Peranan Lembaga Inspektorat Kabupaten Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Gampong Tahun 2015 (Studi Kasus Penyelewengan Dana Gampong di Gampong Blang Ara Kabupaten Bener Meriah) - Abdul Karim Murtadha; Effendi Hasan (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2019)
ABSTRAKPada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyatakan pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada PKPT dan berkoordasi dengan camat, dalam pasal 35 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atas urusan pemerintahan daerah/gampong dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaran pembinaan daerah/gampong. Pada kenyataannya kepala Gampong Blang Ara Kabupaten Bener Meriah yang melakukan Penyelewengan dana gampong di mana masih ada pembangunan yang belum selesai yang kemudian uangnya diserap untuk kekayaan kepala gampong tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan penyelewengan dana gampong dan mengetahui faktor yang mempengaruhi penyelewengan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data Primer data diperoleh dari wawancara informan-informan dan data sekunder data yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, skripsi, dan tesis, perundang-undangan, dan bahan lainnya untuk memberikan informasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam pengawasan serta pembinaan berdasarkan peraturan yang berlaku belum terlaksana dengan baik, diantaranya pengawasan dalam bentuk evaluasi dalam tindak lanjut hasil-hasil pengawasan memberikan batas waktu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Standar Operasional Prosedur Inspektorat Kabupaten Bener Meriah yang belum optimal dijalankan. Faktor yang mempengaruhi dalam penyelewengan dana Gampong Blang Ara terkait pengawasan Inspektorat yaitu tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana gampong di Gampong Blang Ara, dalam bentuk pengawasan tidak secara bertahap, dan tidak adanya pembinaan secara menyeluruh. Kesimpulan penelitian menunjukan pengawasan belum terlaksa dengan baik karena pengawasan inspektorat Kabupaten Bener Meriah hanya dalam akhir tahun dan tidak ada partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana gampongKata Kunci : Inspektorat, Pengawasan, Penyelewengan Dana GampongTHE ROLE OF DISTRICT INSPECTORATE INSTITUTION IN SUPERVISING THE GAMPONG’S (VILLAGE) FUND IN THE YEAR OF 2015 (A CASE STUDY OF MISAPPRORIATING FUNDS IN GAMPONG BLANG ARA, BENER MERIAH DISTRICT)ABSTRACTInspectorate has an important role in supervising and guiding the management of fund in a Gampong It is obvious because as in this case that there are still heads of Gampong such as Ikhsan Sari as the head of the Blang Ara Gampong, Bener Meriah Regency, who misappropriated the Gampong funds when there were still unfinished constructions, he then absorbed the money into the wealth of him as the Gampong Head. The purpose of this study was to determine the supervision of misappropriation of Gampong funds and find out the factors that influenced the fraud. This study uses a qualitative approach with the Primary method data obtained from conducting interview on the informants related to research and secondary data data obtained from documents, books, journals, theses, theses, legislation, and other materials to provide information in this study .The results showed that the role of the Inspectorate of Bener Meriah District in supervising and guiding, based on the prevailing regulations, had not been implemented properly, including supervising in the form of evaluation on the follow-up of supervision results, giving a deadline which was not in accordance with the applicable regulations and the Standard Operating Procedures of Inspectorate in Bener Meriah District, which was not yet optimally implemented. Factors influencing the misappropriation of the Blang Ara Gampong funds were related to the supervision of the Inspectorate. Those factors are the absence of transparency in the use of Gampong funds in Blang Ara Gampong, the supervision was not gradually held, and the absence of comprehensive guidance. In the guidance, it requires a strict warning and a clear guidance in in the use of Gampong funds. The conclusion of the study showed that supervision had not been properly implemented because the supervision of inspectorate in Bener Meriah District was only at the end of the year and there was no community participation in the management of Gampong funds.Keywords: Inspectorate, Supervision, Misappropriation of Gampong Funds