cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022" : 56 Documents clear
Transparansi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Pelaku UMKM) Lilis Syarifah; Muliawati, S.IP, M.IP; Novita Sari, S.IP., M.IP
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wabah Covid-19 telah memukul kondisi perekonomian masyarakat Aceh terutama bagi pelaku UMKM. Dampak yang paling tinggi dirasakan oleh  pelaku usaha mikro sebesar 67,5 %, usaha kecil 29,9% dan menengah 2,6%. Dampak yang dirasakan oleh UMKM tersebut selama pandemi yaitu penurunan omst sebanyak  22,9%. Penurunan ini terjadi karena aktivitas yang berkurang dan disusul permintaan yang juga berkurang. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh  telah menyalurkan program bantuan modal sebesar Rp 2,4 juta bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut belum dapat dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh karena tidak terdistribusi dengan baik, banyak masyarakat  yang memiki usaha dampak akibat pandemi Covid-19 yang membuat bantuan sosial dari pemerintah tidak tersalukan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 dan mengetahi transparansi pemeirntah kota Banda Aceh dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah kota Banda Aceh dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19 meliputi 2 aspek yaitu: 1) Penyaluran informasi bantuan sosial kepada masyarakat, 2) Sosialisasi program bantuan sosial kepada masyarakat pelaku UMKM di Kota Banda Aceh terdampak covid-19. Sedangkan transparansi pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 yaitu: 1) Seleksi penetapan pelaku UMKM kota Banda Ceh penerima bantuan sosial covid-19 dan, 2) Ketetapan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh masih belum maksimal. Pemerintah masih belum terbuka dalam penggunaan dana anggaran bantuan sosial untuk masyarakat pelaku UMKM. Hal tersebut disebabkan tidak adanya bukti-bukti baik dari nama penerima bantuan hingga jumlah pengeluaran anggaran dana bantuan sosial untuk masyarakat. Kata Kunci : Bantuan Sosial, UMKM, Banda Aceh
Analisis teori Walfare State Dalam kajian Kesejahteraan Masyarakat kabupaten pide Jaya rachmad maulana; Faradilla Fadlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

bahasa Indonesia :Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. sesuai dengan tujuan dari konsep negara kesejahteraan (welfare State) sendiri yang mengharuskan negara berperan aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan bagi warganya.Negara kesejahteraan (Walfare State) sendiri merupakan konsep pemerintahan Demokratis, yang mana dalam kajian ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Sejahtera yang dimaksud di sini adalah masyarakat kiranya mempunyai hidup yang layak baik dari segi ekonomi, sosial dan politik, yang mana nantinya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dapat terpenhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat kabupaten Pidie jaya berdasarkan teori Walfare State dan peran pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteran. Adapun jenis metode penelitiannya adalah Metode Kulitatif. Teknik Pengumpulan pada pengambilan data primer menggunakan wawancara dan observasi langsung dengan informan, sedangkan pemerolehan data skunder menggunakan dokumentasi. Hasil Penelitianya menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya pasca pemekaran. Pemerintah daerah sebagai tangan kanan dari pemerintah pusat merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pemekaran daerah yang terjadi terhadap Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat mengembangkan dan memajukan perekonomian terhadap masyarakat daerah tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun pada penerapannya masih banyak kendala yang dihadapi, mulai dari finansial daerah, Sumber daya manusia yang masih kurang dan insfrasruktur yang belum memadai sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Bahasa Inggris WELFARE STATE THEORY ANALYSIS IN STUDY DISTRICT COMMUNITY WELFARE PIDIE JAYAThe importance of regional expansion lies fundamentally in the creation of a more effective and efficient government to accelerate the improvement of the well-being of the community, in accordance with the goal of the concept of the welfare state itself, which demands an active role of the state in the control and organization of the economy, including the responsibility of the state, the availability of welfare services for its citizens. The Welfare State itself is a concept of democratic government in which in this study the government is obliged to generate prosperity for its people. The welfare here is to support the community to have a decent life in terms of economic, social, and political, in which the needs of the community itself can then be satisfied. This study aims to analyze the welfare of the people of Pidie Jaya Regency based on the theory of welfare state and the role of local governments in improving life prosperity. The research method use in this study is the Qualitative Method. The collection technique for primary data collection uses interviews and direct observation with informants, while the secondary data collection uses documentation. The results of this study showed the welfare state of the people of Pidie Jaya Regency post expansion. The local government as the right hand of the central government is the party that has the responsibility for the welfare of its people. The regional expansion that occurred in Pidie Jaya Regency is one of the government's efforts to be able to develop and advance the economy of the local community. From the results of this study, it can be concluded that The government in this case has issued policies aimed at improving the community's economy, but in its implementation, there are still many obstacles faced, ranging from regional finance, human resources that are still lacking and inadequate infrastructure so that it slows down economic growth for the community
STRATEGI BRANDING QNOY IBRAHIM DALAM MEMBANGUN BRAND IMAGE DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Naillul Autar; Rahmat Saleh; Novi Susilawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Media sosial menjadi tempat untuk berbagi informasi yang cukup ampuh untuk membangun brand image atau citra merek, baik itu personal, kelompok, perusahaan dan juga institusi lembaga. Tak jarang banyak yang menggunakan media sosial sebagai tempat yang tetap untuk mempertahankan posisi brand miliknya di mata konsumen. Salah satu pengguna yang menggunakan instagram sebagai media untuk membangun brand image yaitu Qnoy Ibrahim. Ia merupakan salah satu penyedia jasa fotografer di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana strategi Qnoy Ibrahim dalam membangun brand image di media sosial. Dalam upaya mengetahui strategi branding yang dilakukan Qnoy Ibrahim di media sosial Instagram dalam membangun brand image menggunakan konsep Branding menurut Van Gelder yakni brand positioning, brand identity, dan brand personality. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 informan dimana 1 orang merupakan subjek utama, 2 pasangan informan merupakan pelanggan yang sudah pernah menggunakan jasa dan yang akan menggunakan jasa Qnoy Ibrahim dan 1 orang fotografer yang mengikuti Qnoy Ibrahim di Instagram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qnoy Ibrahim menggunakan konsep branding menurut Van Gelder dalam membangun brand image di media sosial Instagramnya dengan baik dan tepat. Ia menempatkan posisi brand yang dimiliki sebagai brand yang memiliki keunggulan yang berbeda dari jasa fotografi lainnya. Pada elemen brand identity, Qnoy Ibrahim memakai nama pribadinya dengan tujuan agar mudah diingat oleh orang-orang. Pada elemen brand personality, Qnoy Ibrahim memiliki ciri khas dan karakteristik yang unik dan berbeda pada sudut pengambilan foto, sehingga setiap karya yang dimiliki memiliki momen dan cerita yang berbeda satu sama lainnya. QNOY IBRAHIM'S BRANDING STRATEGY IN BUILDING BRAND IMAGE ON INSTAGRAM SOCIAL MEDIASocial media is a place to share information which is powerful enough to build a brand image, whether it is personal, group, company or formal institution. Some people use social media as a permanent place to maintain their personal branding or business branding to the public, specifically for their priority customers. One of the user who used Instagram as a medium to build a brand image is Qnoy Ibrahim. He is one of the photographer in Banda Aceh who works for any kind of photography agenda. This study aims to analyze how Qnoy Ibrahim's strategy in building a brand image on social media. In an effort to find out the branding strategy that Qnoy Ibrahim did on Instagram in order to build a brand image, this study is using the Branding concept according to Van Gelder, which are brand positioning, brand identity, and brand personality. This study used a qualitative method with a descriptive approach. The informants in this study were 4 informants as 1 person is the main subject, 2 pairs of informants which are the customers who have used the services and who will use the services of Qnoy Ibrahim and the last informant is the photographer who follows Qnoy Ibrahim on Instagram. The results of this study indicate that Qnoy Ibrahim used the branding concept according to Van Gelder order to build a brand image on his Instagram social media properly and appropriately. He puts his brand position as a brand that has different supremacy from other photography services. In the brand identity element, Qnoy Ibrahim used his personal name with the aim of making it easy for people to remember. In the element of brand personality, Qnoy Ibrahim has unique and different characteristics from the angle of taking photos, so that each work he owns has moments and stories that are different from one another.
Konflik Kepentingan Pemerintah Aceh Timur Dalam Keterlambatan Penbangunan Jalan Indra Makmu Terhadap PT Medco (Studi Kasus jalan desa Blang Nisam) Hanif Husma; Muliawati S.IP, M.IP
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK.Jalan desa Blang Nisam merupakan jalan lintas penghubung kecamatan Julok – Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, secara aturan jalan dikelolakan berdasarkan Qanun kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018 Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM) Kabupaten  Aceh Timur Tahun 2017-2022, pasal 2, 4, dan pasal 5 dan bersumber anggaran berdasarkan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh), Keterlambatan Pembangunan jalan desa Blang Nisam Indra Makmu di pengaruhi hadir PT Medco, kehadiran perusahaan dapat membangunkan daerah berdasarkan UUD Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 atau (Coorperate Social Responsibilty) CSR. Namun keberadaan PT Medco di lokasi membuat Pemerintah Aceh Timur enggan memperbaiki kerusakan Jalan Blang Nisam. Hal tersebut karena pemerintah menilai kerusakan jalan itu akibatkan aktivitas kendaraan  PT Medco. Pemerintah beranggapan pihak yang seharusnya lebih berhak memperbaiki kerusakan  jalan Blang  Nisam sepanjang 5 kilometer adalah perusahaan Pt Medco. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja timbulnya konflik kepentingan dan dampak konflik. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi/kepustakaan. Peneliti menggunakan kerangka berpikir teori konflik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor konflik kepentingan terhadap pembangunan jalan Desa Blang Nisam Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur di pengaruhi oleh anggaran, imbas pilkada, dan lepas tanggung jawab. Dampak koflik kepentingan lahir terhadap masyarakat dibidang ekonomi dan sosial. Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa harus ada sinkronisasi atau bekerjasama tiga elemen dalam membangunan jalan, diantaranya masyarakat, perusahaan, dan pemerintah Aceh Timur, namun apabila hal ini tidak terjadi, maka jalan desa Blang Nisam akan mengalami keterbelakangan. Kata Kunci :Konflik Kepentingan, Pemerintah Aceh Timur, Pt Medco, Jalan Desa Blang Nisam Title : THE CONFLICT OF INTEREST OF THE EAST ACEH GOVERNMENT IN THE DELAY OF THE DEVELOPMENT OF INDRA MAKMU ROAD ON PT MEDCO (Case Study of Blang Nisam Village Road) ABSTRACTBlang Nisam village road is a cross road connecting Julok with Indra Makmu sub-districts, East Aceh Regency. According to the rules, road is managed based on East Aceh Regency Qanun Number 6 of 2018 about Middle-Term Development Plan (RPJM) of East Aceh Regency for 2017-2022, articles 2, 4, and 5 and the source of  budget comes from APBK (East Aceh Regency Revenue and Expenditure Budget). The retardment in the construction of Blang Nisam Indra Makmu village road was influenced by PT Medco. The presence of the company can develop the region based on the Constitution (UUD) Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Chapter V Article 74 of Social and Environmental Responsibility or CSR (Coorperate Social Responsibilty). However, the presence of PT Medco at the location made the East Aceh Government reluctant to repair the damage on Blang Nisam road. This is because the government assessed that road’s damage was caused by the activities of PT Medco's vehicles. The government thinks that PT Medco company should have the right to repair the damage on the 5-kilometer Blang Nisam road. This conflict arises because of the differences of opinion from groups in dealing with a problem. This study aims to determine the factors that cause conflicts of interest and the impact of conflicts. The research uses a qualitative approach. In this case, primary data collection technique is a direct interview with informants, while secondary data is  a documentation/library. The researcher uses the framework of conflict theory thinking. The result of this study show that the conflict of interest factor in road construction at Blang Nisam Village, Indra Makmu District, East Aceh Regency is influenced by the budget, the impact of regional elections, and escaping responsibility. The impact of conflicts of interest appears toward the community in the economic and social fields. From these findings, it can be concluded that there must be synchronization or cooperation of three elements in building roads which  including the community, companies, and the government of East Aceh. However, if this does not happen, the Blang Nisam village road will get backwardness. Keywords: Conflict of Interest, East Aceh Government, PT Medco, Blang Nisam village road.  
Kebijakan Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Universitas Syiah Kuala Menuju Kampus Ramah Difabel Nabila Wandalia; Dahlawi Dahlawi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak IndonesiaUniversitas Syiah Kuala adalah kampus yang dikenal dengan Jantong Hatee Rakyat Aceh memiliki 12 Fakultas dan 1 Pasca Sarjana. Kampus ini sendiri sudah memiliki begitu banyak keberagaman karena yang akan melajutkan studi di Universitas Syiah Kuala bukan hanya datang dari Pulau Aceh dan Sumatera saja melainkan hingga ke ujung Papua. Dari keberagaman suku budaya, dan adat bisa mempersatukan seseorang untuk saling mengenal di Universitas. Dan juga setiap makhluk yang hidup diciptakan oleh Allah SWT dengan kesempurnaan dan kekurangannya masing-masing tidak semua orang dilahirkan sempurna dalam keadaan fisik mapupun non fisik, oleh karena itu Universitas Syiah Kuala mengupayakan tersedianya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang akan melanjutkan studinya ke tingkat universitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah diatur bagaimana hak disabilitas tersebut dan dalam pasal 10 dinyatakan bahwa hak penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan Pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, dengan cara mengambil data melalui wawancara oleh pihak yang sudah ditentukan sebagai informan. Hasil dalam penelitian  ini ialah mendapatkan hasil dari rumusan masalah yang digunakan, memahami bagaimana Universitas Syiah Kuala menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas, dan juga apa kendala dari penyedian aksesibilitas tersebut. Sesuai dengan kebijakan yang telah dijelaskan fakultas yang ada di Universitas Syiah Kuala masih belum maksimal menyediakan aksesibilitas, dari kesedian hal yang mereka butuhkan untuk kegiatan dikampus. Kurangnya kesadaran dan juga kepekaan untuk lebih memperhatikan penyandang disabilitas dalam memberikan aksesibilitas. Dimana dalam penelitian ini juga hambatan yang terjadi karena fakultas yang tidak mempunyai disabilitas tidak bisa membuat aksesibilitas karena tidak adanya penyandang disabilitas. Saran yang peneliti berikan kepada Universitas Syiah Kuala untuk penyedian tersebut dimana Universitas Syiah Kuala lebih memperhatikan bahwa setiap hak manusia harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur dan juga untuk ketersedian fasilitas bukan hanya dalam ruang lingkup fakultas yang mempunyai disabilitas saja.            Judul B.Inggris : POLICY FOR FULFILLMENT OF ACCESSIBILITY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES AT KUALA SYIAH UNIVERSITY TOWARDS DISABLED-FRIENDLY CAMPUSAbstrack Bahasa Inggris Syiah Kuala University is a campus known as Jantong Hatee Rakyat Aceh which has 12 faculties and 1 Postgraduate. This campus itself already has so much diversity because those who will continue their studies at Syiah Kuala University do not only come from the islands of Aceh and Sumatra but also to the tip of Papua. From the diversity of ethnic groups, cultures, and customs can unite someone to get to know each other at the University. And also every living creature was created by Allah SWT with their respective perfections and shortcomings, not everyone is born perfect in physical or non-physical conditions, therefore Syiah Kuala University seeks to provide accessibility for people with disabilities to provide convenience for those who will continue their studies to university level. In Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities it has been regulated how the rights of disability are and in article 10 it is stated that the rights of persons with disabilities are to obtain quality education in education units in all types, pathways, and levels of education. The research method used is qualitative, by taking data through interviews by parties who have been determined as informants. The results in this study are to obtain the results of the problem formulation used, to understand how Syiah Kuala University provides accessibility to persons with disabilities, and also what are the obstacles to providing such accessibility. In accordance with the policy that has been explained, the faculties at Syiah Kuala University are still not optimal in providing accessibility, from the availability of things they need for campus activities. Lack of awareness and sensitivity to pay more attention to persons with disabilities in providing accessibility. Where in this study are also obstacles that occur because faculties that do not have disabilities cannot make accessibility because there are no persons with disabilities. The suggestion that the researcher gave to Syiah Kuala University for this provision is that Syiah Kuala University pays more attention to that every human right must be fulfilled in accordance with the laws that have been regulated and also for the availability of facilities not only within the scope of faculties who have disabilities.
