Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha"
:
16 Documents
clear
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN TEKNO-HUMANISTIK (Reinventing Pasraman for Next-Century School)
I Made Yudana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23543
Mengawali paparan ijinkan saya mengajak Ibu dan Bapak peserta orientasi untuk membaca cukilan dua artikel yang ditulis penulis kondang J. Sumardianta dalam buku berjudul Guru Gokil Murid Unyuk, terbitan Bentang Pustaka Tahun 2013. Artikel pertama yang, mengisahkan dialog orang tua murid dan guru yang selengkapnya seperti kisah berikut : “Bu Nadia melihat putrinya Muriel, menangis sepulang sekolah sambil menenteng tas biola. Anak berumur 8 tahun itu sedih karena gurunya meniadakan pelajaran musik di kelas. Semalaman Bu Nadia (begitu Ibu muda ini biasa disapa oleh koleganya) merasa dongkol , sewot, dan memendam marah. Ia tidak bisa tidur memikirkan kekecewaan putrinya. Bu Nadia bertekad berdiskusi dengan guru agar mereka paham makna dan dampak kekecewaan bagi murid yang diasuhnya.Keesokan harinya, Bu Nadia berusaha menenangkan diri. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa persisnya yang terjadi di sekolah sebelum berdiskusi dengan guru. Bu Nadia menemui guru sebelum pelajaran dimulai. "Putri saya mencintai biola . Saya ingin tahu mengapa anak-anak tidak boleh lagi berlatih biola di sekolah?" ujar Bu Nadia.
KESADARAN HUKUM MAHASISWA UNISBANK SETELAH MENEMPUH MATA KULIAH KBK-PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PELAKSANAAN NILAI-NILAI PANCASILA
Muzayanah Muzayanah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23544
Mata Kuliah KBK Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan dan diajarkan pada Mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) khususnya mahasiswa yang berada di Semester Gasal dan Genap Tahun Akademik 2013/2014 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNISBANK No: 044/J.01/Unisbank/SK/2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Baru berdasarkan PP No.66/2010, SK MENDIKNAS No.232/U/2000 Jo. No. 045/U/2002 bertujuan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa agar memiliki kompetensi sebagai lulusan dari Perguruan Tinggi yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila yang diyakini kebenarannya dalam melaksanakan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penelitian yang penelilti lakukan ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang Bagaimanakah Kesadaran Hukum Mahasiswa Unisbank setelah menempuh Mata Kuliah KBK Pancasila dan Kewarganegaraan mampu menerapkan nilai-nilai Dasar Pancasila ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Kesadaran hukum Mahasiswa Unisbank Setelah menempuh Mata Kuliah KBK Pancasila Dan Kewarganegaraan mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan metode pendekatan ini, mahasiswa setelah menempuh mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi, timbul motivasi terhadap diri mahasiswa dan kemudian tumbuh kesadaran hukum untuk melaksanakan dan mengaplikasikan Nilai-nilai Pancasila. Untuk metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu mahasiswa Unisbank, dengan melalui wawancara dan kuesioner terbuka dan tertutup serta pengamatan langsung. Adapun data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku- buku dan literature melalui studi kepustakaan, yang membahas tentang Teori motivasi, dan teori-teori tentang Kesadaran Hukum. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperoleh untuk kemudian ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.Kata Kunci : Kesadaran Hukum mahasiswa, Nilai-nilai Pancasila
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PPKN PADA SMA NEGERI DI KECAMATAN BUSUNGBIU
I Gede Angga Supriana;
Sukadi Sukadi;
I Nengah Suastika
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23548
Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn pada SMA Negeri di Kecamatan Busungbiu. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi dengan model CIPP. Tempat dalam penelitian ini adalah SMA Negeri di Kecamatan busungbiu yang melaksanakan kurikulum 2013, yaitu SMA Negeri 1 Busungbiu dan SMA Negeri 2 Busungbiu dan Sampel dalam penelitian ini adalah dua orang kepala sekolah dan dua orang guru PPKn SMA Negeri di Kecamatan Busungbiu. Berdasarkan instrumen evaluasi dari Kemendikbud, sampelsiswa diambil 5 orang dari masing-masing sekolah sehingga sampel siswaberjumlah 10 orang dengan menggunakan undian.Instrumen penelitian berupa kuisioner, lembar observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah Statistik Deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn pada SMA Negeri di Kecamatan Busungbiu terkualifikasi efektif.Kata Kunci : Kurikulum 2013, Pelajaran PPKn.
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT CITIZEN TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR DAN HASIL BELAJAR PPKN SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 1 BUSUNGBIU
I Made Pasek Anom Sarwa Adi Wisesa;
I Wayan Lasmawan;
I Nengah Suastika
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23549
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Projec Citizenterhadap keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar PPKn siswa kelas X di SMA Negeri 1 Busungbiu. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental post-test only control group desing. Populasi penelitian ini adalah 188 siswa kelas X dengan sampel penelitian 32 siswa X IPA1 dan 30 siswa kelas X IPA4 SMA Negeri 1 Busungbiu yang dipilih dengan teknik cluster random sampling. Data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa skor rata-rata keterampilan berpikir keritis dan hasil belajar siswa 80.47 dan 83.81 untuk kelas eksperimen dan 72.83 dan 73.83 untuk kelas control. Artinya kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol dalam hal pencapaian keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar mereka. Selain itu, nilai F- Wilk’ Lambda = 49.78. Karena nilai sig (p= 0.0 < 0.05), hipotesis nol (H0) ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan penggunaan model pemebalajaranProject Citizen terhadap keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Kesimpulannya,Kata kunci: Project Citizen, Berpikir Kritis, Hasil Belajar
STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT
Devi Yusvitasari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23550
Sengketa Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sering kali terjadi, terutama di kawasan perbatasan maritim. Sengketa Ambalat di laut Sulawesi merupakan salah satu contoh sengketa perbatasan maritim yang belum selesai hingga saat ini. Sengketa Ambalat mencuat sedikit banyak adalah pengaruh atas kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan, dimana hakim Mahkamah Internasional memberikan kemenangan atas Sipadan dan Ligitan dengan alasan penguasaan efektif (effective occupancy) di wilayah tersebut. Kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan, membuat Malaysia semakin berani mengklaim kawasan maritim lain di Indonesia,dengan peta unilateral 1979 yang dibuat oleh Malaysia, mereka kembali mengklaim kawasan lain di Indonesia, salah satunya yaitu Ambalat.Ambalat yang ditenggarai memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang berlimpah merupakan salah satu tujuan Malaysia untuk menguasai Ambalat. Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaiakan permasalahan ini,pemerintah Indonesia melakukan beberpa pendekatan seperti pendekatan secara hukum,politik,dan kedekatan wilayah untuk mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayah Indonesia.Kata Kunci : Sengketa, Batas Laut, Ambalat.
PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING MENGACU PADA KONVENSI UNITED NATIONS CONVENTION ON LAW OF THE SEA 1982
Desi Yunitasari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23551
Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah apa saja Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut. Yang mana saran yang penulis berikan adalah Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia.Kata Kunci : Kapal Asing, Pencurian Ikan
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA UPAYA KOMITMEN CINTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DAN BELA NEGARA
Muzayanah Muzayanah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23606
Dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, salah satu cara adalah memberikan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memberi bekal ilmu pengetahuan bagi generasi muda khususnya mahasiswa untuk mampu melaksanakan pergantian generasi di masa mendatang sebagai generasi yang bertanggungjawab terhadap negara dan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan Negara ini, melalui pola mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pendidikan Kewarganegaraan memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi mahasiswa untuk mampu mewujudkan hidup bersatu dalam beraneka ragam budaya dan adat-istiadat, hidup dalam masyarakat yang beraneka ragam suku-bangsa serta kebiasaan-kebiasaan baik yang hidup dalam masyarakat, serta mampu menjadikan kebiasaan hidup bersama dalam keanekaragaman budaya akan mampu menguatkan rasa kebersamaan dalam di Negara Indonesia. Mata kuliah ini sangat perlu diberikan dan diajarkan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk selalu mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan tentang Pendidikan Kewarganegaraan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan senantiasa siap sedia dalam pertahanan dan keamanan negara atau yang seringkali kita kenal dengan bela negara. Hasil yang didapatkan bahwa dengan diberikannya pendidikan kewarganegaraan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa universitas Stikubank Semarang, maka mahasiswa menjadi lebih mengerti tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini sehingga mampu menumbuhkan semangat dan berkomitmen untuk cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan rela untuk bela Negara.Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, cinta NKRI, bela negara
PERSEPSI BUDAYA HUKUM DALAM MERESPON PENCEMARAN MINYAK DI LAUT CILACAP AKIBAT KAPAL TANKER DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKOSOSIAL
Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23671
Wilayah laut Indonesia yang mencapai luas 3,11 juta km2 menyebabkan potensi sektor kelautan menjadi tidak ternilai, terutama dari sektor kekayaan alam lautnya. Potensi kekayaan laut menjadi sedemikian penting sebagaimana diprioritaskan oleh Indonesia dalam Konsep green economy dan blue economy.Lingkungan laut merupakan bagian dari perekonomian suatu negara. Dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km, perairan Indonesia memiliki potensi yang tinggi. Ukuran tersebut merupakan urutan kedua setelah Kanada sebagai Negara yang memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia. Kasus pencemaran di Cilacap secara keadilan ekososial dalam perspektif ekosentrisme menjadi memenuhi nilai keadilan lingkungan laut. Namun bila dilihat secara aphrosentrisme penyelesaian kasus pencemaran minyak di Cilacap menjadi memenuhi nilai keadilan, karena masyarakat meskipun tidak diberi ganti kerugian, mereka diberikan kompensasi pembersihan ceceran minyak di pantai, sehingga penghasilannya selama tidak melaut tergantikan. Prinsip-prinsip hukum lingkungan disimpangi dalam penyelesaian kasus, dan intitusi serta pelaku usaha minyak yang melakukan pelanggaran kewajiban tidak diberikan sanksi. Dominasi negara dalam memilah kepentingan prioritas sedemikian kuat, mengesampingkan kepentingan lingkungan laut. Pelaku usaha tidak dibebani kewajiban akan tanggung jawab dan risiko yang ketat akan usahanya. Kata kunci : budaya hukum, pencemaran minyak, keadilan.
SISTEM PEMBAGIAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT MANGGARAI SUKU LANGKAS KELURAHAN CAREP KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI (TINJAUAN NILAI – NILAI PANCASILA)
Putu Ronny Angga Mahendra;
Allfonsus Alvin Kurniawan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23945
Tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris. Tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi saja. Namun bagi pihak lain memandang tanah sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga. Salah satunya adalah masyarakat adat. Mereka memandang tanah khususnya tanah ulayat karena merupakan peninggalan nenek moyang ataupun sebagai lambang identitas mereka. Konstitusi Negara kita-pun melihat tanah sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dimanfaatkan. Ini tergambar dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi; Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Bagimanakah sistem pembagian tanah ulayat pada Masyarakat Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong kabupaten Mangarai kalau ditinjau dari nilai-nilai Pancasila?”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui sistem pembagian tanah ulayat pada masyarakat Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai kalau ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan teknik onservasi, tehnik wawancara, teknik dokumentasi. Sehingga Teknik analisis data mengunakan teknik deskriptif kualitatif. Simpulan analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa: sistem pembagian tanah ulayat pada masyarakat manggarai adalah sistem lodok. Dan Sistem penguasaan tanah adat pada Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai adalah suatu sistem penguasaan oleh satu kesatuan masyarakat adat yang dalam hal pembagianya diatur sepenuhnya oleh Tua golo dan dibantu oleh Tua teno dan tua panga. Kata kunci: Sistem Pembagian Tanah ulayat (Lingko), Sistem Lodok
MEMBANGUN TOLERANSI MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
I Made Dharma Atmaja
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23947
Multikultural mencakup adanya beranekaragam budaya dalam suatu wilayah yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat baik yang bersifat tradisional ataupun modern. dengan latar belakang ditentukan berdasarkan kelas sosial, ras, etnis, adat-istiadat, gender, dan agama. Keberagaman budaya senantiasa akan memberikan pengaruh bagi cara manusia dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Pendidikan multikultural dapat dijadikan sebagai sarana dalam pengembangan wawasan, pengetahuan, dan melakukan pembinaan sikap toleran. Pendidikan multikultural terlahir dari masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya saling menghargai perbedaan etnis, suku bangsa, bahasa, dan kultur masyarakat. Guru menjadi subjek yang berperan besar dalam melakukan penanaman nilai-nilai inti pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme.Kata Kunci: toleransi, pendidikan, multicultural.