cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha" : 56 Documents clear
APPLICATION OF PROJECT CITIZEN LEARNING MODEL: DESCRIPTIVE ANALYSIS OF 21ST CENTURY SKILLS OF HIGH SVHOOL STUDENTS Ridayani, Ridayani; Fajri, Iwan; Yusuf, Rusli
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38548

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterampilan abad 21 siswa melalui penerapan model pembelajaran project citizen pada mata pelajaran PPKn. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang menggunakan desain penelitian one shot case study. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 10 Fajar Harapan yang berjumlah 25 orang siswa yang menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Selanjutnya untuk pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) tentang keterampilan abad 21 yang telah dibagikan kepada siswa XI SMAN 10 Fajar Harapan yang menggunakan skala likert 1-5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata secara keseluruhan bahwa learning and innovation skills siswa XI SMAN 10 Fajar Harapan sebesar 4,094 dari jumlah angket yang telah di analisis menggunakan program SPSS dengan menggunakan skala likert 1-5. Kemudian nilai tertinggi dan terendah masing-masing 4,925 dan 3,375. selanjutnya berdasarkan analisis distribusi data keterampilan abad 21 siswa maka didapatkan bahwa 60% siswa berada di kategori baik dari total 25 orang siswa di kelas XI IPA 3 XII SMAN 10 Fajar Harapan . Learning and innovation skills dari tiap-tiap indikator maka didapatkan persen yaitu keterampilan berpikir kritis 56%, keterampilan pemecahan masalah 52%, keterampilan berkomunikasi 48%, keterampilan berkolaborasi 44%, keterampilan berkreativitas 64% dan keterampilan berinovasi 60%. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa learning and innovation skills siswa setelah diterapkannya model project citizen dalam pembelajaran PPKn berada dalam kategori baik.
IMPLEMENTATION OF REGULATION OF CRIMINAL NARCOTICS IN INDONESIA Malik, Faissal
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38521

Abstract

Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ini merupakan pengganti dari Undang-Undang tentang Obat Bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu Verdoovende Middelen Ordonnantie 1927 (Stbl.1927 No. 278 jo No. 536) tanggal 12 Mei 1927. Ordonansi ini terdiri dari 29 pasal yang pada dasarnya telah cukup banyak mengatur masalah penggunaan dan peredaran narkotika. Ordonansi ini mengatur mengenai bagaimana ekspor dan impor narkotika dapat dilakukan. Selain itu ordonansi ini juga telah memberikan larangan-larangan terhadap penggunaan beberapa jenis narkotika. Dalam hal terjadi pelanggaran, ordonansi ini juga telah dilengkapi dengan aturan pidana. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, maka dalam undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika, karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Selain itu diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maupun precursor narkotika, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Adapun pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.
PROBLEMATIKA PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN PENGUATAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN TEMATIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Lestari, Putu Indah; Prima, Elizabeth; Astra Winaya, I Made; Angga Mahendra, Putu Ronny; Nisa, Khairun; Hendri Ari Susila, Gede; Lasmawan, I Wayan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38540

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika penguatan pendidikan karakter pada pembelajaran tematik di era Revolusi Industri 4.0 dan solusi dari masalah yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka dengan pengumpulan data kepustakaan. Menggunaan teknik analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah problematika pengeintegrasian penguatan pendidikan karakter antara lain metode yang digunakan guru masih kurang bervariatif, dalam RPP dituliskan hanya caremah, tanya jawab, berdiskusi dan penugasan. Guru mengalami kendala terhadap media yang digunakan untuk mengintegrasi penguatan pendidikan karakter. Tidak semua media dapat digunakan untuk penanaman lima nilai karakter yang dianjurkan oleh pemerintah, nilai karakter yang muncul hanya dua dari lima nilai yang disarankan dan problem dalam penilaian pembelajaran. Penguatan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan pengintegrasian pembelajaran, perdalaman dan perluasan dapat berupa penambahan dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang pada pengembangan karakter siswa penyelerasan dapat berupa penyesuaian tugas pokok guru, manajemen sekolah, dan fungsi komite.
PERLINDUNGAN PERSEROAN TERBATAS ATAS SENGKETA UTANG- PIUTANG DENGAN DISTRIBUTOR TANPA PERJANJIAN KERJASAMA Disemadi, Hari Sutra; Mawarni, Mawarni
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38507

