cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM" : 7 Documents clear
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA SEBAGAI NOVUM DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA ALI MARWAN HSB
Jurnal Yudisial Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i1.327

Abstract

ABSTRAKUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa untuk penyelesaian sengketa atau pelanggaran merek dapat ditempuh melalui dua alternatif penyelesaian, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga (secara perdata) dan diadukan kepada penyidik untuk diselesaikan secara pidana. Kedua penyelesaian inilah yang ditempuh sekaligus oleh GG melawan GB. Kasus ini kemudian sampai pada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Dalam peninjauan kembali perkara perdata, pihak GG mengajukan putusan peninjauan kembali perkara pidana sebagai novum. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini adalah: apakah putusan peninjauan kembali perkara pidana dapat dijadikan novum dalam peninjauan kembali perkara perdata? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dikaji dari alasan pengajuan peninjauan kembali yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, suatu putusan pengadilan dapat dijadikan alasan dalam permohonan peninjauan kembali, apabila ada pertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain. Pertentangan itu harus antara putusan oleh peradilan yang sama atau sama tingkatan. Pengajuan putusan peninjauan kembali perkara pidana menjadi novum dalam peninjauan kembali perkara perdata atau sebaliknya, tidak dapat dibenarkan.Kata kunci: peninjauan kembali, pidana, perdata, novum. ABSTRACT Law Number 15 of 2001 concerning Trademark stipulates that resolution of disputes or violations of brands can be taken through two alternative ways, namely filing a lawsuit to the Commercial Court (civil) and secondly filing a complaint with the investigator for a criminal settlement. These two solutions were taken at the same time by both parties, GG against GB. This case was then up to the extraordinary request for review. In the review of civil cases, GG filed a decision on a criminal case review as novum. Based on this, the problems outlined in this analysis is whether the decision of a criminal case review can be made novum in reviewing a civil case. The method used is a normative juridical research method or literature research method. As stipulated in Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court, pertaining to the reasoning of filing an extraordinary request for case review, the research result shows that a court decision can be used as an excuse to file a case review, provided that there is conflict between one decision and another. Filing a criminal case review decision as novum in civil case review or vice versa cannot be justified. Keywords: case review, criminal, civil, novum.
PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF DAN HAK ASASI MANUSIA Muhammad Reza Winata; Tri Pujiati
Jurnal Yudisial Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i1.337

Abstract

ABSTRAKTindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam praktik, masih terdapat kendala untuk memulihkan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga diperlukan pendekatan berdasarkan hukum progresif dan hak asasi manusia (human rights based approach). Artikel ini menjawab rumusan masalah yaitu pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pendekatan hukum progresif dan hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum kualitatif melalui pendekatan putusan, regulasi, dan doktrinal, serta pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta wawancara narasumber.  Hasil kajian menunjukkan Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST menerapkan hukum progresif melalui sita restitusi yang sesungguhnya belum diatur secara normatif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terobosan hukum ini dilakukan dengan menyita kekayaan terdakwa pada tingkat penyidikan atau penuntutan untuk kepentingan ganti kerugian terhadap korban. Selain itu, kajian terhadap putusan menunjukkan putusan ini sebenarnya telah memiliki dimensi berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Namun, terobosan hukum pada putusan masih belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak asasi manusia karena terdapat kemungkinan terdakwa tidak mampu membayar atau tidak memiliki kekayaan untuk disita, maka negara berkewajiban hadir untuk memulihkan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian kompensasi.Kata kunci: tindak pidana perdagangan orang, hukum progresif, hak asasi manusia. ABSTRACT Human trafficking is a crime that violates human rights. In practice, there are still some obstacles in legal remedies of human rights of the victims of human trafficking that an approach based on progressive law and human rights is needed. This analysis elaborates the formulation of the problem in Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST concerning legal remedies of the human trafficking victims based on progressive legal and human rights approach. The method applied is qualitative legal research through decisions, regulations, and doctrinal procedures, as well as library data collecting on primary and secondary legal materials, along with interviews. The results of the study show that the Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST applies progressive law through the confiscation of restitution which is not yet normatively regulated in the Law on Eradication of Human Trafficking Crimes. Legal breakthrough is made by confiscating the assets of the defendant in the investigation or prosecution level for the victims' compensation. Further, the analysis result of court decisions shows that the decision has already had dimensions based on the human rights approach. But, the legal breakthrough in the declaration still cannot fully guarantee the legal remedies of human rights of the victims if the defendant cannot be able to pay or have no properties to confiscate. In this case, the state is obliged to give back the rights of the victims of human trafficking through compensation. Keywords: human trafficking, progressive law, human rights.
AKIBAT HUKUM REGULASI TENTANG THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Yudisial Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i1.258

Abstract

ABSTRAKIndonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum (pemilu) sejak tahun 1955. Hingga saat ini, rezim hukum pemilu telah melahirkan banyak regulasi dan ketentuan baru, seperti aturan tentang threshold atau ambang batas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif terkait dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 3,5% tidak berlaku secara nasional. Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyebutkan bahwa pemilu tahun 2019 berlaku secara serentak, yang secara yuridis berdampak pada pola penerapan threshold. Rumusan masalah yang akan diurai dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum regulasi tentang threshold dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks negara demokrasi, ambang batas atau threshold diterapkan sebagai batas untuk menyaring kandidat anggota legislatif ataupun presiden yang bersifat open legal policy dan diserahkan kepada pembuat undang-undang.Kata kunci: pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, ambang batas. ABSTRACTIndonesia has held 11 general elections since 1955. Up to now, the regime of general electoral law has given birth to many new regulations and provisions, such as regulations on threshold. The Constitutional Court Decision Number 52/PUU-X/2012 states that Article 208 of Law Number 8 of 2012 concerning the Legislative Election with a parliamentary threshold of 3.5% does not apply on a national scale. Complementing the ruling, the Constitutional Court through Decision Number 14/PUU-XI/2013 states the 2019 general election applies simultaneously that it may bring juridical effect on the pattern of threshold application. The formulation of the problem to be explained in this analysis is how the legal impact of the regulation on threshold in legislative and presidential elections after the issuance of Constitutional Court Decision Number 52/PUU-X/2012 and Number 14/PUU-XI/2013. This analysis uses a normative juridical research method. The results of the study show that in the context of a democratic country, the threshold is applied as a limit to filter out presidential candidates or legislative members, which is open legal policy and submitted to lawmakers. Keywords: legislative election, presidential election, threshold. 
TERSESAT NOMINA “VENTURA” M Fauzi
Jurnal Yudisial Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i1.346

Abstract

ABSTRAKSalah satu kasus kepailitan yang kontroversial adalah kasus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT BV. Secara keseluruhan, sembilan permohonan yang telah diajukan terhadap perusahaan ini ditolak oleh majelis hakim pengadilan niaga, sehingga menimbulkan kesan bahwa PT BV kebal dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan sebagaimana dalam Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt. Pst. Ketidakcermatan majelis hakim dalam putusan tersebut menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian normatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual ini. Analisis Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst menyimpulkan beberapa ketidakcermatan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya. Majelis hakim secara apriori menyimpulkan status bidang usaha dari dari kata "ventura" yang melekat pada nama badan hukum perusahaan, dan secara langsung mengaitkannya dengan ketentuan pembatasan hak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga keuangan. Majelis hakim tidak cermat dalam menilai fungsi medium term notes dengan menyatakan medium term notes sebagai instrumen yang digunakan PT BV untuk menjalankan bidang usahanya, yaitu menghimpun dana masyarakat. Selain itu majelis hakim juga menyimpulkan PT BV sebagai perusahaan modal ventura yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga hanya dapat diajukan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pertimbangan ini tidak cermat karena pada kenyataannya pembatasan tersebut hanya berlaku terhadap debitor yang bidang usahanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, yang mana bidang usaha perusahaan modal ventura tidak termasuk di dalamnya.Kata kunci: lembaga kepailitan, hak mengajukan permohonan pernyataan pailit, perusahaan modal ventura. ABSTRACT One of many cases in point of controversial bankruptcy is the case of bankruptcy statement and debt rescheduling for PT BV. Overall, nine applications submitted against this company have been rejected by the judges of the commercial court, suggesting that PT BV is immune from the debt rescheduling process and bankruptcy as in Decision Number 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt. Pst. The inaccuracy of the panel of judges in the decision becomes the core problems examined in this normative research using case studies and conceptual approach. From the analysis of Court Decision Number 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, it can be concluded that there are some inaccuracies of the panel of judges in their legal considerations. The panel of judges in a priori way deducing the status of the business field from the term "ventura" attached to the name of the corporate legal entity, and directly linking it to the provisions on limiting rights to submit a bankruptcy statement for financial institutions. The panel of judges was also not careful in assessing the function of medium term notes and stated that medium term notes was an instrument used by PT BV in raising public funds as its line business. Also, the panel of judges also concluded that PT BV was a venture capital company under the supervision of the Otoritas Jasa Keuangan and could only be filed for bankruptcy by the Otoritas Jasa Keuangan. This consideration is not accurate because such restrictions apply only to debtors whose scope of business relating to the public interest, not including the venture capital company's business scopes. Keywords: bankruptcy institution, right to file for bankruptcy statements, venture capital company. 
DISPARITAS PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PENERAPAN PASAL PENGHINAAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Vidya Prahassacitta; Batara Mulia Hasibuan
Jurnal Yudisial Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i1.299

Abstract

ABSTRAKPasal penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan pasal yang sering menimbulkan perdebatan. Penulis mengkaji putusan-putusan pengadilan periode tahun 2010-2016, dan menemukan rumusan masalah bagaimana disparitas penerapan pasal penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pada aspek perlindungan terhadap kebebasan berekspresi? Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dilakukan untuk memperoleh jawaban. Analisis terhadap dua belas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada periode tahun 2010 sampai dengan 2016 diperoleh dua kesimpulan. Pertama, terjadi disparitas dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 tersebut karena adanya disparitas ketika hakim menginterpretasikan unsur-unsur pasal tersebut. Kedua, terjadi disparitas dalam perlindungan kebebasan berekspresi akibat adanya disparitas tersebut, bahkan penerapan pasal tindak pidana penghinaan tersebut cenderung mengancam kebebasan berekspresi.Kata kunci: tindak pidana, penghinaan, kebebasan berekspresi. ABSTRACT Article of defamation in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 is every so often debated. This analysis examines court decisions around the period 2010-2016 with the formulation of the problem of how inconsistent the application of the defamation article in Article 27 paragraph (3) juncto Article 45 of Information and Electronic Transactions Law, along with the aspect of freedom of expression protection. This study uses normative research methods with law and cases approach to obtain answers. Out from analyzing twelve court decisions with have permanent legal force from 2010 to 2016, two conclusions are obtained. First, there is disparity in the application of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 because of the disparity when the judge interprets the elements of the article. Second, there is disparity in the protection of freedom of expression due to the difference; even the application of the criminal offense article tends to threaten freedom of expression. The contradiction must be between the decisions of the same court, or at the same level. Keywords: criminal act, defamation, freedom of expression.
PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM Imran Imran
Jurnal Yudisial Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i1.379

