Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 18 Documents

1 2

Search results for , issue "Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012" : 18 Documents clear

Relevansi Kebijakan Desentralisasi dengan Konsepsi Negara Kesatuan Andi Kasmawati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The agreement at the beginning of the reform of the Indonesian nation to maintain the Unitary State, following a suggestion to change into a federal state, a cornerstone of government formation to accommodate both forms of the country by replacing Law. 1974 on regional administration, which tend to be centralized, with Law no. 22, 1999 are decentralized, the way this law causes a lot of tension and problems relating to local government authorities, thus replaced by Law no. 32 of 2004 which diharpkan able to resolve the issue. The concept of a unitary state in the government putting As with sub-national governments are delivered / transferred desentraliasasi government based on the theory that one theory of the delegation of authority in local government, it is not relevant to the theory of decentralization G. Cheema and Rondinelly, but the conception of the unitary state of Indonesia are relevant to the theory of imperfect decentralization proposed by Hans Kelsen. Key Words: Decentralization and Unity state Abstrak Kesepakatan bangsa Indonesia di awal reformasi untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan, setelah ada wacana untuk merubah menjadi negara federal, menjadi landasan pembentukan pemerintahan yang mengakomodir kedua bentuk negara tersebut dengan mengganti UU No. Tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah, yang cenderung sentralistik, dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang desentralistik, dalam perjalanannya UU ini banyak menimbulkan ketegangan dan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang diharpkan mampu mengatasi masalah tersebut. Konsep negara kesatuan dalam pemerintahan menempatkan pemerintah daerah sebagi sub nasional yang diserahkan/dilimpahkan pemerintah berdasarkan teori desentraliasasi yang salah satu teori pelimpahan wewenang dalam pemerintah daerah, tidak relevan dengan teori desentralisasi G. Cheema dan Rondinelly, namun konsepsi negara kesatuan di Indonesia relevan dengan teori desentralisasi tidak sempurna yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kata Kunci: Desentarlisasi dan Negara Kesatuan

MEMPERSOALKAN OBJEKTIVITAS HUKUM: SUATU PERBINCANGAN FILSAFAT HUKUM Aditya Yuli Sulistyawan
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The dominance of legal positivism in studying and law enforcement is a reality. Scientism present law jurisprudence conceived as something that exists in visibility, following its straightforward, rational, and objective. The presence of a real law asks organized law objectively. Objectivity is done by freeing the mind subject to legal reality that already exists into objects. It means that the object will have to put forward. Law is something desired by written texts [object itselQ, because that's the truth of reality believed. However, the issue is whether it is possible objectivity held in the positivistic law enforcement? The answer on this question will be available when we explain in the Philosophy of Law.

PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual) Kholis Roisah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Prismatika law as the law paradigm of the development IPR law based on Pancasila, IPR regulations that should be in balance IPR moral doctrines such as the value of respect for the work of others and the value of honesty with moral values rooted in Indonesian society that is communality and spirituality value as part of the local wisdom. Local wisdom can be regarded as a reflection of the living law and respect for other people's work is expected to take to encourage peoples to be more creative and innovative could be used as a tool for change . Keyword: Prismatika , IPR law, Pancasila Abstrak Prismatika hukum sebagai paradigma hukum pembangunan hukum HKI berdasarkan Pancasila, seharusnyan peraturan hukum HKI menyeimbangkan doktrin moral HKI seperti nilai penghargaan terhadap karya orang lain dan nilai kejujuran dengan nilai-nilai moral yang berakar dalam masyarakat Indonesia bahwa nilai komunalitas dan spiritualitas sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dianggap sebagai refleksi dari hukum yang hidup dan menghormati karya orang lain diharapkan untuk mampu mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan masyarakat Key word : Prismatik, Hukum, HKI dan Pancasila

