Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah ]]>
<![CDATA[Kevin Bhaskara Sibarani]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3322
<![CDATA[State Owned Asset (SOA) utilization is a part of the management of state assets as an alternative in providing income for the state through non-tax state revenue. The implementation of the utilization of SOA is stated in the form of an agreement or contract between the government and the partner which can come from the private sector. This research will analyze the provisions or arrangements of the SOA utilization agreement related to the contract law in Indonesia and the application of freedom of contract in the SOA utilization contracts. The results of this reseatch indicate that the principle of freedom of contract is not absolute and the application of freedom of contract in the SOA utilization agreement is limited by the laws and regulations governing the provisions in the management of SOA. This research was conducted using a normative juridical method through a conceptual approach and a statutory approach. The SOA utilization agreement practically is an implementation of statutory regulations, however, the application of freedom of contract in its application can be seen from the stages of the contract, i.e. the pre-contractual, contractual and post-contractual stages in determining the contents and provisions of the agreement as long as it does not conflict with the provisions of the legislation, decency and public order.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tinda Pidana Terorisme ]]>
<![CDATA[Jeanne Darc Noviayanti Manik]]>;
<![CDATA[Rahmat Robuwan]]>;
<![CDATA[Wirazilmustaan Wirazilmustaan]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3362
<![CDATA[Victims of terrorism are not only those affected by terrorist attacks but include those exposed to terrorist ideology. The series of bombings, shootings and stabbings that occurred in the territory of the Republic of Indonesia has resulted in the loss of life regardless of the victim, causing widespread public fear, and property losses, resulting in a wide impact on social, economic, political, and international relations. The method used is Legal Research based on legislation related to each other. The best thing that can be done by the state to maintain the safety and security of citizens from becoming victims of terrorism is to prevent or anticipate that terrorism crimes do not occur. The fulfillment of the rights of victims under Act No. 15 of 2003 at the crisis stage after the crime of terrorism must be taken immediately because the action relates to the safety of the victim. Act No. 5 of 2018 states that the victim of non-criminal terrorism is a person who suffers physical, mental, and/or economic losses resulting from a Terrorism Crime. Victims are direct victims as well as indirect victims of a crime of terrorism. The determination of victims of terrorism can be done directly by investigators, without having to wait for a court decision. Treatment of victims, especially those who must receive medical treatment, psychosocial and psychological rehabilitation.]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Kedudukan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Dalam Perlindungan Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[Darwance Darwance]]>;
<![CDATA[Rafiqa sari]]>;
<![CDATA[Tiara Ramadhani]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3504
<![CDATA[Data mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, bahkan menjadi negara dengan sumber daya alam paling melimpah di dunia. Perspektif kekayaan intelektual, potensi-potensi itu merupakan produk yang dapat dilindungi berdasarkan kepemilikan komunal indikasi geografis. Setelah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, terutama Persetujuan TRIPs, Indonesia berkewajiban memiliki regulasi yang memberikan perlindungan kepada indikasi geografis. Pada beberapa regulasi yang pernah ada, pemerintah daerah diberikan kewenangan sebagai pemohon saat pendaftaran sebuah produk sebagai indikasi geografis di kementerian. Faktanya, peran pemerintah daerah kurang optimal, terutama bila dilihat dari potensi yang dimiliki, ditambah regulasi sifatnya tidak imperatif. Penelitian ini bersifat normative dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil kajian yang sudah dilakukan, didapati hasil bahwa kedudukan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak imperatif mengatur secara spesifik kedudukan pemerintah daerah, sehingga dengan yang melimpah hanya sedikit yang didaftarkan akibat kurangnya kontribusi pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan ]]>
<![CDATA[Muhammad Zaky Adriansa]]>;
<![CDATA[Iga Gangga Santi Dewi]]>;
<![CDATA[Ery Agus Agus Priyono]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3623
