cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 23033169     EISSN : 25793098     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JISPO adalah Jurnal ilmiah yang dikelola dan diterbitkan oleh FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah terindeks di Moraref, Google Schoolar, Neliti dan Mendeley. Bagi anda yang berminat mengirimkan artikel ilmiah dapat melakukan registrasi sebagai Author dan mengikuti langkah -langkah selanjutnya.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 1 (2020): Vol. 10 No. 1 2020 | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik" : 7 Documents clear
Soliditas Partai dan Stabilitas Perolehan Suara: Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Anawati, Dyah Mely; Al-Hamdi, Ridho
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 1 (2020): Vol. 10 No. 1 2020 | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v10i1.4636

Abstract

Artikel ini membahas soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui konsolidasi kelembagaan untuk mempertahankan kestabilan perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. Konsolidasi kelembagaan dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, pada awal tahun 2013 terkait dengan kasus penyuapan kuota impor daging sapi. Ternyata, PKS memperoleh 6.79 persen suara pada Pemilu Legislatif 2014. Ini berarti sedikit turun sebesar 1.09 persen dibanding pemilu sebelumnya tahun 2009 yang mencapai 7.88 persen. Kajian ini menggunakan riset kualitatif dengan pendekatan teori kelembagaan partai. Pengumpulan data menggunakan berita media daring, data KPU dan rujukan lain yang relevan. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa PKS masih dapat mempertahankan soliditas organisasinya meskipun banyak survei memprediksi kekalahannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kebertahanan dalam empat indikator utama: kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik yang dikelola dengan baik, sistem kaderisasi dan komitmen kuat terhadap nilai dan ideologi yang dianut bersama. This article discusses the solidity of Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party, PKS) which succeeded in defending the stable vote in the 2014 legislative election after Indonesia’s Corruption Eradication Commission arrested the PKS president, Luthfi Hasan Ishaaq, in the early of 2013 due to the case of beef import bribery. In fact, PKS earned 6.79 percent in the 2014 election, which means it only decreased 1.09 percent from the previous 2009 election, which reached 7.88 percent. This article is qualitative research. The required data were collected online by consulting media news, the KPU’s data, and other relevant references. The finding demonstrates that PKS was able to maintain its solidity and stable vote in the 2014 legislative election through organizational consolidation although surveys predicted its defeat. This organizational consolidation was conducted by the following measures:  procedural leadership, a well-managed conflict resolution mechanism, systematic candidateship, and a strong commitment upon the party values (ideology).  
Film dan Reperesentasi Kepentingan Politik: Kasus Pemutaran Film “A Man Called Ahok” dan “Hanum & Rangga” Menjelang Pemilu 2019 Susilawati, Anggi; Amelia P, Esha; Salsabila, Nurul; Marsaulina, Veronika
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 1 (2020): Vol. 10 No. 1 2020 | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v10i1.4882

Abstract

Artikel ini berupaya menjelaskan fenomena dua film nasional “A Man Called Ahok” dan “Hanum & Rangga” yang dirilis pada waktu yang sama menjelang pemilihan umum 2019. Dengan menggunakan perspektif komunikasi politik, artikel ini bertanya apakah pemutaran kedua film yang bersamaan tersebut merepresentasikan kepentingan politik calon presiden/wakil presiden pada Pemilu 2019?  Artikel ini berargumen bahwa tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa pemutaran kedua film pada tanggal yang sama menjelang pemilihan presiden tahun 2019 merupakan alat kampanye politik bagi calon-calon presiden. Tidak adanya hubungan yang explisit antara konten kedua film dengan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing dalam pemilu 2019. Dalam perspektif komunikasi politik, apa yang mungkin lebih bisa dikatakan adalah kedua film merupakan alat kepentingan politik personal kedua tokoh yang diangkat dalam kedua film. Pengaruh kedua film terhadap pemilih pada pemilu 2019 dapat dikatakan tidak signifikan karena pendirian pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah terbangun dengan kuat sebelum rilis kedua film. This article describes two Indonesian movies, “A Man Called Ahok” and “Hanum & Rangga”, which were premiered on the same date before the Indonesian general election in 2019. Using a political communication perspective, it asks did the release of the two movies represent political interests of presidential candidates running for the presidency in the general election in 2019? This article argues that it is not sufficient evidence to conclude that the release of the two movies on the same date constitutes a medium of the political campaign of the candidates running for the presidency in 2019. There was no explicit relationship between the movies’ contents and the two pairs of presidential candidates. What is more appropriate to say is that the release of the two movies was an instrument of personal political interests of two political figures whose life stories were taken into movies. It also can be said that the release of the two movies impacted voters insignificantly as they already had a solid decision to vote for their presidential candidates before the release of the movies.  
Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur Arofah, Alif Fadzilatus Siti
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 1 (2020): Vol. 10 No. 1 2020 | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v10i1.6665

