POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA MASA KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA TAHUN 1963-1966 - Yadi Kusmayadi (Universitas Galuh, 2017)
Tindakan Indonesia dalam pengunduran diri sebagai anggota PBB pada tanggal 7 Januari 1965 ketika Malaysia dinyatakan menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Tujuan penulisan ini untuk menganalisi peristiwa terjadinya politik nuar negeri pada tahun 1963-1966. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Politik luar negeri Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia tahun 1963-1966 melenceng dari garis politik luar negeri bebas aktif. Namun jika dilihat dari sisi positif, tindakan Presiden Soekarno melakukan konfrontasi kepada Malaysia sangat tepat. Sesuai dengan garis kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia tidak menghendaki negara tetangganya menjadi antek-antek negara kolonialis dan imperialis. Apabila sebuah negara di Asia Tenggara dapat dikuasai oleh kekuatan kolonialis dan imperialis, maka wilayah tersebut akan dijadikan basis bagi penyebaran pengaruh mereka dan bahkan penguasaan mereka atas bangsa-bangsa dan negara-negara di sekitarnya. Jika dilihat dari sisi negatif, konfrontasi ini telah menyebabkan bangsa Indonesia melenceng dari garis kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. Terbukti pada waktu itu Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan di PBB, dan setelah itu ada kesan bahwa bangsa Indonesia dikucilkan dari pergaulan dunia internasional. Selain itu pula, peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia ini dimanfaatkan oleh PKI untuk kepentingannya mendekatkan negara Indonesia dengan negara-negara komunis seperti USSR, Korea Utara dan RRC.Indonesia's actions in resignation as a member of the United Nations on 7 January 1965 when Malaysia was declared a non-permanent member of the UN security council. The purpose of this paper is to analyze the occurrence of national politics in the year 1963-1966. This research method uses a historical approach. Indonesia's foreign policy during the Indonesian confrontation with Malaysia in 1963-1966 deviated from the line of active free foreign policy. However, if viewed from the positive side, the action of President Soekarno to confrontation to Malaysia is very appropriate. In accordance with the line of active foreign policy of Indonesia, Indonesia does not want its neighbors to be agents of the colonialist and imperialist countries. If a country in Southeast Asia can be dominated by colonialist and imperialist forces, then the region will serve as a basis for the spread of their influence and even their control over the surrounding nations and nations. If viewed from the negative side, this confrontation has caused the Indonesian nation deviated from the line of free and active foreign policy. Evident at that time Indonesia declared out of membership in the United Nations, and after that there is the impression that the Indonesian nation is ostracized from the international community. In addition, Indonesia-Malaysia confrontation event is utilized by the PKI for its interests to bring the country of Indonesia with the communist countries such as the USSR, North Korea, and the PRC.