FILSAFAT HUKUM KETATANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM - Mahyiddin, Said (Universitas Muhammadiyah Aceh, 2009)
PENDAHULUAN Sejarah menunjukkan bahwa agama sebagai tradisi dan kebudayaan (yang dianut umatnya) memiliki kemampuan secara multiple untuk melakukan tafsiran ulang secara terus-menerus dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman. Agama-agama samawi seperti Judio-Kristen dan Islam dalam masa kontemporer mau tidak mau harus menjawab tantangan politik seperti halnya soal kebangsaan, kenegaraan dan demokrasi. Agama, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia.[1] Islam, dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang “hadir di mana-mana” (omnipresence). Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa “di mana-mana” kehadiran Islam selalu memberikan “panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.”[2] Dalam konteksnya yang sekarang, tidaklah terlalu mengejutkan, meskipun kadang-kadang mengkhawatirkan, bahwa dunia Islam kontemporer menyaksikan sebagian kaum Muslim yang ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada ajaran Islam secara eksklusif, tanpa menyadari keterbatasan-keterbatasan dan kendala-kendala yang bakal muncul dalam praktiknya. Ekspresi-ekspresinya dapat ditemukan dalam istilah-istilah simbolik yang dewasa ini popular seperti revitalisme Islam, kebangkitan Islam, revolusi Islam, atau fundamentalisme Islam.[3] Sementara ekspresi-ekspresi itu didorong oleh niat yang tulus, tidak dapat dipungkiri bahwa semuanya itu kurang dipikirkan secara matang dan pada kenyataannya lebih banyak bersifat apologetik.[4] Gagasan-gagasan pokok mereka seperti dikemukakan oleh Mohammed Arkoun, “tetap terpenjara oleh citra kedaerahan dan etnografis, terbelenggu oleh pendapat-pendapat klasik yang dirumuskan secara tidak memadai dalam bentuk slogan-slogan ideologis kontemporer.” Lebih lanjut, “artikulasi mereka masih tetap didominasi oleh kebutuhan ideologis untuk melegitimasi rezim-rezim masyarakat Islam dewasa ini.”[5] Adalah sebuah fenomena yang mengejutkan bahwa sejak berakhirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, Negara-negara Muslim (misalnya Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair) mengalami kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintesis yang memungkinkan (viable) antara praktik dan pemikiran politik Islam dengan negara di daerah mereka masing-masing. Di negara-negara tersebut, hubungan politik antara Islam dan negara ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan. Sehubungan dengan posisi Islam yang menonjol di wilayah-wilayah tersebut, yakni karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk, tentu saja menimbulkan tanda tanya. Kenyataan inilah yang telah menarik perhatian sejumlah pengamat politik Islam untuk mengajukan pertanyaan, apakah Islam sesuai atau tidak dengan sistem politik modern, di mana gagasan negara-bangsa merupakan salah satu unsur pokoknya.[6] Di Indonesia, dalam hal hubungannya politik dengan negara, sudah lama Islam mengalami jalan buntu. Baik pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Terutama karena alasan ini, sepanjang lebih empat dekade, kedua pemerintah di atas berupaya untuk melemahkan dan “menjinakkan partai-partai Islam”. Akibatnya, tidak saja para pemimpin dan aktivis Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi dan agama negara pada 1945 (menjelang Indonesia merdeka) dan lagi pada akhir 1950-an dalam perdebatan-perdebatan di Majelis Konstituante mengenai masa depan konstitusi Indonesia), tetapi mereka juga mendapatkan diri mereka berkali-kali disebut “kelompok minoritas atau “kelompok luar”.[7] Pendek kata, seperti telah dikemukakan para pengamat lain, Islam politik telah berhasil dikalahkan–baik secara konstitusional, fisik, birokratis, lewat pemilihan umum maupun secara simbolik.[8] Yang lebih menyedihkan lagi, Islam politik seringkali menjadi sasaran ketidak-percayaan, dicurigai menentang ideologi Pancasila. Dalam soal ini cukuplah dikatakan bahwa saling curiga antara Islam dan negara berlangsung di sebuah negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Pertanyaan untuk persoalan di atas adalah: mengapa hal demikian yang terjadi? Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan ketegangan seperti itu? Adakah jalan keluar darinya, yakni jalan penyelesaian yang mengubah hubungan politik antara Islam dan negara dari saling memusuhi dan mencurigai menjadi harmonis dan saling menguntungkan? Untuk membantu mencari jalan keluar atas persoalan tersebut, penulis akan mencoba menemukan jawabannya dengan mengkaji hubungan Islam dan negara dalam perspektif Filsafat Hukum Islam–melacak akar-akar sejarah, prinsip-prinsip ketatanegaraan, mekanisme, aturan main, tujuan dan hakikat bernegara dalam hukum Islam. PEMBAHASAN Definisi Filsafat Hukum Islam Dalam bukunya “Filsafat Hukum Islam”,[9] Ismail Muhammad Syah (Ismuha) memberikan definisi Filsafat Hukum Islam sebagai “pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penentuannya.” Dari rumusan tersebut filsafat hukum Islam mencakup dua hal pokok yang terdiri dari filsafat tasyri dan hakikat serta rahasia hukum Islam yang selanjutnya disebut falsafah syariah. Sejalan dengan maksud dari definisi di atas namun lebih rinci, Hasbi As-Shiddieqy mendefinisikan filsafat hukum Islam, “setiap qaidah, asas atau (mabda) atau aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam. Baik kaidah itu merupakan ayat Alquran, ataupun merupakan hadis, maupun merupakan pendapat sahabat Nabi Muhammad dan tabiin, atau pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam atau suatu bidang-bidang masyarakat Islam. Istilah lain dari Filsafat Hukum Islam sebagaimana yang diuraikan Hasbi, meliputi (daa-imul ahkam, mabadiul ahkam, ushul al-ahkam, maqashidul ahkam, mahasinul ahkam, qawqidul ahkam, asrarul ahkam, khasa-isul ahkam, mahasinul ahkam dan thawabiul ahkam). Ringkasnya Filsafat Hukum Islam adalah sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum (sumber-sumber hukum), kaidah-kaidah hukum yang di atasnyalah dibina undang-undang Islam.[10] Filsafat Hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Menurut Juhaya S. Praja, ada dua tugas filsafat hukum Islam sebagaimana tugas filsafat pada umumnya, yaitu: pertama, tugas kritis dan, kedua, tugas konstruktif. Tugas kritis filsafat hukum Islam ialah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif filsafat hukum Islam ialah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam dengan lainnya tak terpisahkan. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan filsafat hukum Islam: Apa hakikat hukum Islam; hakikat keadilan; hakikat pembuat hukum; tujuan hukum; sebab orang harus taat pada hukum Islam; dan sebagainya.[11] Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para filosof hukum Islam di atas, dapat dimengerti bahwa filsafat hukum Islam adalah pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk dan segala aspek hukum Islam yang ditelaah secara kritis, konstruktif, komprehensif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kajian filsafat ketatanegaraan dalam perspektif hukum Islam, bermakna, pengetahuan yang mempertanyakan secara kritis tentang apa sesungguhnya hakikat bernegara menurut hukum Islam; mengapa masyarakat Islam perlu memilih pemimpin; bagaimana nasib warga negara bila tidak diatur oleh suatu pemerintahan, dsb. Definisi Negara Secara leksikal, negara mengandung arti: 1) organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, 2) Kelompok sosial yang memiliki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kekuatan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.[12] Definisi lain tentang negaradikemukakan oleh Maclver. Menurutnya, negara adalah suatu bentuk persekutuan dalam wilayah kekuasaan tertentu dengan tujuan menyelenggarakan ketertiban masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah.[13] Dalam hukum internasional, Negara sebagai kesatuan politik sekurang-kurangnya harus memiliki empat unsur, seperti dirumuskan dalam Konvensi Montevideo yang dikutip oleh F. Isywara sebagai berikut: 1) penduduk yang tetap, 2) wilayah tertentu, 3), pemerintah, 4) kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.[14] SementaraBudiarjo menyebutkan bahwa minimal ada empat unsur, yaitu penduduk, wilayah, pemerintah dan kedaulatan.[15] Dalam literatur klasik Islam ditemui pula beberapa rumusan mengenai unsur-unsur negara. Di antaranya, rumusan Ibn Abi Rabi’ menyebutkan paling sedikit ada lima unsur yang harus dimiliki oleh negara, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, keadilan, dan adanya pengelolaan negara.[16] Al-Mawardi juga menulis ada lima unsur pokok dalam suatu negara, yaitu (1) agama sebagai landasan negara dan persatuan rakyat, (2) wilayah, (3) penduduk, (4) pemerintah yang berwibawa, dan (5) keadilan atau keamanan.[17] Pada prinsipnya kedua rumusan tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memandang wilayah, penduduk, pemerintahan dan keadilan sebagai unsur asasi dalam sebuah Negara. Bedanya, al-Mawardi menyebutkan agama sebagai salah satu unsur, sedangkan Ibn Abi Rabi’ menyebutkan unsur pengelolaan negara. Meskipun begitu, bukankah menurut al-Mawardi agama diperlukan justeru sebagai landasan pengelolaan Negara. Dengan demikian, pendapat keduanya tidak berbeda. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital. Suatu negara paling sedikit harus memiliki tiga unsur, yaitu wilayah, penduduk dan pemerintah. Dari ketiga unsur tersebut terlihat bahwa pemerintah merupakan unsur terpenting dari suatu negara. Alasannya, sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah, belum juga dapat diwujudkan suatu negara jika tidak terdapat segelintir orang yang berwenang mengatur dan menyusun hidup bersama itu. Islam dan Negara: Sebuah Dialektika Pemikiran Konsepsi tentang Islam, negara, dan pemerintahan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan pemikir Muslim dan memunculkan perbedaan pandangan yang cukup panjang dan tidak hanya berhenti pada tataran teoritis konsepsional, tetapi juga memasuki wilayah politik praktis, sehingga acapkali membawa pertentangan dan perpecahan di kalangan umat.[18] Perbedaan tentang negara dan pemerintahan dalam Islam dapat dilacak sejak Nabi Muhammad saw., wafat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan tentang masalah suksesi kepemimpinan yang terjadi di sekitar kewafatan Nabi Muhammad. Walaupun sebagian umat Islam (kelompok Syi’ah) meyakini bahwa Nabi Muhammad saw., telah mewariskan kepemimpinannya kepada Ali Ibn Abi Thalib melalui peristiwa Ghadir Khum,[19] namun sebagian besar yang lain (kelompok Sunni) menganggap bahwa peristiwa tersebut tidak berhubungan dengan suksesi kepemimpinan, dan Nabi Muhammad tidak menentukan modus suksesi kepemimpinan. Perbedaan pandangan tentang negara dan pemerintahan di kalangan pemikir dan ulama Islam, juga disebabkan oleh perbedaan persepsi mereka tentang esensi kedua konsep tersebut. Sebagian memandang bahwa keduanya–negara dan pemerintahan berbeda secara konseptual: pemerintahan adalah corak kepemimpinan dalam mengatur kepentingan orang banyak (berhubungan dengan metode atau strategi politik), sedangkan negara merupakan institusi politik sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan (berhubungan dengan bentuk atau format politik). Sebagai konsekuensinya, pembicaraan tentang negara dan pemerintahan dapat dilakukan secara terpisah seperti membicarakan strategi dan penyelenggaraan dan pengisian pemerintahan tanpa mempersoalkan bentuk negara. Sebagian yang lain memandang bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya, sehingga pembicaraan tentang pemerintahan tidak terlepas dari pembicaraan tentang negara. Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.[20] Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata agama dalam pemikiran Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain system ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara, menurut aliran ini, umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Aliran ini juga berpendapat, bahwa sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah system yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw dan oleh empat al-Khulafa’ al-Rasyidun. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Syeikh Hasan al-Banna, Sayyid Quthub, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha dan Maulana A.A. Almaududi. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur; dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu Negara. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein. Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat system ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini yang terhitung cukup menonjol adalah Mohammad Husein Haikal dan Fazlur Rahman.