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL Mashari Mashari
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The aim of Act No. 2 Year 2004 about conflict settlement of industrial settlement normatively is very noble to realize harmonious, dynamic, and fair industrial relation for optimal based on the values of Pancasila, also the need of arranging institution and mechanism of conflict settlement of industrial relation in fair non-litigation way. The model of conflict settlement of industrial relation in ideal non-litigation way through involvement from government as regulator in the field of employment for balancing the bargaining position between employee and employer in order to create non-litigation conflict setlement of industrial relation with social justice valuea as the base. Keywords: Conflict settlement of industrial relation in non-litigation way, Social Justice Abstrak Cita-cita Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara normatif amatlah luhur untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan secara optimal berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta perlunya penyediaan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi yang berkeadilan. Model penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi yang ideal melalui campur tangan pemerintah sebagai regulator di bidang ketenagakerjaan untuk keseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha, sehingga terciptanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi yang berbasis nilai keadilan sosial. Kata kunci: Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi, Keadilan sosial

MASALAH PEMBATASAN EKSPOR SAMPAH ELEKTRONIK : PERSPEKTIF KONVENSI BASEL DAN GATT/WTO FX. Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Nowadays, there are momentum of states to develope domestic legislation restricting e-waste exports. Basel Convention prohibits the parties to export hazardous wastes to other countries and also obliged to reduce it. These restriction could take many forms, including a partial or total ban on e-waste exports, an e-waste export licensing system, a quota on e-waste export. These restrictions will be challenged before a WTO Panel due to inconsistent with GATT/WTO especially Article XI:1;XIII; I:1. E-waste restrictions could be justified under Article XX (b) and (g) of the GATT, but it is not easy to fulfill elements of the both paragraph. A word “necessary” of Article XX (b) and “relate to” of Article XX (g) will be tested by WTO panelis. Key words : E-waste, Basel Convention, GATT/WTO Abstrak Sekarang ini, terdapat momentum negara -negara untuk mengembangkan peraturan domestik yang membatasi ekspor sampah elektronik. Konvensi Basel melarang negara-negara anggota untuk mengekspor sampah berbahya ke negara negara lain dan berkewajiban untuk menguranginya. Pembatasan ini berbagai macam bentuknya, termasuk larangan total atau sebagian ekspor sampah elektronik, sistem lisensi ekspor sampah elektronik, kuota sampah elektronik. Hambatan ini akan ditentang di depan Panel WTO dikarenakan bertentangan dengan GATT/WTO, khususnya Pasal XI:1;XIII;1. Hambatan-hambatan sampah elektronik dapat dijustifikasi menurut Pasal XX (b) dan (g) GATT, tetapi tidak mudah untuk memenuhi unsur-unsur kedua ayat tersebut. Kata “necessary” dari Pasal XX (b) dan “relate to” dari Pasal XX (g) akan diuji oleh Panel WTO. Kata Kunci: Sampah Elektronik, Konvensi Basel, GATT/WTO

KEDUDUKAN BENDA SETELAH PUTUSNYA PERJANJIAN FINANCIAL LEASE ANTARA LESSOR DAN LESSEE Supriyadi Supriyadi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Leasing business, nowadays, has a rapid growth. However, there are so many wrong opinions about leasing business. Some lessee still consider that leasing is ordinary rental agreement in which the agreement can be cancelled any time if they don’t like the goods anymore or cannot give profit for them. It causes, frequently, the lease financial contract breaks up in the mid of term. Certainly, it will cause different legal consepuences if the leasing financial contract breaks up according to the term of leasing contract. The purpose of this research is to provide correct perspective about leasing according to the law that prevails. This research is a juridical normative research by qualitative approach. The conclusion shows that status of the object of the lease agreement is belong to lessor and can not be transferred to third party during the agreement. There fare, unilateral action of lessee by transferring the object to third party will remain obligation to pay installment under the agreement. Lessor can sue the third party if the third party has a bad will. Key word : Agreement, default Abstrak Usaha leasing sekarang mengalami perkembangan yang pesat, akan tetapi masih banyak pandangan yang keliru tentang usaha leasing, banyak para lessee yang masih beranggapan bahwa leasing adalah perjanjian biasa dimana perjanjian itu dapat dibatalkan setiap saat jika dirasa barang tersebut sudah tidak lagi disukai atau tidak lagi memberikan keuntaungan kepadanya. Hal inilah sering kali putusnya kontrak financial lease di tengah jalan. Hal ini mempunyai akibat hukum yang berbeda apabila kontrak financial leasing putus sesuai dengan akhir kontrak leasing. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang benar mengenai leasing sesuai hukum yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa kedudukan benda yang menjadi objek dalam perjanjian leasing adalah milik lessor dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga selama perjanjian berlangsung, sehingga apabila terjadi pemutusan sepihak oleh lessee atau lessee telah mengalihkan benda yang menjadi objek leasing kepada pihak ketiga, maka lessee masih berkewajiban untuk membayar angsuran sewa sesuai dengan perjanjian antara lessor dan lessee. Lessor dapat menuntut pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut beritikat buruk. Kata kunci: perjanjian, pemutusan

MENYOAL PELAKSANAAN PENGUJIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI DAN KOMISARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI Hana Sri Juni Kartika
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The fit and proper test held by Badan Pengawasan Pasar Modal – Lembaga Keuangan was the test to select the recommended person to manage an insurance company, including life insurance company. The additional commitment statement made by the selected director and commissioner to the existing fit and proper test is urgent. The insurance company aim and the availabe insurance act’s are the reasons to ask the commitment statement from the director and commissioner selected. The fit and proper test act’s must be revised to get the director and commissioner who can manage the insurance company properly and give protection to the policy holder. Keywords: fit and proper test, policy holder protection and commitment statement. Abstrak Pengujian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal – Lembaga Keuangan adalah pengujian untuk memilih orang yang tepat untuk mengelola perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuransi jiwa. Penambahan pernyataan komitmen oleh direksi dan komisaris terpilih dalam pengujian kemampuan dan kepatutan yang ada saat ini sangat mendesak. Tujuan perusahaan asuransi dan dukungan undang-undang tentang perusahaan yang tersedia merupakan alasan untuk meminta pernyataan komitmen dari direksi dan komisaris terpilih. Undang-undang atau peraturan tentang tes kemampuan dan kepatutan yang ada harus diubah dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang polis. Kata kunci: pengujian kemampuan dan kepatutan, perlindungan pemegang polis, tanggung renteng.

SISTEMATISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH HAK ULAYAT SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KONFLIK Sukirno Sukirno
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Law an order regulating ulayat rights have not been commposed systematically and they have the ego-sector nature, thus, their implementation becomes overlapping and prone to cause conflicts. Hierarchically, the future law and order shouldhave the level of an Act as orderedin Article 18 B verse (2) Conctitution, so that, they have only ministry ordinance level, which is, the Agrarian Minister Ordinance No.5/1999 and they are not included in Act No.12/2011 concerning the Composition of Law and Order, so that they tend to be not executed by regional government. The formulation should exists in the above Act at least includes:1) acknowledgment of traditional societies with their ulayat rights; 2) the use of FPIC (Free, Prior and Informed Consent)instrument; 3) measurement, mapping of the ulayat rights land,placement of post for borders; 4) improvement of propietary rights certificate of the ulayat land. Keywords: systematization, ulayat law and order, conflicts. Abstrak Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ulayat belum dibuat secara sistematis, bersifat ego sektoral, sehingga dalam implementasinya menjadi tumpang tindih dan rawan konflik. Secara hierarkhi, peraturan perundang-undangan mendatang seyogyanya mempunyai tingkatan UU seperti diperintahkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, agar mempunyai kekuatan hukum sehingga semua pihak bersedia melaksanakannya. Tidak seperti sekarang ini yang hanya mempunyai tingkatan peraturan menteri, yaitu Permeneg Agraria/Ka.BPN No.5/1999 dan tidak termasuk salah satu dari dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sehingga cenderung tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Formulasi yang harus ada dalam UU tersebut minimal meliputi : 1) pengakuan masyarakat adat dengan tanah hak ulayatnya, 2). Penggunaan instrumen FPIC (Free, Prior and Informed Consent) sebagai syarat penggunaaan tanah hak ulayat oleh pihak luar, 3). pengukuran, pemetaan tanah hak ulayat, pemasangan patok sebagai batas, 4). penerbitan sertifikat tanah hak ulayat. Kata Kunci: Sistematisasi, Peraturan Per-UU-an Hak Ulayat, Konflik

Page 2 of 2 | Total Record : 18

1 2

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA