cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Arjuna Subject : -
Articles 147 Documents
 7   8   9   10   11 
PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA BELI MOBIL MELALUI MAYBANK FINANCE DWI WAHYUNI, NI GST AYU MD MONA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Proses sewa beli mobil ini tidak hanya dapat dilakukan dengan pembayaran secara lunas atau membayar secara keseluruhan, namun dapat juga dilakukan dengan cara angsuran atau kredit melalui lembaga pembiayaan konsumen. Perumusan masalahnya adalah : bagaimanakah beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian sewa beli mobil pada Maybank Finance? Dan bagaimanakah akibat hukum sewa beli mobil bila terjadi wanprestasi pada Maybank Finance?. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut : beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian sewa beli mobil pada Maybank Finance di Denpasar adalah bahwa Perjanjian sewa beli dengan angsuran atau cicilan adalah merupakan perjanjian sewa beli yang mana penjual menyerahkan barang yang dijualnya akan tetapi pembeli belum menjadi pemilik karena penyerahan tersebut sebelum membayar lunas harganya kepada penjual. Hak milik baru akan beralih dari penjual ke tangan pembeli pada saat dilunasi atau ditutupnya atas pembayaran angsuran harga barang oleh pembeli. Akibat hukumnya terhadap sewa beli mobil bila terjadi wanprestasi pada Maybank Finance adalah dengan dinyatakannya lalai atau cidera janji tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, penjual berhak untuk menarik kembali barang yang telah diterima oleh pembeli tanpa hak lagi untuk mempertahankannya. Sedangkan uang angsuran yang telah dibayarkan oleh pembeli mutlak menjadi milik penjual atau diperhitungkan sebagai uang sewa selama pembeli menikmati atau mempergunakan barang-barang dimaksud. Sarannya adalah kepada pemerintah dan DPR, untuk menjamin adanya kepastian hukum yang bersendikan keadilan dan melindungi konsumen, sudah waktunya dibuat perangkat perundang-undangan mengenai perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ini yang dapat digunakan sebagai dasar membuat perjanjian dan penyelesaian perselisihan antara kreditur dan debitur. Dan kepada konsumen hendaknya berhati-hati dalam membuat perjanjian sewa beli dimana biasanya perjanjian ini berbentuk perjanjian baku disodorkan oleh penjual, sedangkan konsumen hanya mengisi apa yang diminta dalam perjanjian tersebut. Untuk itu sebelum menandatangani surat perjanjian tersebut konsumen harus mempelajari dan mengerti isi dari perjanjian tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Kata Kunci : Penyelesaian wanprestasi, sewa beli mobil
KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN KONTRAK BISNIS DI INDONESIA SUWARNO,S.Kom, DIYON P KENCANA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Till today positive law of Indonesia determine that only one way of to give legal force and legal consequences to a[n act, that is with manuscript signature. But, in commerce praktik specially, manuscript signature have is becoming shifted with usage of coherent electronic signature at act of terdematerialisasi or equally " electronic act", so that arise debate about confession, legal force and legal consequences from a electronic signature. Its problems is: how arrangement of usage of electronic signature in agreement of business contract according to legislation in Indonesia? And How authenticity of electronic signature from a business contract or agreement in law of evidence?. Research type which is used in writing of this skripsi is type research of law of normatif. While approach of problem him with approach of legislation and is conceptual. Arrangement of usage of electronic signature in agreement of business contract according to legislation in Indonesia, is under colour of law of UU ITE and Regulation Of Government (PP) Number 82 Year 2012 about Transaction Electronic and related to agreement grounds in KUH Civil. This legal fundament become important as reference and base that electronic document of is including agreement of business contract which sign digitally is validity judicially, is same as conventional signature at paper document. Authenticity of electronic signature from a business contract or agreement in law of evidence is if contract that happened effect of transaction contract electronic business told is lawful of civil of Indonesia, hence the contract also have to fulfill conditions of its validity of agreement according to Section 1320 KUH Civil. Suggestion : Suggested to Government to be able to form special code regarding agreement in general which have accomodated commercial transaction of electronic ( e-commerce) representing specialist lex of KUH Civil and also of KUHAP to anticipate progressively expanding electronic area it in order to rule of law him in commercial transaction of electronic (e-commerce) in Indonesia. And to related partiess to do socialization concerning commercial transaction of electronic (e-commerce) of is including in it electronic signature to society and all enforcer of law to be able to comprehend problems and mechanism related to commercial transaction of electronic ( e-commerce) Keyword : Signature Electronic, Agreement contract business