Abstract

Artikel ini bermaksud memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih baik soal desa adat di Indonesia. Untuk itu, artikel ini membahas bagaimana proses munculnya desa adat dengan fokus kajian pada masyarakat Sendi di Kabupaten Mojokerto dan bagaimana upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan desa mereka sebagai desa adat. Ia berargumen bahwa dalam perspektif sosiologis masyarakat Sendi membangun kesadaran kolektif berdasarkan memori kolektif mereka di masa lalu yang mewujud dalam gerakan sosial untuk memperoleh pengakuan formal desa adat bagi wilayah yang mereka tinggali. Masyarakat keturunan asli eks ‘Desa Adat Sendi’ di masa lalu yang tersebar di beberapa dusun di sekitar Sendi memiliki kesadaran kolektif untuk menghidupkan kembali Sendi sebagai desa adat karena ingin menjaga tanah peninggalan leluhurnya. Pada gilirannya, kesadaran kolektif ini membentuk perilaku kolektif dari masyarakat Sendi untuk berjuang menghidupkan kembali adat-adat masyarakat Sendi dengan mendirikan organisasi gerakan sosial yang dinamakan Forum Perjuangan Rakyat (FPR).  Upaya-upaya masyarakat Sendi melalui Forum Perjuangan Rakyat untuk memperoleh pengakuan desa adat sebenarnya memperoleh justifikasi secara peraturan negara, yakni hak untuk memperoleh pengelolaan sendiri dalam sistem otonomi daerah, dan absah karena mereka sudah menjalankan kehidupan sebagai masyarakat hukum adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, menjalankan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui oleh peraturan  negara. This article aims to contribute to the studies of customary villages in Indonesia. To do so, it describes the emergence of customary villages with a special focus on Sendi community in Mojokerto Regency and how the community members attempt to get their village officially recognized as a “customary village” from the local government. This article argues that from the sociological perspective Sendi community established a collective awareness based on their collective memory of their past, which brought them to found a social movement to have their village recognized as a customary village. This collective awareness made them develop a collective action to revive their customary law and ways of life by establishing Forum Perjuangan Rakyat (People’s Struggle Forum). These efforts of Sendi community to reach their goal are justified by two reasons: Indonesian laws of regional autonomy and the fact that the Sendi community has lived their daily lives as a customary law community, which is recognized and protected by the laws and constitutes a base for a customary village establishment.
Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman Ramadhany, Dessy; Rahmawati, Dian Eka
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 1 (2020): Vol. 10 No. 1 2020 | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v10i1.7237

Abstract

Tingkat keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia tidak terlepas dari ragam faktor, salah satunya adalah modal yang dimilikinya. Kajian ini menjelaskan modal yang dimiliki caleg perempuan di tengah politik patriarkhi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan fokus analisis pada kasus Kabupaten Sleman pada 2019. Keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di kabupaten ini merupakan tertinggi dibanding kabupaten lain di Yogyakarta, yaitu sebanyak 13 kursi (26%) dari total 50 kursi. Kajian ini menemukan bahwa meski perolehan kursi perempuan tampak terus meningkat, tetapi peningkatannya tidak signifikan karena modal caleg perempuan dikendalikan oleh politik patriarkhi melalui medan Pemilu. Dengan menggunakan teori Bourdieu tentang modal, artikel ini berargumen bahwa modal –politik, sosial, ekonomi dan simbolik- diyakini sangat penting bagi perempuan untuk terjun dalam politik, tetapi pada kenyataannya modal itu ditentukan oleh habitus politik patriarkhi dalam kesadaran caleg perempuan dalam mengarungi medan persaingan politik Pemilu yang umumnya didominasi oleh struktur kelas laki-laki. Karena itu, meski sistem politik dalam Pemilu menyediakan afirmasi bagi caleg perempuan, dalam praktiknya, dominasi habitus politik patriarki yang dikendalikan oleh struktur kelas dalam masyarakat tidak memungkinkan caleg perempuan untuk mendapatkan suara yang lebih banyak dibanding laki-laki.The representation level of Indonesian women in politics cannot be separated from a variety of factors, such as capital. This study explains the capital owned by female candidates midst of patriarchal politics in General Election with a special focus on the case of Sleman Regency in 2019. In the case of Sleman, women occupied 13 seats out of 50 seats at DPRD (local parliament), which was the highest achievement compared to other districts in Yogyakarta. This study found that although the acquisition of women's seats continued to increase, it was not significant because patriarchal politics controlled the female legislative candidates’ capital through the electoral field. Employing Bourdieu's theory of capital, this study argues capital –social, economic, political dan symbolic- was regarded important for women to engage in politics, but in reality this variety of capital was determined by the patriarchal political habitus of female candidates in the general election, which is generally dominated by men. Therefore, although the political system in elections provides affirmation for female candidates, in practice, patriarchal domination controlled by class structures in society does not allow them to get more votes than men.  
Kepercayaan Politik dan Intensi Memilih: Perilaku Politik Pemilih Remaja Akhir di Surabaya Menjelang Pemilu 2019 Sanjaya, Ersa Lanang; Mensana, Ferdinal
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 1 (2020): Vol. 10 No. 1 2020 | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v10i1.7817

