cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
NUR KHOLIS
Contact Email
nurkholis@staidarussalamlampung.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
assalam@staidarussalamlampung.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung
ISSN : 20896638     EISSN : 24610232     DOI : -
Core Subject : Science, Education, Social,
Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Mengkaji berbagai macam problematika yang berkaitan dengan Hukum & Pendidikan yang terjadi di masyarakat. Redaksi As-Salam mengundang para peminat kajian keislaman dan pendidikan untuk menulis dan melaporkan penelitinya dengan tema yang relevan dan belum pernah dipublikasikan. Terbit setiap 6 Bulan Sekali yaitu pada bulan April & Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM " : 12 Documents clear
KERJASAMA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM OFFICE CHANNELLING SYARIAH Teguh Halugoro
AS-SALAM Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.088 KB)

Abstract

Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah.Saat ini sedang gencar dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat.Persoalannya adalah manakala suatu bank di Kantor Pusatnya ingin mengoperasionalkan dan membuka cabang bank syariah di suatu daerah diperlukan sarana dan prasarana, investasi yang cukup tinggi, perijinan, modal disetor serta persiapan sumber daya manusia yang terlatih.Bank Indonesia dalam hal ini memberikan suatu terobosan baru sehubungan di Indonesia yang selama ini telah berdiri, tumbuh dan berkembannya bank dengan operasional secara konvensional. Terobosan ini dinamakan Office Chanelling Syariah.Model Office Channelling Syariah terlaksana karena adanya Peraturan Bank Indonesia yang memperkenankan operasional transaksi untuk Bank Syariah yang dilakukan di Bank Konvensional yang sudah mempunyai Unit Usaha Syariah di Kantor Pusatnya. Melihat bentuk kegiatan dalam transaksi ini dapatlah dilihat adanya suatu bentuk kerja sama antara Bank Konvensional disatu sisi memperkenankan kepada Bank Syariah di sisi lain melakukan kegiatan dengan melakukan kegiatan operasional serta transaksi dengan Skim Syariah.di Bank Konvensional.
BENDA YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN ASURANSI SEBAGAI PERLINDUNGAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Rizaldi
AS-SALAM Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.339 KB)

Abstract

Tujuan pemberian kredit perbankan adalah wujud dari  ?Tujuan Negara Indonesia yaitu Negara Sejahtera atau ?Welfare State? berdasarkan Pancasila dengan ketentuan harus dilaksanakan sebagai berikut : Mengurangi kemiskinan, Membuat suatu Keadilan dan Kesejaheraan, Menyediakan Asuransi bagi Masyarakat, dan Menjunjung tinggi kemakmuran Masyarakat berdasarkan pasal 33 UUD1945. Maka tujuan pemberian kredit adalah suatu tujuan Negara Indonesia untuk keadilan dan mensejahterakan, dimana dalam tindakan perjanjian kredit perbankan dengan adanya Undang-Undang nomor: 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, selain adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian induknya juga harus ada pengikatan terhadap agunan/benda berupa hak tanggungan dan asuransi sebagai penanggung dalam perjanjian kredit perbankan tersebut yang keseluruhannya bersifat Assecoir. Bahwa kegunaan adanya Asuransi  dalam perjanjian kredit tersebut, apabila debitur ingkarjanji atau wanprestasi yang tidak memenuhi kewajiban karena adanya somasi oleh kriditur tersebut, maka berlaku  ketentuan pasal 1820?1821 KUH perdata yaitu Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri wanprestasi atau ingkar janji . dan Berlaku juga Subrogasi pasal 1400 KUH perdata yaitu Penggantian hak-hak kreditor dapat terjadi karena persetujuan maupun atas perintah Undang-Undang. Dengan demikian adanya Asuransi atau penanggung, nilainya benda cukup tinggi, Kebendaan yang diberikan debitur tidak merosot nilainya dan Kebendaan yang diberikan debitur kepada kriditur tidak ada masa daluwarsanya, maka tidak diperbolehkan  percepatan jatuh tempo dalam perjanjian kredit  menjadi jatuh waktu dalam pelaksanaan lelang. Dan pasal- pasal ini bagian dari makna irah-irah: ? Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
KESEHATAN MENTAL REMAJA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM Septiani Selly Susanti
AS-SALAM Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.059 KB)

Abstract

Remaja merupakan sosok insan yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis dan fisiologis yang cukup pesat, sehingga dengan kondisinya tersebut mempengaruhi pula pikir dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karna itu remaja perlu dibimbing dan diarahkan, agar kecenderungan-kecenderungan negatif yang ada dalam diri remaja dapat diredam. Serta kecenderungan positifnya dapat dikembangkan kearah yang produktif dengan itu semua eksistensi pendidikan Islam sangat penting. Pendidikan Islam adalah suatu proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi (fitrahnya) guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.
PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI SISWA SMK Siti Aisyah
AS-SALAM Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.064 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu perbedaan kemampuan berbicara siswa sebelum dan sesudah diajar dengan pendekatan komunikatif, menjelaskan dan mendeskripsikan penerapan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas XI SMKN 5 Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan desain pra dan pasca tes. Instrumen penilaian yang digunakan adalah tes berbicara. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terdapat pengaruh yang sangat besar pada kemampuan berbicara siswa di kelas pos tes dibandingkan dengan kelas pra tes. Data tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan komunikatif hasil kemampuan berbicara siswa lebih besar. Penggunaan pendekatan komunikatif dapat dijadikan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk guru dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia pada siswa.
TA’ARUF DALAM KHITBAH SEBELUM PERKAWINAN Badrudin
AS-SALAM Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.489 KB)

Abstract

This research is motivated by a number of candidates for the couple who did ta'aruf process in accordance with Islamic teachings. In addition there are the parents who tend to make economic factors and customs rather than religious factors. Khitbah In practice, there are customary rules that complicate the resulting tercegahnya perkawinan.Tujuan this research is to get information from Al-Qur'an how the concept ta'aruf and Khitbah accordance with the teachings of Islam. The method in this research is patterned library research (library research), by collecting, reading, and studying the books that are related to this discussion. Primary sources in the form of the Qur'an and Tafseer related to the concept ta'aruf and Khitbah..Berdasarkan results of research by the author that ta'aruf concepts in the Qur'an intention is to know each other's personality, social background, culture, education , family, and religion. The khitbah in the Qur'an, it is done after the prospective spouses already feel a lack of compatibility with ta'aruf process. Khitbah (making a proposal) can be conveyed by innuendo or by clear expression. The proposal is submitted to the widow satire that is still in the prescribed period. While the proposal with overt expressions conveyed to a widow who runs the prescribed period and to the virgin. Ta'aruf and khitbah in the Qur'an recommends to prioritize aspects of religion than any other factor. Because the only religion who will be able to preserve the marriage. While property, birth, status, beauty, good looks will fade and one day will be lost. Rules regarding ta'aruf Qur'an and Khitbah not allow seclusion (alone).
PENGARUH PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN AKHLAK TERHADAP TINGKAH LAKU PROSOSIAL SISWA KELAS IX DI SMP MUHAMMADIYAH CILONGOK TAHUN AJARAN 2017/2018 Rizky Nazia Muhandis
AS-SALAM Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.064 KB) | DOI: 10.51226/assalam.v7i1.91

Abstract

This scientific journal entitled "The Influence Of Learning Achievement Of Subject Of Morals To The Behavior Of Prosocial Students Of Class IX In SMP Muhammadiyah Cilongok Academic Year 2017/2018". The purpose of this study is to determine whether there is influence of learning achievement subjects morals to the behavior of students in the class IX prosedur SMP Muhammadiyah Cilongok academic year 2017/2018.Samples were taken using purposive sampling technique. Namely by taking students in class IX D and class IX G which amounted to 50 respondents. This research is a quantitative research with data collection tool in the form of questionnaire (questionnaire) scale and documentation. After the data collected then done the analysis by using the formula Product moment.The result shows that rxy is 0,344 and r table with significance level 5% (N = 50) equal to 0,273. It shows rxy> r table at 5% significance. While at 1% significance is rxy <r tabel is 0,344 <0,354. Thus the hypothesis that the researcher proposed that there is influence between the learning achievement of morals subjects with the behavior of prosocial class IX students in SMP Muhammadiyah Cilongok academic year 2017/2018 accepted and null hypothesis was rejected. While the results of these calculations (rxy) is between 0.20 - 0.40 interval which means the correlation between variables X with variable Y is a weak and low correlation.
PERJANJIAN PETANI PENGGARAP DENGAN PEMILIK LAHAN DAN PENDEREP PADI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: (Studi Kasus di Kecamatan Banyumas) Purbatin Fuad Achmadi
AS-SALAM Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.416 KB) | DOI: 10.51226/assalam.v7i1.92

Abstract

The form of cultivate farmers' agreement with the owners and the harvesters of rice based on the customary law which up to now has tended to be detrimental to cultivate farmers in the village of Kejawar, Banyumas. For that reason, the perspective of sharia economic law seeks to provide new breakthroughs so that the agreements or contracts can provide benefits and expediency to all parties.Basically, the form of cultivate farmers' agreement with the owners and the harvesters of rice field is divided into two agreements:1. Agreement between the rice field owners and cultivators of rice fields. 2. Agreement between the paddy field cultivators with the harvesters, or sometimes agreements among the paddy field cultivators and rice field harvesters who involve or seek approval from the rice field owners.The writer tries to solve the problem with a cooperation contract in a business or partnership (Syirkah), Mudharabah or Qiradh, a form of partnership agreement (Syirkah), by: 1. Agreement between the rice field owners and cultivators of rice fields, using mudharabah contracts. 2. Agreement between the paddy field cultivators with the harvesters, or sometimes agreements among the paddy cultivators and rice field harvesters who involve or seek approval from the rice field owners , using mudharabah contracts.
KERJASAMA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM OFFICE CHANNELLING SYARIAH Teguh Halugoro
AS-SALAM Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.088 KB) | DOI: 10.51226/assalam.v7i1.94

Abstract

Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah.Saat ini sedang gencar dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat.Persoalannya adalah manakala suatu bank di Kantor Pusatnya ingin mengoperasionalkan dan membuka cabang bank syariah di suatu daerah diperlukan sarana dan prasarana, investasi yang cukup tinggi, perijinan, modal disetor serta persiapan sumber daya manusia yang terlatih.Bank Indonesia dalam hal ini memberikan suatu terobosan baru sehubungan di Indonesia yang selama ini telah berdiri, tumbuh dan berkembannya bank dengan operasional secara konvensional. Terobosan ini dinamakan Office Chanelling Syariah.Model Office Channelling Syariah terlaksana karena adanya Peraturan Bank Indonesia yang memperkenankan operasional transaksi untuk Bank Syariah yang dilakukan di Bank Konvensional yang sudah mempunyai Unit Usaha Syariah di Kantor Pusatnya. Melihat bentuk kegiatan dalam transaksi ini dapatlah dilihat adanya suatu bentuk kerja sama antara Bank Konvensional disatu sisi memperkenankan kepada Bank Syariah di sisi lain melakukan kegiatan dengan melakukan kegiatan operasional serta transaksi dengan Skim Syariah.di Bank Konvensional..
BENDA YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN ASURANSI SEBAGAI PERLINDUNGAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Rizaldi
AS-SALAM Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.339 KB) | DOI: 10.51226/assalam.v7i1.97

Abstract

Tujuan pemberian kredit perbankan adalah wujud dari “Tujuan Negara Indonesia yaitu Negara Sejahtera atau “Welfare State” berdasarkan Pancasila dengan ketentuan harus dilaksanakan sebagai berikut : Mengurangi kemiskinan, Membuat suatu Keadilan dan Kesejaheraan, Menyediakan Asuransi bagi Masyarakat, dan Menjunjung tinggi kemakmuran Masyarakat berdasarkan pasal 33 UUD1945. Maka tujuan pemberian kredit adalah suatu tujuan Negara Indonesia untuk keadilan dan mensejahterakan, dimana dalam tindakan perjanjian kredit perbankan dengan adanya Undang-Undang nomor: 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, selain adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian induknya juga harus ada pengikatan terhadap agunan/benda berupa hak tanggungan dan asuransi sebagai penanggung dalam perjanjian kredit perbankan tersebut yang keseluruhannya bersifat Assecoir. Bahwa kegunaan adanya Asuransi dalam perjanjian kredit tersebut, apabila debitur ingkarjanji atau wanprestasi yang tidak memenuhi kewajiban karena adanya somasi oleh kriditur tersebut, maka berlaku ketentuan pasal 1820–1821 KUH perdata yaitu Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri wanprestasi atau ingkar janji . dan Berlaku juga Subrogasi pasal 1400 KUH perdata yaitu Penggantian hak-hak kreditor dapat terjadi karena persetujuan maupun atas perintah Undang-Undang. Dengan demikian adanya Asuransi atau penanggung, nilainya benda cukup tinggi, Kebendaan yang diberikan debitur tidak merosot nilainya dan Kebendaan yang diberikan debitur kepada kriditur tidak ada masa daluwarsanya, maka tidak diperbolehkan percepatan jatuh tempo dalam perjanjian kredit menjadi jatuh waktu dalam pelaksanaan lelang. Dan pasal- pasal ini bagian dari makna irah-irah: “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
KESEHATAN MENTAL REMAJA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM Septiani Selly Susanti
AS-SALAM Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.059 KB) | DOI: 10.51226/assalam.v7i1.101