<![CDATA[This research discusses the legal force of binding sale and purchase agreements under the hands made by the parties without witnesses and only waarmarking by a notary. The research method used is the analytical descriptive method, a research method that reveals problems, analyzes a problem, examines, and interprets it into conclusions and suggestions in a systematic way so that it is easy to understand. Normative Juridical approach method, namely legal research that uses secondary data sources such as principles the doctrines in the science of law. The results of the study can be concluded that the underhand Sale and Purchase Agreement (PPJB) is a form of agreement between two parties who agree to bind themselves, which is made jointly. Even though PPJB under the hand can be made freely by the parties who want to make an agreement, it may not violate the provisions of Article 1320 of the KUHPerdata. PPJB made before an authorized official and PPJB made privately have the same legal force. PPJB under the hand made by the parties without witnesses and only waarmarking by a notary, the strength of proof is only between the parties. If the parties do not deny and acknowledge the signature in the agreement, then the PPJB under the hand has perfect power as an authentic deed.]]>
<![CDATA[Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia ]]>
<![CDATA[Maya Cristiana]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3419
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menegakan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Salah satunya hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan beberapa regulasi tentang HAM. Subtansi pada UUD 1945 pasal 28I ayat (1) dijelaskan bahwa hak beragama bersifat mutlak bagi setiap individu, maka semestinya berlaku secara universal dan non diskriminasi. Ditengah maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama mendorong terjadinya judicial review terhadap UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang ini yang akhirnya dianggap bertentangan dengan jaminan kebebasan hak beragama yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian juga ketika Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Sehingga pasca putusan Mahkamah Konstitusi konsepsi hak beragama Indonesia menjadi lebih jelas. Namun bagi yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusia berargumen bahwa UU No.1/PNPS/1965 menjadi alat untuk membenarkan kekerasan atas nama agama.]]>
<![CDATA[Laut Cina Selatan: Menakar Peran Indonesia Dalam Dewan Keamanan United Nation ]]>
<![CDATA[Satrio Ageng Rihardi]]>;
<![CDATA[Jaduk Gilang Pembayun]]>;
<![CDATA[Arnanda Yusliwidaka]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3435
<![CDATA[Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Anggota Tidak Tetap DK PBB) pada periode 2019-2020. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, mengingat Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota PBB untuk menjadi salah satu anggota dari Organ Utama PBB yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan wilayah yang tengah menjadi sengketa antara negara-negara sekitar yang merasa memiliki klaim atas wilayah tersebut. Sengketa ini telah menjadi perhatian dunia dimana ketegangan-ketegangan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut semakin hari semakin mencemaskan dalam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Berbagai provokasi dan kebijakan luar negeri dari masing-masing negara dilakukan untuk memenangkan klaim atas wilayah tersebut. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB memiliki salah satu kewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa internasional atas wilayah LTS tersebut yang di klaim oleh negara-negara. Indonesia dapat menjadi pihak penengah untuk memberikan sudut pandang lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa di wilayah LTS berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Bahan pustaka yang diteliti dan dikaji terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pencarian data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen dan keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.]]>
<![CDATA[Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah ]]>
<![CDATA[Sibarani, Kevin Bhaskara]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3322
<![CDATA[State Owned Asset (SOA) utilization is a part of the management of state assets as an alternative in providing income for the state through non-tax state revenue. The implementation of the utilization of SOA is stated in the form of an agreement or contract between the government and the partner which can come from the private sector. This research will analyze the provisions or arrangements of the SOA utilization agreement related to the contract law in Indonesia and the application of freedom of contract in the SOA utilization contracts. The results of this reseatch indicate that the principle of freedom of contract is not absolute and the application of freedom of contract in the SOA utilization agreement is limited by the laws and regulations governing the provisions in the management of SOA. This research was conducted using a normative juridical method through a conceptual approach and a statutory approach. The SOA utilization agreement practically is an implementation of statutory regulations, however, the application of freedom of contract in its application can be seen from the stages of the contract, i.e. the pre-contractual, contractual and post-contractual stages in determining the contents and provisions of the agreement as long as it does not conflict with the provisions of the legislation, decency and public order.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tinda Pidana Terorisme ]]>
<![CDATA[Manik, Jeanne Darc Noviayanti]]>;
<![CDATA[Robuwan, Rahmat]]>;
<![CDATA[Wirazilmustaan, Wirazilmustaan]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3362
<![CDATA[Victims of terrorism are not only those affected by terrorist attacks but include those exposed to terrorist ideology. The series of bombings, shootings and stabbings that occurred in the territory of the Republic of Indonesia has resulted in the loss of life regardless of the victim, causing widespread public fear, and property losses, resulting in a wide impact on social, economic, political, and international relations. The method used is Legal Research based on legislation related to each other. The best thing that can be done by the state to maintain the safety and security of citizens from becoming victims of terrorism is to prevent or anticipate that terrorism crimes do not occur. The fulfillment of the rights of victims under Act No. 15 of 2003 at the crisis stage after the crime of terrorism must be taken immediately because the action relates to the safety of the victim. Act No. 5 of 2018 states that the victim of non-criminal terrorism is a person who suffers physical, mental, and/or economic losses resulting from a Terrorism Crime. Victims are direct victims as well as indirect victims of a crime of terrorism. The determination of victims of terrorism can be done directly by investigators, without having to wait for a court decision. Treatment of victims, especially those who must receive medical treatment, psychosocial and psychological rehabilitation.]]>
<![CDATA[Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia ]]>
<![CDATA[Cristiana, Maya]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3419
<![CDATA[The Constitutional Court which aims to uphold and protect the constitutional rights of citizens and the protection of human rights. One of them is the right to freedom of religion which is guaranteed by the constitution and several regulations on human rights. The substance of the 1945 Constitution article 28I paragraph (1) explains that the right to religion is absolute for every individual, so it should apply universally and non-discriminatory. In the midst of rampant violence in the name of religion, there has been a judicial review of Law No.1/PNPS/1965 concerning the Prevention of Abuse and/or Blasphemy of Religion. This law was finally deemed contrary to the guarantee of freedom of religious rights which could not be reduced under any circumstances. Likewise, when the Constitutional Court rejected all applications. So that after the decision of the Constitutional Court the conception of Indonesian religious rights became clearer. However, those who do not agree with the decision of the Constitutional Court argue that Law No.1/PNPS/1965 is a tool to justify violence in the name of religion.]]>
<![CDATA[Laut Cina Selatan: Menakar Peran Indonesia Dalam Dewan Keamanan United Nation: International Dispute Resolution; South China Sea; UNCLOS 1982. ]]>
<![CDATA[Rihardi, Satrio Ageng]]>;
<![CDATA[Pembayun, Jaduk Gilang]]>;
<![CDATA[Yusliwidaka, Arnanda]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3435
<![CDATA[Indonesia has been elected as a Non-Permanent Member of the United Nations Security Council (Non-Permanent Member of the UN Security Council) in the 2019-2020 period. This is an extraordinary achievement, considering that Indonesia is trusted by UN member countries to be one of the members of the UN Main Organ which has the task of maintaining world peace and security. The South China Sea (LTS) is an area that is being disputed between neighboring countries that feel they have a claim to the area. This dispute has become the world's attention where the tensions shown by these countries are increasingly worrying about security stability in the region. Various provocations and foreign policies from each country were carried out to win claims to the territory. Indonesia as a non-permanent member of the UN Security Council has one of the obligations to participate in resolving international disputes over the LTS area which is claimed by countries. Indonesia can be a mediator to provide another point of view in resolving the dispute peacefully. The purpose of this study is to examine Indonesia's involvement in efforts to resolve disputes in the South China Sea region based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The method used in this research is normative legal research. This research was conducted by researching and reviewing library materials that had been collected by the research team. The library materials that were researched and studied consisted of primary materials, secondary materials, and tertiary materials. Data search is done by literature study or document study and all data obtained will be analyzed qualitatively]]>
