Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"vol 5 no 2 (2022): unes law review (desember 2022)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[KEBIJAKAN PREVENTIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PLAGIARISME TERHADAP DESAIN PRODUK ]]>
<![CDATA[Rahma Melisha Fajrina]]>;
<![CDATA[Dynia Fitri]]>;
<![CDATA[Ragga Rizky Malikian]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.292
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk terjadi serta kebijakan preventif dalam menanggulangi tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa terjadinya suatu tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk didasari atas beberapa faktor yang diantaranya; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor perbandingan harga, faktor perkembangan teknologi, faktor konsumen serta faktor pemahman hukum yang dimiliki oleh desainer. Terkait dengan perlindungan atas desain produk, Indonesia telah memiliki regulasinya yakni pada undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Akan tetapi, keberadaan undang-undang ini masih belum cukup sehingga bagi penulis perlu beberapa kebijakan yang dapat menanggulangi tindak pidana plagiarisme ini secara preventif, yakni kebijakan preventif dari desainer dan kebijakan preventif dari pemerintah. Kebijakan pecegahan tindakan plagiarisme yang dpaat dilakukan oleh desainer yakni dengan melakukan pembuatan desain yang rumit serta desainer aktif dalam melakukan monitoring atas produknya yang telah beredar di pasaran. Kebijakan selanjutnya dari pemerintah yakni pemeritah dapat melakukan revisi undang-undnag desain industri dan membantu masyarakat UMKM dalam melakukan pendaftaran produk yangdnihasilkan serta membantu pendampingan hukum apabila produk dari UMKM ini diimitasi oleh pihak lain secara ilegal.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTARI TERHADAP NEGARA NON PIHAK BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998 ]]>
<![CDATA[Keyzia Julika Winardhy]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.308
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prisnsip komplementari yang dimiliki oleh Internasional Criminal Court dapat mengambil alih proses hukum terhadap kasus Mayor Mahmoud Mustafa Busayaf Al-Werfali. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun Libya tidak termaksud dalam negara pihak statuta roma 1998 tetapi Mahmoud Mustafa Busayaf Al-Werfali dapat diadili karena Libya telah menjadi anggota PBB.]]>
<![CDATA[NOTARY LEGALITY REGARDING THE VALIDITY OF AUTHORITY IN THE IMPLEMENTATION OF BANKRUPTCY AUCTIONS ]]>
<![CDATA[Sannia Oktavienty]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.309
<![CDATA[The capacity of the notary in recording the minutes of auction is only limited to the implementation of the auction which is carried out on a non-voluntary basis. Minister of Finance Regulation Number 189/PMK.06/2017 concerning Class II Auction Officers position notaries as class II auction officials only having the authority to carry out voluntary non-execution auctions. This means that other types of auctions are not the work domain of class II auction officials. So that the capacity and capability of the notary cannot touch the bankruptcy auction process. Based on this, problems arise, namely regarding the legality of the position of a Notary in the implementation of a bankruptcy auction after the debtor is declared bankrupt and the legal validity of recording a bankruptcy auction that does not involve a Notary. Based on these problems, notaries actually have legal legality to carry out legal actions for bankruptcy auctions as stipulated in Article 185 paragraph (1) of the KPKPU Law that all objects must be sold in public in accordance with the procedures specified in the legislation. The procedure for traded assets in the management of bankruptcy assets is actually inseparable from the involvement of a notary in the bankruptcy auction process against a debtor who is declared bankrupt because the notary is the only public official who is given the authority to take legal actions to make an authentic deed regarding all acts and or an agreement according to the provisions of the applicable laws and regulations as stipulated in Article 15 paragraph (1) of the UUJN. Based on this, notaries need to have stronger authority to be able to be involved in execution auctions, especially those related to bankruptcy auctions. Strengthening the authority of a notary as a bankruptcy auction official is because a notary is a legal profession that is considered the most capable of forming an authentic deed of legal action on bankruptcy assets. Therefore, if the notary's authority is added to be able to be directly involved in the bankruptcy auction, it will greatly assist the process of completing the implementation of the bankruptcy estate.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 23-K/PM.III-12/AD/II/2020 TENTANG HOMOSEKSUAL PADA ANGGOTA TNI DITINJAU DALAM HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Alviano Boyko Wijaya]]>;
<![CDATA[Marthsian Yeksi Anakotta]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.311
<![CDATA[The purpose of the text is to examine the issue of homosexual act committed by by TNI member from a human rights perspective. The research used is doctrinal legal research. The results of this study can be concluded that homosexsual act commited by TNI member is contrary to article 281 paragraph (1) of the KUHP. In additiaon especially in TNI internal regulations include the telegram of the TNI commander number ST/398/2009 Jo. ST/1648/2019 as emphasized in the supreme court circular letter number 10 of 2020. Homosexsual act also contarty with the human rights in Indonesian as stated in article 28 J paragraph (2) of the UUD 1945 Jo. Article 70 UU HAM. The limitations on the application of human rights that apply in Indonesia are based on considerations of moralitry, security and public policy in a democratic society, so that homosexsual act coomited by TNI members is a contrary toi the provisions of the law that are upheld so that actions coomited by TNI member must be dealt with firmly. Keywords: Homosexsual, TNI Member, Human Rights.]]>
<![CDATA[PEMBATASAN RUANG GERAK DUTA BESAR ITALIA OLEH INDIA DITINJAU DARI HUKUM DIPLOMATIK ]]>
<![CDATA[Acik Yuli Triassasi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.312
<![CDATA[Semua yang dilakukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum diplomatik, khususnya dalam hal melindungi seorang diplomatik untuk mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan diatur di dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol 1961. Setiap perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan resmi suatu negara memiliki kebebasan bergerak dan memiliki hak tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun di negara penerima. Negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan bergerak dan hak tidak dapat diganggu gugatnya setiap perwakilan asing seperti dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961. Tindakan yang dilakukan India terhadap Duta Besar Italia merupakan merupakan bentuk pelanggaran atas kewajibannya untuk melindungi perwakilan Italia dalam hal kebebasan bergerak. Kebebasan bergerak merupakan salah satu bentuk hak untuk tidak diganggu gugat (inviolability). Hak untuk tidak diganggu gugat mutlak diberikan kepada setiap perwakilan diplomatik. Tugas dan fungsi dari seorang Duta Besar tidak dapat berjalan dengan baik apabila negara penerima tidak memberikan kemudahan terhadap fungsi pejabat diplomatik seperti dalam pasal 25 Konvensi Wina 1961. Oleh karena itu hal ini menghambat tugas dan fungsinya sebagai seorang Duta Besar. Kata Kunci: Pembatasan ruang gerak, Duta Besar Italia, pelanggaran hak kekebalan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Zabidin Zabidin]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.314
<![CDATA[Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memperbaharui dan memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat termasuk masalah kejahatan yang berhubungan dengan korupsi. Salah satu hal yang harus diperbaharui adalah sistem hukum pembuktiannya, yaitu dari sistem pembuktian yang konvensional menjadi sistem pembuktian terbalik yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku ilmu pengetahuan hukum. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tetap terjadi. Dalam praktiknya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu diterapkan pembuktian terbalik murni dengan menghindari timbulnya chaos birokrasi. Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian. Undang-undang yang mengatur tentang pembuktian terbalik juga terlalu banyak di politisi sehingga terkadang penyidik dan Penuntut Umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Kelebihan dan kelemahan adanya pembuktian terbalik dalam kasus korupsi menurut substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan secara efektif. Kelebihan pembuktian terbalik hanya terletak pada kemampuan terdakwa untuk membuktikan. Selain itu, terlalu banyak di politisi sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI DAN PUBLIKASI PADA MEDIA TIKTOK ]]>
<![CDATA[Anna Tifanny]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.315
<![CDATA[Sosial media yaitu tiktok saat ini sedang trend dikalangan masyarakat, tiktok merupakan sarana untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Hal ini boleh dilakukan oleh semua orang tetapi tidak dengan Notaris karena Notaris terikat Kode Etik yang mengatur bahwa Notaris dilarang mempromosikan jabatan sehingga tindakan Notaris yang melakukan promosi menggunakan sosial media tiktok berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Tujuan penelitian ini untuk memahami pertanggungjawaban Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui sosial media tiktok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan melakukan promosi jabatan melalui Tiktok harus dikenai tanggung jawab administrastif serta dilakukan pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dengan memberikan kontrol kepada Notaris sehingga maksud dan tujuan UUJN serta Kode Etik Notaris dapat terwujud dan tidak mencederai martabat profesi Notaris.]]>
<![CDATA[PENGAWASANAN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGANAN KANTOR OTORITAS BANDAR UADARA WILAYAH VI-PADANG TERHADAP KEAMANAN PENERBANGAN ]]>
<![CDATA[Darmini Roza]]>;
<![CDATA[Ferdi Ferdi]]>;
<![CDATA[Tomoharjo Tomoharjo]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.325
<![CDATA[Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif dan efisien. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 333 Undang-undang Nomor 1 Tentang Penerbangan, lahirlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.” Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksananan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah-VI Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan adalah berupa mandat yang didapat secara berjenjang dari Menteri Perhubungan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI-Padang. Pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan Inspektur keamanan pada tahun 2021 berupa inspeksi dan monitoring. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan mencakup kendala internal, yaitu :1) Jumlah personil inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang masih kurang ; 2) Perencanan program pengawasan keamanan penerbangan masih memerlukan evaluasi perbaikan; 3) Data laporan dari hasil pengawasan belum semua terdokumentasi secara baik. Serta kendala eksternal yaitu adanya pembatasan dengan protokol kesehatan pada masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) serta pemotongan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sangat berpengaruh terhadap kuantitas pengawasan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN HAK ASIMILASI BAGI NARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERMENKUM HAM NOMOR 43 TAHUN 2021 DI LAPAS KELAS IIA PADANG ]]>
<![CDATA[Fitra Oktoriny]]>;
<![CDATA[Nurlinda Yenti]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.326
<![CDATA[Pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid 19 berdasarkan Permenkum Ham nomor 43 Tahun 2021 di Lapas Kelas IIA Padang dijalankan dengan merujuk padaketentuan hukum yang diawali dengan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Ketentuan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang diubah lagi pertama dengan Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan perubahan kedua dengan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021.Kajian tentang pelaksanaan hak asimilasi dalam upaya pencegahasn penyebaran Covid 19 di Lapas Kelas IIA Padang ditelaah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptifyang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (libararyresearch dengan analisis data secara kualitatif. Dengan melalui tahap-tahap dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Menkun Ham nomor 43 tahun 2021. Prosedur juga memperketat persyaratan untuk pemberian hak asimilasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Hak asimilasi dan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di dalam Lapas menetapkan bahwa bentuk pelaksanaannya dilakukan di rumah narapidana bersangkutan dengan membuat pernyataan bahwa narapidana yang diberikan hak asimilasi akan mematuhi semua persyaratan asimilasi yang ditetapkan dan bersedia untuk tetap berada di rumah selama menjalani masa asimilasi. Pelaksanaan asimilasi tersebut dijalankan secara bersamaan dengan pelaksanaan hak integrasi yang dapat berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat. Pelaksanaan asimilasi yang dijalankan di rumah dan bersamaan pengeluarannya dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 ini lebih dikenal dengan sebutan asimilasi rumah.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA. SBY TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN PSGLOW ]]>
<![CDATA[Sidik Ilmiawan]]>;
<![CDATA[Elfrida Ratnawati Gultom]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.329
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah membahas sengketa merek dagang kosmetik yang cukup terkenal di Indonesia antara MS Glow dengan PS Glow. Mengacu pada pokok permasalahan, Apakah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dapat mengakomodir tentang sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow? dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas perkara merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum Normatif, dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dan informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian dengan cara studi pustaka dan website. Hasil Penelitian adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dapat mengakomodir tentang sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow karena berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menjamin adanya kepastian hukum. Pertimbangan Hakim dalam putusan sengketa merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow yaitu menimbang bahwa pendaftaran merek dagang MS Glow adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetik. Menyatakan PS Glow memiliki hak ekskulusif atas penggunaan merek dagang. PS Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik).]]>
