cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Arjuna Subject : -
Articles 147 Documents
 11   12   13   14   15 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN (PERSEROAN TERBATAS) TERHADAP KESALAHAN KARYAWAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN PRATIWI, NI LUH DEWI
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The establishment of a company, of course, does not always go smoothly because there will be problems that arise in the company. The problem that arises is not only caused by external factors, but it is not uncommon problem even arises from internal factors. Examples of problems that arise because of internal factors are the problems arising from the employees of the company itself. Employee error can be detrimental to both sides, the first is detrimental to both consumers and hurt the company itself. Consumers of course will feel very aggrieved by the company and will hold accountable the company for damages for any losses suffered. The problem of this research is, 1. How does the legal liability companies (P.T) against employee errors that could harm consumers? 2. How does the dispute settlement if the company (P.T) is not willing to compensate consumers who have been harmed? The purpose of scientific writing is to know on corporate responsibility (PT) against employee errors that harm consumers and to determine if the company's dispute resolution (PT) is not willing to reimburse to the consumer. The results showed that the Form of its responsibility to the employees fault that is detrimental to consumers in the form of compensation to consumers despite the mistakes made by employees of the company because it has been stipulated in Article 1367 Book of the Law of Civil Law. Dispute settlement if the company does not indemnify the consumer can be done in two ways, namely the settlement of disputes in litigation and non-litigation. In terms of resolving disputes between businesses with consumers typically prefer trails businesses non-litigation namely Consumer Dispute Resolution Body (BPSK). Keywords: Forced Institute Board of Directors of the Company Limited, Decision Bankrupt
PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA FIRMAN, ALINDA AFRIANI
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A marriage is a commitment between two people, in this case a man and woman, with material purpose to build a happy and everlasting family (household) based on Belief in the one and only God which is the first principle of Pancasila (Five Principles). Asset/property issue may arise due to marriage. The development of society’s mindset lead them to enter into a prenuptial agreement before they get married considering that both husband and wife are able to earn asset/property. Besides that, there are many other reasons to enter into a prenuptial agreement. Prenuptial Agreement is an agreement which is made by two people (betrothed couple) before they get married. Prenuptial Agreement had been stipulated in Article 29 Law No. 1 of 1974. However, since the Constitutional Court issued the Decision No. 69/PUU-XIII/2015, Prenuptial Agreement has several modifications which are presently being pros and cons in society. The matter which is being researched in this thesis is: what is the legal consequence of a prenuptial agreement which is made after marriage and based on the Decision of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015. The approach method which is used herein is normative legal research. The law material sources are primary law material and secondary law material in form of books and Legislation. Data analyses used in this research are processing and analyzing the data qualitatively and then descriptively drawn up. The result of this research found the differences between Prenuptial Agreement which is stipulated in Article 29 Law No. 1 of 1974 and the Prenuptial Agreement which is stipulated in the Decision of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015. Keywords: Prenuptial Agreement, After Marriage, Legal Effect.
PERANAN KURATOR DALAM KEPAILITAN TERHADAP NASABAH BANK MARTINA, NI WAYAN UMI
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari kajian hukum ini adalah untuk memaparkan bagaimanakah peranan kurator dalam mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit, dan bagaimanakah kedudukan bank apabila nasabah bank dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil kajian hukum yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa peranan Kkurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit berdasarkan UUK, kurator dapat melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sejak putusan pailit diucapkan dan memberikan laporan pertanggungjawaban dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit kepada Hakim Pengawas. Kedudukan bank apabila nasabah bank dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga, bank berkedudukan sebagai kreditor separatis. Sedangkan bank berkedudukan sebagai kreditor konkuren apabila di dalam perjanjian kredit aantara bank dengan debitor pailit diletakkan jaminan kebendaan, dan apabila dalam perjanjian kredit tersebut tidak terdapat jaminan/agunan. Kata kunci: Kurator, Kepailitan, Nasabah Bank ABSTRACT The aim of this study is to show the law how is the role of a curator to manage and dispose of the bankrupt Ddebtor’s assets, and how the position of the bank if the customer is declared bankrupt bank based on decision of the Commercial Court. The method used in the study of this law is a normative legal research with the approach of statute and conceptual approach. The results of the study of law has been committed, it is known that the role of the curator to manage and dispose of property bankrupt debtor based on the bankruptry law, a curator can perform management and liquidation of the debtor’s assets bankrupt since decision bankruptcy pronounced and accountability report in managing and tidy property bankrupt debtor to the Supervising Judge. The position of the bank if the customer and the bank declared bankrupt by the Commercial Court, as the Creditor Bank is separatists. While the bank is domisiled as a concurrent creditor, if in the loan agreement between the bank and bankrup debtor is placed a collaterial material, when the credit agreement there is no quarantee/collateral. Key words: Curator, Bankruptcy, Bank Customers
