cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023" : 62 Documents clear
INTEGRITAS PANWASLIH PROVINSI ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PEMILU TAHUN 2019 DI ACEH Muhd. Arbiansyah Farthuby
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Korupsi merupakan perilaku pidana yang sangat merugikan banyak masyarakat yang biasanya dilakukan oleh pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Namun, kenyataan di lapangan masih terdapat sebagian anggota yang ikut mencalonkan dirinya dalam agenda pemluli, seperti yang terjadi dalam pemilu di Aceh tahun 2019. Oleh karena itu penting kiranya dilakukan kajian terhadap integritas lembaga pelaksana pemilu tersebut, salah satunya ialah PANWASLIH Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panwaslih Provinsi Aceh dalam penyelesaian sangketa terkait pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh tahun 2019 dan integritas Panwaslih Provinsi Aceh dalam penyelesaian sangketa terkait pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori moralitas Immanuel Kant. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak PANWASLIH, KIP, KPU dan pengamat politik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dukumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran Panwaslih Provinsi Aceh dalam penyelesaian sangketa terkait pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh tahun 2019 dilakukan dengan mengawasi proses pencalonan mantan narapidana kuropsi sebagai perserta Pemilu 2019, memastikan terpenuhinya seluruh syarat pencalonan mantan nara pidana koruptor pada Pileg 2019 serta menjalin komunikasi politik dengan partai politik pengusung mantan nara pidana koruptor pada Pileg 2019. Integritas Panwaslih Provinsi Aceh dalam penyelesaian sangketa terkait pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh tahun 2019 ditinjau menurut teori moralitas yang dikemukakan Immanuel Kant sudah mengambarkan moralitas yang baik. Hal ini dilakukan dengan tidak melakukan konfromi politik dan konsisten pada peraturan perundang-undangan pemilu dan bersikap inddependan dalam memutuskan perkara Pemilihan Legislatif tahun 2019.  Kata Kunci: Integritas, PANWASLIH, Pencalonan Narapidana Korupsi, Pemilu ABSTRACT Corruption is a criminal behavior that is very detrimental to many people, which is usually carried out by public officials who are elected by the people themselves. However, the reality on the ground is that there are still some members who are nominating themselves in the election organizers' agenda, as happened in the 2019 election in Aceh. Therefore it is important to conduct a study of the integrity of the election implementing bodies, one of which is the Aceh PANWASLIH. This study aims to determine the role of the Panwaslih of the Province of Aceh in resolving disputes related to the nomination of ex-corruption convicts in the 2019 legislative elections in Aceh Province and the integrity of the Panwaslih of the Province of Aceh in resolving disputes regarding the nomination of ex-corruption convicts in the legislative elections in Aceh Province in 2019. This research uses Immanuel Kant's theory of morality. This research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The informants for this study consisted of PANWASLIH, KIP, KPU and political observers. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. The results of the study show that the role of the Aceh Provincial Panwaslih in resolving disputes related to the nomination of ex-corruption convicts in the 2019 legislative elections in Aceh Province is carried out by supervising the process of nominating former corruption convicts as participants in the 2019 election, ensuring that all the requirements for the candidacy of former corrupt convicts in the 2019 legislative election are met. as well as establishing political communication with political parties supporting former corrupt convicts in the 2019 Pileg. The integrity of the Aceh Province Panwaslih in resolving disputes regarding the candidacy of former corruption convicts in the 2019 legislative elections in Aceh Province is reviewed according to the morality theory put forward by Immanuel Kant, which has illustrated good morality. This is done by not carrying out political conformity and being consistent with election laws and regulations and being independent in deciding cases for the 2019 Legislative Elections.Keywords: Integrity, PANWASLIH, Nomination of Corruption Convicts, Elections 
