PERAN LEMBAGA KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BATU - Oskar Oskar; Ignatius Adiwidjaja; Dewi Citra Larasati (Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2016)
Abstract: The purposes of this research were (1) to understand the role of Institute for Public Policy Studies on combating corruption in Batu City; and (2) to understand and analyse the obstructing factor of the Institute for Public Policy Studies role on. The analysis of this research showed that the role of Institute for Public Policy Studies through lobbying and negotiating advocate gave great contribution to the law enforcement on combating corruption in Batu City. The other role of Institute for Public Policy Studies through reactive advocate was demonstration by pushing the law enforcement. The intern obstructing factors of the role of Institute for Public Policy Studies were self- help funding and limited members. The extern obstructing factors were unresponsive police, limited information and personal intimidation. Key words: NGOs; public policy; corruption Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui peran Lembaga Kajian Kebijakan Publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu; dan (2) Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat peran Lembaga Kajian Kebijakan Publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan pencapaian dari peran LK2P dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan advokasi lobi dan negosiasi telah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap penegakan hukum. Peran LK2P selanjutnya melalui kegiatan advokasi reaktif, diantaranya adalah demonstrasi dengan penekanan kepada penegakan hukum. Faktor yang menghambat peran LK2P apabila dilihat dari faktor internal adalah pendanaan yang masih bersifat swadaya dan keterbatasan kuantitas anggota. Faktor eksternalnya adalah kurangnya respon dari pihak kepolisian, terbatasnya akses informasi dan adanya intimidasi dari oknum. Kata Kunci: lembaga swadaya masyarakat; kebijakan publik; korupsi