ANALISIS YURIDIS BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM DI WILAYAH LAUTAN INDONESIA - Akordiono Student Journal (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
ABSTRAK Akordiono, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018, ANALISIS YURIDIS BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM DI WILAYAH LAUTAN INDONESIA, Dhiana Puspitawati S.H.,LLM.,Ph.D, Diah Pawestri Maharani, S.H.,MH. Letak Geografis yang stategis membuat Indonesia sering dilalui sebagai jalur perdagangan di era Abad 15. Tidak jarang kapal tidak sampai ke tujuan dengan beberapa permasalahan. Hanyut, perang dan kamar bisa menjadi sebab. Keuntungan yang diperoleh adalah Benda berharga asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Tercatat dari 464 titik lokasi kapal tenggelam, memiliki nilai ekonomi sekitar 127,6 Triliun. Potensi itulah yang kemudian perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga kejadian pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam secara melawan hukum tidak terjadi lagi seperti tahun 2010. Analisis peraturan diperlukan dengan tujuan mengetahui problematika dan mengetahui permasalahan hukum yang terjadi dalam pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam. Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, dan peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan penelitian. Hasil Penelitian yang ditemukan adalah Tidak Sinkron antara Undang-Undang dan Peraturan Dibawahnya sehingga terjadi tumpang tindih antara undang-undang sekaligus pelaksanan. Selanjutnya Tidak ada aturan spesifik tentang warisan budaya bawah air dalam hal ini BMKT sehingga membuat ragu antar instansi untuk proses pengelolaan Benda Muatan Kapla Tenggelam. Dari hasil temuan yang didapat penulis, maka penulis dapat memberikan saran maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 dengan mengintegrasikan seluruh peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya bawah air, mengingat peraturan perundang-undangan yang ada masih mengalami tumpang tindih serta benturan antar peraturan, Menerbitkan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya agar undang-undang ini dapat berlaku efektif, Pemerintah perlu menyusun peraturan khususs mengenai warisan budaya bawah air/BMKT mengingat pengelolaan warisan budaya di darat dan dilaut berbeda. Kata Kunci: Pengelolaan, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Perundang-Undangan Abstract Akordiono, Agrarian Law, Faculty of Law Brawijaya Univercity, October 2018, JURIDICIAL ANALYSIS OF SUNKEN TREASURE IN THE DEPTH OF INDONESIAN OCEAN, Dhiana Puspitawati S.H.,LLM.,Ph.D, Diah Pawestri Maharani, S.H.,MH Geographically strategic location of Indonesia attracted people to trade in the area back in the 15th century. Several ships used to trade failed to complete their journey due to being swept away be sea current, war, or even sinking. The sinkeing ships have left treasure in the bottom of the sea, where there were 464 location of sunken ships with the sunjen treasure worth as much as 127,6 trillions Rupiahs. This potensial requires proper management and lifting the sunken treasure illegally must ot take place like in 2010. Analysis on the regulation in required to find out problems and other legal issues involved in the management of sunken treasure. This article is categorised as a normative research which employrd normative judicial methods along with statue approach. The research result has found irrelevance between the law and regulation under the law, leading to overlapping of the two regulations and their implementation. Furthermore, the absence of specific rules regarding treasure sinking to the bottom of the sea creates doubt for authorities to lift and manage the sunken treasure. The author comes with several recommendations where it is imperative that Government revise Act concerning Cultural Heritage Number 11 of 2010 by integrating all existing laws and regulation in preserving the cultural heritage found under water sice the existing regulations are overlapping and in conflict. Moreover, the Government should also issue Government Regulation stemming form Act Number 10 fo 2010 concerning Cultural Heritage. This is aimed to make the existing Act run more effectively. The Govenment should set a specific regulation concerning under water cultural heritage recalling that there is difference between the heritage found on shore and under the ocean. Keywords: Management, sunken treasure, Laws and regulation