EFEKTIVITAS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 Hilmi Khoiriyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBerdasarkan surat edaran Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Efektivitas Collaborative Governance di Gampong Lamgugob dalam Penanggulangan wabah COVID-19, dalam penanggulangannya dengan penerapan Collaborative Governance menuai kegagalan dalam program vaksinasi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya satu pintu dalam penerimaan data COVID-19 yang konkret, sebagaimana permintaan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh kepada Keuchik Gampong Lamgugob. Untuk mencapai suatu efektivitas Collaborative harusnya terdapat tiga indikator efektivitas, berupa: pencapain tujuan, integrasi dan adaptasi. Teori yang digunakan adalah teori Efektivitas berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kemudian metode yang digunakan kualitatif-deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Collaborative Governance di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala dalam penanggulangan wabah COVID-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa pencapaian tujuan dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di Gampong Lamgugob melalui pencegahan penyebaran wabah COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan sudah dipatuhi dengan baik oleh masyarakat, pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dengan sistem isolasi bagi korban terpapar COVID-19, serta pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dengan program vaksinasi yang rata-rata masyarakat Gampong Lamgugob sudah mengikuti vaksinasi 1-2. Kesuksesan indikator pencapain tujuan tersebut karena adanya integrasi dalam penyampaian informasi yang dibangun melalui berbagai media informasi, salah staunya adalah WA Group yang dinahkodai oleh Kepala Dusun masing-masing. Indikator adaptasi tercapai juga karena masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada dan mematuhi berbagai kebijakan dari Pemerintah Gampong Lamgugob. Kata Kunci: Efektivitas, Collaborative Governance, COVID-19, Gampong Lamgugob,  Provinsi Aceh ABSTRACKBased on the circular of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2020 concerning the acceleration of the handling of Corona Virus Disease 2019 in the Regional Government environment. In order to accelerate the handling of COVID-19, fast, precise, focused, integrated and synergistic steps between the Government and Regional Governments are needed. The effectiveness of Collaborative Governance in Gampong Lamgugob in handling the COVID-19 outbreak, in handling it by implementing Collaborative Governance has resulted in failure in the vaccination program. This is evidenced by the absence of a single door for receiving concrete COVID-19 data, as requested by the Banda Aceh City Health Office to the Keuchik Gampong Lamgugob. To achieve Collaborative effectiveness, there must be three indicators of effectiveness, namely: goal attainment, integration and adaptation. The theory used is the theory of effectiveness based on indicators of goal attainment, integration and adaptation. Then the method used is qualitative-descriptive by collecting data through observation, interviews, and documentation. This study aims to determine and analyze the Effectiveness of Collaborative Governance in Gampong Lampgogob, Syiah Kuala District in dealing with the COVID-19 outbreak. The results of the study show that achieving the goal of preventing the spread of the COVID-19 outbreak in Gampong Lamgugob through preventing the spread of the COVID-19 outbreak through implementing health protocols has been well complied with by the community, preventing the spread of the COVID-19 outbreak with an isolation system for victims exposed to COVID-19, as well as preventing the spread of the COVID-19 outbreak with a vaccination program in which the average Gampong Lamgugob community has received 1-2 vaccinations. The success of the indicators for achieving these goals is due to integration in the delivery of information which is built through various information media, one of which is the WA Group which is chaired by the head of each hamlet. The adaptation indicator was also achieved because the community was able to adapt to existing conditions and comply with various policies from the Government of Gampong Lamgugob. Keywords: Effectiveness, Collaborative Governance, COVID-19, Gampong Lamgugob, Aceh Province

Page 7 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023 Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023 Vol 7, No 4 (2022): November 2022 Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022 Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 6, No 3 (2021): November 2021 Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021 Vol 5, No 1 (2020): Februari Vol 4, No 4 (2019): November 2019 Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019 Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019 Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 3, No 4 (2018): November 2018 Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018 Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018 Vol 3, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 2, No 4 (2017): November 2017 Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017 Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017 Vol 2, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 1, No 4 (2016): November 2016 More Issue