cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023" : 62 Documents clear
Implementasi Dana Otonomi Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Aceh Utara Munanda Munanda; Alfi Rahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten paling banyak penduduk miskin, kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana otonomi khusus setiap tahun untuk mengentaskan kemiskian sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (1). Belakangan ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19 dan menyebar sampai ke Aceh. Dampak yang terjadi akibat adanya COVID-19 salah satunya yaitu berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dana otonomi khusus dalam pengentasan kemiskinan serta untuk mengetahui hambatan dalam implementasi dana otonomi khusus dalam pengentasan kemiskinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama teori implementasi kebijakan, kedua konsep otonomi khusus ketiga konsep kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara melalui teknik analisi data dengan reduksi data, displey data dan penarikann kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dana otonomi khusus dalam pengetasan kemiskinan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Aceh Utara belum maksimal karena setiap kebijakan yang di implementasikan kebijakan tersebut harus disetujui oleh Pemerintah Provinsi. Namun pada saat pandemi COVID-19 terjadi pergeseran arah kebijakan pemerintah dimana ketika dana otonomi khusus yang seharusnya difokuskan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, anggaran untuk pengentasan kemiskinan dikesampingkan dan dana oronomi khusus tersebut lebih banyak di implementasikan pada bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengaku kesulitan untuk pengentasan kemiskinan karena dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Provinsi sangat terbatas. Untuk itu Harapan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar lebih maksimal dalam mengimplementasikan dana otonomi khusus untuk pengentasan kemiskinan, karena masih banyak masyarakat Kabupaten Aceh Utara yang hidup dibawah garis kemiskinan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.Kata Kunci :Implementasi.Dana Otonomi Khusus, Kemiskinan      ABSTRACTNorth Aceh district is the district that ranks first as the district with the most poor population, North Aceh district receives special autonomy fund transfers every year to alleviate poverty according to Aceh Qanun Number 1 of 2018 concerning the third Amendment to Aceh Qanun Number 2 of 2008 concerning Procedures Allocation of Additional Revenue Sharing Funds for Oil and Gas and Use of Special Autonomy Funds Article 10 paragraph (1). Recently, Indonesia has been hit by the COVID-19 pandemic and has spread to Aceh. One of the impacts that occur as a result of COVID-19 is the impact on people's income. This study aims to determine the implementation of special autonomy funds in poverty alleviation and to identify obstacles in the implementation of special autonomy funds in poverty alleviation. The theory used in this study is the first theory of policy implementation, the second is the concept of special autonomy, and the third is the concept of poverty. This study used a qualitative method with data collection methods using observation, documentation and interviews through data analysis techniques with data reduction, data displey and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of special autonomy funds in alleviating poverty during the COVID-19 pandemic in North Aceh District was not maximized because every policy that was implemented had to be approved by the Provincial Government. However, during the COVID-19 pandemic there was a shift in the direction of government policy whereby when the special autonomy funds were supposed to be focused on reducing the poverty rate in North Aceh District, the budget for poverty alleviation was set aside and the special autonomy funds were implemented more in the health sector. The North Aceh district government admits that it is difficult to eradicate poverty because the special autonomy funds provided by the provincial government are very limited. For this reason, the hope is for the North Aceh District government to be more optimal in implementing special autonomy funds for poverty alleviation, because there are still many people in North Aceh District who live below the poverty line and find it difficult to meet their daily needs.                                                                                                            Keywords: Implementation. Special Autonomy Fund, Poverty      
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DI DESA KUNING 1 KABUPATEN ACEH TENGGARA PADA TAHUN 2021 SINTA NIRWANA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan keputusan WHO yang menetapkan Indonesia sebagai salah satu Negara yang berstatus terkena pandemi Covid-19, kemudian pemerintah memberikan respon dengan menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana non-alam yang dibuat dalam keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Berdasarkan adanya penyebaran pandemi Covid-19 tersebut, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakannya untuk menanggulangi pandemi tersebut, salah satu kebijakan pemerintah adalah kebijakan vaksinasi secara nasional. Setelah kebijakan vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan di desa Kuning 1 kabupaten Aceh Tenggara, ternyata banyak masyarakat yang melakukan penolakan dikarenakan sudah dipengaruhi oleh berita hoaks yang cenderung mengatakan dosis vaksinasi Covid-19 tersebut tidak aman untuk kesehatan dan diragukan tentang kehalalannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 di desa Kuning 1 kabupaten Aceh Tenggara dan melihat dampak apa yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Implementasi kebijakan menurut Edward III dan teori Evaluasi kebijakan menurut Dane. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengenai pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 di desa Kuning 1, pemerintah desa sudah menjalankan kebijakan vaksinasi dengan baik, dimana pemerintah desa dengan melibatkan beberapa sektor juga sudah melakukan berbagai strategi untuk menarik perhatian masyarakat untuk divaksinasi, lalu mengenai evaluasi kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan setelah pelaksanaannya, ada dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan, dampak positifnya yaitu; 1. Membentuk kekebalan tubuh 2. Menciptakan perasaan aman dan nyaman. Dampak negatifnya yaitu; melahirkan bisnis illegal. Kata Kunci: Kebijakan, Vaksinasi Covid-19, Implementasi, Evaluasi.
Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Banda Aceh Aira Riska; Alfi Rahman; Bustami Usman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBanjir masih menjadi permasalahan yang harus ditangani di Kota Banda Aceh, untuk itu dibutuhkan kolaborasi antar pihak dari instansi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat di Kota Banda Aceh untuk menanggulangi masalah banjir. Berdasarkan data yang di dapat dari media dan observasi, saat hujan turun masih terjadi genangan di beberapa titik di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwasanya penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance dan hambatan collaborative governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance oleh Ansell and Gash dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah terjalin antar instansi pemerintah dalam hal penanggulangan bencana termasuk bencana banjir tetapi tidak dicantumkan dalam bentuk aturan. Hal ini dapat dilihat dari starting conditions yang masih terdapat ketidakseimbangan anggaran, facilitative leadership yang dipimpin oleh Walikota, institutional design yang belum terdapat peraturan tetap, dan collaborative process yang masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Hambatan yang dialami yaitu tidak adanya sebuah aturan atau Memorandum of Understanding (MOU) yang mengatur pelaksanaan kolaborasi, tidak terdapat koordinasi untuk penanggulangan banjir dan anggaran yang terbatas. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membuat sebuah aturan atau kesepakatan kolaborasi dalam penanggulangan banjir dengan melibatkan seluruh stakeholders seperti pemerintah, swasta dan masyarakat, adanya koordinasi dalam membicarakan pencegahan maupun solusi dalam penanggulangan banjir, serta perencanan setiap instansi terkait penanggulangan banjir, serta anggaran yang berfokus pada pencegahan maupun penanggulangan banjir sehingga tiap instansi terkait dapat merencanakan program terkait pencegahan maupun penanggulangan banjir di Kota Banda Aceh. Collaborative Governance in Flood Management in Banda Aceh CityABSTRACTFlooding is still a problem that must be handled in Banda Aceh City, for this reason collaboration between parties from government, non-government agencies and the community in Banda Aceh City is needed to overcome the problem of flooding. Based on data obtained from the media and observations, when it rains, puddles still occur at several points in Banda Aceh City. This shows that the flood prevention carried out by the government has not been maximized. The purpose of this research is to find out collaborative governance and collaborative governance obstacles in Flood Management in Banda Aceh City. This study uses the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash using a qualitative descriptive method. In analyzing the data using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that collaboration has been established between government agencies in terms of disaster management including flood disasters but this is not included in the form of regulations. This can be seen from the starting conditions where there is still an imbalance in the budget, facilitative leadership led by the Mayor, institutional designs that do not yet have permanent regulations, and collaborative processes that are still not running effectively and optimally. The obstacles experienced were the absence of a regulation or Memorandum of Understanding (MOU) that regulates the implementation of collaboration, there is no coordination for flood prevention and a limited budget. For this reason, it is hoped that the Banda Aceh City Government will make a rule or collaboration agreement in flood management by involving all stakeholders such as the government, private sector and the community, coordination in discussing prevention and solutions in flood management, as well as planning for each agency related to flood management, as well as the budget which focuses on preventing and controlling floods so that each relevant agency can plan programs related to prevention and management of floods in the City of Banda Aceh.