Abstract

Remaja merupakan sosok insan yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis dan fisiologis yang cukup pesat, sehingga dengan kondisinya tersebut mempengaruhi pula pikir dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karna itu remaja perlu dibimbing dan diarahkan, agar kecenderungan-kecenderungan negatif yang ada dalam diri remaja dapat diredam. Serta kecenderungan positifnya dapat dikembangkan kearah yang produktif dengan itu semua eksistensi pendidikan Islam sangat penting. Pendidikan Islam adalah suatu proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi (fitrahnya) guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2025): ETIKA, HUKUM, DAN KARAKTER BANGSA: MENELUSURI INTEGRITAS DALAM PERSPEKTIF YURIDI Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI Vol 13 No 1 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF MASA DEPAN Vol 12 No 2 (2023): INTERNALISASI NILAI KARAKTER MELALUI HUKUM DAN PENDIDIKAN Vol 12 No 1 (2023): AKTUALISASI PENDIDIKAN DAN HUKUM PADA MASYARAKAT MODERN Vol 11 No 2 (2022): PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENDIDIKAN DI ERA-MODERN Vol 11 No 1 (2022): TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAN HUKUM ISLAM PASCA PANDEMI Vol 10 No 02 (2021): MODERASI BERAGAMA Vol 10 No 1 (2021): NEW NORMAL Vol 9 No 2 (2020): PANDEMI COVID 19 Vol 9 No 1 (2020): KONSISTENSI DI ERA DIGITAL 4.0 Vol 9 No 1 (2020): HASIL PEMIKIRAN ULAMA' KLASIK & RELEVANSINYA DENGAN DUNIA MODEREN Vol 8 No 2 (2019): MOTIVASI PERADABAN BARU DI ERA DIGITAL Vol 8 No 1 (2019): MENYEMAI SEMANGAT PENDIDIKAN & KEADILAN HUKUM Vol 7 No 2 (2018): AKTUALISASI DUNIA KERJA BERDASARKAN IPTEK Vol 7, No 1 (2018): PENDIDIKAN MULTIKULTURAL Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH Vol 6 No 2 (2017): PENDIDIKAN KEMANUSIAAN DAN KEADILAN RUMAH TANGGA Vol 6, No 2 (2017): PENDIDIKAN KEMANUSIAAN & KEADILAN RUMAH TANGGA Vol 6 No 1 (2017): PENDIDIKAN DAN EKONOMI KREATIF Vol 6, No 1 (2017): PENDIDIKAN & EKONOMI KREATIF Vol 4, No 2 (2015): MEMBIDIK NUANSA KEDAMAIAN DENGAN PENDIDIKAN DINI & APLIKASI PENEGAKAN HUKUM Vol 4 No 2 (2015): MEMBIDIK NUANSA KEDAMAIAN DENGAN PENDIDIKAN DINI & APLIKASI PENEGAKAN HUKUM Vol 4 No 1 (2015): PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN & KETAATAN TERHADAP UUD Vol 4, No 1 (2015): PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN & KETAATAN TERHADAP UUD Vol 3, No 2 (2014): HUKUM & PENDIDIKAN UNTUK KAUM PINGGIRAN Vol 3 No 2 (2014): HUKUM & PENDIDIKAN UNTUK KAUM PINGGIRAN Vol 3, No 1 (2014): PERANAN PEMIMPIN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS & PENEGAKAN HUKUM TANP Vol 3 No 1 (2014): PERANAN PEMIMPIN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS & PENEGAKAN HUKUM TANPA Vol 2, No 2 (2013): PEMIKIRAN ULAMA KLASIK TERHADAP PENDIDIKAN & HUKUM Vol 2 No 2 (2013): PEMIKIRAN ULAMA KLASIK TERHADAP PENDIDIKAN & HUKUM Vol 2, No 1 (2013): TANTANGAN MEWUJUDKAN PENDIDIKAN HUMANIS & PENEGAKAN HUKUM ANTI RASIS Vol 2 No 1 (2013): TANTANGAN MEWUJUDKAN PENDIDIKAN HUMANIS & PENEGAKAN HUKUM ANTI RASIS Vol 1, No 2 (2012): IMPLEMENTASI MUTU PENDIDIKAN & HUKUM DI ERA MODEREN Vol 1 No 2 (2012): IMPLEMENTASI MUTU PENDIDIKAN & HUKUM DI ERA MODEREN Vol 1, No 1 (2012): DINAMIKA PENDIDIKAN & PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Vol 1 No 1 (2012): DINAMIKA HUKUM & PENDIDIKAN DI INDONESIA More Issue