The Position Switch Religion of Krama Villager who Staying In the Village area at Katung Village Territory, Kintamani, Bangli DEWI, GUSTI AYU PRIMA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Pakraman village is a traditional law community unit which has a whole tradition and manners of social life community of Hindus were hereditary in bonds of Khayangan Tiga, has a certain area and own property, and is entitled to manage his own household, Pakraman village can set rules made itself which is named awig awig. Preparation of awig-awig village comes from the philosophy of Tri Hita Karana, namely the harmonious relationship between man and God Almighty, The relationship between man and his fellow man, and the relationship between humans and nature. Relating description of the background of the problems that can be formulated is How Land Regulation of Krama Villager in Pakraman Katung Village, Kintamani, Bangli and How to Position Switch Krama Desa Religion Against Soil Village area. The method which was used in this study was a research study Law Empirical, because the approach was used such problems Sociology of Law approach, case approach particularly in the field of problem solving yard land of the village, in relation to the village manners were turning religious and customary law approaches. The background and the problems that exist and by using the results of this study were Krama village occupies a land of village area, have a strong position against the presence in the traditional village, good views of rights and obligations. and Krama village is no longer a Hindu, had no rights or lose the right to the land of village area in Pakraman Katung, Kintamani, Bangli, because it has no place can not perform its obligations as manners of another Hinduism villager, however, the villager because they could not do their obligations marvelously so that its right and its position in the Krama Villager has gone as well, including land occupied village area. Keywords: Manner villager, land of Village area and People of non-Hindu
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA DENGAN ADANYA LIKUIDASI BANK GUNAWAN, TRIYANA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank is one place for people to carry out financial transactions such as savings, transfers, deposits and others. In this globalization era, there are many banks, both private banks and state banks in which all banks must follow the provisions in accordance with Act Number 10 of 1989 concerning Banking. In the process of running a bank, does not always run smoothly or healthy, sometimes a bank can experience an insufficiency in the financial process so that it can lead to a bank experiencing liquidation. Based on the above background then the main issue: What is the legal standing for depositors in the priority of payment and responsibility in bank liquidation? And how is the legal effort of depositors if the bank does not implement the payment priority? The research method used is with the type of legal research normative with approach problem of legislation. Sources of legal material obtained from the primary legal material that is the applicable legislation. Secondary law material is obtained from the relevant books. Technique of collecting legal material with recording whereas analysis of law material is done with interpretation and law argumentation, then the result presented by descriptive analysis. From the results of the discussion then obtained conclusions that the legal position of depositors of depositors of funds lower position preferred creditors and higher than the concurrent creditor. The legal efforts made by the customer to obtain his / her right in the case of a liquidation bank is by filing a bankruptcy, a criminal and civil suit. Keywords: Legal protection, customer, bank liquidation.
PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SUCIPTA DEWI, NI KOMANG JULIET
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Consumer looked into materially and also formal more and more felt of vital importance, considering progressively science speed and technology representing activator to producer efficiency and productivity of yielded service or goods in order to reaching target of is effort. Its problems is how role of Institution Institute Consumer Indonesia (YLKI) in giving protection of law to consumer of Liquefied Petroleum Of Gas (LPG)? And constraint what faced by Institution Institute Consumer Indonesia (YLKI) in giving protection of law to consumer of Liquefied Petroleum Of Gas (LPG)? Intention of this research is to know role of Institution Institute Consumer Indonesia ( YLKI) in giving protection of law to consumer of Liquefied Petroleum Of Gas (LPG). And to know constraint faced by Institution Institute Consumer Indonesia (YLKI) in giving protection of law to consumer of Liquefied Petroleum Of Gas (LPG). This Research represent type research of law of normatif with approach of its problems of legislation and is conceptual. Than result of solution got by the following result: Role Of Institution Institute Consumer Indonesia (YLKI) in giving protection of law to consumer of Liquefied Petroleum of Gas (LPG) is YLKI share active in executing protection of law to consumer of Liquefied Petroleum of Gas (this LPG) Matter can be seen from to the number of cases which have [in] finishing by YLKI and workplans of all YLKI very relate to consumer specially consumer of Liquefied Petroleum of Gas (LPG). Constraints faced by Institution Institute Consumer Indonesia ( YLKI) in giving protection of law to consumer of Liquefied Petroleum of Gas (LPG) is the lack of knowledge of society about is consumerism, to the number of consumer which still let in the event of collision to its rights, government which still less is conducting of going concern observation. Its suggestion is: Government shall perform a socialization more intensive to code of No. 8 year 1999, about is Consumerism, so that society citizen know its rights and obligations as Gas consumer of LPG conscious and also and listen carefully if (there are) any collision of entrepreneur side. To society which feel getting disadvantage by perpetrator of[is effort in usage of gas of LPG like existence of pengoplosan of gas of LPG from 3 sink to 12 sink. caused by price disparitas or imprecise gas weighing-machine which conducted by agents of LPG naughty, can report that collision to YKLI in place each or to local police side. Keyword : Institution Institute Consumer Indonesia (YLKI), Consumerism. Liquefied Petroleum of Gas (LPG).
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK MANDIRI CABANG UBUD SUDIKSA, I MADE
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi pokok perbankan adalah sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun, menarik dana dari masyarakat, dan menyalurkan dana ke masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak yaitu sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-IV. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana faktor –faktor Penyebab terjadinya kredit macet pada Bank Mandiri Cabang Ubud? (2) Bagaimana upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Mandiri Cabang Ubud?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Metode empiris adalah suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini. Faktor yang menyebabkan kredit macet yaitu, kelemahan bank dalam melakukan analisis sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, kelemahan nasabah, kenakalan nasabah, bencana Alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian, serta perubahan teknologi. Dalam menyelesaikan kredit macet terdapat dua cara yang dapat ditempuh yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi. Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Kredit
PELAKSANAAN PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA) WITASKARA, AGUS TERESNA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing banyak terjadi baik yang berlangsung di Indonesia maupun di luar negeri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai ketentuan perkawina0n campuran serta syarat sahnya di Indonesia. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan memiliki permasalahan yang sangat kompleks berkaitan dengan ketentuan hukumnya. Akibat hukum dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan akan beragam mengingat ada unsur asing yakni kewarganegaraan asing. Perselisihan pada pasangan perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang berujung pada perceraian memerlukan perhatian tata hukum yang harus digunakan dalam penyelesaian perkara perceraiannya. Penelitian ini mengkaji studi kasus perceraian perkawinan campuran. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Singaraja periode tahun 2016. Kasus yang di analisis adalah kasus gugatan cerai atas perkawinan campuran yang terjadi di luar negeri, dengan hasil Keputusan dari Pengadilan Negeri Singaraja dengan No Putusan 449/Pdt.G/2015/PN.Sgr. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif, dimana peneliti menjelaskan secara kualitatif normatif pelaksanaan perceraian perkawinan campuran. Hasil penelitian menjelaskan bahwa status dan keabsahan perkawinan campuran yang tidak diregistrasikan kembali di Indonesia adalah tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Kewenanangan Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan perkara perceraian perkawinan campuran adalah berwenang, karena perkawinan campuran yang di ajukan gugatan cerainya telah sah di Indonesia. Kata Kunci : - PerkawinanCampuran yang Tidakdiregistrasikembali - PerceraianPerkawinanCampuran
EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN PRADANA, I KETUT BANESA WAHYU
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Meskipun Notaris adalah pejabat umum/publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah/negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Notaris adalah pejabat umum/publik yang juga ikut serta dalam melaksanakan pemerintahan dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari pemerintah, akan tetapi berhak menerima honorarium. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimanakah prosedur pemeriksaanm terhadap notaries dihadapan Majelis Kehormatan Notaris? (2) Apakah kehadiran Majelis Kerhormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan notaries merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif maka pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Prosedur pemeriksaan terhadap Notaris dihadapan Majelis Kehormatan Notaris, yaitu terdiri dari tahap pengajuan laporan, tahap pemanggilan, tahap pemeriksaan oleh majelis pemeriksa daerah, tahap pemeriksaan oleh majelis pemeriksa wilayah, dan tahap pemeriksaan oleh majelis pemeriksa pusat. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris, Majelis Kehormatan Notaris adalah salah satu perwakilan yang mewakili menteri hukum dan hak asasi manusia dengan kewenangan yang bersifat atributif guna mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan kode etik profesinya. Majelis Kehormatan Notaris berperan melindungi profesi Notaris, bukan melindungi person Notaris, jadi, yang dilindungi adalah profesinya, bukan Notarisnya. Dengan demikian, ketika seorang Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka Penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk memeriksanya. Sebaliknya kalau MKN Wilayah (MKNW) menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka MKNW harus menolaknya dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut. Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris, Notaris, Perlindungan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSORCING DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA WITARA, AGUS
