NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Articles
49 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial"
:
49 Documents
clear
PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA
Anjas Bhekti Pratama
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.169-176
Maksud dari penelitian tersebut ini ialah untuk memberikan informasi bagaimana dilaksanakannya binaan serta unsur yang membuat terhambatnya saat melaksanakan binaan pada narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Purwakarta. Pembuat karya ilmiah jurnal ini disajikan dengan menggunakan pemecahan masalah yang bersifat deskriptif yang artinya menganalisis serta menguraikan fenomena-fenomena yang ada di lapangan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku, biasa penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif. Ditemukan hasil dari lapangan kini tidak ada perbedaan, binaannya tetap sama antara narapidana yang lanjut usia dengan narapidana-narapidana lainnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa melaksanakan binaan pada narapidana lanjut usia dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Purwakarta sama dengan pembinaan narapidana-narapidana lainnya sehingga tidak ada bedannya, yang membuat hambatannya yaitu umur yang sudah di atas 60 tahun maka kemampuan berfikir mereka atau daya ingat mereka berkurang. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kekurangan, dan kurangnya keahlian tertentu pada pembina serta tenaga pendamping yang mampu menangani keadaan narapidana yang telah lanjut usia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN TERKAIT KETIDAKSETARAAN GENDER DI INDONESIA
Tantimin Tantimin;
Elizabeth Sinukaban
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.395-406
Pekerja perempuan memiliki hak dalam bekerja dan memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak. Bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya serta juga diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi yang mana juga diatur dalam UU Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini analisis kasus bagaimana bentuk pelanggaran hak tenaga kerja pada perempuan dan bagaimana perlindungannya menurut UU Ketenagakerjaan yang mana dalam hal ini hak yang terabaikan yakni hak cuti haid, melahirkan, keguguran dan fasilitas yang masih kurang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penulusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak pekerja perempuan dan perlindungan hak pekerja perempuan bagi pekerja perempuan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang dan juga diatur dalam Konvensi Asing. Berlandaskan aturan-aturan yang dibahas tersebut diharapkan pemerintah lebih memperhatikan terkait perlindungan hukum kepada pekerja perempuan.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP GAJI PEKERJA DIBAWAH UPAH MINIMUM KOTA PADA USAHA YANG TIDAK BERBADAN HUKUM
Rudi Saputra;
Tutiek Retnowati
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.118-124
Tulisan ini membahas tentang isu tentang permasalahan ketenagakerjaan terkait sistem pengupahan UMK. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban usaha yang tidak berbadan hukum memberikan gaji sesuai UMK dan mengetahui pengaturan hukum UMK pada usaha yang tidak berbadan hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku pada undang-undang. Sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan Undang-Undang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Sumber bahan hukum sekunder didapatkan melalui kajian literature dan referensi dari jurnal, artikel dan buku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang tidak berbadan hukum wajib memberikan gaji sesuai dengan ketentuan UMK. Ketentuan pemberian gaji UMK ini harus disesuaikan dengan kebutuhan standar kelayakan pada masyarakat. Penentuan gaji UMK tersebut juga ada dalam pengaturan hukum di Indonesia mengenai kriteria standar gaji di setiap kabupaten dan provinsi. Pengaturan hukum terkait UMK telah disahkan untuk menjamin kehidupan layak bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
PENERAPAN PENCEGAHAN TUBERKULOSIS TERHADAP ANAK DIDIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Roberto Laia
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.42-47