[21] Pada titik ini, rasanya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya tradisi pemikiran politik Islam itu kaya, beraneka ragam dan lentur. Dilihat dari perspektif ini, dalam tulisannya “Islam and Political Development,” Michael Hudson mengemukakan bahwa, “sebenarnyapertanyaan yang patut dikemukakan bukannya yang kaku dan salah arah karena bergaya mendikotomisasi, yakni ‘apakah Islam dan pembangunan politik itu bertentangan atau tidak,’ melainkan ‘seberapa banyak dan pemikiran Islam yang bagaimana yang sesuai dengan sistem politik modern?”[22] Kendati Islam mengakui eksistensi bangsa dan suku bangsa, karenanya wawasan kebangsaan tidak bertentangan dengan wawasan keislaman, namun bentuk ekstrem dari rasa kebangsaan (nasionalisme) yang mendasari pelembagaan negara-bangsa dapat menjadi persoalan jika dihadapkan dengan universalisme Islam. Hal ini menjadi alasan bagi mereka yang menolak konsep negara-bangsa, dan kemudian mencari bentuk negara dalam khazanah budaya Islam. Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa sangkut-paut sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh dan terperinci. Hukum Islam, syari’ah, dalam dua sumber sucinya–Alquran dan Sunnah, trasisi lisan dan tindakan Nabi Muhammad saw–bersifat permanen, tetapi aturan-aturan legalnya yang langsung bersifat bersifat terbatas; pada saat yang sama, turunan-turunan intelektualnya (sebagaimana yang ditunjukkan dalam berjilid-jilid karya fiqih) dan kumulasi tingkah laku masyarakat-masyarakat Muslim sepanjang abad dan ditempat-tempat yang berbeda (seperti ditunjukkan dalam catatan-catatan sejarah) bisa berubah dan luas cakupannya. Kedua bagian itu kadang-kadang bercampur dan membingungkan, bukan saja dalam pandangan beberapa pengamat dan sarjana non-Muslim, melainkan juga dalam pandangan beberapa juru bicara Islam yang bersemangat.[23] Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa paling tidak terdapat tiga paradigma dalam pandangan Islam tentang negara. Pertama, adalah paradigma integratif, yaitu adanya integrasi antara Islam dan Negara. Wilayah agama juga meliputi politik atau Negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara didasarkan atas “kedaulatan Ilahi” (divine sovereignty), karenanya memang kedaulatan itu berasal dan berada di “tangan” Tuhan. Negara dalam paradigma ini, dalam prakteknya cenderung menisbatkan diri dengan Islam secara formal, yaitu dengan menyebut diri sebagai negara Islam. Kedua, paradigma simbiotik, yang memandang bahwa agama dan negara berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Dalam kenyataan empiris, penisbatan Islam dengan negara dapat bersifat formal maupun substansial, yaitu dengan memberi tempat bagi agama dalam konstitusi dan kehidupan bernegara. Negara dapat mengambil bentuk monarki (konstitusional) maupun republik dan lain-lain. Ketiga, paradigma instrumental, yaitu bahwa negara merupakan instrument atau alat bagi pengembangan agama dan realisasi nilai-nilai agama. Paradigma ini bertolak dari satu anggapan bahwa Islam hanya membawa prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan bernegara dan tidak menentukan bentuk tunggal. Dalam paradigma ini agama tidak berhubungan formal dan institusional dalam Negara dan menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu daripada negara. Negara dalam paradigma ini, dapat berperan untuk memberikan kontribusi nilai etik dan moral bagi perkembangan kehidupan politik dan kehidupan kenegaraan. Paradigma ini tidak terlalu peduli kepada bentuk negara, konstitusi maupun modus suksesi, berdasarkan pada suatu anggapan bahwa Islam tidak menentukan format tunggal tentang itu. Sebagai gantinya paradigma ini mementingkan substantifikasi Islam- yaitu melakukan pemaknaan nilai-nilai Islam secara hakiki – ke dalam proses politik dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari perspektif paradigma ini, aktivitas politik umat Islam berada pada tataran kultural, yaitu mengembangkan landasan budaya bagi terwujudnya masyarakat utama sesuai nilai-nilai Islam. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Ketatanegaraan Di dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama: 1. Kedudukan Manusia di Bumi Katakanlah: