JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
86 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023"
:
86 Documents
clear
<![CDATA[POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL PEGAWAI BANK BTN (PERSERO) CABANG MEDAN DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN PEMBAYARAN ANGSURAN KPR BTN BERSUBSIDI ]]>
<![CDATA[Muhammad Andi Maulana]]>;
<![CDATA[Muhammad Thariq]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.184-193
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi dan mendapatkan data tentang pola komunikasi interpersonal pegawai Bank BTN (Persero) cabang Medan dalam meningkatkan kelancaran pembayaran angsuran KPR BTN bersubsidi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif langsung kelapangan yakni dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang dibutuhkan. Sedangkan pendekatan teori yang dipergunakan adalah teori pola komunikasi dan akomodasi komunikasi. Peneliti berusaha untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fakta, sehingga dapat digambarkan bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh pegawai Bank BTN (Persero) Cabang Medan terkait dengan pembayaran angsuran KPR Bersubsidi. Hasi penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi interpersonal pegawai Bank BTN (Persero) cabang Medan terkait pembayaran angsuran KPR BTN bersubsidi sudah bagus sesuai dengan SOP dimulai dari melakukan pengecekan dengan melihat data base dan mengecek ID yang telah terdaftar di bagian administrasi dan dokumentasi untuk melihat keberadaan para debitur tersebut, lalu menghubungi melaui via telephon/ sms setelah itu tim lapangan pergi menuju ke lokasi tempat debitur berada sesuai data yang diterima tentang alamat para debitur tersebut dengan menggunakan sistem zonasi/ mapping wilayah setelah sampai di lokasi tim lapangan bertugas mendata ulang dan memberikan pembinaan langsung terkait dengan KPR BTN Bersubsidi. Dari kegiatan tersebut terjadi komunikasi secara langsung dengan baik dan sangat efektif sehingga terjalin komunikasi yang baik dan terus berjalan setiap bulannya antara pihak pegawai PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk Cabang Medan dengan debitur sehingga pegawai bisa melakukan pendekatan lebih intens dengan debiturnya. Namun kelancaran pembayaran angsuran KPR Bersubsidi belum begitu meningkat secara signifikan, karena ada beberapa debitur yang tidak dapat melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang di sepakati. Padahal pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk Cabang Medan telah memberikan margin ringan seperti cicilan bunga KPR yang reatif rendah dan juga memberikan jangka waktu pembayaran lebih lama yakni selama 30 tahun sehingga dengan kebijakan itu, dapat mengurangi sedikit beban debitur, dan mempermudah para pegawai bank untuk melakukan penagihan dengan adanya jangka waktu tersebut.]]>
<![CDATA[Pelayanan Konseling Kelompok Dalam Mengatasi Permasalahan Sosial Remaja (Studi Kasus SMK An-Naas Binjai) ]]>
<![CDATA[Muhammad Putra Dinata Saragih]]>;
<![CDATA[Bagus Perkasa Zupit]]>;
<![CDATA[Muhammad Iqbal Indraji]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.111-114
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran bimbingan dan konseling kelompok dalam membantu siswa mengatasi tantangan yang mereka miliki di sekolah dan dampak dari tantangan tersebut. Untuk penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang disebut studi kasus. Wawancara dengan partisipan dalam penelitian, serta observasi dan pencatatan partisipan, digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) bimbingan dan konseling memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemecahan masalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, dan pelaksanaan bimbingan konseling dapat diintegrasikan dengan berbagai pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. (2) keluaran proses bimbingan konseling dapat menjadi wadah utama untuk menyalurkan minat dan bakat siswa, sehingga peran dan fungsi bimbingan konseling adalah sebagai proses pencegahan dan proses pengobatan berbagai masalah.]]>
<![CDATA[Dinamika Politik Pemerintah Desa Adat Intaran Bali dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Revina Nanda Amalia]]>;
<![CDATA[Muhammad Irvan Maulana]]>;
<![CDATA[Muhammad Raihan Primatama]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.17-25
<![CDATA[The COVID-19 pandemic has become an event that has had very significant impacts on humans in various aspects of life. The paradigm shift in social, political, and economic life forces people to adapt quickly because of it. In Indonesia itself, the economic paralysis is seen explicitly from various regions that rely on tourism as the center of their economy. Bali, for example, as one of the provinces in Indonesia that relies on tourism as a driving force for the community's economy, has made it the province most affected by the pandemic. Bali is a province that still firmly holds the nobility of adat as an inseparable part of people's lives. The nobility of Balinese customs is found in the uniqueness of the government system in which there are two differentiations of the village structure, namely the Traditional Village or Pakraman Village or Desa Adat and the Administrative Village. Traditional Villages in Bali have the autonomy to regulate their territory and govern their citizens. This autonomy can be seen in one of the existing traditional villages, namely the Desa Adat Intaran. At the beginning of the COVID-19 pandemic, the Desa Adat Intaran imposed customary regulations or pararem to prevent the increase in COVID-19 cases in the village. This pararem applies to villagers as well as outside villagers who want to visit the Desa Adat Intaran area. In this article, we will examine the political dynamics that occurred during the process of handling the COVID-19 pandemic, ranging from conflicts that occurred, power imbalances, community resilience, networks, to the psychology of rural communities related to the postcolonial adaptation process. The use of descriptive qualitative methods with the main data sources from interviews and observations and literature review as secondary data was chosen in this article. This article produces a research hypothesis that the dynamics of handling COVID-19 in the Desa Adat Intaran is a form of response to historical events, conflicts, and the identity of local wisdom that are integrated into one another. ]]>
<![CDATA[Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan ]]>
<![CDATA[Irman Puansah]]>;
<![CDATA[Natalia Parapat]]>;
<![CDATA[Darmansyah Pulungan]]>;
<![CDATA[Yessi Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.255-260
<![CDATA[Penelitian ini berjudul tentang Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, bertujuan untuk mengetahui bagaiamana pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, untuk mengetahui apa saja hambatan dalam melakukan pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukaan pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan telah berjalan, terdapat masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan terdapat masyarakat yang tidak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Adapun hambatan yang hambatan dalam melakukan pelayanan antara lain kurangnya kesadaran pelayan publik dalam menjalankan tugasnya, minimnya pengawasan dan evalusi serta kurangnya inovasi pada pelayanan publik.]]>
<![CDATA[Konsep Maslahah Knowledge Dengan Pendekatan Teori Resource Based View Terhadap Kinerja SDM Pada Kegiatan Halal Logistik di Indonesia ]]>
<![CDATA[Retno Anggoro]]>;
<![CDATA[Budhi Cahyono]]>;
<![CDATA[Rahindra Bayu Kumara]]>;
<![CDATA[Ario Hendartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.234-239
<![CDATA[Tujuan dari penulisan artikel ini adalah memberikan gambaran terkait konsep halal logistik yangsaat ini seang berkembang di Indonesia. Pengetahuan adalah salah satu faktor yang dapat mendukung kinerja sumber daya manusia pada kegiatan halal logistik. Digabungkan dengan konsep nilai islam maslahah, diharapkan mampu menjadi pengetahuan yang bermafaat bagi semua pihak dalam penanganan logistik halal. Munculya inovasi baru dalam dunia bisnsi berupa teknologi blockchain menjadikan aspek pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting menuju kinerja SDM yang unggul dan mampu memenuhi harapan perusahaan. Konsep halal logistik memiliki peran dominan dalam memenuhi persepsi dan harapan dari konsumen khususnya konsumen muslim di Indoensia. Implementasi dari teori Resourve Based Theory (RBV), dimana sumber daya merupakan asset yang dimiliki oleh perusahaan, dan apabila sumber daya dimanfaatkan secara maksimal maka tujuan perusahan akan dapat dicapai. Melalui karya ilmiah ini memberikan gambaran konsep maslahah knowladge dengan penerapan teori RBV terhadap kinerja SDM pada perusahaan penyedia jasa logistik, dan harapannya mampu mewujudkan implementasi dan integrasi logistik halal di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAHAN BASAH DALAM PRANATA HUKUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ]]>
<![CDATA[Mohammad Effendy]]>;
<![CDATA[Dermawati Sihite]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.167-175
<![CDATA[Penelitian ini berfokus perlindungan lahan basah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimnatan Selatan. Di pilihnya lokasi di Kabupaten ini mengingat daerah Kabupaten HSU ini memiliki kawasan lahan basah yang sangat besar luasannya untuk wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini. Berdasarkan konsep perlindungan hukum menurut ilmu hukum bahwa perlindungan bersifat preventif dan bersifat represif. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan ) adalah ketika konsep dan tujuan perlindungan diatur atau dituangkan dalam tataran peraturan peraturan hukum. Yang menjadi fokus penelitian tentang perlindungan hukum lahan basah ini di teliti tentang bagaimana pengaturan dan pemanfataan kawasan lahan basah di wilayah pedesaan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tentang bagaimana implementasi perlindungan terhadap lahan basah dalam pranata hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan didukung data data empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfatan kawasan lahan basah ini dalam pengaturannya akan mengacu secara umum pada ketentuan kawasan dalam Perda tentang Tata Ruang, juga pengaturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. pemanfataan kawasan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dikembangkan untuk berbagai kegiatan yakni : Usaha transportasi/pengangkutan ( Transportasi sungai ),usaha pemeliharaan ikan dan pengolahannya,usaha pertanian (untuk kawasan persawahan ),usaha wilayah/ tempat pengembangan Peternakan itik, kerbau,usaha pengembangan wisata (Kolam pemancingan ikan, wisata Lomba renang kerbau rawa) Implementasi perlindungan hukum kawasan lahan basah di kabupaten HSU Provinsi Kalimnatan Selatan dalam bentuk kegiatan pemanfataan kawasan lahan basah yang disesuaikan dengan potensi geografis kabupaten ini dan penyusunan konsep perlindungan lingkungan lahan basah ini dituangkan dalam berbagai pranata hukum di kabupaten ini yakni dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta dalam pertauran desa]]>
<![CDATA[Dampak Stigmatisasi Terhadap Narapidana Anak di Lingkungan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Muhammad Hilal Alhamdi Bachman]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.61-67
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak dari stigmatitasi terhadap narapidana anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak secara umum dalam lingkungan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu penelitian ini menggunakan studi kepustakaan di mana penulis menjadikan studi literatur pada buku-buku yang membahas mengenai dampak stigma terhadap narapidana anak dalam lingkungan masyarakat sebagai sumber rujukan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) faktor yang memengaruhi kecemasan dalam menghadapi masa bebas pada narapidana anak adalah lingkungan sosial. Dalam lingkungan sosial narapidana cenderung akan takut untuk mendapatkan stigmat negatif dari masyarakat karena dirinya merupakan mantan narapidana anak, dan diberikan label atau cap negatif. (2) Dampak kecemasan yang dialami narapidana anak cenderung akan menunjukan sikap tidak tenang dan susah tidur. Selain itu, narapidana anak menjadi tidak mempunyai semangat dalam beraktifitas, sehingga membuat aktivitas ataupun potensi yang baik dan tidak bisa mencapai hasil yang maksimal.]]>
<![CDATA[Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan ]]>
<![CDATA[Bandaharo Saifuddin]]>;
<![CDATA[Marwan Busyro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.115-124
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi dan apa saja hambatan proses penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penilitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek dilapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa prosedur atau tata cara penyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan meliputi tahap (1) pra mediasi, (2) mediasi. Dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan memiliki beberapa hambatan-hambatan, yaitu (1) adanya kendala dari pihak yang bersengketa seperti, ketidakhadiran para pihak untuk memenuhi undangan untuk melakukan mediasi (2) tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak (3) perbedaan kemampuan dan pendidikan di antara para pihak (4) aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa (5) pengadu sering kali tidak mengetahui persyaratan dan prosedur penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan. ]]>
<![CDATA[Strategi Penanganan Illegal Loging Dengan Penguatan Jalur Koordinatif Lintas Sektoral (Studi Wilayah-XIII Lakitan Bukit Cogong Kabupaten Musi Rawas) ]]>
<![CDATA[Mardi Murahman]]>;
<![CDATA[Muhammad Dimas Rizqi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.194-204
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi penanganan illegal logging dengan penguatan jalur koordinatif lintas sectoral. Dengan memperhatikan kaidah konsep strategi dan jalur koordinatif lintas sectoral diharapkan dapat meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya illegal logging di wilayah XIII Lakitan Bukti Cogong Kabupaten Musi Rawas. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dan untuk mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kebijakan yang tepat dan baik akan menghasilkan penanganan illegal logging dengan indikator ketepatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 2) strategi penanganan illegal logging melalui penguatan jalur koordinatif lintas sectoral dengan dukungan internal dan dukungan masyarakat, 3) komunikasi sebagai strategi penanganan illegal logging dengan indikator masukan informasi dan keputusan yang responsif. Oleh karena itu, strategi penanganan illegal logging melalui jalur koordinatif lintas sectoral harus diterapkan dan diharapkan dapat tercapai dan sesuai dengan tujuan yang ada.]]>
<![CDATA[Analisis Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang Selatan Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[Musthofa Musthofa]]>;
<![CDATA[Indiana ngenget]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.99-110
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang Selatan pada pemilu 2019. Metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka (library research). Temuan penelitian, PKS partai politik lahir dari gerakan Islam bernama Tarbiyah, masuk dalam kategori partai kader, memiliki basis jejaring sel (usrah). Seluruh kader harus melewati enam jenjang pengkaderan sehingga memiliki kecakapan khusus berdakwah (takhassus). Proses penjaringan caleg PKS dilakukan tertutup melalui penugasan (assignment). Caleg yang diusung adalah kader yang ditugaskan oleh struktur partai untuk berjuang terpilih sebagai anggota legislatif. Proses rekruitmen caleg PKS tidak mengacu pada popularitas dan elektabilitas seorang tokoh, adakalanya seseorang yang tidak terkenal dan mempunyai keterbatasan secara finansial, PKS mempunyai pertimbangan tersendiri untuk memilih. Model kaderisasi /rekruitmen politik PKS ini yang berbeda dengan partai politik lain, yang dilakukan secara terbuka. Kader yang terpilih sebagai caleg telah melewati penilaian berjenjang, dipilih mengacu amanah kader, orientasinya adalah pengabdian, sehingga didapati relevansi model rekrutmen PKS Tangsel yang berdasar assignment dalam menghasilkan anggota dewan berkualitas. Peningkatan perolehan suara PKS dalam Pemilu 2019 merupakan hasil pola rekrutmen PKS Kota Tangsel, sehingga mendorong peningkatan perolehan suara partai, diperkuat oleh dinamika politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 serta politik di tingkat pusat (nasional), sehingga PKS mendapat keuntungan karena suara masyarakat Kota Tangerang Selatan beralih memilih PKS. ]]>
