cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Titandria
Contact Email
rika.titandria@umk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hidayatullah@umk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Suara Keadilan
Published by Universitas Muria Kudus
ISSN : 1829684X     EISSN : 26219174     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi Bisnis
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)" : 7 Documents clear
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OJEK HAK TANGGUNGAN OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Widyasti, Wuri
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13380

Abstract

Lelang merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian kredit macet melalui penjualan yang ditetapkan secara hukum. Pihak bank sebagai pemberi kredit memiliki hak untuk menjual barang jaminan saat debitur wanprestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, bank sebagai penjual sering mengalami kendala yang menyebabkan barang jaminan menjadi sulit atau bahkan tidak dapat dilelang karena permasalahan seperi renvoi dokumen, antrian jadwal lelang yang terlalu lama, pemilik agunan merupakan pihak ketiga bukan debitur, agunan dalam bentuk rumah namun SHM yang menjadi barang jaminan hanya sebagian rumah, dan adanya kekurangjelasan batas agunan yang berupa tanah sawah dan adanya gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan dan mengetahui penyebab dari kendala yang dialami oleh bank sebagai penjual objek lelang eksekusi objek hak tanggungan dan solusinya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (non-doctrinal) untuk mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan hak tanggungan atas tanah. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan lelang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada karena faktor-faktor diluar hukum yang menghambat lelang dan menyebabkan barang jaminan tidak dapat dilelang. Diperlukan peningkatan substansi hukum seperti ketelitian dalam proses administrasi bank, proses pemberian kredit dan pemeliharaan dokumen yang akurat. Peningkatan reformasi struktural dengan memperbaiki efisiensi dan ketersediaan sumber daya manusia di KPKNL serta perbaikan budaya dengan mendorong pendekatan yang lebih profesional dari semua pihak yang terlibat dalam proses lelang, termasuk kreditur, debitur dan notaris.
DIGITALISASI BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP ETIKA PEJABAT PUBLIK Spaltani, Bita Gadsia
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13353

Abstract

Meningkatnya korupsi di ranah birokrasi dari tahun ke tahun harus terus dilakukan berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Digitalisasi birokrasi dinilai dapat menjadi suatu upaya  perubahan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi dari berbagai aspek. Jangan sampai digitalisasi justru menjadi celah kecurangan untuk mengotak-atik sistem yang sebenarnya ditujukan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik itu sendiri. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisa apa saja bentuk-bentuk digitalisasi birokrasi dan mendeskripsikan seberapa besar dampak digitalisasi birokrasi terhadap pembenahan etika pejabat publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menekankan pada etika birokrasi, substansi peraturan perundang-undangan, dan diskresi dalam bingkai statute approach dan conceptual approach.  Hasil pembahasan dalam penelitian ini antara lain: (1) Birokrasi digital sebagaimana sering disebut sebagai e-government merupakan sarana pemerintah dalam memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dan mengkolaborasikannya dengan penyediaan layanan pemerintah dimana masyarakat mendapatkan akses kemudahan dalam mengurus kepentingan mereka. Namun adanya percepatan dalam mendorong transformasi digital ini perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang muncul di kemudian hari, diantaranya adalah  kultur, kolaborasi, dan perkembangan teknologi. (2) Hasil pilihan moral yang dipelajari etika berdasarkan analisa kritis menjadi moral individu atau moral sosial dalam lingkup masyarakat. Pilihan-pilihan moral yang diambil berdasarkan proses kajian yang berbeda dalam hal kualitas.  Moral yang diambil atas dasar kesadaran menjadi pertimbangan yang dijadikan pedoman atau pandangan hidup. Dalam pengambilan keputusan, pejabat pemerintah harus dapat tunduk pada aturan perundang-undangan sekaligus tidak melakukan praktik nir-etika.
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI TINGKAT KEPOLISIAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI YANG BERORIENTASI PADA KORBAN Wibowo, Eko Ari; Rochaeti, Nur
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13352

Abstract

Anak adalah pribadi yang wajib dilindungi hak-haknya, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi. Diversi sebagai sarana penyelesaian tindak pidana anak melalui proses di luar peradilan merupakan salah satu upaya positif untuk mendapatkan keputusan terbaik bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi diatur dalam formulasi hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian tindak pidana anak dengan konsep diversi dapat mengalihkan persepsi negatif masyarakat terhadap juvenile delinquency. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak diterapkan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan korban tindak pidana. Sehingga dapat tercapai sebuah permaafan dari korban kepada juvenile delinquency.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM: UPAYA BERSAMA TIGA PILAR DI MASYARAKAT DESA MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Suyadi, Suyadi; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13410