Abstract

ABSTRAKDalam sistem peradilan pidana penanganan suatu kasus dimulai sejak kasus itu muncul, kemudian ditangani oleh polisi, hingga proses akhir dari penegakan hukum terletak pada putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa menjatuhkan hukuman ataupun membebaskan seorang terdakwa. Dalam putusan hakim akan terlihat kemampuan hakim dalam mengonstruksi kasus sejak dakwaan dibacakan hingga pledoi diucapkan. Semua konstruksi hakim tersebut akan tergambar dalam pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut akan terlihat apakah suatu putusan tersebut melanggar kode etik atau tidak. Apa yang terlihat dalam dua putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, mencerminkan adanya persoalan ketika seorang terdakwa dua kali dihukum oleh majelis hakim yang sama untuk perbuatan yang sama pula. Hal inilah yang kemudian menjadi rumusan masalah, apakah putusan tersebut melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau tidak? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada data sekunder, maka akan terlihat bagaimana sesungguhnya dua putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh majelis hakim.Kata kunci: kode etik dan pedoman perilaku hakim; sistem peradilan pidana; profesionalisme.  ABSTRACT In the criminal justice system, the handling of a case starts since the claim arises, then is handled by the police, until the final process of law enforcement, which lies in the judge's decision. Judges' decisions can be in the form of sentencing or acquitting a defendant. The ability of a judge to construct a case will appear in the decision from the time the indictment is read until the plea is pronounced. In these considerations, it will be seen whether the judge's decision violates the code of ethics or not. Two judges' decisions issued by the Tobelo District Court reflect the problem in which a defendant was twice sentenced by the same panel of judges for violating the same law. This is what then becomes the formula of the problem, whether the decision violates the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges or not. By using normative legal research method focusing on secondary data construing, it will expose the fact of these two decisions. The results of this analysis indicate that there are violations of the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges been committed by the panel of judges examining the case. Keywords: code of ethics and code of conduct of judges; criminal justice system; professionalism. 
PUTUSAN PEMIDANAAN MELEBIHI TUNTUTAN DALAM PERKARA KORUPSI POLITIK Budi Suhariyanto
Jurnal Yudisial Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i1.303

Abstract

ABSTRAKMemasuki masa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah selalu muncul opini tentang korupsi politik, baik sebelum dan sesudahnya. Persoalan korupsi politik ini secara definitif dalam hukum positif tak diatur secara eksplisit sehingga dipertanyakan keberadaannya. Akan tetapi secara praktik penegakan hukum, terdapat putusan pemidanaan yang mengidentifikasi korupsi politik dan memperberat hukuman terhadap pelakunya. Bahkan pemidanaannya melebihi daripada pidana yang dituntutkan oleh jaksa. Menarik untuk dipermasalahkan yaitu: bagaimanakah eksistensi korupsi politik dalam perundang-undangan Indonesia; bagaimanakah praktik pemidanaan terhadap pelaku korupsi politik; dan bagaimanakah filosofi putusan pemidanaan melebihi tuntutan dalam perkara korupsi politik. Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan mengemukakan bahwa eksistensi korupsi politik tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi merupakan perluasan tafsir atas delik korupsi menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum yang dielaborasi dengan kejahatan politik. Putusan Nomor 1885K/PID.SUS/2015 menjatuhkan pemidanaan melebihi tuntutan atas tindak pidana korupsi politik. Melalui pemberatan pidana tersebut, majelis hakim hendak menjelaskan kualifikasi korupsi politik sebagai delik korupsi yang spesifik karena berdampak luar biasa bagi kerusakan tatanan penyelenggaraan pemerintahan.Kata kunci: pemidanaan, melebihi tuntutan, korupsi politik. ABSTRACT Entering the general or regional head elections period and afterward, opinions about political corruption often emerge. Definitively the existing political corruption problems are not set explicitly in the positive law which raises questions. But in applied law enforcement, there happens to be sentencing that identifies political corruption and aggravates the punishment for the offender. The thing is the sentence goes beyond the prosecutors' demands. It is interesting to question in what way the political corruption exists in Indonesian legislation, and just how applicable the sentencing against offenders of political corruption, as well as what philosophy lies in imposing sentence over the prosecutors' demands in cases of political corruption. Normative legal research method through the approach of legislation, cases, and concepts used to answer these three problems. The results of the analysis suggest that the political corruption has not been explicitly regulated in the law, but is an extended interpretation of a delict of corruption in abuse of power against the law elaborated with political crime. The decision of the Supreme Court Number 1885K/PID.SUS/2015 dropped a sentence over the demands of the prosecution of political corruption. Through the escalation of a sentence, the panel of judges attempts to explain the qualification of political corruption as a specific delict of corruption considering a tremendous negative impact it could cause to the governance system. Keywords: sentencing, over the prosecutor's demands, political corruption.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue