Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan - Cinthia Wijaya; John Calvin; Mutiara Girindra Pratiwi (RESAM Jurnal Hukum, 2019)
AbstrakHak Imunitas Advokat menjadi tolak ukur bagi seorang Advokat dalam melaksanakan tugasnya sesuai kuasa yang diberikan klien dalam pembelaan hukum dalam kasus yang ditangani, sebagaiaman diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui usaha pemerintah melindungi hak imunitas advokat dalam melakukan pekerjaan. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau data pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan Hak imunitas sangat penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian, hak imunitas advokat bukan hanya diberikan dalam sidang pengadilan, tapi berlaku juga di luar persidangan dengan catatan bahwa di luar persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan.AbstractThe Advocate's Immunity Rights is a benchmark for an Advocate in carrying out his duties by the authority granted by the client in a legal defense in the case handled, as stipulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Lawyers. The purpose of this study is to determine the government's efforts to protect the rights of immunity of advocates in carrying out work. This research approach is normative juridical by using secondary data or library data. The results of the study indicate that the right to immunity is very important for advocates in carrying out their functions and duties as law enforcement officers to create justice, certainty, and expediency. As such, the rights of the immunity of advocates are not only given in court proceedings but also apply outside the trial provided that outside the trial is an integral part of the judicial process.