cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 62 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023" : 62 Documents clear
STRATEGI BERTAHAN PEDAGANG STREET FOOD PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KAWASAN WISATA ULEE LHEUE KOTA BANDA ACEH Noratul Ikramah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The impact of the Covid-19 pandemic has weakened the existence of street food traders in the Ulee Lheue tourist area to maintain strategies to be able to survive the Covid-19 pandemic in order to continue running their businesses so they can meet their economic needs. This research explains the forms of survival strategies and the challenges faced by street food traders in maintaining their business during the Covid-19 pandemic. The research method used is qualitative research using a case study approach. Data collection techniques carried out by in-depth interviews, observation and documentation. The results of this study explain that street food traders' strategies to maintain their business during a pandemic start by using active strategies, passive strategies, and network strategies. As well as the challenges of street food traders in dealing with the Covid-19 pandemic are as follows: Decreased income, limited capital, human resources (knowledge, skills and insights), lack of availability of raw materials, closed locations and empty of visitors.
Komunikasi Interpersonal Pengamen Jalanan Di Kota Banda Aceh (Studi Simbol Komunikasi Pada Pengamen Jalanan Di Kota Banda Aceh) Teuku Redha Tartia Tandy; Dr. Rahmawati M.Si; Nadia Muharman, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran pengamen jalanan di kota Banda Aceh telah menjadi fenomena yang tidak lagi baru. Banyak pengamen yang memiliki latar belakang sebagai anggota anak punk. Keberadaan para pengamen di antara para masyarakat Aceh pada awalnya tidak mengganggu, namun seiring bertambahnya jumlah pengamen di kota Banda Aceh, orang-orang mulai merasa tidak nyaman karena terlalu banyak pengamen yang datang di suatu kafe atau rumah makan dalam satu hari. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yang dimiliki pengamen di kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini didasari pada pengumpulan data melalui wawancara terhadap lima pengamen jalanan di kota Banda Aceh. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori Dramaturgis yang dipopulerkan oleh Erving Goffman. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamen jalanan di kota Banda Aceh berangkat dari komunitas anak-anak punk yang menjadikan kegiatan mengamen sebagai upaya untuk menambah penghasilan. Para pengamen akan berusaha untuk tampil sebaik mungkin di depan para pelanggan agar persepsi masyarakat terhadap kehadiran pengamen timbul secara baik. Mereka akan menggunakan kosakata yang sopan dan gerakan nonverbal yang menunjukkan kerendahan hati, seperti salam sebagai pembuka dan perkenalan, hingga gerak tubuh membungkuk setelah menerima imbalan dari penampilan yang mereka lakukan sebagai bentuk terima kasih. Para pengamen melakukan persiapan yang cukup serius sebelum tampil ke hadapan publik agar penampilan dapat berlangsung sukses.Kata Kunci:  Komunikasi Verbal, Komunikasi Nonverbal, Pengamen, Teori Dramaturgis.
HUBUNGAN PENERIMAAN DAN PENCARIAN INFORMASI COVID-19 DENGAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP VAKSIN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Rima Yanti Putri; Hamdani M Syam
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRAKBerdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi terdapat 292 temuan berita hoaks yang menyebar di berbagai media sosial dan sebarannya mencapai 1.979 konten yang tidak benar mengenai vaksin covid-19. Hal ini menyebabkan rendahnya jumlah capaian vaksin di Aceh tidak terkecuali di Kota Banda Aceh. Hal tersebut di buktikan dengan data dari Dinas Kesehatan Aceh capaian vaksinasi di Kota Banda Aceh hanya sebesar 42% pada dosis kedua. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hubungan penerimaan informasi vaksinasi, hubungan pencarian informasi vaksinasi, serta hubungan penerimaan dan pencarian informasi vaksinasi covid-19 terhadap kepercayaan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Vaksin. Adapun teori yang digunakan yaitu teori motivasi perlindungan diri (Protection Motivation Theory) oleh Rogers. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei eksplanatori dan dilakukan di Kota Banda Aceh dengan jumlah populasi sebanyak 156 responden. Data pada penelitian ini diambil dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat hubungan siginifikan antara Penerimaan (X1) terhadap Kepercayaan Masyarakat (Y) dengan persentase 48,2% yang tergolong hubungan lemah; Terdapat hubungan siginifikan antara Pencarian Informasi (X2) terhadap Kepercayaan Masyarakat (Y) dengan persentase 59,6% yang tergolong hubungan cukup kuat; Terdapat hubungan siginifikan antara Penerimaan (X1) dan Pencarian Informasi (X2) terhadap Kepercayaan Masyarakat (Y) dengan persentase 36,1% yang tergolong hubungan lemah.Kata Kunci: Penerimaan, Pencarian, Informasi VaksinasiTHE RELATIONSHIP BETWEEN RECEIVING AND SEARCHING INFORMATION ON COVID-19 WITH PUBLIC TRUST IN VACCINES (A Research in Banda Aceh City)ABSTRACTBased on data from the Ministry of Communication and Information, there were 292 hoax news findings that spread on various social media and the distribution reached 1,979 content that was not true regarding the Covid-19 vaccine. This has resulted in a low number of vaccine achievements in Aceh, including Banda Aceh City. This is proven by data from the Aceh Health Service, the vaccination achievement in Banda Aceh City was only 42% at the second dose. This study aims to determine the relationship between receiving vaccination information, the relationship between seeking vaccination information, and the relationship between receiving and seeking information about co-19 vaccination on the trust of the people of Banda Aceh City in vaccines. The theory used is the theory of self-protection motivation(Protection Motivation  Theory) by Rogers. This research is a quantitative study using an explanatory survey method and was conducted in the city of Banda Aceh with a total population of 156 respondents. The data in this study were taken using a questionnaire. The analysis technique used in testing the hypothesis is a multiple linear regression analysis technique. The results of the study show that there is a significant relationship between Acceptance (X1) and Public Trust (Y) with a percentage of 48.2% which is classified as a weak relationship; There is a significant relationship between Information Seeking (X2) and Public Trust (Y) with a percentage of 59.6% which is classified as a fairly strong relationship; There is a significant relationship between Acceptance (X1) and Information Search (X2) on Public Trust (Y) with a percentage of 36.1% which is classified as a weak relationship.Keywords: Acceptance, Search, Vaccination Information
EFEKTIVITAS PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK OTORITAS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DI PELABUHAN ULEE-LHEUE MUHAMMAD AKHIARULLAH
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik dan pelabuhan menjadi hal yang perlu menjadi pehatian. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, UPP penyeberangan Ulee-lheue berkewajiban meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan data lapangan di temukan bahwa di pelabuhan penyeberangan Ulee-lheue menunjukkan banyak hal yang harus dilakukan pembenahan. Dari sini penulis merasa adanya kejanggalan antara kondisi lapangan dan aturan yang menjadi tanggung jawab otoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektifitas pelayanan publik di pelabuhan, faktor pendukung dan penghambat dalam penyediaan pelayanan di pelabuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dan pelayanan publik dan metode yang di gunakan adalah kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan layanan publik otoritas pelabuhan dalam menjalankan fungsi pengawasan dilakukan dengan penyediaan fasilitas, pengawasan di pelabuhan dan dalam perjalanan. Penyediaan layanan publik otoritas pelabuhan ulee-lheu telah memberikan dampak secara kualitas pelayanan dengan memperhatikan aspek tangible, Reliability, responsiveness, assurance, dan empaty. Faktor pendukung penyediaan layanan publik otoritas pelabuhan diantaranya dukungan pemerintah, dan kerjasama. Dan faktor penghambatnya adalah permasalahan teknis, keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM.Saran yang dapat diberikan kepada pihak Pelabuhan Ulee-Lheue agar terus meningkatkan pemberian layanan publik dan otoritas dalam hal ini dapat menjalankan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pelabuhan Ulee-Lheue dan melakukan penindakan dengan tegas pelanggaran dan pengabaian dalam teknis untuk kemajuan/perbaikan layanan pelabuhan hingga tercapainya cita poros maritim dunia. Kata Kunci: Pelabuhan, Pelayanan Publik, Otoritas.
