DAMPAK PENGGUNAAN JALUR PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI PROVINSI JAMBI dan ALTERNATIF PENYELESAIANNYA - S. Sahabuddin (Jurnal LEX SPECIALIS, 2015)
Studi ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh penggunaan jalur penal dalam menyelesaikan beberapa tindak pidana yang bersifat ringan. Penggunaan jalur penal dalam menyelesaikan tindak pidana memang menjadi domein negara, hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan pula pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan: “semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”.