Abstract

Menjelang Pemilihan Umum 2019 yang berlangsung pada 17 April 2019, partai-partai politik berlomba-lomba untuk mendapatkan hati masyarakat, khususnya pemilih berusia remaja akhir (18-21 tahun) dengan berbagai cara. Artikel ini mengkaji hubungan antara kepercayaan politik dan intensi memilih pemilih berusia  remaja akhir. Dengan fokus analisis pada remaja  di sebuah universitas di Surabaya,  artikel ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif di universitas tersebut sebanyak 214 orang. Dengan menggunakan accidental sampling sebagai metode sampling, data dikumpulkan dengan kuesioner kepercayaan dan kuesioner intensi. Menggunakan uji korelasi Spearman’s rho dalam analisis datanya,  kajian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepercayaan politik dan intensi memilih pemilih berusia remaja akhir dalam Pemilu 2019 sebagaimana diperlihatkan dalam kasus mahasiswa di universitas di Surabaya.By the 2019 General Election, whih took place in 17 April 2019, political parties competed each other to attract voters, especially from late adolescents (aged 18-21). This article analyses the relationship between political trust and intention to vote among the late adoslecent voters. Focusing its analysis on students at a university in Surabaya, this article uses a quantitative method with correlational research design. The subject of this study was 214 active students. Using accidental sampling as the sampling method, data were collected through questionnaire and analysed through Spearman’s rho correlation test. The results of this study show that political trust had a positive correlation with voting intention among the late adoslescents as seen in the case of university students in Surabaya.      
Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Rosanti, Ratna
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 1 (2020): Vol. 10 No. 1 2020 | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v10i1.7966

Abstract

Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, terutama kritik wacana publik dengan mengontekstualisasikan realitas sosiologis-politik, artikel ini menganalisis masa depan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia pasca Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan terhadap pengujian undang-undang terkait regularitas pemilu serentak  pada 26 Februari 2020. Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah menolak apa yang diminta oleh pemohon. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah memberikan fondasi dan batasan yang sangat kuat terhadap sistem penyelenggaraan pemilu serentak ke depan, yaitu enam gagasan inovasi terkait formula ideal penyelenggaraan pemilu serentak Indonesia di masa datang. Satu di antara gagasan tersebut adalah pemilihan umum serentak dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih sehingga arti dari serentak ini adalah bahwa pemilihan dapat dilakukan beberapa kali dalam durasi lima tahun termasuk dalam hal pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Berdasarkan ini, artikel ini berargumen bahwa keputusan tersebut mengakibatkan Pilkada menjadi bagian dari Pemilihan Umum sehingga tiada pembedaan lagi antara pilkada dan pemilu karena desain keserentakan telah membarengkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pilkada.Using a juridical-normative approach, this article analyzes the future of the Regional Head Election in Indonesia after the Constitutional Court pronounced the verdict on the judicial review of the law on Simultaneous Election on February 26, 2020. In Decision Number 55 / PUU-XVII / 2019, the Court did reject what was requested by the applicant. However, in its legal considerations, the Court suggests six innovative ideas as foundation, ideal formula, and boundaries of a better implementation of the simultaneous election system in the future. One key thing of such ideas is that the simultaneous general election is held following the end of an office term so that regional head election can be conducted several times in five years including the election of governors, regents, and mayors. Based on this, this article argues that the above court ruling has a significant impact in that it causes the Regional Head Election to be part of the National General Election. Therefore, there is no longer a distinction between the Regional Head Election and Indonesian General Election because the simultaneous election system puts three elections at the same time: presidential, legislative, and regional head elections.
Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Syamsuadi, Amir; Zamhasari, Zamhasari; Hartati, Seri; Trisnawati, Liza
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 1 (2020): Vol. 10 No. 1 2020 | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v10i1.8162

