JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
79 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022"
:
79 Documents
clear
<![CDATA[MANAJEMEN STRATEGI DINAS PERTANIAN DALAM MENJAGA KESTABILAN PERTANIAN DI KECAMATAN CIBARUSAH KABUPATEN BEKASI ]]>
<![CDATA[Latifah,, Ulya]]>;
<![CDATA[Purnamasari, Hanny]]>;
<![CDATA[Azizah, Ani Nurdini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.444-452
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa manajemen Strategi Dinas Pertanian dalam Menjaga Kestabilan Pertanian Di kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilatar bekalangi oleh Belum adanya Peraturan Daerah Tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi. Juga Masih banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Cibarusah, sehingga luas lahan sawah yang ada di kabupaten bekasi menurun. penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif, dan pendekatan kualitatif.Hasil Penelitian menunjukan bahwa keberhasilan manajemen Strategi Dinas Pertanian dalam Menjaga Kestabilan Pertanian berdasarkan teori menggunakan teori strategi dari David (2017:3) yaitu Formulasi strategi, Implementasi strategi dan Evaluasi strategi, dengan menggunakan teori tersebut menejemen strategi yang digunakan bisa berkembang dengan menggali potensi daerah serta dapat mensejaterakan masyarakat agar tatap tecapainya kesetabilan pertanian.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DI DESA RANCAASIH KECAMATAN PATOKBEUSI KABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[Eva Monica, Eva Monica]]>;
<![CDATA[Argenti, Gili]]>;
<![CDATA[Marsingga, Prilla]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.378-383
<![CDATA[Pembangunan Infrastuktur di Desa Rancaasih Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian warga desa. Membangun infrastuktur desa tidak sekedar membangun jalan dan gapura saja. Alasan utama pengadaan infrastuktur  desa ialah minimnya fasilitas sarana dan prasarana utama yang ada di desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Teori Strategi dari Salusu. Hasil penelitian dari dimensi Tujuan dan Sasaran yaitu Pemerintah Desa Rancaasih memprioritaskan anggaran untuk percepatan pembangunan  Infrastuktur, Kondisi lingkungan di desa rancaasih ini cukup sangat mendukung secara penerimaan manfaat. Terkait kemampuan internal di Pemerintah Desa Rancaasih ini memang dari segi perencanaan dan Strategi awal itu sudah matang dan siap untuk melaksanakan percepatan pembangunan Infrastuktur.Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastuktur.]]>
<![CDATA[STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH SAAT PANDEMI COVID-19 DALAM PILKADA SUKOHARJO TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Endriasari, Pamella Puritiara]]>;
<![CDATA[Santoso, Rochmat Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.531-543
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi KPU Kabupaten Sukoharjo dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data baik dari sumber pustaka atau dokumen, konsep yang akan dikaji adalah bagaimana proyeksi partisipasi pemilih dalam pemilihan di tengah pandemi covid-19. Selain studi pustaka, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara kepada penyelenggara Pilkada tingkat KPU daerah, yakni KPU Kabupaten Sukoharjo. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan kuesioner kepada sejumlah responden yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang kemudian diikuti dengan analisis kuantitatif yang bersumber pada hasil kuesioner responden. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada 2020 diantaranya konteks politik, keyakinan pemilih dan informasi yang didapat oleh pemilih. Berdasarkan data kuesioner 50 responden yang dilakukan oleh peneliti, indikator konteks politik yang paling berpengaruh dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan dua indikator lainnya dengan rata-rata 80,8% dalam kategori “Baikâ€. Untuk mewujudkan Pilkada Serentak ditengah pandemi dengan angka partisipasi yang tinggi, pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial.Kata Kunci : Partisipasi, Pilkada Serentak, Strategi]]>
<![CDATA[Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Indonesia: Inkonsistensi Pemerintah Pusat Dan Daerah ]]>
<![CDATA[Latupeirissa, Jonathan Jacob Paul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.324-330
<![CDATA[Kebijakan untuk menangani wabah Covid-19 cenderung mengarah kepada bentuk kendali terpusat secara tersentralisasi. Padahal pemerintah daerah memiliki otoritas otonomi daerah dan asas desentralisasi yang memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerah. Diskursus tersebut lantaran pemerintah pusat menciptakan ketidakpastian dalam penanggulangan Covid-19, sedangkan pemerintah daerah hanya bersifat subordinat untuk menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selayaknya pemerintah daerah diberikan hak cukup kuat dalam melakukan improvisasi dan keputusan-keputusan krusial dalam penanggulangan Covid-19 di daerahnya. Sebagai negara yang memiliki bentuk dan luas geografi yang sangat luas ini maka keadaan tingkat penanggulangan Covid-19 di masing-masing daerah berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini menggunakan untuk menguraikan hubungan pemerintah pusat dengan daerah guna memberikan rumusan ideal bagaimana keharusan yang diterapkan dalam melaksanakan penanggulangan Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dengan memadukan metode telaah dokumen dan berbagai sumber dari berbagai literatur. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat inkonsistensi kebijakan penanggulangan pandemi, hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tidak beriringan, serta dominasi pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Upaya melakukan harmonisasi kebijakan, mempersilakan daerah untuk melakukan improvisasi, kewenangan yang diberikan secara luas kepada daerah, dan mensinergikan kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia]]>
<![CDATA[Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Bengkalis ]]>
<![CDATA[Herniyati, Herniyati]]>;
<![CDATA[As’ari, Hasim]]>;
<![CDATA[Adianto, Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.475-483
<![CDATA[The development of social welfare is the responsibility of the government and society. The existence of a Joint Business Group (KUBE) for the poor in the community has become one of the policy options to increase productive economic enterprises (especially in increasing income) and the establishment of microfinance institutions. The purpose of this study is to analyze the implementation of the empowerment program for the poor through the Joint Business Group (KUBE) in Bengkalis District and identify the factors that hinder it. This research is a descriptive qualitative research type. The result of this research is that the implementation of the KUBE program carried out in Bengkalis District has not yet achieved optimal results but the implementation of the program is quite effective and successful according to the target for channeling funds to joint business groups]]>
<![CDATA[Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan ]]>
<![CDATA[Puansah, Irman]]>;
<![CDATA[Sahbana, Ali]]>;
<![CDATA[Zulfiqar, Effan]]>;
<![CDATA[Pulungan, Darmansyah]]>;
<![CDATA[Nasution, Ismi Alwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.601-607
<![CDATA[Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi pancasila di Desa. Badan Permusyawaratan berfungsi melaksanakan kegiatan musyawaratan dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan memiliki fungsi untuk meyepakati perencaan pembangunan desa. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan dan Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranannya pada perencanaan pembangunan . Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan belum maksimal, dan belum berjalan sesuai dengan fungsinya. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kamampuan sumber daya manusia yang minim, lemahnya koordinasi dan rendahnya transparansi dari Pemerintahan Desa.Kata kunci: Peranan, Fungsi BPD, Perencanaan Pembangunan ]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA SEKRETARIAT KOMISI III DPRD KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Wardani, Pramesti Lia]]>;
<![CDATA[Hidayat, Rahmah]]>;
<![CDATA[Nababan, Rudyk]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.416-421
<![CDATA[kinerja pegawai merupakan suatu tolok ukur untuk menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam menapai visi dan misi organisasi. DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang sangat disoroti karena kinerjanya sebagai wakil rakyat yang menampung aspirasi. Semakin baik kinerja pegawai Sekretariat DPRD maka tujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat yang menjaring aspirasi masyarakat akan semakin mudah dicapai dan terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kinerja sekretariat Komisi III DPRD Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun Teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis data dari model Milles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan teori kinerja dari Sedarmayanti yang meliputi kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, inisiatif dan komunikasi. Hasil penelitian terhadap kinerja sekretariat III DPRD Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa kinerja pegawai sudah cukup baik, namun dalam segi ketepatan waktu dan disiplin harus lebih dioptimalkan.]]>
<![CDATA[PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA SUKABUMI ]]>
<![CDATA[Subhi, Annisa Farhani]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Andi]]>;
<![CDATA[Basori, Yana Fajar FY]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.345-351
<![CDATA[Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi merupakan sebuah instansi pemerintahan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2016 tugas pokok BPKD Kota Sukabumi adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun demikian, terdapat beberapa fenomena permasalahan yang terjadi saat ini, kaitannya dengan disiplin kerja dan kinerja pegawai di BPKD Kota Sukabumi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada BPKD Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif dan asosiatif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai BPKD Kota Sukabumi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian kali ini menggunakan sampel jenuh (sensus) yang merupakan bagian dari teknik non probability sampling. Maka dari itu responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 orang pegawai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner/angkat. Teknik analisis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas Data, Uji Reliabilitas, Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi, Regresi Linier Sederhana, dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai pada BPKD Kota Sukabumi.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kepada Masyarakat yang Terdampak COVID-19 (Studi Kasus di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek) ]]>
<![CDATA[Nur Fanni, Dandi Yunas]]>;
<![CDATA[Saiman, Saiman]]>;
<![CDATA[Nurjaman, Asep]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.523-530
<![CDATA[Perkembangan Covid-19 yang melanda Indonesia ternyata berdampak terhadap kepada beberapa sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggungjawab penuh terhadap penanganan covid-19 di Indonesia melalui bantuan sosial ternyata menyimpan beberapa permasalahan ketika penyaluran bantuan sosial dilaksanakan. Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu desa yang terdampak sektor ekonominya akibat pandemi covid-19 Permasalahan yang terjadi, Kabupaten Trenggalek ini disebabkan oleh ketidakvalidan data penerima bantuan sosial. Ketidakvalidan data yang terjadi di Desa Kerjo ini disebabkan karena tidak adanya pembaharuan data secara berkala. Permasalahan selanjutnya disebabkan oleh adanya tumpang tindih kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dimana masih ditemukannya pembuatan sebuah kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kurangnya sosialisasi tentang bantuan sosial kepada masyarakat mengakibatkan ketidaktahuan mereka tentang bantuan sosial yang mereka dapatkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka ini mengambil dari berbagai sumber kepenulisan ilmiah. Penulis juga mengambil data primer yang berasal dari hasil observasi langsung di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai sumber literatur.]]>
<![CDATA[Pengumpulan Uang Panggilan: Wujud Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman ]]>
<![CDATA[Mitra, Robi]]>;
<![CDATA[Erwin, Erwin]]>;
<![CDATA[Syahrizal, Syahrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.573-584
<![CDATA[Masyarakat Nagari Gasan Gadang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan buruh, sehingga ketika ingin melaksanakan acara baralek (pesta pernikahan) mengalami kesulitan apabila ditanggung dengan biaya sendiri. Meskipun masyarakat ada yang hidup dengan ekonomi lemah, namun mereka masih bisa melaksanakan acara baralek secara utuh. Hal ini karena adanya solidaritas yang kuat terjadi dalam masyarakat, yaitu melalui pengumpulan “uang panggilanâ€. Tujuan penelitian ini untuk menganalis pentingnya pengumpulan uang panggilan sebagai wujud solidaritas sosial dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe etnografi. Adapun teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi literature. Pemilihan sampel sebagai informan dilakukan secara Puposive Sampling sebanyak 23 orang dengan kriteria orang yang pernah menerima dan memberi uang panggilan dalam pelaksanaan acara baralek di Nagari Gasan Gadang. Adapun kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengumpulan uang panggilan sangat perlu dilakukan pada pelaksanaan acara baralek di Nagari Gasan Gadang karena dapat digunakan sebagai modal biaya baralek, membayar uang jemput marapulai (mempelai laki-laki), membayar hutang, dan untuk modal usaha bagi kedua mempelai pasca pernikahan. Masyarakat yang hidup dengan ekonomi menengah ke bawah tidak ada alasan untuk tidak bisa melaksanakan acara baralek secara adat yang berlaku, karena kebersamaan dan solidaritas sosial dalam masyarakat masih tinggi sehingga bisa mengumpulkan uang untuk pelaksanaan acara baralek secara utuh.Kata kunci: Pengumpulan, Uang Panggilan, Solidaritas, Masyarakat]]>
