cover
Contact Name
Nike Mutiara Fauziah
Contact Email
nikemutiarafa@untidar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jpalg@untidar.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Administration and Local Governance
Published by Universitas Tidar
ISSN : 26144433     EISSN : 26144441     DOI : -
Core Subject : Social,
Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG), managed and publish by the Public Administration Department, Social and Political Science Faculty, Universitas Tidar with registered number 2614-4433 (print) and 2614-4441 (online). This journal regularly publishes twice a year in Juni and December.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era" : 7 Documents clear
Evaluasi Program Pembinaan Eks Wanita Tunasusila di Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nadia Anggraeni; Haura Attahara; Dadan Kurniansyah
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3854

Abstract

Pembinaan melalui rehabilitasi sosial eks Wanita Tunasusila (WTS) di Kabupaten Karawang adalah salah satu program pemerintah untuk mengatasi fenomena prostitusi, berdasarkan data dari berdasarkan Pencapaian Kinerja Dinsos Kabupaten Karawang pada tahun 2020 berjumlah 50 orang yang menjadi WTS di lokalisasi legal maupul illegal, tujuan program ini adalah terbinanya para penyandang masalah tunasusila menjadi berkemampuan dan berkemauan untuk mengembalikan harga diri, kepecayaan diri, dan tanggungjawab sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya secara wajar melaui pembinaan fisik, mental dan pelatihan keterampilan, dalam hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kulitatif, teknik penggunaan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa program pembinaan melalui rehabilitasi cukup efektif tetapi perlu ada perbaikan untuk program selanjutnya, seperti halnya lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan program, penyediaan fasilitas, penyediaan trainer, pendanaan, maupun dalam hal pengawasan program juga perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk pemantauan klien yang dibina.
Demokrasi Komunitarian Pada Sistem Pemerintahan Tradisional Kemargaan di Sumatera Selatan Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain; Fadlurrahman Fadlurrahman
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3856

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejarah masa lampau mengenai praktik politik Demokrasi Komunitarian pada sistem Pemerintahan Kemargaan Tradisional di Sumatera Selatan. Perlu diketahui, bahwa Pemerintahan Kemargaan, merupakan salah satu dari sistem pemerintahan adat tradisional yang tersebar pada sebagian besar klan-klan dan suku masyarakat di wilayah Uluan di Sumatera Selatan. Wilayah Uluan sebagai daerah dataran tinggi pedalaman, menjadi basis dari pemerintahan tradisional Kemargaan yang secara otonom berdiri sendiri dan terhimpun dalam kesatuan komunitas politik berdasarkan pada basis genelogis dan territorial. Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, dengan metode sejarah. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung oleh data lliteratur yang dianalisis menggunakan pendekatan teori Demokrasi Komunitarianl. Hasil dari penelitian ini, menemukan bahwa sistem pemerintahan Kemargaan pada sebagian besar masyarakat Uluan di Sumatera Selatan dalam praktik politik dan pemerintahannya sangat menunjunjung tinggi prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi komunitarian dengan berpedoman pada Undang-undang Simbur Cahaya sebagai hukum adat tertinggi yang menjadi landasan formal yang mengatur etika politik dan kebaikan bersama dari masyarakat komunitas pemerintahan Kemargaan di masa lalu.
Introduksi Weekend Service di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang, Provinsi Banten Samodra Wibawa; Markus Bandhu; Fadlurrahman Fadlurrahman
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3858

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan perubahan yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang dengan ditambahkannya waktu kerja pada hari Sabtu dan Minggu. Dengan metode kualitatif ditemukan bahwa: (1) Pegawai pada prinsipnya tidak keberatan dengan penambahan waktu kerja, namun seringkali mereka absen atau terlambat masuk kerja; tapi sebaliknya (2) Penambahan jam kerja pada waktu weekend ini ternyata tidak maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna layanan; (3) Motivasi pegawai untuk mejalankan tugas weekend service adalah motivasi intrinsik (pegawai memanfaatkan fasilitas kantor untuk menyelesaikan tugas lain) dan motivasi ekstrinsik (upaya pimpinan meyakinkan pegawai dengan cara: penerapan kelompok kerja, insentif, fleksibilitas waktu kerja dan penggunaan teknologi). Disarankan agar dilakukan evaluasi berkala guna menilai manfaat program ini, baik bagi pegawai maupun masyarakat.
Disaster Governance : Bencana Abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Fitriani Fitriani; Geovani Meiwanda
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3848

Abstract

Bencana abrasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, telah mengancam dan menimbulkan kerugian berupa kerugian harta benda, tempat ibadah, dan pendapatan. Pada tahun 2020, panjang abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir mencapai 44,8 km. Kabupaten Rangsang Pesisir merupakan kawasan yang terletak di pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang memiliki arus gelombang yang kuat sehingga bencana abrasi yang terjadi harus dikelola untuk meminimalisir risiko yang timbul dari abrasi yang terjadi. Tujuan penelitian Tata Kelola Bencana Abrasi di Kecamatan Rangsang Peisisir adalah untuk mengetahui bagaimana penanggulangan bencana abrasi dan untuk mengetahui apa saja keterbatasan dalam penanggulangan bencana abrasi di Kabupaten Rangsang Pesisir sehingga bencana abrasi yang terjadi di Kabupaten Rangsang Pesisir semakin meningkat setiap tahunnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penanganan bencana abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dalam pengelolaan abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti
Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19 Sukron Mazid; Rumawi Rumawi; Wahyu Prabowo; Sholihul Hakim
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3859

Abstract

Tugas penyuluh agama yakni untuk melaksanakan bimbingan, penerangan dan pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Penyuluhan bermaksud untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait ajaran agama serta mendorong untuk menjalankan dengan sebaiknya. Adapun masalah sosial kemasyarakatan, penyuluh memberikan bimbingan dan motivasi agar masyarakat paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah demi kemajun dan kesejahteraan serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut serta mensukseskan pembangunan peradaban luhur bangsa. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data melalui trianggulasi (sumber dan metode). Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama adalah peran penyuluh agama Islam adalah memberikan pembinaan bentuknya yaitu kegiatan keagamaan seperti melaksanakan pengajian, tadarusan, dan kajian keislaman. Kedua, Pelayan masyarakat di era pandemi Covid 19 saat ini sebagai motivator yang mampu memberikan jalan penuntun kearah penerangan. Penelitian ini masih harus dikaji lebih dalam terutama kepada penyuluh agama terutama dalam pelayanan pembangunan spiritual masyarakat di era pandemi Covid 19.
Efektivitas Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta Matheus Gratiano Mali
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3849

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap pelaku Industri Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Penelitian dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Koperasi dan UMKM DIY serta pelaku Industri Kreatif dan Usaha Kecil di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih perlunya perhatian pemerintah untuk melakukanPemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya terkait persoalan dasar IKM dalam menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yakni dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.
Analisis Ketercapaian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus: Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang) Tri Asih Wismaningtyas; Yuni Kurniasih
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3850

Abstract

Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan good governance. Pemerintah didorong untuk dapat bersikap terbuka dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu pemerintah daerah yang termasuk dalam kategori informatif dan menempati urutan pertama di Provinsi Jawa Tengah dalam hal transparansi badan publik adalah Pemerintah Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketercapaian implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Pemerintah Kota Semarang serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualititatif melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kelengkapan dan kemutakhiran informasi yang tertera di situs resmi Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komitmen pemerintah, kompetensi, anggaran dan fasilitas.

Page 1 of 1 | Total Record : 7