EVALUASI PROSEDUR PENERAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) OLEH BPKP PROVINSI ACEH PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH - amyas, Amyas (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, 2011)
Abstrak Penelitian ini dilakukan di Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh yang berlokasi di Jalan Tgk. Nyak Makam Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2006 oleh BPKP Provinsi Aceh sudah mampu meningkatkan kesadaran Instansi Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh untuk berakuntabilitas. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan merupakan penelitian untuk memperoleh data dan informasi dilapangan dengan cara komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan pendapat para ahli melalui buku-buku serta data teoritis lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan. LAKIP adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah sebagai alat pertanggungjawaban dalam melaksanakan kewajiban. LAKIP sebagai salah satu bentuk akuntabilitas diharapkan dapat mendorong kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya evaluasi LAKIP dapat diperoleh penilaian secara menyeluruh mengenai penerapan LAKIP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur evaluasi LAKIP 2006 oleh BPKP Provinsi Aceh dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi LAKIP dan sudah mampu meningkatkan kesadaran instansi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Aceh untuk membuat LAKIP. BPKP Provinsi Aceh disarankan agar dapat mempertahankan mutu pengawasan dengan sebaik-baiknya. Keywords: Evaluasi Prosedur, LAKIP DAFTAR KEPUSTAKAAN Anwar Prabu (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ke-6. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosda Karya. BPKP (2003). Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: BPKP. Hessel Nogi (2005). Manajemen Publik. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Vidiasarana Indonesia. Hiro Tugiman (2001). Standar Profesional Audit Internal. Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hitt Michael A, Ireland R duane & Hoskisson Robert E (2001). Manajemen Strategis. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Hunger David J & Whelen Thomas L (2003). Manajemen Strategis. Yogyakarta: Penerbit Andi. LAN dan BPKP (2004a). Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: BPKP. ………………... (2004b). Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Perencanaan Strategik Instansi Pemerintah. Jakarta: BPKP. ………............. (2004c). Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: BPKP. ……………….. (2004d). Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: BPKP. ………………... (2004e). Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Penyusunan LAKIP. Jakarta: BPKP. Mulyadi (2001). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba 4. Pemerintah Republik Indonesia (1999). Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara. Sondang P Siagian (2005). Manajemen Stratejik. Cetakan 6. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara. Surya Dharma (2005). Manajemen Kinerja. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.