JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
79 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022"
:
79 Documents
clear
<![CDATA[Kebangkitan Kewarganegaraan Digital : Dinamika Respon Warganet terhadap Kebijakan Kenaikan BPJS Kesehatan di Ruang Publik Digital ]]>
<![CDATA[Mira Karina Justicia]]>;
<![CDATA[Wijayanto Wijayanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.311-317
<![CDATA[Pada 5 Mei 2020 Jokowi menaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan padahal sebelumnya MA telah membatalkan kenaikan iuran BPJS. Hal tersebut memunculkan reaksi warganet di berbagai platform media sosial khususnya Twitter. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dinamika respon warganet, sejauh mana respon tersebut merefleksikan kesadaran akan hak-hak kewarganegaraan terutama hak akses kesehatan, dan bagaimana respon tersebut mempengaruhi media arus utama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah (1) analisis media sosial, (2) analisis isi media arus utama, dan (3) etnografi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa telah muncul satu jenis kewarganegaraan digital yang terefleksi dari protes warganet di ruang digital sebagai bagian dari upaya menuntut pemenuhan hak atas layanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi mereka sebagai warga negara yang tertulis dalam konstitusi kita. Upaya untuk mengklaim hak kesehatan ini terwujud dalam tindakan kewargaan (act of citizenship) di ruang publik digital mulai dari witnessing hingga flaming yang pada gilirannya turut mempengaruhi pemberitaan media arus utama yang melahirkan satu diskursus di ruang publik yang lebih luas.Kata kunci: BPJS; kenaikan; kewarganegaraan; respon; warganet]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG ]]>
<![CDATA[Riko Riko]]>;
<![CDATA[Dadan Kurniansyah]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti Priyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.422-428
<![CDATA[Salah satu faktor penting yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah adalah pelayanan publik. Namun, aparatur pemerintah masih memiliki banyak mata rantai yang lemah dalam pelayanan publik, yang gagal memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Berbagai keluhkesah dari masyarakat menunjukkan bahwa situasi ini akan menyebabkan penurunan citra instansi pemerintah. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik Tahun 2009, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang, sebagai instansi pemerintah yang beroperasi di bidang pembuatan paspor atau dokumen perjalanan Negara Republik Indonesia, terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, dan diharuskan memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi untuk masyarakat dalam dan luar negeri. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang. Metode penelitian pada penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari fasilitas yang memadai untuk menunjang pelayanan, munculnya inovasi dan layanan baru, serta tingginya nilai indeks kepuasan masyarakat.Kata kunci: Kualitas, Paspor, Pelayanan publik]]>
<![CDATA[Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kepada Masyarakat yang Terdampak COVID-19 (Studi Kasus di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek) ]]>
<![CDATA[Dandi Yunas Nur Fanni]]>;
<![CDATA[Saiman Saiman]]>;
<![CDATA[Asep Nurjaman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.523-530
<![CDATA[Perkembangan Covid-19 yang melanda Indonesia ternyata berdampak terhadap kepada beberapa sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggungjawab penuh terhadap penanganan covid-19 di Indonesia melalui bantuan sosial ternyata menyimpan beberapa permasalahan ketika penyaluran bantuan sosial dilaksanakan. Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu desa yang terdampak sektor ekonominya akibat pandemi covid-19 Permasalahan yang terjadi, Kabupaten Trenggalek ini disebabkan oleh ketidakvalidan data penerima bantuan sosial. Ketidakvalidan data yang terjadi di Desa Kerjo ini disebabkan karena tidak adanya pembaharuan data secara berkala. Permasalahan selanjutnya disebabkan oleh adanya tumpang tindih kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dimana masih ditemukannya pembuatan sebuah kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kurangnya sosialisasi tentang bantuan sosial kepada masyarakat mengakibatkan ketidaktahuan mereka tentang bantuan sosial yang mereka dapatkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka ini mengambil dari berbagai sumber kepenulisan ilmiah. Penulis juga mengambil data primer yang berasal dari hasil observasi langsung di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai sumber literatur.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI IDENTITAS SEORANG GURU SEKOLAH DASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG ]]>
<![CDATA[Bayu Baktiar]]>;
<![CDATA[Yanti Tayo]]>;
<![CDATA[Wahyu Utami]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.352-360
<![CDATA[Disaat pandemi covid-19 melanda indonesia terdapat beberapa sektor yang terdampak mulai dari ekonomi, industri hingga pendidikan. Pada sektor pendidikan terdapat perbedaan yang terjadi pada guru sekolah dasar pada saat pemberian materi masa pandemi di karenakan komunikasi yang dilakukan berbeda dengan biasanya sehingga sering terjadinya komunikasinya yang tidak efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana guru sekolah dasar dapat memaknai profesinya saat memberikan materi dimasa pandemi covid-19 dan untuk mengetahui komunikasi guru sekolah dasar pada masa pandemi covid-19. Metode pada penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat kendala komunikasi yang di alami pada guru sekolah dasar, terdapat minimnya pengetahuan teknologi saat ini pada guru, orangtua dan anak yang mengakibatkan komunikasi yang terjadi kurang maksimal saat proses pembelajaran berlangsung]]>
<![CDATA[ADAPTATION OF PUBLIC SERVICES IN THE ERA OF COVID 19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Wilson Victor]]>;
<![CDATA[Ricardi S Adnan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.394-400
<![CDATA[The success of public service organizations in the Covid 19 Era is greatly influenced by the ability to adapt to social changes that occur. This study illustrates how adaptation in public services in the Covid 19 era has shifted to serving via digital or online. The changes that have occurred have resulted in changes in people's behavior due to the implementation of the covid 19 protocol and government policies in handling Covid-19 during the pandemic. With the existing limitations, public services must be ensured to continue to run effectively and optimally so that the quality of public services provided remains. This study uses a literature review approach which is part of the qualitative type. In collecting research data, researchers utilize some literature, both library research and field research, which are primary and secondary. By combining all findings, both theories, models, and concepts of public service transformation to the changes that occur. This is done to provide input on existing Public ServicesKeywords: Public Service, Covid 19]]>
<![CDATA[PERAN STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PELABUHAN BONGKAR MUAT DI KAWASAN FREE TRADE ZONE KABUPATEN KARIMUN ]]>
<![CDATA[Viea Berliana]]>;
<![CDATA[Adianto Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.484-494
<![CDATA[Kebijakan untuk merelokasi pelabuhan bongkar muat memang sudah lama direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Namun, sampai sekarang kebijakan tersebut belum juga terealisasi. Dalam hal ini, peran dari setiap stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran stakeholder dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat, dan melihat faktor-faktor yang menghambat peran stakeholder dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulaitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran stakeholder menurut Nugoho. Hasil penelitian ini adalah stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan pelabuhan bongkar muat belum melaksanakan perannya dengan baik, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan relokasi pelabuhan bongkar muat meliputi regulasi dan sikap stakeholder, kurangnya koordinasi antar stakeholder, dan fasilitas pelabuhan pengganti yang dinilai masih kurang.Kata kunci: Free Trade Zone, pelabuhan bongkar muat, stakeholder]]>
<![CDATA[POTENTIAL OF IDENTITY POLITICAL ISSUES IN THE PANDEMIC ERA: BETWEEN THREATS AND THE INTEGRITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Reza Abdurrakhman]]>;
<![CDATA[Fernanda Allice Pradita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.563-572
<![CDATA[Tulisan ini menyoroti adanya potensi praktis politik identitas Islam yang tampil melalui aksi kontroversi oleh pemimpin organisasi Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab dan aksi-aksi perlawanan terhadap pemerintahan berbasiskan agama di era pandemi. Kontroversi kepulangan Habib Riziq Shihab yang dikaji melalui ilmu politik. Sebab itu, tulisan ini berusaha untuk mengkaji beberapa hal, yaitu: (1) Melacak berbagai potensi bentuk politik identitas yang didasarkan pada kontroversi; (2) potensi lunturnya multikultral di NKRI. (3). Solusi dalam mencegah politik Identitas melalui Pancasila. Metode yang digunakan studi pustaka untuk menganalisa agar memperoleh hasil secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menemukan potensi simbol kontroversi politik dari Habib Rizieq Shihab dengan politik agama melalui fanatisme dan kasus kerumunan, yang secara kasat mata mengaburkan penghargaan terhadap realitas keberagaman sekaligus mereduksi peran penting Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kasus kepulangan Habib Rizieq Shihab, sikap fanatisme dan pertentangan yang lain ini tak jarang berujung pada pengerahan massa untuk mengekspresikan identitas yang ingin dianggap berbeda dari mayoritas itulah salah satu bentuk potensi dari politik identitas islam. Situasi dan potensi yang seperti itu dapat mencabik pluralitas keagamaan yang dipupuk bangsa ini sejak lama dan bhinneka tunggal ika merupakan solusinya. Simpulan dari situasi sosial yang seperti kepulangan Habib Riziieq Shihab dapat mencabik pluralitas keagamaan yang dipupuk bangsa ini sejak lama. (1) Adanya berbagai potensi bentuk politik identitas (2) potensi lunturnya multikultral di NKRI. (3). Politik Identitas dapat dicegah melalui Nilai-nilai Pancasila.Kata Kunci : Pancasila, Politik Identtas, Potensi]]>
<![CDATA[Pola Komunikasi antara Orang tua dan Anak Usia Remaja dalam Pendidikan Seks ]]>
<![CDATA[Rizka Hari Kusmianigtyas]]>;
<![CDATA[Kusrin Kusrin]]>;
<![CDATA[Eka Yusup]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.429-437
<![CDATA[Dalam memberikan Pendidikan kepada anak orang tua selalu melakukan komunikasi dengan anak, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang diucapkan secara lisan dan tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal merupakan komunikasi yang dilakukan baik secara ekspresi, gestur sampai penempatan ruang dan waktu yang tepat. Pendidikan seks merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan orang tua kepada anak yang bertujuan untuk membentuk konsep diri. Adanya media eksternal yang dapat mempengaruhi kepribadiannya menjadikan peran orang tua sangat dianjurkan dalam mendampingi tumbuh kembang anak pada usia ini. Kurangnya pengetahuan seks oleh orang tua membuat ibu ragu bahkan enggan untuk memberikan pendidikan seks kepada anak. Anak usia remaja yaitu berkisar di antara usia 10-19 tahun, pada usia ini anak memerlukan metode komunikasi yang dapat diterima pemikirannya agar dapat dimengerti secara jelas. Penelitian ini meneliti bagaimana pola komunikasi orang tua dengan menggunakan lambang verbal dan non-verbal dalam memberikan pendidikan seks kepada anak remaja dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ibu lebih banyak menggunakan komunikasi verbal seperti bercerita, memberikan nasihat dan teguran secara langsung kepada anak, melarang pacaran atau menjalin hubungan dengan lawan jenis. Adapun komunikasi non-verbal sangat berperan penting dalam komunikasi pendidikan seks dimana anak menjadi lebih mengetahui isi pesan saat komunikasi sedang berlangsung dan komunikasi menjadi lebih efektif dengan menggunakan ruang dan waktu yang tepat. Seperti di kamar dan ruang tengah, serta memperhatikan mood anak.Kata Kunci: Pola Komunikasi, Komunikasi Verbal, Komunikasi Non-verbal, Pendidikan Sex]]>
<![CDATA[Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Dida Rizki Ramadhan]]>;
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.361-367
<![CDATA[AbstrakOrganisasi masyarakat (ormas) merupakan organisasi yang memegang peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam permasalahan yang dilakukan oleh ormas di Kabupaten Karawang yang tidak sesuai dengan tujuan dan funsinya. Konflik antar ormas dikatakan sebagai konflik sosial, karena konflik tersebut terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat atau pandangan tertentu dari individu maupun kelompok masyarakat. Konflik sosial dapat berupa konflik antar ormas, konflik antar warga, dan konflik antar suku, agama, ras dan golongan. perilaku dan aktivitas tesebut tidak mencerminkan kewajibannya sebagai organisasi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pembinaan ormas di Kabupaten Karawang. Tipe penelitian desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori strategi pemberdayaan menurut Edi Suharto (2017) yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukan kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang melakukan pencegahan agar tidak terjadinya konflik antar ormas yaitu berupa pembinaan dan pemberdayaan kepada ormas yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan kepada masing-masing ormas di Kabupaten Karawang sehingga dapat melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai ormas demi menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan Bangsa.Kata Kunci: Strategi, Ormas, Karawang.]]>
<![CDATA[Implementasi kawasan Tanpa Rokok di kawasan Alun-alun Karawang ]]>
<![CDATA[Wili Depas]]>;
<![CDATA[Lukmanul Hakim]]>;
<![CDATA[Dewi Noor Ajizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.453-465
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Alun-alun Kabupaten Karawang yang dilatar belakangi oleh hasil pengamatan peneliti masih mudah di temui perokok yang merokok disembarang tempat di Alun-alun Kabupaten Karawang yang semestinya lokasi Alun-alun Kabupaten Karawang menjadi kawasan tanpa rokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengdentifikasi implementasi kawasan tanpa rokok di Alun-alun Kabupaten Karawang. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karawang, Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulom, Satgas KTR atau Polisi Pamong Praja, dan Masyarakat di dekat Alun-alun Kab. Karawang. Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut David L Weimer yaitu Logika Kebijakan, Lingkungan Kebijakan, dan Kemampuan Implementor Kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kab. Karawang bertujuan untuk menekan angka perokok yang tinggi dan untuk menyehatkan masyarakat, karena kurangnya konsisten dari pemerintah, implementor, dan masyarakat untuk menegakan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan tersebut belum optimal.Kata Kunci: implementasi, kebijakan, kawasan tanpa rokok, alun-alun karawang]]>
