Garuda - Garba Rujukan Digital

KETERLEKATAN SOSIAL PT. SOCFINDO DENGAN MASYARAKAT DESA SIMPANG DELI KILANG Pipi Mardila
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berjudul “keterlekatan Sosial PT. Socfindo Dengan Masyarakat Desa Simpang Deli Kilang” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses keterlekatan relasi sosial dalam interaksi sosial perusahaan dengan Masyarakat Desa Simpang Deli Kilang berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Adapun konsep yang digunakan konsep keterlekatan Granovetter yaitu tentang keterlekatan ekonomi dalah hubungan sosial yang di ekspresikan dalam interaksi, penentuan informan sebanyak 10 orang, dalam peneliti informan dientukan secara porposif dengan pendekatan Studi Kasus informan dari masyarakat Simpang Deli Kilang dan staf perusahaan. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses analisis dalam penelitian adalah tahap reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian dari Desa Simpang Deli Kilang, keterlekatan relasi sosial PT Socfindo dengan Masyarakat simpang Deli Kilang dalam peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi disalurkan melaui Coorpoerate Sosial Responsibility CSR perusahaan melalui proposal yang dikirimkan, pemberdayaan pemberian bibit ikan lele, pembedahan rumah, pembelajaran pembuatan jamu dan pemberian sembako untuk anak stanting, relasi sosial terjalin melalui interaksi yang terjadi antara Masyarakat dengan Staf perusahaan. Kata Kunci: keterlekatan sosial, Relasi sosial, Interaksi, PT. Socfindo, DesaSimpang Deli Kilang, Coorporate Sosial Responsibility.

EFEKTIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH DALAM PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017-2021 Naufal Ikhsan Siddik Silalahi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ombudsman Republik lendonesia adalah Lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang biasa diselenggarakan oleh negara dan pemerintah. Ombudsman RI perwakilan Aceh dari tahun 2017 sampai 2022 masih belum tuntas dalam menyelesaikan beberapa pengajuan laporan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan hambatan Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam menyelesaikan laporan masyarakat. Alasan penelitian ini patut untuk di teliti adalah karena masih banyak hambatan berupa jumlah laporan yang belum efektif untuk di selesaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggali informasi melalui observasi, wawancara atau analisis dokumen yang memungkinkan peneliti untuk memahami aspek permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam menyelesaikan laporan masyarakat mengacu pada empat indikator. Pada indikator produktivitas, terdapat beberapa laporan yang telah di selesaikan dengan baik, namun presentasi laporan yang belum selesai masih tinggi. Indikator kemampuan adaptasi telah berjalan efektif, namun pada indikator kepuasan kerja, masyarakat masih belum pusa dengan penyelesaian laporan terutama laporan yang menyangkut maladministrasi. Ombudsman RI perwakilan Aceh masih belum kompeten dalam menyelesaikan laporan yang diajukan oleh masyarakat. Hambatan Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam penyelesaian laporan masyarakat adalah minimnya alokasi anggaran sehingga terkendala laporan terutama untuk daerah terpencil dan juga menghambat sosialisasi tentang Ombudsman. Kata Kunci: Efektivitas, Hambatan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Laporan

RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PERBAIKAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN AZKIA USANNA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kabupaten Pidie memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun relasi eksekutif dan legislatif kabupaten pidie. Kurangnya sarana dan prasarana wilayah yang mendukung dalam kegiatan yang ada, hal ini dapat disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran, sumber daya manusia, maupun pertumbuhan alami di kabupaten pidie yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Qanun No.5 Tahun 2014 kabupaten pidie, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana relasi eksekutif dan legislatif dalam perbaikan tata ruang wilayah dan faktor apa saja yang menjadi penghambat perbaikan tata ruang wilayah kabupaten pidie. Penelitian ini menggunakan landasan teoritis pertumbuhan kota da komunikasi politik. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi eksekutif dan legislatif masih terjalin tidak baik hal ini dipengaruhi beberapa faktor yakni pola hubungan komunikasi kurang baik, efektivitas birokrasi serta konsulidasi antar lembaga. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang membuat Perda belum optimal, yang utama adalah antara implementator (legislatif dan eksekutif), sumber daya manusia, dan anggaran serta pembebasan lahan. Sehingga upaya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mengenai tata ruang harus lebih digiatkan kembali guna mengoptimalkan perbaikan tata ruang wilayah kabupaten pidie. Instansi yang terkait eksekutif dan legislatif harus meningkatkan kembali hubungan serta komunikasi diantara keduanya agar permasalahan pola hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif kurang baik serta relasi eksekutif dan legislatif masih kurang dalam birokrasi dan kurangnya konsulidasi antara lembaga eksekutif dan legislatif yang timbul bisa diatasi secara baik dan cepat. Setaip instansi yang terkait dapat lebih menganggapi hal ini dengan serius dan meningkat kan kembali internal pemerintahannya, agar persoalaan minimnya anggaran, revisi rtrw pembebasan lahan serta permasalahan internal dapat diselesaikan.Kata Kunci: Relasi Eksekutif dan Legislatif, Tata Ruang, Permasalahan

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI CENGKEH DI KABUPATEN SIMEULUE Sulastriani Sulastriani; Dr. Dahlawi; Nofriadi Nofriadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten termuda yang ada di Provinsi Aceh yang terletak di Aceh Bagian Barat dan langsung menghadap ke Samudra Hindia. Kabupaten Simeulue menyimpan banyak kekayaan alam khususnya dibidang perkebunan cengkeh yang merupakan daerah penghasil terbesar di Provinsi Aceh. Namun lambat laun kondisi perkebunan cengkeh yang ada di Kabupaten Simeulue kini kurang produktif akibat usia tanaman yang sudah tua renta serta terlambatnya premajaan dari petani cengkeh. Sehingga hal tersebut diperlukan peran dari pemerintah daerah setempat untuk memberdayakan masyarakat khususnya para petani cengkeh sesuai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dimana kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Kabupaten Simeulue serta mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam pemberdayaan petani cengkeh di Kabupaten Simeulue. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peran dan teori pemberdayaan. Sementara metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik dalam pengumpulan data. Dimana hasil yang didapat dalam penelitian ini menyatakan bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan petani cengkeh belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tahap pembuatan keputusan dari instansi terkait hingga terealisasinya kegiatan lapangan serta pencapain tujuan pemberdayaan manyarakat yang belum memuaskan dan kurangya partisipasi masyarakat maupun kurangnya tenaga ahli dalam sektor perkebunan merupakan bagian dari faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan. Saran dalam penelitian ini antara lain: pemerintah daerah harus dapat menyiapkan lebih banyak tenaga ahli dalam sektor perkebunan dalam kegiatan pemberdayaan serta memperhatikan dan mewujudkan berbagai kebutuhan perkebunan terutama dalam penyediaan bantuan bibit unggul, pupuk, racun pembasmi hama maupun bantuan modal kepada para kelompok tani.Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Petani Cengkeh.

Representasi Sifat Patriarki Ayah pada Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (Analisis Semiotika Roland Barthes) Riezha Aulia Rahman; Hamdani M. Syam
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Bahasa Indonesia: Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk merepresentasikan sifat patriarki ayah pada film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi tidak langsung. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari screenshot adegan, transkrip dialog, dan dokumentasi dari film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini”. Kemudian temuan pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis semiotika Roland Barthes yang menjelaskan sifat patriarki pada ayah dari makna denotasi, makna konotasi dan mitos. Penemuan dalam film ini di latarbelakangi oleh budaya patriarki yang masih berjalan saat ini di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merepresentasikan sifat patriarki karakter ayah menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, adegan – adegan pada film ini memperlihatkan gambaran kepemimpinan seorang suami yang otoriter dan dominan yang merupakan salah satu dari sifat patriarki. Hasil dari penelitian ini adalah penonton yang biasanya hanya mengetahui makna dari film secara menyeluruh, tetapi ketika film tersebut dianalisis, banyak sekali makna denotasi, konotasi, dan mitos. Misalnya dari delapan scene yang dijadikan bahan penelitian terdapat makna denotasi yang merupakan makna langsung dari setiap scene, kemudian terdapat pula makna konotasi yang merupakan makna tidak langsung dari masing-masing scene dan yang terakhir terdapat mitos dari delapan scene yang dijadikan sampel penelitian.Kata Kunci: Film, Patriarki, Analisis Semiotika Roland BarthesJudul Bahasa Inggris:Representation of Patriarchal Fatherly Traits in the Movie 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini' (A Semiotic Analysis by Roland Barthes)Abstrak Bahasa Inggris:This research is a study that aims to represent the patriarchal nature of father in the film “Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini”. The type of research used is qualitative research using descriptive methods. Methods of collecting data researchers using indirect observation method. Source of data in this study come from scene screenshot, dialogue transcripts, and documentation from the film “Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini”. Then the finding in this study were analyzed using Roland Barthes semiotic analysis which explains the patriarchal nature of the father from denotative meaning, connotative meaning, and myth. The discovery in this film is motivated by the patriarchal culture that is still running today in society. This study aims to represent the patriarchal nature of the father character using Roland Barthes semiotic analysis, the scene in this film show a picture of leadership of an authoritarian and dominant husband which is one of the patriarchal traits. The result of this study is that the audience usually only knows the meaning of the film as a whole but when the film is analyzed there are many meaning of denotation, connotation and myths. For example, from the eight scenes used as research material, there are denotative meanings which are the direct meanings of each scene, then there are also connotative meanings which are the indirect meanings of each scene and finally there are myths from the eight scene that were used as research samples.Keywords: Film, Patriarchal, Roland Barthes Semiotic Analysis

Ethnically as the cause of political instability in the Gambia ( the case of the 2016-2021 presidential election) Therese Mendy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ethnic identity does truly matter and plays a substantial role in the political struggle in Africa, as demonstrated by many studies. Ethnic identity is important in Africa because it is crucial to the fight for political dominance. Despite what ethnicity mobilisation has been doing to most African countries, Gambia was enjoying its diversity and ethnic tolerance until early 2016, when the former president of The Gambia, Yahya Jammeh, introduced ethnicity in politics as a tool for mobilising voters. The research method used is an explanatory qualitative approach. This study aims to determine how ethnicity caused political violence during the 2016 and 2021 presidential elections in the Gambia. The study finds that the remarks made by certain ethnic groups and political elites during the campaign have triggered many people's angers, in which they encounter violence in various ways, and that your choice of candidate can also make you face violence. The results of this study suggest that the government in collaboration with all other political organisations in the Gambia strengthen civic education programme to enlighten the citizens about the dangers of associating ethnicity with politics and the repercussions it might have on the country in the near future.Keyword: Ethnicity, Mobilization, Gambia, violence

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAJELIS ADAT BANDA ACEH DALAM PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA DI BANDA ACEH TAHUN 2021 Meidi Juanda
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Majelis Adat Banda Aceh yang merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya Aceh tentunya memiliki fungsi dan melaksanakan pembangunan di bidang adat istiadat dalam melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya Aceh. mempunyai beberapa tugas seperti melakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat, hukum adat, adat istiadat khazanah adat dan penelitian adat istiadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Majelis Adat Banda Aceh dalam pelestarian adat dan budaya di Banda Aceh tahun 2021 dan dampak implementasi kebijakan Majelis Adat Banda Aceh dalam pelestarian adat dan budaya di Banda Aceh tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan William N. Dunn. Jenis penelitian ini kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Majelis Adat Banda Aceh dalam Pelestarian Adat dan Budaya di Kota Banda Aceh dilakukan dengan mengadakan sosialisasi adat dan budaya lokal, melaksanakan pembinaan dan pengembangan kehidupan hukum adat dan istiadat. Sehingga Dampak implementasi kebijakan Majelis Adat Banda Aceh dalam pelestarian adat dan budaya dapat menghambat masuknya budaya luar yang bersifat negatif, pelestarian adat dan budaya sendiri dapat mengingatkan pada budaya lokal Kota Banda Aceh yang sudah lama ditinggalkan. Implementasi kebijakan Majelis Adat Banda Aceh mewujudkan pelestarian budaya adat Aceh kini mulai tampak dengan tumbuhnya kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk mematuhi adat istiadat yang baik dan benar. Dampak implementasi kebijakan Majelis Adat Banda Aceh dalam pelestarian adat dan budaya di Kota Banda Aceh dapat menangkis pengaruh negatif budaya luar dikalangan geranasi masyarakat Kota Banda Aceh yang sangat gencar masuk ke lingkungan masyarakat. Selain itu kebijakan MAA juga berdampak baik dengan dikenalinya kembali budaya dan adat lokal yang sudah terlupakan dilingkungan masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini menyarankan agar Majelis Adat Banda Aceh agar terus meningkatkan upaya kebijakan dalam pelestarian adat dan budaya yang tidak hanya di Kota Banda Aceh melainkan juga seluruh wilayah Aceh. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Majelis Adat Banda Aceh , Pelestarian Adat dan Budaya

EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI ACEH Anri Azismi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBerdasarkan qanun nomor 5 tahun 2018 tentang penanaman modal, DPMPTSP Aceh mempunyai tugas umum melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh di tinjau dari pemamfaatan sumber dana terutama alokasi dana promosi yang relatif banyak namun tidak mencapai target Penanaman Modal yang di tentukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori efektivitas dan teori kinerja. dan data analisis melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa langkah strategis yang diterapkan oleh Dinas DPMTSP Aceh diantaranya, kejelasan prosedur dan supply informasi dengan penguatan promosi investasi yang masih terus berjalan di Aceh dan menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga minat investor akan bertambah baik untuk menanamkan investasinya. Hambatan yang dialami pihak DPMPTSP Aceh pencapaian target yang belum maksimal diantaranya iklim investasi yang kurang baik, disebabkan baik itu infrasuktur pendukung dan juga lingkungan sosial masyarakat yang masih menjadi poblematika, komitmen dari stakeholder yang belum padu, juga ranah eskternal yang masih tarik ulur dalam melakukan investasi, terlebih lagi ada beberapa kegiatan investasi yang anjlok dari segi penerimaan dan juga realisasi yang belum mengalami perkembangan. Upaya Efekvitas kinerja yang dilakukan oleh pihak DPMTSP Aceh pada saat ini menjalin Kerjasama dengan SKPA terkait peningkatan penanaman modal di Aceh serta pengembangan sistem digital, hal ini bermaksud menjadi pola branding dari pihak DPMTSP Aceh dalam rangka mengejar dan memberikan kontribusi yang lebih terarah. Sektor investasi perlu adanya road map investasi yang berimbang dan potensi setiap daerah di Aceh hal tersebut akan meimbulkan keseriusan bahwasanya investasi Aceh akan berjalan ke ranah yang lebih baik. Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Penanaman Modal, DPMPTSP. ABSTRACTBased on qanun number 5 of 2018 concerning capital investment, DPMPTSP Aceh has the general task of carrying out government and development affairs in the field of capital investment and organizing integrated licensing and non-licensing services as well as information and complaint services, supervision and guidance in accordance with applicable laws and regulations, this study aims to determine and explain the effectiveness of the performance of the Aceh Investment and One-Stop Integrated Service (DPMPTSP) Office in terms of utilizing financial resources, especially the allocation of relatively large promotional funds but not achieving the specified Investment target. This research uses a qualitative method using a descriptive qualitative approach. The theories used in this research are effectiveness theory and performance theory. and data analysis through documentation and interviews. The results showed that there are several strategic steps implemented by the Aceh DPMTSP Office including clarity of procedures and supply of information by strengthening investment promotion which is still ongoing in Aceh and creating a healthy investment climate so that investor interest will increase both to invest. The obstacles experienced by DPMPTSP Aceh in achieving targets that have not been maximized include a poor investment climate, caused both in the realm of supporting infrastructure and also the social environment of the community which is still a problem, the commitment of stakeholders who are not yet unified, as well as the external realm which is still tugging and pulling in making investments, moreover there are several investment activities that have dropped in terms of revenue and realization that have not experienced adequate development. Performance effectiveness efforts made by DPMTSP Aceh at this time are collaborating with SKPA related to increasing investment in Aceh and developing digital systems, this intends to be a branding pattern from DPMTSP Aceh in order to pursue and make a more directed contribution, the issue of obstacles can also be minimized through measurable policies. The investment sector needs a balanced investment road map and the potential of each region in Aceh needs to be supported both bureaucratically and other supporting resources, this will raise the seriousness that Aceh's investment will go to a better realm. Keywords : Effectiveness , Performance , Investment , DPMPTSP .

Analisis Pendidikan Politik Pada Keterwakilan Perempuan di DPRA Periode 2019-2024 ELSA PUTRI ZAI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendidikan politik perempuan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak setara, bukan kekuasaan atau dominasi. Kemajuan pemindahan membutuhkan untuk dimplementasikan politik yang positif bagi perempuan dalam praktik pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendidikan politik perempuan dan korelasi pendidikan politik perempuan yang menjadi anggota di DPRA periode 2019-2024. Metode penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian bahwa pendidikan politik sudah dilakukan oleh anggota perempuan di DPRA dari setiap anggota partai masing-masing. Pendidikan politik perempuan yang dilakukan oleh partai politik diharapkan mampu menghasilkan kader perempuan yang sensitif gender, yang mengerti kiprahnya ketika terjun di kancah politik dan bukan hanya sebatas memperjuangkan kepentingan pribadi dan partainya sendiri. Politisi perempuan harus mampu memainkan peran yang lebih luas untuk keberhasilan pembangunan. Pendidikan politik ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan indeks pemberdayaan gender di Aceh, salah satunya ialah meningkatkan keterwakilan perempuan politik. Dalam hal ini dengan pemberdayaan perempuan bidang politik, perlunya meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan pendidikan politik bagi perempuan potensial di Aceh. Partai politik yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan politik diharapkan dapat mengedukasi perempuan melalui fungsinya. Banyaknya faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya keikutsertaan perempuan tersebut tidak lepas dari peran penting partai poitik. Pendidikan politik merupakan wadah untuk mempersiapkan kader politik perempuan yang tangguh. Perkembangan pendidikan politik perempuan mengarah pada penguatan hak politik perempuan dan keterwakilan perempuan. Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan

Analisis Peran Kepala Desa dalam Menjalankan Program Simpan Pinjam Melalui Bumdes di Desa Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Nirwana Putri; Alfi Rahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang didirikan oleh Desa. Membentuk BUMDes yakni bagian dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan, perihal ini sebagaimana sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 ayat (2) Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan dengan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun teori yang digunakan yaitu teori peran Ralp Linton Robert Merton. Ralph Linton mengartikan peran sebagai ekspresi dinamis dari status. Seorang individu menduduki status tetapi melaksanakan peran. Robert Merton membenarkan itu, namun menambahkan bahwa setiap status bisa mempunyai beberapa peran sekaligus. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dimana Kepala Desa dan pengelola BUMDes sendiri belum mampu memenuhi peranya dalam menagani program simpan pinjam. Diantaranya dalam hal pengembalian uang simpan pinjam belum terlaksana dengan baik masih banyak masyarakat yang belum mengembalikan uang simpan pinjam tersebut, Kepala Desa dan pengelola BUMDes hanya berperan didalam menagani awal program di laksanakan tetapi untuk menjalankan. Kepala Desa dan pengelola BUMDes belum mampu memenuhi peranya sebagaimana seharusnya program simpan pinjam terlaksana di dalam masyarakat Desa Jongar. Kata Kunci: Peran, Simpan Pinjam, BUMDes, Jongar ANALYSIS OF THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN IMPLEMENTING THE PROGRAM SAVING AND LOAN THROUGH BUMDES IN JONGAR VILLAGE, DISTRICT KETAMBE, ACEH SOUTHEAST DISTRICTABSTRACTVillage Owned Enterprises (BUMDes) are legal entities established by villages. Establishing BUMDes is part of carrying out the mandate of laws and regulations, this matter is as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Article 1 paragraph (2) A village is a traditional village or what is called by another name, a unit with a legal community that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, local community interests based on local community initiatives, origin rights, and traditional rights recognized and respected in the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study aims to analyzethe role of the village head in running the savings and loan program through BUMDes in Jongar Village, Ketambe sub-district, Southeast Aceh district and to find out what factors are hindering the community in returning savings and loan money. The theory used is the role theory of Ralp Linton Robert Merton. Ralph Linton defined role as a dynamic expression of status. An individual occupies status but performs a role. Robert Merton confirmed this, but added that each status could have several roles at once. This research is a field research that is descriptive qualitative with data collection methods of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Village Head and BUMDes managers themselves have not been able to fulfill their role in managing the savings and loanprogram. Among them, in the case that the return of savings and loans has not been carried out properly, there are still many people who have not returned the savings and loans, the Village Head and BUMDes managers only play a role in handling the program at the start but to run it. The village head and BUMDes managers have not been able to fulfill their role as the savings and loan program should be carried out in the Jongar Village community. Keywords: Role, Savings and Loans, BUMDes, Jongar

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA