JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
86 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023"
:
86 Documents
clear
<![CDATA[UPAYA STRATEGI PENCEGAHAN MARAKNYA PEREDARAN NARKOBA DI LAPAS KELAS IIB KAYUAGUNG MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT ]]>
<![CDATA[Nurrahman Putra Faikar]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.34-45
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya strategi pencegahan maraknya peredaran narkoba khususnya di Lapas Kelas IIB Kayuagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi di lapangan secara langsung dan wawancara dilakukan dengan beberapa informan di Lapas yaitu Seksi KPLP dan Seksi KAMTIB. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen yakni berupa surat BAP terkait penggunaan narkoba di dalam Lapas. Analisis data menggunakan analisis SWOT untuk melihat faktor lingkungan strategis yaitu kekuatan dan kelemahan (SW) (internal) serta peluang dan ancaman (OT) (eksternal) di Lapas Kelas IIB Kayuagung. Hasil menunjukkan bahwa hasil perhitungan IFAS sebesar 0,02 dengan skor kekuatan 1,58 dan kelemahan 1,6. Sedangkan, untuk nilai EFAS didapat hasilnya yaitu sebesar -0,022 dengan skor peluang sebesar 1,38 dan skor ancaman sebesar 1,6. Sehingga strategi yang tepat terletak pada Kuadran IV yaitu Strategi Difersifikasi dimana dalam menghadapi banyak ancaman yang ada, Lapas Kelas IIB Kayuagung mampu mencegah peredaran narkoba dengan mengoptimalkan kekuatan yang ada. Oleh karena itu, upaya strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan pengawasan kinerja petugas, melakukan kontrol blok secara rutin,menjaga pemeliharaan dan perawatan bangunan Lapas, dan meningkatkan kerja sama dengan TNI/POLRI/BNN]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN BAGI WARGA BINAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS IIA JAMBI ]]>
<![CDATA[Pani Vyolicha]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>;
<![CDATA[Cahyoko Edi Tando]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.74-78
<![CDATA[The emergence of the Covid-19 virus has made several countries in the world implement a change in behavior or habits to continue carrying out activities as usual but by always implementing health protocols in the midst of the Covid-19 pandemic or better known as New Normal. In addi-tion, the emergence of the Covid-19 virus has made all institutions or agencies experience enormous changes, especially in Indonesia. An example is the Correctional Institution, which must implement health protocols for the welfare of every individual in the Correctional Institution, both employees and prisoners. With the implementation of the health protocol in Correctional Institutions, this makes the implementers of self-reliance development in Correctional Institutions obliged to prioritize security and comfort for prisoners when conducting coaching. The inde-pendence development program at the Jambi Correctional Institution aims to make every inmate an expert in a field, and when the sentence has expired, prisoners are able to implement it in an environment outside the Correctional Institution. This study uses a qualitative method, and the purpose of this study is to measure the fulfillment of the rights of prisoners in the independence development program in the new normal era, also know the strategies applied in the midst of correctional problems in the fulfillment of human rights. So the conclusion is that the Peniten-tiary makes a policy, and every individual in the Correctional Institution must comply with the health protocol that has been established.]]>
<![CDATA[HUMAN RIGHTS FOR CONVICTED TERRORISTS WHO WOULD FACE DEATH PENALTY ]]>
<![CDATA[Fauziah Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.205-210
<![CDATA[This study is to observe how human rights should be considered to convicted terrorists who would face death penalty. This study involves juridical and-normative approach which focus to pass the norms within positive law. This study discovers that death penalty could be passed to terrorism crime. There is polemic among governments, legal practitioners, religious figures, and public in terms of consistency in passing death penalty. The main reason is human rights. Passing the death penalty to the convicted terrorists is regarded as violation to the human rights unless the basic rights is lawfully fulfilled by the state. Death penalty could be passed to convicted terrorists constitutionally. The lookout to the human rights in passing the death penalty to the convincted terrorists should receive greater attention to avoid psychological burden of the delayed execution after the judge’s verdict and procession to ask for pardon, amnesty, abolishment, and rehabilitation. As a result, the government and the law enforcement bodies such as acting attorneys must have an enormous authority to pass the execution immediately]]>
<![CDATA[Criminal Thinking Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba ]]>
<![CDATA[Feby Kurnia Rapanca Gumay]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>;
<![CDATA[Cahyoko Edi Tando]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.90-98
<![CDATA[Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berada dalam zona kritis. Penyalahgunaan narkoba selain di lingkungan masyarakat juga masih terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Perlu dilakukan kajian untuk mengetahui bagaimana pola pikir para pelaku penyalahgunaan narkoba agar ditemukan metode pembinaan yang efektif untuk menekan kasus penyalahgunaan narkoba kembali terulang baik di masyarakat maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi untuk menemukan aspek criminal thinking yang berperan pada narapidan kasus penyalahgunaan narkoba. Penelitian mengambil lokasi di Lapas kelas 1 Tangerang. Informan yang dipilih untuk interview merupakan narapidana kasus narkoba yang banyak melakukan pelanggaran di lingkungan Lapas. Sedangkan observasi dilakukan pada metode pembinaan yang saat ini dilakukan oleh pihak Lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek menuntut hak dan rasionalisasi kejahatan memiliki andil terbesar yang mempengaruhi pola pikir narapidana penyalahgunaan narkoba.]]>
<![CDATA[Analisis Pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali ]]>
<![CDATA[Puja Dewangga]]>;
<![CDATA[Septi Wahyuni]]>;
<![CDATA[Adilla Isnaini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.1-8
<![CDATA[Berbicara soal pembentukan peraturan daerah (Perda), tentu akan menyangkut pada fungsi dari DPRD. Seperti halnya di Provinsi Bali, dimana terdapat sebuah fenomena permasalahan antara pemerintah dan desa adat. Jika digambarkan secara esensial mengenai desa adat, tentunya yang tergambar adalah otonomi atau keleluasaan bagi masyarakat adat untuk mengelola desanya. Namun, gambaran tersebut rasanya patut dipertanyakan dan dianalisis, itu semua berkenaan dengan terbentuknya sebuah produk hukum yakni Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Dimana Perda tersebut merupakan produk dari hasil penggunaan hak inisiatif dari Anggota DPRD Provinsi Bali, yang memungkinkan terciptanya sebuah alokasi kepentingan di dalamnya. Perda yang diharapkan dapat mengembangkan dan bermanfaat bagi masyarakat desa adat, namun pada hari ini justru terkesan memberi kesulitan bagi masyarakat desa adat di Bali itu sendiri. Maka peneliti meyakini bahwa topik mengenai "Analisis Pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat" ini akan sangat menarik untuk diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik wawancara digunakan kepada bagian dari DPRD Provinsi Bali, akademisi dan Kepala Desa Adat Intaran Bali. Dalam analisis ini, menggunakan konsep kebijakan publik Merilee S Grindle, yang mana melihat dari dua variabel yaitu konten dan konteks.]]>
<![CDATA[Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) ]]>
<![CDATA[Sarmadan Pohan Pohan]]>;
<![CDATA[Indra Purba Harahap]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.245-254
<![CDATA[Pengaturan mengenai pemeriksaan saksi melalui teleconference diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus menyangkut pembuktian dengan media elektronik di mana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur mengenai pemeriksaan saksi di persidangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara teleconference di persidangan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengetahuan hukum teleconference serta kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui teleconference di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat sahnya sebagai saksi yaitu keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.]]>
<![CDATA[Pola Narasi Moderasi Beragama dalam Pemberitaan di Bidang Jurnalistik (Analisis Pemberitaan di Media Pers Sumatera Utara) ]]>
<![CDATA[Zuhriah Zuhriah]]>;
<![CDATA[M. Yoserijal Saragih]]>;
<![CDATA[Muhammad Alfikri]]>;
<![CDATA[Bintang Zalukhu]]>;
<![CDATA[Dina Ika Sintia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.227-233
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk melihat pemberitaan di bidang jurnalistik pada media-media pers yang ada di Sumatera Utara. Sebagai wilayah yang multikultural, Sumatera Utara memerlukan moderasi beragama untuk menjaga kehidupan yang damai dan toleran di provinsi ini. Penelitian ini merupakan studi analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). Sumber data berasal dari media-media cetak maupun online yang ada di Sumatera Utara, yaitu: padangkita.co (online), Surat Kabar Waspada, rri.co.id (online), waspada online Medan, Kompas.com regional Sumatera Utara, Tribun News medan, Mimbar Umum, mimbarakyat.co, dan Sumutpos.co. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) media-media pers yang ada di Sumatera Utara banyak yang memberitakan tentang moderasi beragama; (2) pola pemberitaan media pers yang ada di Sumatera Utara terkait dengan berita moderasi beragama dilakukan secara pasif dan intens; (3) masyarakat juga dilibatkan di dalam kampanye dan berita tentang moderasi beragama, baik sebagai objek berita ataupun narasumber berita.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT KARIAS CONNECT VISION NO. 36/PDT.P/2021/PN/AMT) ]]>
<![CDATA[Rizki Annisya]]>;
<![CDATA[Mulyani Zulaeha]]>;
<![CDATA[Noor Hafidah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.140-152
<![CDATA[Tujuan Penelitian Untuk menganalisis bagaimana bukti kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUPT. dan apa langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap perbuatan organ PT yang meniadakan saham salah satu pemegang saham. Jenis Penelitian yang digunakan hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan Hasil Penelitian Bahwa bukti kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas bentuk kepemilikan saham adalah akta pendirian. Di dalam akta pendirian yang berisi anggaran dasar perusahaan tercantum pemilik saham, berapa lembar atau persen saham dan nilai saham. Kedua Langkah Hukum yang dilakukan terhadap Perbuatan organ Perseroan terbatas dilakukan dengan dua langkah yang pertama melalui perdata yang dapat ditempuh terhadap organ perseroan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan dalam pasal 138 ayat (1) angka b UUPT, pasal tersebut mengatur bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa anggota direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Yang kedua dengan hukum pidana, organ perseroan terhadap perbuatan salah satu organ perseroan yang melakukan perbuatan tersebut dapat dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 tentang Penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan. ]]>
<![CDATA[KAMPANYE DAN PEMASARAN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF 2019 DI DESA ADAT (STUDI PADA GRACE ANASTASIA & A.A GEDE AGUNG SUYOGA) ]]>
<![CDATA[Alifia Tedy]]>;
<![CDATA[Andi Rohani Amalia Imam Natsir]]>;
<![CDATA[Rizkya Nurunnisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.46-60
<![CDATA[Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2019, kegiatan kampanye dan pemasaran politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif semakin intens dan luas. Desa adat yang juga memegang peran penting dalam membentuk wajah pemerintahan tak luput menjadi perhatian utama bagi beberapa peserta pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui penelaahan fenomena yang terjadi, dengan pengumpulan data dari buku, jurnal terdahulu, koran, studi literatur, dan sumber informasi lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kegiatan kampanye dan pemasaran politik dua anggota legislatif yang daerah pilihannya meliputi beberapa Desa Adat di Bali. Melalui pendekatan pemasaran politik yang dikemukakan oleh Anwar Arifin yang meliputi metode mengenal khalayak, menyusun pesan kampanye, penentu dan media, serta evaluasi, A.A. Gede Agung Suyoga (Anggota Legislatif terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Grace Anastasia (Anggota Legislatif terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia) menaruh harapan mereka mampu membangun citra yang baik bagi masyarakat Bali, terkhusus bagi masyarakat Desa Adat. Untuk mencapai hal tersebut, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, dimana Agung Suyoga pendekatannya secara langsung mengunjungi warga dan menjunjung tinggi gerakan kebersihan di Bali khususnya di pesisir Pantai, dan Grace Anastasia yang pendekatannya dilakukan lebih banyak melalui sosial media dan berfokus kepada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Walaupun keduanya berbeda, namun pada akhirnya keduanya mampu mempertanggungjawabkan janji kampanye mereka terutama kepada Desa Adat melalui program-program yang mereka ciptakan selama menjadi anggota dewan.]]>
<![CDATA[Strategi Co-Branding Skilvul Dalam Meningkatkan Brand Image Melalui Program Webinar Skilvul Bersama Tokopedia Di Instagram ]]>
<![CDATA[Iqbal Sazili Putra]]>;
<![CDATA[Rohmiati Rohmiati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.79-83
<![CDATA[Skilvul is a start-up that is developing in the field of education technology, located in Jakarta. Skilvul itself is part of the start-up company Impact Byte, both of which are engaged in education technology. Skilvul and Impact Byte both present digital technology learning products, especially coding or programming languages, but what makes Skilvul different is that Skilvul can be accessed through the website and Skilvul provides digital teaching, and the goal of Skilvul is to meet the needs of young technology-savvy people in Indonesia so that Indonesia has more digital talent in the future. The objectives to be achieved in this study are to describe/describe how the Skilvul webinar program with Tokopedia on Instagram as a Skilvul Co-Branding strategy in improving brand image. The research method used in this research is a case study, a qualitative approach. In this study, in-depth interviews with key informants and informants were conducted. In addition, observations were also made on Skillvul webinar activities held with Tokopedia both offline and online. . Co-Branding supporting factors such as Familiarity, Product Fit, Reputation, Atitude toward Co-Branding, Trust, Partner Factors, advertising campaigns, product experience, and quality attributes.]]>