Abstract

Kebebasan dalam sistem demokrasi, yang sering kali disalahartikan, bersama dengan persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum oleh masyarakat, menambah tantangan dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk warga Desa Mijen di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari tiga pilar penting, yaitu Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, yang memiliki tanggung jawab dalam membina masyarakat. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah tugas dan wewenang tiga pilar di wilayah binaan, upaya tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dan kendala tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait upaya tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berdasarkan Tupoksi masing-masing. Pendekatan metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis yang merujuk pada hukum yang berlaku terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.
PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA DI ZONA NETRAL POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG Anugrah, Nur Isna
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13385

Abstract

Pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong harus disesuaikan dengan statusnya sebagai zona security belt antara Indonesia dan Malaysia. Zona Netral ini berfungsi secara border to border untuk gencatan senjata dan tidak memperluas wilayah antar perbatasan dalam rangka menjaga perbatasan negara. Zona Netral disisi lain diartikan pula sebagai wilayah yang kedaulatan teritorialnya telah kehilangan aspek otonominya sehingga penerapan hukumnya dipertanyakan. Atas dasar tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberlakuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian  ini menggunakan data sekunder berupa kepustakaan serta didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan teori. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral yang beraspek pada locus delicti dapat menggunakan Asas Nasional Aktif dengan mempertimbangkan elemen tempat perbuatan pidana, tempat bekerjanya alat, dan tempat akibat pidana. Pertimbangan secara komprehensif selanjutnya dengan mempertimbangkan berdasar tempus delicti, subjek hukum pidana dan konteks persoalan pidananya. Selanjutnya dalam upaya melihat kenyataan pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral, maka penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong.
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS Husna, Nailal; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13347

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan fokus pada studi kepustakaan, menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan UMKM, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti yang ditegaskan oleh Radbruch. Pemerintah daerah Kudus telah menerapkan kebijakan penyederhanaan proses perizinan, sistem perizinan online, dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai langkah konkret dalam mendukung UMKM. Relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara positif terlihat dalam implementasi kebijakan dan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti kekhawatiran terhadap kewajiban pajak usaha masih perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menggambarkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil dan stabil. Prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi pedoman penting dalam mengembangkan kebijakan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KUDUS TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH Ramadhan, Ichsan
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.14855

Abstract

Regional taxes and regional levies are Regional Original Income and one of the sources of regional income, funds obtained from regional taxes and levies are used to finance the running of the Regional Government. One of the Regional Original Income is from parking levies, the existence of parking lots in the city of Kudus has developed very significantly. This is in line with Kudus City as a kretek city and a city of religious tourism. Parking levies are one of the sources of Regional Original Income, which if parking levies are managed optimally, can increase Regional Original Income (PAD). This study will discuss the implementation of the Kudus Regency DPRD's supervisory function regarding the collection of parking levies as PAD and the level of intensity of the implementation of the Kudus Regency DPRD's supervisory function. This study uses a Non-Doctrinal problem approach method, the type of data in this study is primary data is data obtained or obtained directly from sources/informants, primary data is data that has not been processed or original data, therefore in order to be used primary data needs to be processed first. Secondary data is data that is ready and ready to be used. The data collection method in this study is primary data as the main data and secondary data as supporting data, data collection in this study by means of field studies (primary data) and literature studies (library research). Data analysis in this study by organizing and sorting data, organizing it into a pattern, category and basic description unit. The results of this research are that the supervisory function of the Regency DPRD to increase Regional Original Income includes supervision of the implementation of Regional Regulations and other statutory regulations, regional head regulations, regional government policies in implementing programs to increase Regional Original Income. The existence of illegal parking in Kudus Regency is the responsibility of the Parking UPT as the parking manager in Kudus Regency, and this problem must be resolved immediately by the Parking UPT. The effectiveness of implementing the supervisory function of the Regional People's Representative Council (DPRD) towards increasing regional legitimate income (PAD) can be carried out by implementing several monitoring methods, namely: Preliminary Control, Interim Control, and Post Control. Kudus Regency DPRD's supervision of Regional Original Revenue is not yet optimal, This is because there is still illegal parking.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025) Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan More Issue