kasus pertanahan baik berupa sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Dalam melakukan penanganan kasus, BPN telah memiliki aturan resmi yaitu Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Penelitian ini menyoroti implementasi Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kanwil BPN DIY beserta kelebihan dan kekurangannya. Kanwil BPN adalah salah satu sarana penyelesaian kasus pertanahan dalam ranah alternative dispute resolution atas kasus-kasus yang diadukan hingga dikeluarkannya bentuk penyelesaian dalam Kriteria 1, Kriteria 2, Kriteria 3, Kriteria 4 dan Kriteria 5. Dalam melakukan penyelesaian kasus pertanahan terdapat kendala dalam internal maupun Eksternal kanwil BPN DIY beserta upaya percepatan penyelesaian kasus pertanahan dan peningkatan kualitas aparat.