Dampak over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah menarik perhatian serius kepada banyak publik. Hal ini sangat memprihatinkan bagi kesehatan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Adanya permasalahan tersebut menjadi suatu problematika dilingkungan Pemasyarakatan dan pada akhirnya menjadikan suatu tanggung jawab besar yang harus dihadapi oleh petugas Pemasyarakatan. masalah ini, semestinya tidak menjadi suatu topik hangat yang diperbincangkan oleh publik jika Aparatur Sipil Negara memiliki kualitas yang baik dan kreatif. Dalam penelitian ini, sebagai calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemasyarakatan saya merancang strategi dan pemahaman yang lebih baik dalam menangani over kapasitas sehingga dapat menjamin kesehatan narapidana di lembaga Pemasyarakatan serta dapat mendukung pemberian/pemenuhan hak-hak narapidana. Hal terbaru dalam strategi dan pemahaman ini menciptakan solusi yang efektif dalam menangani over kapasitas yang dapat membahayakan kesehatan narapidana (Anak didik pemasyaraktan). Selain itu dapat mengatasi terjadinya penyakit tuberkulosis yang proses penularannya sangat cepat. Dengan memberikan suatu pemahaman baru bagi para narapidana (Anak didik pemasyaraktan) tentang pola hidup bersih akan sangat mendukung pemenuhan hak hak yang semestinya mereka dapatkan. Menurut hasil survey dalam penelitian ini, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 yang didalamnya dinyatakan over kapasitas masih ditemukan penyakit menular sekitar 20 % dan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 juga dapat mencapai 2 kali lebih banyak penderita penyakit menular dari pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2. Maka semakin besar tingkat kapasitas hunian pemasyarakatan maka akan semakin tinggi tingkat penularan penyakit Tuberkulosis. Sehingga dengan strategi dan pemahaman baru dalam mengoptimalkan penularan ini dapat menurunkan angka penularan penyakit Tuberkulosis menjadi 0 %.
EVALUASI STRATEGI KELAUTAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGERAHAN NELAYAN PANTURA DI LAUT NATUNA
Mochammad Mustofa Wijaksono;
Panji Suwarno;
Supryadi Supryadi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.219-226
Kebijakan dibidang kelautan dalam poin pengelolahan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia pada Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2017 merupakan dasar pengembangan strategi pengerahan nelayan-nelayan dari daerah pantai utara Jawa (Pantura). Kurang fahamnya nelayan lokal akan prosedur strategi yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkoordinasi dengan kementerian Bidang Politik dan Keamanan, maka sudah pasti nelayan lokal menolak strategi pengerahan nelayan pantura tersebut. Penelitian ini mengevaluasi seberapa jauh strategi kelautan Republik Indonesia dalam menyiapkan operasional nelayan-nelayan Pantura guna membantu sistem keamanan maritim diatas Kawasan teritorial dari nelayan-nelayan asing di laut Natuna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan wawancara dengan menganalisa strategi dalam menyiapkan operasional kapal-kapal nelayan dari daerah pantai utara Jawa (Pantura). Penolakan nelayan-nelayan lokal (Natuna) berdasarkan kemungkinan akan terjadinya gesekan antar nelayan Natuna dengan nelayan Pantura yang dapat menyebabkan konflik internal nelayan Indonesia. Peneliti menyarankan adanya perbaikan aksi Strategi pengerahan yang ada sekarang dengan mengadopsi strategi pemberdayaan nelayan lokal (Natuna), sebagai acuan bagi nelayan lokal (Natuna) untuk ikut membantu kapal Bakamla, kapal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan kapal (KRI) TNI AL serta sebagai alat informasi dan deteksi ancaman kapal asing yang melaksanakan illegal fishing.
HUBUNGAN KEPERCAYAAN DIRI TERHADAP PERILAKU CYBERBULLYING MEDIA SOSIAL PADA REMAJA
Indah Asmara Putri;
Mario Pratama
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.125-`133
Cyberbullying merupakan suatu tindakan agresif yang dilakukan secara terus menurus melalui media social, seperti menghina, berkata-kata kasar, memposting foto dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri terhadap perilaku cyberbullying remaja di media social. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode Survey Kuesioner. Sampel dalam penelitian 100 orang remaja yang dilakukan secara random. Peneliti menggunakan skala kepercayaan diri yang dibuat oleh Ardari (2016) berdasarkan aspe-aaspek yang dikemukakan oleh Lauster (1990) dan Skala cyberbullying yang diadaptasi dari Buelga, Postigo, Martínez-Ferrer, Cava, & Ortega-Barón, (2020). metode analisis data menggunakan teknik uji korelasi Pearson Product Moment dengan menggunakan bantuan SPSS 20 for windows. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan kepercayaan diri terhadap perilaku cyberbullying media social pada remaja dengan diperoleh nilai sig 0.832 ( p < 0,05).
GAMBARAN RESILIENSI PADA BISEXUAL YANG PERNAH MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL
Hidayatul Maevani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.347-359
Pelecehan seksual merupakan suatu fakta sosial yang begitu pesat terjadi dikalangan masyarakat, namun masih jarang masyarakat yang melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Pelecehan ini dapat membawa dampak buruk bagi korban, oleh karena itu Resiliensi dibutuhkan untuk membuat korban bangkit kearah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran resiliensi pada biseksual yang pernah mengalami pelecehan seksual. Partisipan dalam penelitian ini adalah 5 orang biseksual yang mengalami pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik analisis data yang digunakandalam penelitian ini adalah IPA (Interpretative Phenomenological Analisis. Kelima subjek menunjukkan gambaran karakteristik resiliensi yang hampir mirip, dimana kelima subjek mengungkapkan bahwa telah dapat menerima masa lalu terhadap pelecehan seksual, namun masih mengingat trauma tersebut ketika ada pemicunya. Kondisi pelecehan yang memberikan dampak psikis yang cukup signifikan pada kelima subjek, memberikan pengaruh yang besar bagi subjek untuk mengembangkan karakteristik individu yang resilien.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL)
Rega Revo Siregar;
Slamet Tri Wahyudi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.77-88
Penelitian ini bertujuan meneliti tentang problematika perlindungan hukum yang terjadi pada anak korban eksploitasi seksual dan bentuk ideal perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual, penelitian ini mengunakan pendekatan koneptual (conseptual approach), hasil penelitian ini ditemukan bahwa korban eksploitasi seksual di indonesia setiap tahun selalu mengalami kenaikan disisi lain ditemukan kurang optimalnya perlindungan hukum yang dimana didalam pasal 20 Undang-Undang no 35 tahun 2014 mendeskripsikan bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh kalangan baik pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dan hasil analisis problematika tersebut penulis jadikan bahan untuk membuat konsep ideal perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual, dan kesimpulan yang di dapatkan dalam kaitannya terhadap konsep perlindungan hukum yang ideal penulis berpandangan perihal beberapa konsep model perlindungan antara lain: Model yang berdasarkan hak-hak prosedural atau model partisipasi secara langsung atau aktif (the procedural right model), Model pelayanan partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (the services model), Model Persuasif atau Partisipatif, Model perlindungan komprehensif, Model penjatuhan pidana bersyarat, Model perlindungan preventif. Karna pada dasanya perlindungan hukum di katakan baik apabila undang-undang tersebut tidak lagi bekerja mengurusi korban melainkan bekerja menghentikan korban.
OPTIMALISASI PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT MELALUI CRASH PROGRAM NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun)
Adrista Reyhan Ananta
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.1-13
Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pemberian Pembebasan Bersyarat melalui Crash Program Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses/peristiwa yang sedang berlangsung kemudian dianalisa dan disimpulkan dengan melakukan pendekatan kualitatif.Berdasarkan penelitian metode kualitatif, maka penulis melakukan pengambilan data primer untuk mendukung data sekunder melalui teknik observasi dan wawancara yang merupakan elemen sangat penting untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemberian Pembebasan Bersyarat melalui crash program Narapidana dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Suatu proses yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun masih terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaan dalam program pembinaan yang berwujud pembebasan bersyarat melalui Crash Program.Upaya dilakukan guna mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana melalui pelaksanaan pembebasan bersyarat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui sosialisasi tentang program pembinaan narapidana, dan peningkatan pemahaman terhadap narapidana tentang perlunya kelengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan. Karena hal tersebut dibutuhkan sebagai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat sebagai salah satu proses reintegrasi bagi narapidana.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA BATAM, INDONESIA
Abdurrakhman Alhakim;
Oryza Sativa MY
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.267-276
Pemungutan liar atau biasa disebut oleh masyarakat dengan kata pungli dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pemugutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pemungutan liar atau delik pungli. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.