Abstract

Timbulnya sebuah piutang berasal dari sebuah utang yang diberikan perseroan kepada mitra kerja (Distributor) dalam hal pengambilan barang yang dijual oleh perseroan perbatas tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh perseroan terbatas kepada distributor seringkali tidak menggunakan perjanjian kerjasama dimana hal ini berdampak pada saat piutang yang telah jatuh tempo akan tetapi dari pihak distributor belum melakukan pembayaran kepada perseroan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan akan pentingnya perjanjian kerjasama untuk perseroan terbatas sendiri dan juga untuk mitra kerja tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jurnal penelitian terdahulu atau dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya sebagai data untuk menganalisa suatu putusan yang ada. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pentingnya sebuah perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama yang ada ini bertujuan untuk tetap menjaga hubungan yang baik antara perseroan terbatas dengan mitra kerja yang telah terjadi sebelumnya dan juga dapat diketahui bahwa setiap sengketa piutang yang ada dapat diselesaikan bukan hanya dengan litigasi atau jalur hukum tapi juga dengan menggunakan jalur non litigasi atau jalur non hukum. Dengan memilih Jalur non litigasi dapat menjaga hubungan kerjasama agar tetap baik dengan mitra kerja walau adanya sengketa piutang tersebut sedangkan jalur litigasi dipilih adalah karena sudah tidak adanya itikad baik dari pihak mitra kerja didalam penyelesaian sengketa tersebut.
KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA Firgoria Luisa Edon, Sabita; Azizah Hidayat, Nur
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.39160

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 1. rumusan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) 2. rumusan mengenai kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa pengaturan tentang HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, DAN Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 2. Dalam kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh KKB di Papua, Pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu negara bertanggung jawab atas penegakan, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan HAM. Apabila terjadi pelanggaran HAM maka negara sebagai aktor utama, harus melakukan upaya penghentian untuk kemudian dilakukan penegakan hukum dan HAM.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BERMODUS DONASI AKSI KEMANUSIAAN DI INDONESIA Tantimin, Tantimin; Sastrawanto Ongko, Jiko
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38549

Abstract

Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia. Bencana alam sering kali menimbulkan jumlah korban dan kerusakan-kerusakan fasilitas lainnya yang sangat besar jumlahnya. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menjadi titik fokus bagi para pemerhati untuk melakukan aksi kemanusiaan. Dilatarbelakangi oleh rasa kemanusiaan, mucul beberapa aksi kemanusiaan seperti bakti sosial maupun galang dana. Galang dana merupakan suatu aksi kemanusiaan yang diadakan denga mengumpulkan uang donasi dari donatur. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan secara offline maupun online. Secara offline kita biasa mendapatinya di jalanan terutama di sekitaran lampu lalu lintas. Sedangkan online biasanya pengumpulan dana dilakukan melalui aplikasi atau website donasi dan donatur dapat memberikan donasinya melalui transfer. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penggunaan dana hasil galang dana untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana penipuan atau penggelapan. Namun pada peraturan yang lebih khusus untuk penggalangan dana, tidak terdapat larangan mengenai hal tersebut. Mengingat asas lex specialis derogat legi generali dimana UU Pengumpulan Uang atau Barang merupakan sebuah peraturan khusus untuk mengatur hal tersebut, maka diperlukan adanya pembaharuan terhadap peraturan tersebut. Mengingat rentang waktu yang sudah cukup lama pada saat dikeluarkannya UU Pengumpulan Uang atau Barang, dan pesatnya perkembangan zaman, peraturan tersebut dinilai tidak lagi efisien dan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh menggunakan cara studi kepustakaan, dengan sumber data berupa data sekunder yaitu perundang-undangan, artikel maupun penelitian lainnya.
KOLABORASI SEKOLAH DAN ORANG TUA DALAM PEMBELAJARAN IPS BERBASIS ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SMP NEGERI 1 SINGARAJA Oka Sumantri, IGA; Atmadja, NB; Maryati, T
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38520