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TERHADAP PENERTIBAN PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL DI GAMPONG ALUE PEUNO Yola Auliza; Ubai dullah; Novita Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minyak bumi merupakan sumber kekayaan yang terdapat di dalam perut bumi sebagai bahan galian yang sangat berpengaruh baik secara politik maupun ekonomi. Ditemukannya minyak bumi yang berada di kawasan kabupaten Bireuen membuktikan bahwa Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang beranekaragam salah satu kekayaan yang dimiliki yaitu minyak bumi. Gampong Alue puno adalah salah satu lokasi penambangan minyak bumi yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Bireuen secara illegal. Namun permasalahan yang terjadi hingga saat ini peran pemerintah terkait penertiban pertambangan minyak illegal di Kabupaten Bireuen belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan pemerintah serta faktor penyebab pemerintah belum mengeluarkan kebijakan terkait penertiban pertambangan minyak illegal Gampong Alue Peuno. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1) Pemerintah Kabupaten Bireuen belum memiliki kebijakan yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan pertambangan minyak illegal di Gampong Alue Peuno, terbukti dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) hanya melakukan kegiatan sosialisasi dan memberikan himbauan mengenai dampak terhadap pertambangan minyak illegal kepada pekerja dan masyarakat setempat. 2) Faktor penyebab pemerintah belum mengeluarkan kebijakan terkait penertiban pertambangan minyak ilegal di Gampong Alue Peuno Kabupaten Bireuen yaitu pertama faktor tidak adanya investor untuk mengelola pertambangan minyak Gampong Alue Peuno, kemudian faktor masyarakat yang menggantungkan hidup melalui pertambangan minyak ilegal di Gampong Alue Punoe. Namun peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan minyak illegal di Kabupaten Bireuen belum bekerja dengan maksimal. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Bireuen agar dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengelola pertambangan minyak ini dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kabupaten Bireuen serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dikawasan tersebut.Kata kunci: Peran Pemerintah, Pertambangan Minyak Ilegal
Upaya Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh) Fauzal Zahri; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK, Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyediakan website Dinas Sosial, hal ini dilakukan dalam rangka upaya peningkatan dan percepatan pelayanan informasi kepada masyarakat luas yang merupakan bagian dari E-Goverment guna mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Namun Kinerja dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh masih belum transparan dalam hal mewujudkan E-Goverment. Masyarakat juga masih belum memahami tentang fungsi dari E-Goverment sehingga masyarakat masih melakukan kunjungan langsung ke kantor untuk mendapatkan informasi. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui penerapan E-Goverment di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan E-Goverment di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan ialah teori good governance, pelayanan publik dan prinsip E-Goverment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Goverment di dinas Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari beberapa hal yaitu : 1) Penerapan Pelayanan Masyarakat Melalui Teknologi Berbasis Website yang sudah ada di Dinas Sosial Banda Aceh tapi belum terlalu maksimal dalam penggunaanya, 2) E-Goverment sebagai Wadah Informasi Pelayanan Sosial Masyarakat Kota Banda Aceh supaya masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Faktor-faktor yang menghambat penerapan E-Goverment di Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu: 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan sosial melalui E-Goverment, 2) Minimnya informasi pelayanan sosial melalui E-Goverment. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh berupaya menciptakan Good Governance melalui E-Goverment. Namun, upaya yang dilakukan untuk pelayanan publik melalui E-Goverment masih belum maksimal. Upaya penerapan E-Goverment tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh saja akan tetapi oleh seluruh instansi di Banda Aceh. Dinas Kota Banda Aceh perlu meningkatkan pelayanan publiknya dengan memberikan informasi pelayanannya lebih baik lagi.Saran dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh perlu meningkatkan pelayanan publiknya dengan memberikan akses informasi pelayanannya lebih baik lagi.Efforts to Implement E-Government in Improving Public Services in Banda Aceh City (Case Study of Banda Aceh City Social Service) ABSTRACT, The Banda Aceh City Social Service provides a Social Service website, this is done in an effort to improve and accelerate information services to the wider community which is part of E-Government in order to realize Good Governance and Clean Government within the Banda Aceh City government. However, the performance of the Banda Aceh City Social Service is still not transparent in terms of realizing E-Government. People also still do not understand about the function of E-Government so that people still make direct visits to the office to get information. The purpose of this study was to determine the implementation of E-Government in the Social Service of Banda Aceh City and to find out what factors were hindering the implementation of E-Government in the Social Service of Banda Aceh City. This type of qualitative research. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The theory used is the theory of good governance, public services and the principles of E-Government. The results showed that the implementation of E-Government in the Social Service of Banda Aceh City consisted of several things, namely: 1) Application of Community Services through Website-Based Technology that already existed at the Banda Aceh Social Service but was not yet maximal in its use, 2) E-Government as Information Center for Community Social Services in Banda Aceh City so that it is easier for the public to obtain information. The factors that hinder the implementation of E-Government in the Social Service of Banda Aceh City are: 1) Lack of public knowledge about social services through E-Government, 2) Lack of information on social services through E-Government. The conclusion of this study is that the Banda Aceh City Social Service seeks to create Good Governance through E-Government. However, the efforts made for public services through E-Government are still not optimal. Efforts to implement E-Government are not only carried out by the Banda Aceh City Social Service but by all agencies in Banda Aceh. The Banda Aceh City Service needs to improve its public services by providing better service information. The suggestion in this study is that the Banda Aceh City Social Service needs to improve its public services by providing access to better service information. 
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Muhammad Mirza Hamdani; Faradilla Fadlia; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan kebijakan pembinaan PKL di Pasar Kuala Simpang dengan merelokasi PKL ke Jalan Panglima Polem yang terfokus pada Pasar Kuliner. Dalam implementasinya, PKL tidak menuai protes dan bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Aceh Tamiang. Biasanya relokasi PKL di kota-kota di Indonesia menimbulkan keributan, namun di Kota Kuala Simpang tidak terjadi keributan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam pembinaan PKL di Pasar Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, serta peran elit dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III dan teori elit-massa Thomas R. Dye dan Harmor Ziegler. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan PKL di Pasar Kuala Simpang dengan relokasi PKL ke Jalan Panglima Polem menuai berbagai masalah, realitas yang terjadi masih ada koordinasi yang tidak berjalan antar pelaksana kebijakan. Tujuan kebijakan dalam meningkatkan perekonomian PKL pun tidak terwujud akibat lokasi relokasi tidak berada di Jalan Lintas Banda Aceh-Medan sebagaimana tujuan awal kebijakan. Peran elit politik sendiri masih cenderung memihak kepada kepentingan Pemerintah sendiri, terutama dalam memberikan pengaturan yang tidak memihak kepada PKL yang direlokasi. Masalah sepinya pelanggan pada lokasi Pasar Kuliner tersebut, ditanggapi oleh elit politik dengan solusi yang tidak realistik. Kata Kunci : PKL, Implementasi Kebijakan, Peran Elit Politik.
Tindakan Tokoh Agama Gampong Terhadap Mitigasi Bencana Banjir (Studi di Gampong Meunasah Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara) Heri Setiawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menggambarkan Tindakan Tokoh Agama Dalam Mitigasi Bencana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan Sosial Tokoh Agama lokal (Ulama) dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Sosial Max Weber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama di Desa Meunasah Dayah tidak memiliki kekuatan dari segi mitigasi bencana, tetapi memiliki kekuatan dari segi profesi selaku tokoh agama yang dipilih oleh masyarakat setempat. Mereka tokoh agama ini memberikan nasehat atau wejangan tentang mitigasi bencana banjir dalam kacamata agama, seperti membuat kajian, zikir bersama, doa tolak bala yang tujuannya disamping mencegah banjir dari segi agama juga memperbaiki perilaku masyarakat. Relasi sosial tokoh agama di Desa Meunasah Dayah yaitu pemberian bantuan sosial. Saat banjir menimpa Desa Meunasah Dayah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerjasama dengan Aparatur desa beserta tokoh masyarakat setempat yang di dalamnya ada tokoh agama gampong membagikan paket sembako apabila terjadi banjir di desa tersebut. Kata Kunci :Tokoh Agama, Mitigasi Bencana, BanjirABSTRACT This thesis is entitled "Actions of Religious Leaders in Disaster Mitigation". Thisthesis aims to find out how the social actions taken by local religious leaders (Ulama) in flood disaster mitigation in Lhoksukon District, North Aceh Regency. In addition, to find out the relationship of social actions carried out by localreligious leaders (Ulama) in flood disaster mitigation in Lhoksukon District, North Aceh Regency. In this study the author suseda qualitative method. The selection of subjects or informants in this study using purposive sampling. There are 2 categories of informants taken, namely key informants and additional informants. Methods of data collection using observation, interviews and documentation. Theresults showed that religious leaders in Meunasah Dayah Village did not have thestrength in terms of disaster mitigation, but they had strength in terms of theirprofession as religious leaders who were chosen by the community or the imam /Tengku in the village. These religious figures are only limited to providing adviceor advice on mitigating flood disasters in a religious perspective, such as makingstudies, joint dhikr, prayers to reject reinforcements whose purpose is besides preventing flooding from a religious perspective, andim proving community behavior. The social relations of religious leaders in Meunasah Dayah Village arelike the provision of social assistance. At the time of the flood that hit MeunasahDayah Village, the Regional Disaster Management Agency in collaboration withvillage officials and local community leaders in which there were village religious leaders distributed food packages incaseof floodingin the village. Keywords : Religious Figures, Disaster Mitigation, Floods
Strategi Personal Branding dalam Meningkatkan Reputasi Diri Selebgram Naszadayuna yuna; Deni Yanuar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “strategi personal branding dalam meningkatkan reputasi selebgram”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Strategi Personal Branding dalam meningkatkan reputasi diri selebgram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan landasan konsep personal branding berdasarkan sebelas elemen dari personal branding yaitu: keontentikan, integritas, konsistensi, konsistensi, wibawa, keberbedaan, relavan, visibilitas, kegigihan, spesialisasi, kebaikan, dan kinerja. Tehnik pengambilan informan menggunakan purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan kriteria. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, 1 orang informan utama dan 3 orang informan pendukung. Informan utama adalah selebgram Banda Aceh dan 3 orang pengikut dari akun instagram selebgram. Hasil dari penelitian ini terdapat 8 elemen dari personal branding yang berhasil di penuhi oleh selebgam, diantaranya keoententikan, integritas, konsistensi, wibawa, keberbedaan, relavan, visibilitas, dan kegigihan. Sedangkan elemen yang tidak berhasil dipenuhi oleh informan diantaranya spesialisasi, kebaikan, dan kinerja karena belum terdapat contoh yang nyata dari elemen personal brading ini. Terdapat juga 4 elemen dari reputasi yang berhasil dipenuhi yaitu keterandalan, kredibilitas, kepercayaan dan kresibilitas.Kata kunci: Media, Instagram, selebgram Personal Branding strategy in increasing celebrity"s self reputations This research is entitled "personal branding strategy in improving celebrity reputation". This study aims to determine the Personal Branding Strategy in improving the reputation of celebrities. This study uses a qualitative research method based on the concept of personal branding based on eleven elements of personal branding, namely: authenticity, integrity, consistency, consistency, authority, differentness, relevance, visibility, persistence, specialization, kindness, and performance. Informant retrieval technique uses purposive sampling where the informants are selected based on criteria. There were 4 informants in this study, 1 main informant and 3 supporting informants. The main informants are celebgram Banda Aceh and 3 followers from the celebgram instagram account. The results of this study show that there are 8 elements of personal branding that have been successfully fulfilled by celebrities, including authenticity, integrity, consistency, authority, distinctness, relevance, visibility, and persistence. While the elements that were not successfully fulfilled by the informants included specialization, kindness, and performance because there were no real examples of this personal branding element. There are also 4 elements of reputation that have been successfully fulfilled, namely reliability, credibility, trustworthiness and credibility.  

Page 5 of 6 | Total Record : 56

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023 Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023 Vol 7, No 4 (2022): November 2022 Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022 Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 6, No 3 (2021): November 2021 Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021 Vol 5, No 1 (2020): Februari Vol 4, No 4 (2019): November 2019 Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019 Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019 Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 3, No 4 (2018): November 2018 Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018 Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018 Vol 3, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 2, No 4 (2017): November 2017 Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017 Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017 Vol 2, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 1, No 4 (2016): November 2016 More Issue