cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
abdul wahid
Contact Email
riopascaunisma@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riodyka@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 25493361     EISSN : 26557789     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018" : 7 Documents clear
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH ATAS PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA JUAL BELI hidayat, deny
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.844 KB)

Abstract

AbstrakSektor perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan negara. Pemerintah telah melakukan beberapa kali pembaharuan dibidang perpajakan atau reformasi perpajakan salah satu produknya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).Namun dalam pelaksanaannya BPHTB ini sering tidak dilaksanakan menurut amanat undang-undang. Para wajib pajak ini seringkali memanipulasi harga properti sehingga pajak yang diterima oleh negara tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Hal ini sering dijumpai sehingga petugas Badan Pendapatan Daerah harus turun langsung untuk melakukan verifikasi lapangan.Kata Kunci: Pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Jual Beli AbstractThe taxation sector is one of the important factors for the increase of state revenues. The Government has made several renewal in the field of taxation or tax reform of one of its products is Law No. 20 of 2000 on the Amendment to Law Number 21 Year 1997 on the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). But in its implementation BPHTB is often not carried out according to the mandate of the law. These taxpayers often manipulate property prices so that the taxes received by the state do not match the actual price. This is often found so that the officers of the Regional Revenue Agency must go down directly to conduct field verification.Keywords: taxes, customs acquisition of land and building rights, sale and purchase
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015) kusuma, candra hadi
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.326 KB)

Abstract

AbstrakPerjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pasca putusan MK no.69/PUU-XIII/2015 membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan. Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkait dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami-istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika terdapat Perjanjian Kawin maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga kekuatan mengikatnya adalah terhitung sejak didaftarkan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, perjanjian kawin tersebut mengikat kedepan dan tidak berlaku surut.Kata Kunci : Perjajian Perkawinan, Kedudukan Hukum,Perlindungan Hukum AbstractThe marriage agreement made after the marriage after the Constitutional Court's decision no.69 / PUU-XIII / 2015 has brought about a change in the legal status of the property contained or obtained in the marriage. For third parties who become creditor, it is important to know how the position of husband and wife property. This is related to the certainty of the settlement of receivables. If married couples with unanimous union of marriage property, then the debt made by the husband and wife can be demanded of repayment from the property of unity. Conversely, if there is a Marriage Agreement then debt repayment becomes the responsibility of the party making the agreement. The legal status of a marriage agreement made after marriage against a third party of binding force shall be effective as of the date of registration. In conjunction with a third party, the marriage agreement is binding to the fore and is not retroactive.Legal protection for third parties in the marriage agreement there are two forms of preventive legal protection by the form of ratification by the marriage or notary and repressive protection by filing a lawsuit to the court.Keywords: Marriage Agreement, Legal Status, Legal Protection
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN sabrina, nahdiya
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.723 KB)

Abstract

AbstrakMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pertimbangan atas hal tersebut adalah bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.Kata Kunci: analisis yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan AbstractThe Constitutional Court (MK) granted a material test of Article 43 paragraph (1) of the 1/1974 Law stating that "children born outside of marriage only have civil relations with their mother and mother's family" must be read, Children born outside of marriage have a relationship civilize with his mother and his mother's family as well as with men as his proven father based on science and technology and/or other evidence under law having blood relations, including civil relations with his father's family. Consideration of this is that the relationship of a child to a man as a father is not solely due to the bond of marriage, but may also be based on the proof of the existence of blood relations between the child and the man as the fatherKeywords: juridical analysis, verdict of Constitutional Court, child born outside of marriage
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI DI BAWAH TANGAN ATAS TANAH YANG BERSETATUS LETTER C hasanah, nuzula
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.458 KB)