Abstract

Artikel ini mengkaji strategi politik terbuka Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memenangkan persaingan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Riau pada tahun 2018. PKS dan partai koalisinya saat itu mengusung pasangan Syamsuar-Edy Natar. PKS melakukan sejumlah strategi politik untuk memenangkan persaingan tersebut, yaitu mobilisasi massa, optimalisasi koalisi partai, pemberdayaan politik, dan strategi komunikasi politik. Artikel ini berargumen bahwa untuk memenangkan persaingan politik, PKS membangun pragmatisme politik dengan menggunakan strategi politik terbuka dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Karena itu, anggapan bahwa PKS menganut ideologi Islam politik yang tertutup dan hanya menunggangi sistem demokrasi adalah kurang tepat. Sebagai partai Islam terbesar di Indonesia, PKS berhasil membuktikan bahwa pragmatisme politik melalui strategi politik terbuka menjadi kunci penopang keberhasilannya dalam persaingan politik di Indonesia. By the 2019 General Election, which took place in 17 April 2019, political parties competed each other to attract voters, especially from late adolescents (aged 18-21). This article analyses the relationship between political trust and intention to vote among the late adolescent voters. Focusing its analysis on students at a university in Surabaya, this article uses a quantitative method with correlational research design. The subject of this study was 214 active students. Using accidental sampling as the sampling method, data were collected through questionnaire and analysed through Spearman’s rho correlation test. The results of this study show that political trust had a positive correlation with voting intention among the late adolescents as seen in the case of university students in Surabaya.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2024): JISPO Vol. 14, No. 1, 2024 Vol. 14 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 2 (2023): Vol. 13 No. 2, 2023 Vol. 13 No. 1 (2023): JISPO Vol 13 No 1 2023 Vol. 12 No. 2 (2022): JISPO Vol 12 No 2 2022 Vol 12, No 1 (2022): JISPO Vol 12 No 1 2022 Vol. 12 No. 1 (2022): JISPO Vol 12 No 1 2022 Vol. 11 No. 2 (2021): JISPO Vol 11 No 2 2021 Vol 11, No 2 (2021): JISPO Vol 11 No 2 2021 Vol 11, No 1 (2021): JISPO Vol 11 No 1 2021 Vol. 11 No. 1 (2021): JISPO Vol 11 No 1 2021 Vol 10, No 2 (2020): JISPO Vol 10 No 2 2020 Vol. 10 No. 2 (2020): JISPO Vol 10 No 2 2020 Vol 10, No 1 (2020): JISPO Vol 10 No 1 2020 Vol. 10 No. 1 (2020): Vol. 10 No. 1 2020 | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019 Vol 9, No 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019 Vol. 9 No. 1 (2019): JISPO Vol 9 No 1 2019 Vol 9, No 1 (2019): JISPO Vol 9 No 1 2019 Vol 9, No 1 (2019): JISPO Vol 9 No 1 2019 Vol 9, No 1 (2019): JISPO : Vol 9 No 1 2019 Vol. 8 No. 1 (2018): JISPO Vol. 8 No. 1 (2018): JISPO Vol 8 No 1 2018 Vol 8, No 2 (2018): JISPO Vol 8 No 2, 2018 Vol. 8 No. 2 (2018): JISPO Vol 8 No 2 2018 Vol 8, No 2 (2018): JISPO Vol 8 No 2 2018 Vol 8, No 1 (2018): JISPO Vol 8 No 1 2018 Vol 8, No 1 (2018): JISPO Vol 8 No 1 2018 Vol 7, No 2 (2017): JISPO 2017 Vol 7, No 1 (2017): JISPO 2017 Vol 7, No 1 (2017): JISPO 2017 Vol 6, No 2 (2016): JISPO Vol 6 No 2 2016 Vol 6, No 1 (2016): JISPO 2016 Vol 1, No 1 (2013): JISPO 2013 Vol 1, No 1 (2013): JISPO More Issue