MODAL SOSIAL BAGI KEBERLANJUTAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI GAMPONG TAMPANG KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN Tomi Azrian
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui modal sosial yang ada di Gampong Tampang sehingga terjadinya ketidaktertarikan masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan badan usaha milik gampong  yang ada di Gampong Tampang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Dalam menganalisis fenomena tersebut, maka penelitian ini menggunakan Teori Modal Sosial Robert D. Putnam. Metode penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan sosial yang dimiliki oleh BUMG Gampong Tampang yakni masyarakat Gampong Tampang  itu sendiri, pelatih menjahit pada program kursus menjahit juga merupakan masyarakat Gampong Tampang. Pemilihan pelatih menjahit tersebut juga hanya didasari tempat tinggal, bukan kualitas dari pelatih tersebut, sehingga program kursus menjahit Gampong Tampang tidak berjalan maksimal. Norma juga berperan penting dalam mempertahankan eksistensi suatu program, namun nyatanya pengelola BUMG Gampong Tampang belum memiliki norma atau aturan yang jelas pada program yang dijalankan. Sehingga tercipta suatu ketidak keteraturan pada program kursus menjahit di Gampong Tampang. Kemudian pengelola BUMG Gampong Tampang tidak memberikan sanksi terhadap pelatih, sehingga para peserta tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pengelola BUMG Gampong Tampang dan memutuskan untuk berhenti tidak mengikuti pelatihan menjahit lagi. Dari fenomena BUMG Gampong Tampang ini  terlihat jelas bahwa modal sosial sangat berperan penting dalam mempertahankan eksistensi suatu program.Social Capital For The Sustainability Of Gampong Owned Enterprises In Efforts To Improve Community Welfare In Gampong Tampang, Samadua District, Aceh Selatan District The purpose of this study was to find out the existing social capital in Gampong Tampang so that there was community disinterest in participating in the management of village-owned enterprises in Gampong Tampang, Samadua District, South Aceh Regency. In analyzing this phenomenon, this research uses Robert D. Putnam's Theory of Social Capital. This research method is using a qualitative method with a narrative approach. The results of this study indicate that the social network owned by BUMG Gampong Tampang, namely the Gampong Tampang community itself, the sewing trainers in the sewing course program are also the Gampong Tampang community. The selection of sewing trainers also only highlighted the place of residence, not the quality of the tailor, so the Gampong Tampang course program did not run optimally. Norms also play an important role in maintaining the existence of a program, but in fact the manager of BUMG Gampong Tampang does not yet have clear norms or rules for the program being implemented. Thus creating an irregularity in the sewing course program in Gampong Tampang. Then the Gampong Tampang BUMG manager did not sanction the trainers, so the participants no longer had trust in the Gampong Tampang BUMG manager and decided not to take sewing training anymore. From the BUMG Gampong Tampang phenomenon, it is clear that social capital plays an important role in maintaining the existence of a program.  