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA SARI, RAINELDIS FATMA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan usaha yang terpenting dari suatu bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia perbankan. Permasalahan yang diteliti dalam peneltian ini adalah: bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya pada kantor PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Labuan Bajo serta upaya yang dilakukan dalam meyelesaikan wanprestasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dan oberservasi, sumber data sekunder berupa buku-buku dan perundang-uandangan. Adapun analisis data di dalam penulisan ini, dilakukan dengan mengadakan argumentasi hukum berdasarkan logika induktif. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian. Faktor penting yang diperhatikan untuk mengurangi resiko adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk metlunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka upaya yang diambil oleh Bank yaitu melalui langkah preventif yakni pemberitahuan keterlambatan pembayaran dan memberikan surat peringatan dan langkah represif yakni Rescheduling, Reconditioning, Restructuring. Upaya terakhir yang ditempuh yakni langkah penyelesaian dengan melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia baik melalui penjualan secara lelang umum atau melalui penjualan bawah tangan. Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Wanprestasi.
PERAN SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA STUDI KASUS (POLRESTA DENPASAR) ARYAWAN, I GEDE DODY
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research uses juridical normative method through primary data. The data derived from the literature, scientific papers and applicable legislation. Data analysis using descriptive analysis . The police in exposing the crime of murder, to find who the perpetrators, the police make fingerprints as one of the evidence for Reveal or search for who the perpetrators. Because fingerprints are the main evidence in uncovering criminal offenses. In the fingerprinting at the crime scene (crime scene) the police did not rule out the possibility of experiencing obstacles in place incident case (TKP), but the police can overcome the constraints factor, including adding infrastructure facilities and supporting infrastructure the process of fingerprint execution, attention to improving police performance in identifying. Fingerprint identification known as dactyloscopy is the science of studying fingerprint by observing the line contained in the stroke Toes and hands. This study aims to know clearly about how the implementation of fingerprints in the crime of premeditated murder in Denpasar Police. The conclusion is obtained that, in the world no human being has the same fingerprint so that the police will never be fooled by fingerprint Keywords: Investigation, Assassination, Fingerprint
PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK) DALAM PERKARA PERDATA DHARMA PUTRA, I GUSTI AGUNG GEDE SURYA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human as social beings always need interaction between others. Such interaction some time because conflicts or disputers. Conflicts that accuracy between the human environment are largely resolved through the court. Because the conflict not be resolved by the parties concerned in are peace full way.In trial if on the appointed day the defendant not arrive and not send his representative to the court, even if he was properly summoned, the lawsuit shall be granted by a decision outside the presence of the defendant or verstek. Verstek pursuant to article 149 RBg / 125 HIR “ The defendant who has been properly summoned does not appear before legal event and facts are considered true the judges decide upon the lawsuit by verdict”. The type of research used in this legal research is to use normative legal research, with primary legal material sources in the form of legal and secondary materials covering the opinion (doctrine) of scholars. In the collection of legal materials, techniques used are citation techniques. The legal materials collected were then processed and analyzed. The submission of a verdict is left entirely to the judges judgment based on the absence of the parties at the hearing after being appropriately called. The consequences of versteks verdict on both the plaintiff and the defendant are binding on the defendant and the plaintiff to satisfy the contents of the Courts Decision which has a permanent legal force (in kracht). It must be remembered, however, that in deciding on the basis of judges, the Panel of Judges should not rush into deciding verstek and to consider well the facts of the trial and pay attention to the terms of the verstek.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN HIV/AIDS YANG DITOLAK OLEH RUMAH SAKIT MURINO, BAMBANG
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the legal protection of people with HIV/AIDS patients in order not to get discriminatory treatment. First, the Law is the rules that serve to regulate human life in society. People with HIV/AIDS Patients themselves have international protection as outlined in the form of legislation, modules, guidelines and conferences related discrimination against people with HIV / AIDS. Law no. 36 on Health, Law No. 44. Year 2009 about the Hospital also regulates the prohibition of discrimination against a people with HIV/AIDS. Those who are victims of discrimination should have their justice as human beings who have the natural right of the Creator. Second, a new legal instrument can be said to be effective if it can be implemented and sanctions can be enforced, then in the law there is a mechanism that regulates and determines how these norms can be enforced. This research uses normative method, with step method of data collection and then method of processing / data analysis. To obtain the primary data in this research, library research methods are used (library research) through textbooks, legislation, legal magazines, from the internet, and other written documents related to the issues discussed. Therefore, it can be said that this research is Normative Law Research where data is analyzed by deductive reasoning. From the results of the study it was concluded that people with HIV/AIDS patients had strong legal protection, and had the same rights / duties as other patients. People with HIV/AIDSpatients as well as human beings who have the natural right of God Almighty should have received the protection of human rights, the real health service guarantee from the government, the feasibility of getting work and life which should be the right of people with HIV/AIDS patient, not just a series of regulation writing without concrete action . Keywords: Legal Protection of people with HIV/AIDS patient
PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KARAKTER) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DENGAN KARTU KREDIT ADI GUNA, KADEK HENDRA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE PRINCIPLES OF CUSTOMERS (CHARACTER) IN BANKING TRANSACTIONS WITH CREDIT CARDS Problems of banking transactions especially in terms of credit. In the present day, transactions are generally not made in cash, but in the form of electronic transactions (cashless). With electronic transactions, the process that occurs is the transfer of books that only count the numbers. The physical form of the transaction does not exist unless the customer makes a withdrawal for the payment. In its development, the chain of withdrawal of money has a more practical alternative, ie credit card. A credit card is a card containing a customers identity and can be used to make payments electronically. The customers savings will be debited by the bank automatically once the transaction is made, then the bank which will pay the seller (merchant). Credit cards today are common and are the most practical and safe way of payment in modern society. Based on the above description of the background, then the formulation of the problem as follows: How the implementation of the principle of knowing customers in the provision of credit cards? And What are the legal consequences of credit card customers who default? The type of research used in writing this thesis is Normative Law research type. While the approach of the problem used is the approach of legislation and conceptual. Implementation of the principle of knowing the customer in credit card provision, it is important to remember the perfect character of the customer such as strong character, ability to return money, valuable assurance, strong capital and safe economic conditions And the consequences of credit card customers default are: Termination and / or cancellation and / or credit card bookkeeping without prior notice, all cardholders debts become due, and can be billed and must be paid instantly and at the same time paid, Cardholders assets And the guarantor is confiscated and the Cardholder and / or Guarantor Company is liquidated / liquidated or the business license is revoked by theauthorities. Keywords: Know Your Customer Principles, Credit Card and Banking
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011 ELVIANA, RIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Foreigners entering and residing in Indonesia shall be governed by laws concerning entry and exit of the territory of Indonesia, travel documents of the Republic of Indonesia, visas, entry signs and residence permits, immigration control, immigration administrative measures, and investigations. The problem is: What are the factors causing residence permit to foreigners whose stay expires (overstay)? And how is the enforcement of a law against a stranger whose license period has expired (overstay)? Law enforcement used for criminal law action, can not be extended for emergency reasons. The research method is the type of normative research. Problem approach is the approach of legislation and conceptual approach. Source of primary and secondary legal materials. Collection of legal materials by reading or studying books of legislation and other literature. Processing of legal materials is done by descriptive analyst. The result and discussion of foreign supervisory procedure is basically covers administrative supervision which is included in the case of data collection and processing of the entry of foreigners in the territory of Indonesia. Then the supervision is operational, the implementation of supervision of foreigners who are in the region of Indonesia carried out in a coordinated manner. Administrative sanctions are one of the Immigration Measures established by the Immigration Officer against foreigners outside the court process. Keywords: Infringement, Stay Permit, Law Enforcement
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JAYANTARA, I GEDE KUSUMA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tidak hanya dikalangan dewasa namun juga di kalangan remaja dan anak – anak. Penyebab penyalahgunaan ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), omzet peredaran narkoba dalam 1 (satu) tahun di Indonesia diperkirakan mencapai nilai Rp. 20 trilyun. Dengan adanya hal tersebut maka terdapat rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika ? (2) Bagaimanakah aplikasi sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika ? untuk memecahkan rumusan masalah tersebut dilakukan penelitian dengan metode normatif, sumber bahan hukum sekunder, metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen, dan analisis bahan hukum dengan menggunakan argumentasi hukum. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111 sampai dengan pasal 148. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda. Sistem pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika menggunakan double track system yaitu menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Kata kunci : Sanksi Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.

Page 13 of 15 | Total Record : 147

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA More Issue