Abstract

xPenelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis sistem pembelajaran IPS berbasis online pada masa pandemi Covid-19; (2) menganalisis kolaborasi sekolah dan orang tua dalam bentuk pendampingan dalam proses pembelajaran IPS berbasis online pada masa pandemi Covid-19; (3) menganalisis ketuntasan hasil belajar IPS berbasis online pada masa pandemi Covid-19 di SMPN 1 Singaraja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di SMP Negeri 1 Singaraja. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu : reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) sistem pembelajaran IPS berbasis online pada masa pandemi di SMPN 1 Singaraja mengacu pada Kep. Mendikbud RI Nomor 719/P/2020. Pelaksanaan pembelajarannya dilakukan dengan moda daring dengan memanfaatkan aplikasi BEE (Buleleng Education Expose); (2) kolaborasi antara sekolah dan orang tua diwujudkan dalam bentuk kolaborasi dengan paguyuban tingkat yang dibentuk oleh orang tua siswa. Paguyuban ini menjadi jembatan komunikasi antara siswa dengan guru dan sekolah; (3) dilihat dari hasil belajar IPS hampir seluruh siswa bisa mencapai ketuntasan minimum yang ditetapkan.
PEMANFAATAN TRADISI SUMPAH KARATE SEBAGAI SUMBER BELAJAR PENDIDIKAN KARAKTER ANAK SEKOLAH DASAR Hendri Ari Susila, Gede; Suastika, I Nengah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan tradisi sumpah karate sebagai sumber belajar pendidikan karakter anak sekolah dasar dan mendesain bahan ajar dari sumber belajar pendidikan karakter anak sekolah dasar berlandaskan tradisi sumpah karate. Penelitian ini menggunakna metode penelitian kualitatif dengan empat langkah analisis data yaitu (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data serta penarikan kesimpulan; dan (4) verifikasi data. Subjek penelitian ini ditujukan kepada pengurus, pelatih pada dojo FORKI Buleleng dan kohai tingkat sekolah dasar sebagai objek penelitian. Hasil dari penelitian menunjukan tradisi sumpah karate yang terdiri dari lima makna dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar pendidikan karakter meliputi: (1) sanggup patuh kepada kejujuran, masuk pada gagasan nilai religius dan nilai jujur; (2) sanggup memelihara kepribadian, masuk pada gagasan nilai toleransi, nilai disiplin, dan nilai tanggungjawab; (3) sanggup mempertinggi prestasi, masuk pada gagasan nilai cinta tanah air dan nilai menghargai prestasi; (4) sanggup menjaga sopan santun, masuk pada gagasan nilai cinta damai dan nilai disiplin; dan (5) sanggup menguasai diri, masuk pada gagasan nilai kerja keras, nilai kreatif, nilai mandiri, nilai demokratis, nilai cinta tanah air, dan nilai menghargai prestasi. Bahan ajar LKS dengan materi pendidikan karakter berbasis pemanfaatan tradisi sumpah karate ini layak untuk dikembangkan setelah menunjukkan hasil relevan.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK (STUDI PUTUSAN PN SIMALUNGUN NO.475/PID.SUS/2014/PN-SIM) Setiani, Lukis; Yustitianingtyas, Levina
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38506

Abstract

Dalam putusan hakim PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim dengan hakim ketua Melinda Aritonang, S.H. dan hakim anggota masing-masing Renni Pitua Ambarita, S.H. dan Sinta Gabaria Pasaribu, S.H., M.H. menyatakan bahwa terdakwa ANDIY ARIYANTO ALS. ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum. Hal tersebut diyakini bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan dimana terjadi upaya bujuk rayu terhadap anak saksi korban dengan berjanji untuk bertanggung jawab dan menikahi saksi korban. Putusan hakim ini dapat berdampak negatif terhadap korban dan keluarga serta dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan bebas hakim terhadap terdakwa dalam putusan hakim PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian aspek- aspek yang berkaitan dengan hukum baik hukum formil dan non-formil yang menjadi fungsi utama dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan serta dengan pendekatan ditinjau dari peraturan-peraturan yang merupakan data sekunder. Hasil penelitian adalah pada Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim, bahwasanya bentuk dakwaan alternatif yang dipergunakan kurang sesuai, karena dalam hal ini jaksa penuntut umum ragu-ragu dalam memberikan pasal yang didakwakan yaitu pasal 81 ayat (2), dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan tidak terpenuhinya unsur “Anak” berdasarkan keyakinan Hakim sehingga Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Kemudian dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti adanya unsur “membujuk” dan berdasarkan keyakinan Hakim persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga Hakim memberikan keputusan bebas terhadap terdakwa. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban.
KAJIAN HUKUM PASAL KONTROVERSIAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN DI INDONESIA Kornelis, Yudi; Rosalya, Wini
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38550

Abstract

Sehubungan dengan wacana kebijakan, perencanaan dan perancangan, maka perlu dicegah segala bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat reformasi pertanahan secepatnya. Pada saat yang sama, kita harus mengkritisi dan mewaspadai rancangan kebijakan yang dapat mempercepat pelaksanaan land reform, serta memberikan banyak masukan mulai dari rancangan hingga penetapan dan pelaksanaan. Kesimpulan dari pasal ini adalah bahwa RUU pertanahan masih memiliki banyak kelemahan pada banyak ketentuan yang dapat menghambat pelaksanaan land reform. Sikap dan pandangan publik terhadap RUU pertanahan menjadi salah satu bentuk kritik dan penolakan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis deskriptif. Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari studi pustaka dengan menggunakan studi dokumentasi dan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kehadiran rancangan undang-undang pertanahan sebagai peluang dan ancaman yang perlu diwaspadai. Namun rancangan undang- undang juga masih banyak terdapat kelemahan dalam beberapa pasalnya sehingga dapat menghambat pelaksanaan reformasi agraria.

Page 1 of 6 | Total Record : 56

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol 1, No 3 (2013): September Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue