PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM PERWUJUDAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM - Fachruddin Razi (Jurnal LEX SPECIALIS, 2016)
Pidana Penjara merupakan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa berupa menghilangkan kemerdekaannya untuk sementara waktu atau seumur hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, membina narapidana agar dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan tidak kembali mengulangi suatu perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan di masa terdahulu. Hak asasi yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah remisi, remisi merupakan pengurangan masa pidana, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut kelangsungan kehidupan manusia atau tidak sehingga pemberian hak remisi yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi terpidana kasus korupsi berlindung dibawah pembenaran hukum. Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Dalam pelaksanaan sistem pidana remisi para narapidana haruslah memenuhi syarat yang diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak maka hak remisi tidak akan diberikan. Terhadap kasus korupsi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, walaupun terdapat pula ketentuan lain yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan hak remisi haruslah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi serta bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.. Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.