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan hubungan kerja adalah soal yang sangat tidak diinginkan bagi pekerja outsourcing karena hal itu merupakan kehilangan mata pencaharian dan permulaan dari segala kesengsaraan bagi pekerja outsourcing. Perlindungan dan syarat-syarat kerja yang diberikan pengusaha kepada pekerja umumnya di bawah standar yang berlaku di mana pekerja dipekerjakan. Meskipun realisasi hubungan kerja dibuat secara tertulis antara perusahaan outsourcing dengan pekerja akan tetapi perusahaan pengerah jasa tenaga kerja mendapatkan keuntungan melalui pemotongan sebagian hak yang diterima pekerja pada perusahaan di mana pekerja ditempatkan. Adanya pro kontra terhadap pengaturan outsourcing di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyurutkan pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai masalah outsourcing. Hal tersebut dikarenakan sebelum berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lebih banyak terjadi penyelewengan hukum dalam mengatur hubungan kerja dan syarat kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja. Dari permasalahan tersebut permasalahan yang timbul yaitu Bagaimana status hubungan kerja bagi pekerja outsourcing dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja outsorcing dalam menghadapi pemutusan hubungan kerja. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara mengklasifikasi, membaca, mencatat, mensistematika. Kesimpulan dari hasil penelitian ini pekerja outsourcing bilamana PKWT ini hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau mempekerjakan pekerja outsourcing lebih dari tiga (3) tahun berturut-turut tanpa pernah diselingi perpanjangan kontrak dan tidak melewati tenggang waktu 30 hari, peralihan status pekerja outsourcing demi hukum menjadi pekerja tetap pada perusahaan pemberi kerja. Dan pemutusan hubungan kerja tersebut Mengenai perlindungan hukumnya secara preventive yaitu perlindungan hukum pekerja outsourcing tidak hanya terbatas pada pemberian upah, melainkan juga perlindungan hak-hak pekerja / buruh, sedangkan dengan Perlindungan hukum secara represif yaitu Perlindungan hukum pekerja secara refresif dapat meliputi perlindungan dalam perselisihan hubungan industrial dan perlindungan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya penanganan (penyelesaian) perselisihan hubungan industrial pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Pemutusan Hubungan Kerja
PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT BALI PURNAMA, NI MADE NOVI INDAH
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mengenai masalah pewarisan, masyarakat Bali memiliki sistem pewarisan yang berakar pada sistem kekerabatan patrilineal yang menyebabkan pertalian kewangsaan lebih dititikberatkan menurut garis keturunan pria. Pria adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan wanita disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Namun dalam kenyataannya belakangan ini banyak timbul masalah berupa sengketa tanah akibat pewarisan seperti perbuatan hak milik antar sesama ahli waris, penjualan harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lain, pembagian harta warisan yang tidak proporsional, terjadinya sengketa yang mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan, masuknya pihak lain diluar garis keturunan pewaris dalam pembagian harta warisan, adanya ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan, hingga terjadinya kasus gugat waris yang sampai dibawa ke jalur pengadilan. Berdasarkan Latar Belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti adalah : bagaimana pengaturan pewarisan menurut hukum adat Bali serta bagaimana proses pewarisan hak milik atas tanah menurut hukum adat Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Masyarakat adat Bali menganut Asas Kepurusa atau Purusa.Sesuai dengan sistem kekerabatan ini, hampir keseluruhan tanggung jawab keluarga dan keturunannya pada dasarnya berada di pundak laki-laik (purusa).Pengupa jiwa adalah pemberian yang bersifat sementara harta warisan kepada ahli waris dengan tujuan untuk nafkah kehidupan rumah tangga ahli waris. Ketika anak laki-laki yang pertama berumah tangga dan hidup mandiri (menehan), ia diberikan sepetak tanah untuk dikerjakan dan dihasili sendiri sebagai bekal kehidupan keluarganya, begitu seterusnya terjadi ketika anak laki-laki yang lain berumah tangga. Proses penerusan harta warisan sudah dimulai ketika pewaris masih hidup, terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual (sistem kewarisan individual).Agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris, maka diperlukan adanya keharmonisan sehingga tidak terjadi adanya perebutan hak milik antara ahli waris yang ingin mendapatkan warisan. Kata Kunci : Hak milik atas tanah, pewarisan,Hukum Adat Bali

Page 9 of 15 | Total Record : 147

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA More Issue