PARTISIPASI PRESSURE GROUP DALAM PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK KELAS III BANDUNG - Muis, Ichwan (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, 2018)
Abstrak Penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung belum begitu banyak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari pihak terkait lainnya. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Upaya advokasi perumusan kebijakan telah dilakukan untuk merespon isu permasalahan yang ada. Namun hasil perumusan kebijakan hanya sampai pada tahap konsultasi dimana hasilnya telah melahirkan draft kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Hal tersebut tidaklah cukup dalam rangka menyelesaikan permasalahan kebencanaan yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti melibatkan partisipasi pressure group dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengujicobakan ide kedalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Pelibatan pressure group merupakan suatu upaya untuk melakukan pressure terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian action research. Sumber data yang diperoleh yakni dari pressure group dan pressure target. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, observasi partisipatif, dan focus group discussion. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melalui uji credibility, uji transferability, uji depenability, dan uji confirmability. Partisipasi pressure group dipilih, karena proses perumusan kebijakan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses politik. Banyak aktor yang terlibat dalam proses kebijakan salah satunya yakni pressure group. Aktor-aktor tersebut di dalam proses perumusan kebijakan dapat mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu pressure group diharapkan dapat memberikan pressure terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan kampanye penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun teknik pressure group yang digunakan dalam melakukan pressure yakni teknik lobby dan demonstration. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari lahirnya beberapa kebijakan terkait manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun kebijakan tersebut yakni Surat Keputusan Nomor : W.11.PAS.PAS.26.UM.01.01.408 Tahun 2015 Tentang Tim Penanggulangan Bencana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung dan Surat Nomor : W11.PAS.PAS.26-PK.01.08.03387/2015 tentang Permohonan Kerja Sama (Memorandum of Understanding) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat. Kata kunci : kebijakan sosial, manajemen penanggulangan bencana, lembaga permasyarakatan anak, pressure group.