STRATEGI BRAND AWARENESS IDA KERAWANG GAYO DALAM MENCIPTAKAN MINAT KONSUMEN Nadia Hariani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerawang Gayo merupakan salah satu kerajinan yang mencerminkan identitas suku Gayo yang turun temurun. Kerawang Gayo juga sudah meningkat popularitasnya tidak hanya di Aceh saja, melainkan sudah diluar Aceh. Ida kerawang Gayo merupakan salah satu toko kerawang Gayo yang lebih unggul pendapatannya dibandingkan dengan toko lainnya. Penelitian ini bertujuan menggambarkan mengenai strategi brand awareness yang dilakukan Ida kerawang Gayo dalam menciptakan minat konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara purposive sampling melalui tiga informan. Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh melalui dua cara yaitu melalui data primer dan data sekunder. Adapun hasil dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa Ida kerawang Gayo sudah melalukan strategi brand awareness dengan baik yaitu dengan melakukan periklanan, pemasaran langsung promosi penjualan, dan penjualan personal dalam menciptakan minat konsumen yang berlandaskan dengan teori retorika undangan yang peneliti gunakan. Terlihat pada bagaiamana cara mereka menggaet para khalayak untuk membeli produk mereka. Strategi yang mereka lakukan terbilang berhasil terlihat pada strategi brand awareness yang mereka gunakan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa Ida kerawang Gayo menjadi salah satu toko yang lebih banyak peminatnya dikarenakan memang hasil produk Ida kerawang Gayo masih asli dan kental dengan budaya khas Gayo hal ini didapatkan dalam hasil wawancara informan yang terlibat dalam penelitian. Kata Kunci: Kerawang Gayo, Ida Kerawang, Strategi Brand Awareness
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMISKINAN MELALUI SEKTOR PERKEBUNAN KOPI DI KABUPATEN BENER MERIAH MARISA SIBENGI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kopi merupakan komoditi yang terkenal di Kabupaten Bener Meriah yang membuat 90% penduduk Bener Meriah berprofesi sebagai petani kopi. Kopi itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun permasalahan dari profesi ini sangat kurang dari kata sejahtera karena Kabupaten Bener Meriah saat ini termasuk sebagai Kabupaten termiskin ke lima di Provinsi Aceh sehingga sangat dibutuhkan adanya program pemerintah dalam mendorong sektor pertanian kopi di Bener Meriah. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Dinas Pertanian memuat empat indikator yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Indikator yang pertama yaitu comparative advantage yang mempertemukan kekuatan dan kelemahan. Program tersebut ialah program sosialisasi dan pelatihan terkait pengembangan biji kopi mentah menjadi green bean kepada petani. Indikator kedua yaitu mobilization yakni mempertemukan kekuatan dan ancaman, kondisi ancaman yang terjadi ialah akses jalan dengan cuaca yang buruk yang mengakibatkan akses transportasi menjadi terganggu. Indikator ketiga yaitu investment/divestment yakni pertemuan antara peluang dan kelemahan, kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Bener Meriah bukan terletak secara kualitas tetapi secara kuantitas yakni jumlah anggota sosialisasi dan pelatihan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Bener Meriah masih sedikit. Indikator keempat yaitu damage control yakni pertemuan antara kelemahan dan ancaman, Oleh karena itu Dinas Pertanian tidak ingin membuka program tersebut kepada orang yang berada di luar dinas. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam pengembangan sektor pertanian harus berintegrasi dengan lembaga terkait dan masyarakat setempat agar program yang diberlakukan bisa berjalan dengan maksimal. Kata Kunci : Strategi, Kemiskinan, Petani Kopi
Peran Pemerintah Kampung Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Terhadap Peningkatan Status Indeks Desa Membangun di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) Mira Sawitri; Effendi Hasan; Novita Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan setiap tahun sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya Dana Desa, diharapkan agar desa dapat mengelola potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian desa yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Indek Desa Membangun (IDM). Karena itu diperlukan inovasi, kreasi dan kerjasama dari berbagai pihak. Baik itu dari aparat desa sendiri, maupun dukungan serta peran aktif dari masyarakat desa. Pada tahun 2021 kecamatan Bukit menjadi kecamatan dengan total desa mandiri terbanyak di kabupaten Bener Meriah, diantaranya: Blang Sentang, Serule Kayu, dan Tingkem Bersatu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kampung Tingkem Bersatu dalam pengelolaan Dana Desa serta dampak atas peningkatan status Indeks Desa Membangun tehadap desa tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Penta helix, yaitu teori yang didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan (pemerintah, pembisnis/swasta, akademisi, komunitas, dan media) yang saling bersinergi dalam mewujudkan sebuah pembangunan atau inovasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sangat berperan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Kampung Tingkem Bersatu telah melaksanakan tahapan Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Pengelolaan dana desa yang baik dapat meningkatkan status IDM sehingga cukup memberikan dampak positif terhadap desa tersebut. Adapun ke depannya, pemerintah desa diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa agar program yang diusulkan dapat tepat sasaran.Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa, Indeks Desa Membangun
PENGELOLAAN EKOWISATA TAMAN HUTAN KOTA DAN HUTAN MANGROVE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA Naufal Abdullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan ialah sama dengan Manajemen, dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan dengan menerapkan ilmu maupun seni guna memenuhi tujuan tertentu. Ekowisata ialah gagasan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berupaya melindungi serta melestarikan lingkungan (alam serta budaya) serta mendorong keterlibatan masyarakat pada pengelolaan yang konservatif, sehingga bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Ekowisata Taman Hutan Kota dan Hutan Mangrove dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, dengan metode pengumpulan data Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara. Penelitian ini menggunakan Teori Pengelolaan dan Konsep Ekowisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan ekowisata Taman Hutan Kota dan Hutan Mangrove dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa belum optimal baik dari pengelolaan yang dilihat melalui perencanaan, perorganisasian, pergerakan, juga pengawasan, dan konsep ekowisata yang meliputi prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat, juga prinsip ekonomi. Hambatan bagi Pemerintah Kota Langsa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Ekowisata adalah kekurangan ketersediaan anggaran, promosi yang belum optimal, pihak pengelola yang masih baru. Diharapkan dalam hal ini pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai, memepercepat pembangunan infrastruktur, melakukan promosi yang akurat, meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Taman Hutan Kota dan Hutan Mangrove Kota Langsa. Kata Kunci: Pengelolaan, Ekowisata, Pendapatan Asli Daerah
PERAN HABITUS DAN MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN BISNIS USAHA UMKM BITATA FOOD DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH Melda Rita; Khairulyadi khairulyadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKUsaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Bitata Food adalah salah satu UMKM yang bergerak disektor usaha kuliner yang sukses di Kota Banda Aceh. Dikatakan sukses karena UMKM Bitata Food telah mendapatkan penghargaan yang menjadi finalis terbaik pada puncak AKI (Apresiasi  Kreasi  Indonesia) 2021  yang diberikan langsung oleh bapak Mentri Parawisata dan Ekonomi Kreatif bapak Sandiaga Salahudin Uno. Selain itu UMKM Bitata Food telah menguasai 150 swalayan, Suzuya Mall, Indomaret, Alfamart yang ada di Aceh Besar dan Banda Aceh yang sudah menyediakan produk Bitata Food.  Kemudian  UMKM Bitata Food juga telah membuka cabang diluar kota seperti Jakarta, Medan dan Bandung. Keberhasilan pengembangan UMKM Bitata Food dapat dilihat dari cara top management Bitata Food dalam menerapkan strategi-strategi khusus serta modal sosial yang dimiliki oleh UMKM Bitata Food. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui habitus yang dimiliki oleh Direktur Utama dan Direktur Bitata Food dalam  mengembangkan bisinis usaha kulinernya serta untuk mengetahui bagaimana pembentukan modal sosial dalam mendukung keberhasilan  UMKM  Bitata  Food  dalam  mengembangkan  bisnis usaha kuliner. Teori yang digunakan ialah teori habitus dan modal sosial dari Pierre Bourdieu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun strategi yang diterapkan antara lain memiliki rasa tanggung jawab, menciptakan inovasi, meningkatkan relasi atau kerjasama dengan pihak yang berhubungan. Didalam rasa tanggung jawab, Direktur Utama memiliki habitus ketegasan, selanjutnya dalam menciptakan inovasi Direktur Utama Bitata Food memiliki habitus kreatifitas, kemudian dalam meningkatkan relasi atau kerjasama Direktur Utama memiliki habitus rasa kepercayaan diri. Selain itu Direktur Bitata Food juga memiliki habitus, adapun habitus yang dimilikinya mampu membantu tugas-tugas dari Direktur Utama Bitata Food seperti habitus menciptakan varians produk baru, meningkatkan pemasaran dan kemampuan mengrekrut karyawan dan mengatur sistem kerja karyawan Bitata Food.                                                                                                                                            