Abstract

AbstrakDi tengah masyarakat masih banyak praktek jual beli tanah yang masih bersetatus letter C atau belum bersertipikat. Biasanya praktek ini dilakukan atas dasar saling percaya yang disebut jual beli di bawah tangan. Asal sudah ada kata sepakat, maka tanah sudah beralih kepemilikannya. Praktek jual beli tanah di bawah tangan ini masih terjadi di Desa Gadingkembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Ada beberapa faktor yang menyebabkab masih terjadi praktik jual beli dibawah tangan, sebagian masyarakat di Desa Gadingkembar juga tidak memahami akibat hukum dari praktik jual beli dibawah tangan atas tanah yang masih bersetatus letter C, serta sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat dari jual beli di bawah tangan.Kata Kunci : Jual Beli di bawah tangan, Tanah Letter C AbstractIn the community there is still a lot of practice of buying and selling land that is still in the letter C or not certified. Usually this practice is done on the basis of mutual trust called buying and selling under the hands. Origin has no agreement, then the land has switched ownership. The practice of buying land under the hands is still happening in Gadingkembar Village, Jabung District, Malang Regency. There are several factors causing the practice of buying and selling under the hands, some people in Gadingkembar Village also do not understand the legal consequences of the practice of buying and selling under the hands of the land still in letter C, as well as possible disputes in the future resulting from the sale and purchase under the hands.Keywords: sale and purchase under the hand, Land Letter C
IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH poetra, Rahmat rizal
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.483 KB)

Abstract

Land is one source of livelihood and livelihood for people and society. The goverment has the responsibility as well the main task to protect the entire nation of indonesia contained in it. All aimed to promote the general welfare educate the life of the nation, and participate in the implementation of world order. So the need for legal certainty in the process of land registration. In the implementation of land registration Official Deed Office (PPAT) and the National Land Agency (BPN) plays an important role. The legal consequences of Land Acquisition Officials (PPAT) are late in submitting the deed namely in the form of administrative sanction and reprimand from the Office of National Land Agency (BPN). So it is necessary to socialize, improve facilities, and more assertive sanctions. 
PERJANJIAN KREDIT DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN BayuAji, mohamad Rizki
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.187 KB)

Abstract

Perjanjian kredit bank dalam bentuk tertulis di bawah tangan, dewasa ini sering dilakukan dalam praktek pemberian kredit oleh pihak bank khususnya Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit wonorejo Cabang Kediri selaku kreditur kepada nasabah peminjam (debitur). Kekuatan hukum perjanjian kredit dengan akta di bawah tangan dalam pembuktian di persidangan lemah karena debitor atau penerima kredit dapat mengingkari keaslian tanda tangan dalam perjanjian kredit yang dibuat secara di bawah tangan.Kata Kunci: perjanjian kredit, perjanjian dibawah tangan, kekuatan hukum
KEABSAHAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PEMBUATAN AKTA ANTARA NOTARIS DAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Witjakso, haryo
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.242 KB)

Abstract

AbstrakRiset ini jenisnya yuridis normatif dan empirik dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsepsional, serta sosiologis. Teknik pengambilan bahan hukumnya dengan teknik dokumen. Salah satu hasil riset menyebut, bahwa akibat hukum yang diterima oleh notaris yang tidak mandiri dan berpihak dalam hal ini melakukan perjanjian kerjasama dengan bank yaitu yang paling berat pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 12 huruf (c) dan (d)) dapat juga terkena sanksi administratif seperti yang tertulis dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 85 yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.Kata Kunci: notaris, bank, akta otentik, kode etik, yuridis normatif. AbstractThis research is a type of normative and empirical juridical with legal and conceptual approaches, as well as sociological. Technique of taking legal material with document engineering. One of the research findings suggests that the legal consequences received by non-independent and impartial notaries have entered into agreements with banks that are the most heavily dismissed with disrespect (Article 12 (c) and (d)) may also be subject to sanction administrative as written in Article 85 of the Notary Deed of Law (UUJN), ie verbal reprimand, written reprimand, dismissal with respect or dismissal with disrespect.Keywords: notary, bank, authentic act, code of ethics, normative juridical.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022) Vol. 6 No. 3 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 5, No 4 (2021): November Vol 5, No 3 (2021): Agustus Vol 5, No 2 (2021): Mei Vol 5, No 1 (2021): Februari Vol 4, No 2 (2020): Agustus Vol 4, No 1 (2020): Februari Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019 Vol 3, No 2 (2019): Agustus Vol 3, No 1 (2019): Februari Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018 Vol 2, No 2 (2018): Agustus Vol 2, No 1 (2018): Februari More Issue