<![CDATA[Religious Courts are given the authority to settle sharia economic disputes in Article 49 of Act Number 03, 2006 about Religious Courts and has been confirmed by the decision of the Constitutional Court number 93/PUU-X/2012. Implementation the Supreme Court is given attributive authority to fill legal voids because the settlement of sharia economic disputes carried out by the Religious Courts does not yet have a formal law so that there is a legal vacuum. To realize the principle of a simple, fast and low-cost trial, the Supreme Court issues various legal policies, one of which is in the form of a Supreme Court Regulation. This research examines the legal certainty and benefits of the Supreme Court Regulations, as well as measures the effectiveness or not of the Supreme Court Regulations in resolving Sharia economic disputes in court institutions. This type of research is qualitative with an empirical normative approach. The focus of the research that will be examined is the fulfillment of the factors of legal effectiveness against the Supreme Court Regulation on Sharia economic disputes in the religious courts of West Java, these factors are interrelated and are a benchmark for the effectiveness of law enforcement. The urgency of this research is to explain the legal certainty and benefits of the Supreme Court Regulations in realizing and shaping the aspired legal culture.Keyword: Supreme Court Regulation, Legal Effectiveness, Sharia Economic Dispute, Religious Court Abstrak.Pengadilan keagamaan diberikan otoritas untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah dalam artikel 49 tindakan nomor 03, 2006 tentang Pengadilan Agama dan telah dikonfirmasi oleh keputusan Pengadilan Konstitusional nomer 93/PUU-X/2012. Implementasi Mahkamah Agung diberikan otoritas atributif untuk mengisi kekosongan hukum karena penyelesaian sengketa syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama belum memiliki hukum formal sehingga ada kekosongan hukum. Untuk menyadari prinsip dari sidang sederhana, cepat dan rendah biaya, Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan hukum, salah satunya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini mencakup kepastian hukum dan manfaat dari Peraturan Mahkamah Agung, serta mengukur efektivitas Pengadilan Tinggi dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah di lembaga pengadilan. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan normatif. Fokus penelitian yang akan diperiksa adalah pemenuhan dari faktor-faktor legal terhadap Peraturan Pengadilan Tinggi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jawa Barat, faktor-faktor ini terhubung dan merupakan tolak ukur untuk efektivitas penegakan hukum. Urgensi penelitian ini adalah untuk menjelaskan kepastian hukum dan manfaat dari Peraturan Mahkamah Agung dalam mewujudkan dan membentuk budaya hukum yang diinginkan.Kata Kunci: Regulasi Mahkamah Agung, Efektivitas Legal, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama]]>
Copyrights © 2022