FENOMENA VICTIM BLAMING PADA PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (ANALISIS TERHADAP PENURUNAN LAPORAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020) ARIS MUNANDAR
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena victim blaming pada perempuan korban tindak kekerasan merupakan bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan, perempuan yang telah menjadi korban dari suatu tindakan kekerasan dapat disalahkan sebagai penyebab atas tindak kekerasan yang menimpanya, selain bersifat menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya suatu tindakan kekerasan, victim blaming juga membentuk pola pikir dan opini masyarakat untuk ikut melakukan hal yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena victim blaming pada perempuan korban tindak kekerasan di Kota Banda Aceh dan pengaruhnya terhadap penurunan laporan kasus kekerasan perempuan Kota Banda Aceh tahun 2020. Penelitian ini menggunakan landasan teoritis victim blaming. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena victim blaming yang terjadi pada perempuan korban tindak kekerasan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: korban menyalahkan dirinya sendiri,tidak adanya dukungan dari keluarga dan teman dekat korban, sistem peradilan dan sikap petugas tidak berpihak terhadap korban, budaya masyarakat yang diskriminasi terhadap perempuan, pemberitaan media yang tidak mempunyai perspektif korban, hukum dan kebijakan yang tidak berpihak terhadap korban . Faktor –faktor tersebut telah memberikan pengaruh besar kepada perempuan yang menjadi korban dari suatu tindakan kekerasan untuk melaporkan dan menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpanya, sehingga banyak kasus kekerasan perempuan yang tidak terdata dan terselesaikan. Kata Kunci: Victim blaming, tindak kekerasan, perempuan, korban
Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Terhadap Aspek Infrastruktur Jalan Hajar Sharfina; Wais Alqarni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan infrastruktur jalan di Aceh Besar masih tingginya tingkat kerusakan jalan, yang diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah  trafik dan tonase kendaraan yang melintasi luas jalan di Kabupaten Aceh Besar di atas kemampuan daya dukung jalan. Sehingga menyebabkan Infrastruktur jalan di Kabupaten Aceh Besar banyak yang berlubang dan tidak merata sehingga menyebabkan kecelakaan dan tergenangnya air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana efektivitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap aspek infrastruktur jalan serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas pelayanan publik, untuk mengukur efektivitas pelayanannya dapat di kaji melalui prinsip pelayanan publik berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 24 tahun 2013 yaitu aspek pelayanan, aspek keadilan (pemerataan), aspek keamanan dan kenyamanan, dan aspek biaya pelayanan, dan aspek kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik terhadap aspek infrastruktur jalan belum terlaksana secara efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator prinsip pelayanan publik, aspek pelayanan, aspek keadilan (pemerataan), aspek keamanan dan kenyamanan, dan aspek biaya pelayanan, dan aspek kinerja pegawai masih belum efektif dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas tersebut. Sedangkan yang menjadi hambatan adalah anggaran yang dimiliki tidak memadai dan luas wilayah yg cukup luas. Oleh karena itu, diharapkan kepada Dinas PUPR agar dapat meningkatkan pelayanan perbaikan atau pemeliharaan jalan yang rusak. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan Publik, Infrastruktur Jalan, Kabupaten Aceh BesarABSTRACTThe background of this research is that the development of road infrastructure in Aceh Besar still has a high level of road damage, which is caused by several factors, one of which is the traffic and tonnage of vehicles crossing the road area in Aceh Besar District which is above the carrying capacity of the road. Thus causing the road infrastructure in Aceh Besar District to have many holes and not evenly distributed, causing accidents and stagnant water. This study aims to find out and explain how the effectiveness of the Aceh Besar District Government's public services is regarding aspects of road infrastructure and the obstacles faced by the Office of Public Works and Spatial Planning in Aceh Besar District. The theory used in this study is the effectiveness of public services, to measure the effectiveness of their services can be studied through the principles of public services based on the MENPAN Decree Number 24 of 2013, namely aspects of service, aspects of justice (equity), aspects of security and convenience, and aspects of service costs, and aspects of employee performance. This research uses descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the effectiveness of public services on aspects of road infrastructure has not been carried out effectively, this can be seen from the indicators of public service principles, service aspects, fairness aspects (equity), safety and comfort aspects, and service cost aspects, and performance aspects. employees are still not effective because there are still several obstacles faced by the agency. While the obstacles are the inadequate budget and the wide area. Therefore, it is hoped that the Public Works and Housing Agency can improve services for repair or maintenance of damaged roads. so as to improve the welfare of society.Keywords: Effectiveness of Public Services, Road Infrastructure, Aceh Besar District
ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI NANGGROE ACEH NUR HADITSAH
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partai Nanggroe Aceh mengalami konflik internal, PNA melaksanakan KLB dengan agenda utama menggantikan Irwandi Yusuf dari posisi ketua umum yang kemudian Irwandi Yusuf menetang pelaksanaan KLB dan hasil keputusan KLB Samsul Bahri terpilih sebagai ketua umum PNA sehingga berujung konflik internal dualisme kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyelesaian konflik internal yang dilakukan oleh Partai Nanggroe Aceh dan dampak apa yang ditimbulkan akibat konflik internal Partai Nanggroe Aceh. Penelitian ini menggunakan Teori penahapan konflik, Teori pengaturan konflik, Teori partai politik dan Teori Citra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian melalui wawancara dan studi pustaka untuk memperoleh semua data sekunder yang terdiri dari laporan dan dokumen penting lainnya yang diolah secara kualitatif untuk menghasilkan penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prakonflik diawali dengan kekosongan pemimpin ketua partai sehingga adanya pelaksanaan KLB, konfrontasi terjadi ketika Irwandi Yusuf melakukan pemberhentian terhadap Samsul Bahri, puncak krisis terjadi ketika kubu Samsul Bahri meminta Kanwil Kemenkumham untuk mengesahkan SK kepengurusan KLB tetapi Kawil Kemenkumham menolak untuk mengesahkan SK kepengurusan KLB, pascakonflik dilakukan kedua belah pihak melakukan penyelesaian konflik melalui proses peradilan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian konflik PNA sudah dilakukan dengan upaya perdamaian secara internal partai tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga dilakukan penyelesaian konflik PNA melalui proses peradilan hukum. Kata Kunci: Konflik Internal Partai, Dualisme kepemimpinan, Penyelesian konflik PNA.
Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Misnawati Misnawati; Nofriadi Nofriadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekitar 4 tahun belakang untuk penggunan narkoba di Kabupaten Pidie masih tinggi, namun bukan hanya pengguna tetapi juga pengedar dan bandar. Banyaknya peredaran narkoba di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya. Oleh karena itu untuk meningkatkan ketahanan dan kepedulian keluarga terhadap anak remaja tentang bahaya narkoba, serta menambah pengetahuan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kabupaten Pidie. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie (BNNK) menjalankan perannya untuk menanggulangi hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran yang telah dilaksanakan oleh BNNK Pidie, serta mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam menjalani perannya. Teori yang digunakan adalah teori Peran dengan indikatornya yaitu, bentuk peran dan komponen peran. Dan Teori Keluarga dengan indikatornya Fungsi Keluarga, Tujuan Dasar Keluarga, dan Peranan Keluarga Utuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah BNNK Pidie belum bisa melaksanakan perannya dengan maksimal, dibuktikan dengan masih maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Pidie. Kurangnya faktor pendukung berupa anggaran, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia, sehingga menjadi faktor penghambat BNNK Pidie dalam menjalankan perannya. Saran kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie agar lebih tegas dan cermat dalam menangani kasus narkoba ini, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan harus dengan persiapan yang maksimal, kemudian juga agar dapat mengusulkan penambahan anggaran dan SDM kepada BNN Pusat agar kegiatan-kegiatan dapat terselenggarakan dengan maksimal sehingga masyarakat akan lebih memahami tentang bahaya narkoba. Maka dari itu pemerintah juga diharapkan agar lebih memberi perhatian dalam menanggulangi kasus kejahatan narkoba yang sedang maraknya dan turut mendukung BNNK Pidie dalam pencegahan, penanggulangan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba khususnya pada remaja. The Role of the Pidie District National Narcotics Agency in Increasing Family Resilience Against Drug Abuse Cases Among Adolescents About 4 years ago, drug use in Pidie District was still high, but not only users but also dealers and dealers. The amount of drug trafficking in society and the magnitude of the negative impact as well as the economic losses and social losses it causes. Therefore to increase family resilience and concern for adolescents about the dangers of drugs, as well as increase family knowledge about drugs in adolescents in Pidie District. The Pidie District National Narcotics Agency is running it to deal with this. The purpose of this research is to find out the role that has been carried out by Pidie District National Narcotics Agency, and to find out what factors are hindering them in carrying it out. The theory used is role theory with its indicators, namely the form of the role and the components of the role. And Family Theory with its indicators Family Functions, Basic Family Goals, and Whole Family Roles. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results of this study are that the Pidie District National Narcotics Agency has not been pursued optimally, as evidenced by the rampant drug trafficking in Pidie Regency. The lack of supporting factors in the form of a budget, community sensitivity and human resources, has become an inhibiting factor for the Pidie District National Narcotics Agency in carrying it out. Suggestions to the Pidie District National Narcotics Agency to be more assertive and careful in handling this drug case, and also for activities to be held with maximum preparation, then also to increase the budget and human resources for the Central BNN so that activities can be held maximally so that people will understand more about the dangers of drugs. Therefore, it is also hoped that the government will pay more attention to tackling cases of drug crimes that are currently rampant and also support the Pidie District National Narcotics Agency in preventing, controlling, eradicating and distributing illicit drugs, especially in adolescents.
POLEMIK KONFLIK POLITIK ANTARA GUBERNUR DAN DPR ACEH (STUDI KASUS PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DPRA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH) AZHARI AZHARI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada prinsipnya hak interpelasi merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap lembaga Legislatif, dimana dalam hal ini penggunaan hak interpelasi biasanya terjadi jika ada kebijakan yang dianggap oleh Legislatif bermasalah sehingga mengharuskan Eksekutif menjelaskannya. Di Aceh, DPRA selama masa pemerintahan Irwandi – Nova telah mengajukan sedikitnya sembilan kali interpelasi, ini menunjukkan bahwa ada polemik politik yang terjadi antara Eksekutif dan Legislatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penggunaan hak interpelasi oleh DPRA terhadap Gubernur Aceh dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap hak interpelasi DPRA terhadap Gubernur Aceh. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori tentang lembaga legislatif yang dikombinasikan dengan konsep anggaran. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab penggunaan hak interpelasi oleh DPRA terhadap Gubernur Aceh adalah a) kurangnya komunikasi dari Gubernur Aceh terhadap DPRA; b) buruknya tata kelola pemerintahan; c) dianggap melanggar aturan dan d) tarik ulur kepentingan. Sedangkan untuk penyelesaian terhadap hak interpelasi DPRA terhadap Gubernur Aceh adalah a) Gubernur menjawab pertanyaan DPRA; b) fokus pada aturan dasar anggaran dan RPJM. Kata Kunci: Polemik Politik, Legislatif, dan EksekutifABSTRACT In principle, the right of interpellation is an absolute right owned by every Legislative institution, where in this case the use of the right of interpellation usually occurs if there is a policy that the Legislature considers problematic so that it requires the Executive to explain it. In Aceh, the DPRA during the reign of Irwandi – Nova has proposed at least nine interpellations, this shows that there is a political polemic between the Executive and the Legislative. Therefore, this study aims to determine the cause of the use of the DPRA's interpellation right against the Aceh Governor and to find out the resolution of the DPRA's interpellation right to the Aceh Governor. To analyze these problems, this study uses the theory of the legislature combined with the concept of the budget. The research approach is using descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the causes of the use of the right of interpellation by the DPRA against the Governor of Aceh are a) the lack of communication from the Governor of Aceh to the DPRA; b) poor governance; c) deemed to have violated the rules and d) tug of war interests. As for the settlement of the DPRA's interpellation rights against the Aceh Governor, a) the Governor answers questions from the DPRA; b) focus on basic budget and RPJM. Keywords: Political Polemic, Legislative, and Exekutive
PENGARUH PERILAKU KONSUMEN DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH Teuku Haswan Chalid; Deni Yanuar; Novi Susilawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The presence of the Covid-19 pandemic that has swept the world has not only had an impact on the economy, but has also had an impact on changes in consumer behavior in fulfilling basic needs thereby influencing consumer behavior. In addition, the Covid-19 pandemic has affected consumer decisions in purchasing primary, secondary and everyday products. This research is located in the city of Banda Aceh using a quantitative approach. This study uses a survey method in which the researcher asks several people about past or present beliefs, opinions, characteristics of an object and behavior. To determine the sample for the study, the researcher used the Slovin formula using a purposive sampling technique to get the result that consumer behavior (X) during the Covid-19 pandemic had an effect, this was evidenced by the acquisition of a significance value from the t test of 0.00 0.05. The results of the coefficient of determination obtained stated that consumer behavior (X) could explain the variance of the purchase decision variable (Y) during the Covid-19 pandemic by 19,5%, while the remaining 80.5% was explained by other variables not included in this study. It can be concluded that the consumer behavior variable (X) during the Covid-19 pandemic had a significant effect on purchasing decisions (Y) for the basic needs of the community  Banda Aceh City.Keywords: Covid-19 Pandemic, Consumer Behavior, Basic Needs