PENERAPAN HUKUM TERHADAP STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI TRAYEK PONTIANAK - SAMBAS - NIM. A1012151008, ENDAH SEPTIANTI (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2019)
ABSTRAKTransportasi merupakan kebutuhan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas, sekaligus dapat mengukur kemajuan suatu daerah tertentu. Transportasi umum dapat meminimalisir angka kemacetan dan kecelakaan oleh karena itu, Pemerintah mempunyai standar pelayanan pada aspek keamanan,keselamatan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan. Hal ini dilakukan agar perkembangan angkutan umum semakin pesat, dan masyarakat dapat meninggalkan transportasi pribadi. Di Kalimantan Barat,AKDP terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini diakibatkan pelayanan bus AKDP yang jauh dari standar pelayanan minimal angkutan.Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengendalian Standar pelayanan minimal dan mengungkap kan faktor