cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021" : 25 Documents clear
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH LUAR BIASA TUNA NETRA DI KOTA SUKABUMI Dhinik Nur Fauziyah; Dine Meigawati; M Rijal Aminulloh
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.50-58

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) mencakup kriteria minimum sarana dan prasarana yang harus ada dan dikelola di sekolah. Namun kenyataannya Sekolah Luar Biasa (SLB) tuna netra di Kota Sukabumi belum sesuai dengan kriteria minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengadaan sarana dan prasaran sekolah luar biasa tuna netra di Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan rancangan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa alokasi dana yang tidak mencukupi pengadaan sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan bantuan dari pemerintah tidak datang setiap saat.Kata Kunci: Pengadaan Sarana dan Prasarana, Sekolah Luar Biasa, Tuna Netra
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI Andi Saputra; Dine Meigawati; Andi Mulyadi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.256-264

Abstract

Program pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Sukabumi dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dan pelaksanaan kegiatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pelatihan berbasis kompetensi. pada Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi masih terdapat hambatan yaitu: masyarakat sebagai target dari kebijakan masih belum mengetahui tentang pelatihan, sehingga pada tahun 2017-2019 tidakadanya peserta pelatihan pada beberapa jurusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif desktiptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, informan terdiri dari 3 orang dengan menggunakan teknik puposive sampling. Acuan teori adalah teori yang dikemukakan Edward III. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanan kebijakan pelatihan belum berjalan secara optimal, karena terdapat masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan masih ada yang belum mengetahui tentang pelatihan. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi adalah penyebab dari hambatan ini. maka dari itu hal ini perlu ditingkatkan agar masyarakat Kabupaten Sukabumi mendapatkan pengetahuan tentang pelatihan dan dapat merasakan pelatihan secara merata, sehingga sumberdaya manusia di Kabupaten Sukabumi memiliki keahlian kerja.Kata Kunci: Implementasi kebijakan, program pelatihan kerja
EVALUASI KEBIJAKAN PADAT KARYA TUNAI PADA PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Ujang Endi Kurnia; Ni Wayan Widhiasthini
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.148-161

Abstract

Padat Karya Tunai (PKT) merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat desa terutama kelompok masyarakat marginal. Tujuan yang diharapkan dalam penerapan Padat Karya Tunai di Desa yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan di Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Padat Karya Tunai berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn (2003) yaitu: efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas, dan perataan.Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada dua desa yaitu di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Penentuan informan ditentukan secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa:1) Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Kabupaten Jembrana sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengatur. Hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn (2003) yaitu: Pelaksanaan PKT Desa dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, perataan dan responsivitas, sedangkan kriteria kecukupan dan perataan belum cukup dipenuhi karena kebijakan Padat Karya Tunai di Desa belum signifikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan PKT Desa di Kabupaten Jembrana terletak pada regulasi yang mengatur. Pemerintah Desa kesulitan memenuhi ketentuan minimal 30 persen untuk upah dari keseluruhan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa. 3) Dampak Pelaksanaan PKT Desa di Kabupaten Jembrana yaitu a) Pelaksanaan PKT mampu memberdayakan kelompok marginal yaitu kelompok keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, b) Dengan adanya PKT di Desa dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat, c) Kebijakan PKT dapat mendorong Pemerintah Desa untuk melibatkan masyarakat marginal dalam pelaksanaan pembangunan desa.Kata kunci: evaluasi, padat karya tunai, pemberdayaan
PEMETAAN SEKTOR UNGGULAN UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT Muhammad Gilang Gumilar; Nur Aini Yuniyarti
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.104-111

Abstract

Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat, merupakan daeah otonom yang baru dibentuk dengan berbagai potensi sektor ekonomi yang dapat dikembangankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daaerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan/basis maupun tidak kompetitif/non-basis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jenis atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Data yang yaitu data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS). Data yang dianalisis yaitu Produk Domestik regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Pegunungan Arfak dan Provinsi Papua barat tahun 2014-2019. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu Location Quotient (LQ) dengan alat analisis Microsoft Excel.Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu terdapat 6 sektor unggulan yang berkontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Pegunungan Arfak. Kemudian, 11 sektor lainnya tidak kompetitif/unggulan karena belum mampu memenuhi kebutuhan daerah dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah Kabupaten pegunungan Arfak diharapkan mampu mengelola dan meningkatkan kualitas sektor yang tidak kompetitif/non-basis .Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, location quotient, sektor unggulan
PELAYANAN PERPUSTAKAAN DALAM PENINGKATAN PEMBINAAN ANAK DI LPKA KELAS I KUTOARJO Reza Adiyatma
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.265-271

Abstract

Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak berbeda dengan pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan pada warga binaan dewasa. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, memiliki layanan perpustakaan yang dapat digunakan Anak Didik Pemasyarakatan untuk terus aktif dalam dunia pendidikan walaupun sekarang statusnya sedang menjalani masa pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi kasus. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan besarnya peranan pelayanan perpustakaan dalam menunjang pola pembinaan pada Anak. Perpustakaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak digunakan sebagai ruang lingkup yang membagun budaya literasi informasi. Pelayanan perpustakaan sangat penting diberikan bagi anak didik,sebagai penunjang dari segi pendidikan serta dapat meningkatkan mutu perkembangan anak.Kata kunci : Pembinaan Anak; Pelayanan Anak; Perpustakaan 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOTER TURNOUT PADA KALANGAN PEREMPUAN Ihsan Ma'zhumi; Yusa Djuyandi; Mudiyati Rahmatunnisa
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.1-13

Abstract

Jumlah partisipasi perempuan dalam politik cukup menggembirakan. Data tentang pemilih selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam pemilihan selama pemilihan. Kegiatan memilih dalam ilmu politik umumnya dikenal sebagai partisipasi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor apa yang mempengaruhi jumlah pemilih. Untuk mendapatkan data, kami menggunakan kuesioner dikotomi untuk mendapatkan informasi tentang alasan apa yang ada di setiap responden yang membuat mereka memilih. Dengan menggunakan prosedur statistik nonparametrik, kami mengumpulkan hampir 400 responden. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa usia, minat terhadap politik, hak warga negara, ukuran populasi, stabilitas populasi, kondisi perkembangan ekonomi, fragmentasi politik, sistem pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan, persyaratan pendaftaran pemilih dan pengaturan suara mempengaruhi jumlah perempuan. Hasil ini menyiratkan bahwa hal-hal yang menjadi alasan seseorang memberikan suaranya adalah sekumpulan konsep yang rumit. Jika penyelenggara pemilu dan peserta pemilu membutuhkan peningkatan jumlah pemilih di kalangan perempuan, mereka harus mempertimbangkan untuk melihat faktor internal dan eksternal secara holistik. Kata kunci :perempuan, politik, voter turnout
DAMPAK COVID-19 PADA INDUSTRI SIARAN TELEVISI DI INDONESIA Mustafa Mustafa
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.192-210

Abstract

COVID-19 membawa dampak bagi seluruh sektor kehidupan manusia termasuk media massa. Televisi menjadi favorit saat pemerintah mengeluarkan kebijakan berdiam di rumah dan pembatasan sosial berskala besar bagi warga di Indonesia. Menggunakan metode penelitian pustaka, penelitian ini ingin mengungkap apa dampak COVID-19 terhadap industri siaran televisi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa perubahan yang terjadi di industri televisi  Indonesia yakni menghentikan syuting program sementara, re run, siaran langsung tanpa penonton, siaran dari rumah, penerapan protokol kesehatan di studio dan lapangan untuk keperluan kru, serta bekerja dengan kru yang minimalis. Media televisi di Indonesia perlu serius untuk bertahan dan berkompetisi di tengah-tengah situasi yang tidak menentu.Kata kunci:  Covid-19; Industri, Nasional, Televisi, Program, Siaran
KONTROVERSI PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI DALAM PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN 2020 DALAM MENANGGULANGI COVID-19 Ihsan Amrullah; Padmono Wibowo
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.59-70

Abstract

Pemberlakuan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 menimbulkan beberapa kontroversi dalam masyarakat, seperti narapidana yang kembali berulah setelah mendapatkan asimilasi dan hak integrasi serta masyarakat yang menganggap bahwa peraturan menteri tersebut lebih berpihak kepada Narapidana Tipikor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan pesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu kenyataan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid-19. Kesimpulan dalam penelitian, bahwa kontroversi yang muncul dalam masyarakat terkait penerapan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 itu dipengaruhi oleh dua faktor yakni (1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka beranggapan bahwa peraturan yang dikeluarkan berpihak pada orang yang memiliki kepentingan; (2) Kurangnya pembimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan maupun dari pihak kepolisian dalam mengefektifkan penerapan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka menanggulangi dan mencegah penyebaran covid-19.Kata kunci: asimilas, hak integras; kontroversi, narapidana
ASAS TRANSPARANSI DALAM PROSES PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI Abdiana Ilosa; Saipul Al Sukri; Rudiadi Rudiadi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.71-83

Abstract

Village officials have a great obligation and responsibility to help the Village Head carry out his duties, obligations and provide the best service to the community. The selection of the right village officials will support the implementation of these tasks and obligations. Considering the position of the village apparatus that is so important, the recruitment process, procedures and requirements that are appropriate for the candidate village apparatus are needed.The purpose of this study was to determine the implementation and constraints of the principle of transparency in the appointment of the sontang cubadak Nagari village in Pasaman, West Sumatra. Data collection in this study used interview techniques (key informants). While the types and sources of data used in this study are primary and secondary data. From there the data is then analyzed in a qualitative descriptive way. The results of this study provide evidence that transparency does not occur in the process of appointing Sontang Cubadak Nagari. This happens because of the lack of transparency in the selection, recruitment of candidates for the device. This is evidenced from the many people of Sontang Cubadak village who do not know the process and only know the results of the appointment. In addition, the supervision of the sub-district and the lack of good communication between the Nagari government and the community also caused the failure of the appointment of the Sontang Cubadak village government apparatus. Keyword: Regional Autonomy, Transparency Principle, Nagari’s Officer
EFEKTIVITAS KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KOTA SUKABUMI Desty Lestari; M Rijal Amirulloh; Dine Meigawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.162-180

Abstract

Berdasarkan data kasus kekerasan pada anak tahun 2017-2019 terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual. Tingginya kasus tersebut tentu memerlukan penanganan untuk memulihkan setiap trauma berat yang dirasakan oleh korban. Pemerintah Kota Sukabumi melalui Pusat Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya meningkatkan kinerja yang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Efektivitas Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat hambatan pada keterbatasan tenaga ahli psikolog dan pengacara dalam penanganan kasus serta belum optimalnya bentuk sosialisasi yang dilakukan sehingga penekanan angka kekerasan anak belum signifikan.Kata kunci: Efektivitas Kinerja, Penanganan Kekerasan Seksual Anak

Page 2 of 3 | Total Record : 25