Kata Kunci: Habitus, Modal Sosial, Struktur, Agen ABSTRACT Micro, small and medium enterprises (MSMEs) Bitata Food is one of the MSMEs engaged in the successful culinary business sector in Banda Aceh City. It was said to be a success because the UMKM Bitata Food won the award as the best finalist at the 2021 AKI (Indonesian Creation Appreciation) which was given directly by the Minister of Tourism and Creative Economy, Mr. Sandiaga Salahudin Uno. In addition, Bitata Food SMEs have mastered 150 supermarkets, Suzuya Mall, Indomaret, Alfamart in Aceh Besar and Banda Aceh which already provide Bitata Food products. Then UMKM Bitata Food has also opened branches outside the city such as Jakarta, Medan and Bandung. The success of Bitata Food MSME development can be seen from the way one implements special strategies and social capital owned by Bitata Food MSME. Based on this, this study aims to determine the habitus owned by the Main Director and Director of Bitata Food in developing their culinary business and to find out how social capital is formed to support the success of Bitata Food's MSMEs in developing a culinary business. The theory used is the theory of habitus and social capital from Pierre Bourdieu. The results of the research show that the strategies implemented include having a sense of responsibility, creating innovation, improving relationships or collaboration with related parties. In terms of responsibility, the Main Director has a habit of assertiveness, then in creating innovation the Main Director of Bitata Food has a habit of creativity, then in improving relationships or collaboration the Main Director has a habit of self-confidence. In addition, a Director of Bitata Food also has a habitus, while his habitus is able to assist the duties of the Main Director of Bitata Food such as the habitus of creating new product variants, improving marketing and recruiting employees and managing the work system of Bitata Food employees. Keywords:UMKM, in developing a culinary business 
ANALISIS PERAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN INFLASI NURHASANATUN NURHASANATUN
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut TPID Kota Banda Aceh merupakan tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 192 Tahun 2022 yang bertugas menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa melalui pengendalian inflasi di Kota Banda Aceh. Dalam realitanya inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 1.23%, perkembangan harga berbagai komunitas pada April 2022 secara umum menunjukan adanya kenaikan. Terjadinya kenaikan indeks harga konsumen (IHK) 109, 85 pada Maret menjadi 111,20 pada April 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran dan strategi yang dilakukan oleh TPID Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode peneltian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dalam menganalisis data menggunakan Teknik reduksi data, pengajian data dan penarikan. Penelitian ini menggunakan teori peran aktif, partisipatif, pasif dan strategi yang bertujuan untuk melihat peranan dilakukan oleh TPID Kota Banda Aceh dalam pengendalian inflasi. kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan Peran TPID Kota Banda Aceh menjadi 3 (tiga) kategori yaitu peran aktif yang dimana TPID melakukan optimalisasi pasar murah/ operasi pasar, melakukan penguatan dan pengawasan cadangan pangan, melakukan integrasi update data harga pangan di habapangan.go.id, dan peningkatan kehandalan TPID melalui Program Pembinaan (Capacity Building). Peran partisipatif, melakukan kerjasama dengan daerah surplus pangan dan pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional. Peran pasif, peran yang dilakukan oleh Bappeda sebagai anggota TPID akan tetapi tidak menjalankan fungsinya dengan baik serta memberikan fungsinya kepada anggota pengurus lainnya. Strategi yang dilakukan oleh TPID Kota Banda Aceh yaitu strategi 4K berupa keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Peranan TPID telah sesuai dengan pedoman pengendalian secara aktif, partisipatif, pasif. Diharapkan adanya upaya dari semua anggota TPID agar kinerjanya dalam pengendalian inflasi di kota Banda Aceh menjadi lebih maksimal. Kata Kunci: Peran, TPID, Inflasi, Kota Banda Aceh

Page 2 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023 Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023 Vol 7, No 4 (2022): November 2022 Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022 Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 6, No 3 (2021): November 2021 Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021 Vol 5, No 1 (2020): Februari Vol 4, No 4 (2019): November 2019 Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019 Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019 Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 3, No 4 (2018): November 2018 Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018 Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018 Vol 3, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 2, No 4 (2017): November 2017 Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017 Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017 Vol 2, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 1, No 4 (2016): November 2016 More Issue