cover
Contact Name
EKSPOSE
Contact Email
jurnalekspose@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
ISSN : 14122715     EISSN : 26154412     DOI : -
EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, a scientific journal for disseminating results of conceptual research or studies on law and education, is published two times (June and December) a year. The EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan is managed by the Institute for Research and Community Service (LPPM) at Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 22, No 1 (2023): Juni" : 7 Documents clear
AN ANALYSIS OF STUDENTS’ SPEAKING HESITATION IN EFL VIRTUAL CLASSROOM Siti Nurul 'Ilmi; A. B. Sulthan Nurya
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.2908

Abstract

Speaking skill has extensively expanded in line with the advancement of online and hybrid learning. Thus, researching factors related to speaking skill in virtual setting is nowadays considered prominent. This research was to reveal types speaking hesitation, as well as factors that affect students’ speaking hesitation in virtual classroom. This research adopted qualitative descriptive method. The research was based on the observation and interview conducted in SMA Negeri 1 Bone, South Sulawesi, in May 2023. The research subjects were 35 second-grade students academic year 2022-2023. To collect the data, the researcher observed and recorded 3 meetings of English subject classroom via Zoom meeting. Following this, the researcher conducted interview to 8 students who produced the most hesitation during the observation. The data were analyzed by using qualitative data analysis technique that consisted of 3 main steps: data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The result showed that there are 7 types of speaking hesitation produced by students in EFL virtual classroom. They are fillers, stutters, repeats, silent pauses, false starts, interjections, and corrections. Further, 4 factors that made students hesitant to speak English in virtual classroom are nervousness, family/environment interference, lack of vocabulary, and poor network. Finding of this research was significant in expanding ideas and insight about speaking hesitation, particularly in virtual classroom.Keterampilan berbicara telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan pembelajaran daring dan hybrid. Oleh karena itu, penelitian terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan keterampilan berbicara dalam setting virtual saat ini dianggap penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap jenis keragu-raguan berbicara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hesitasi berbicara siswa di kelas virtual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada observasi dan wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bone, Sulawesi Selatan, pada bulan Mei 2023. Subjek penelitian adalah 35 siswa kelas II tahun ajaran 2022-2023. Untuk mengumpulkan data, peneliti mengamati dan mencatat 3 kali pertemuan kelas mata pelajaran bahasa Inggris melalui Zoom Meeting. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada 8 siswa yang paling banyak menimbulkan hesitasi selama observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari 3 langkah utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 7 jenis hesitasi berbicara yang dihasilkan oleh siswa di kelas virtual EFL. Itu adalah filler, gagap, pengulangan, jeda diam, permulaan yang salah, kata seru, dan koreksi. Lebih lanjut, 4 faktor yang membuat siswa ragu untuk berbicara bahasa Inggris di kelas virtual adalah rasa gugup, faktor keluarga/lingkungan, kurangnya kosa kata, dan jaringan yang buruk. Temuan penelitian ini signifikan dalam memperluas ide dan wawasan tentang hesitasi berbicara, khususnya di kelas virtual.
NILAI-NILAI ISLAM DALAM UNDANG –UNDANG PERTANAHAN Arifuddin N
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.516

Abstract

Manusia diberi kebebasan untuk mengeksplorasi, menggali sumber daya serta memanfaatkannya. Karena alam diciptakan untuk kehidupan manusia. Pada tanggal 24 september 1960 terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UUPA sebagai lex generalis (undang-undang pokok) bagi pengaturan mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD  1945. UUPA belum mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, politik, sosial ekonomi, budaya serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Secara empiris, penafsiran berbagai konsep di bidang pertanahan yang menyimpang dari falsafah dan prinsip dasar UUPA serta nilai-nilai Islam. Dari segi normatif, peraturan perundang-undangan yang ada tidak mampu memberikan akses yang adil kepada rakyat, termasuk masyarakat hukum adat, serta mengabaikan melakukan pengawasan terhadap hak yang sudah diberikan kepada perorangan dan badan hukum.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat doctrinal (Doctrinal Research) atau Penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pertanahan sehingga akan mengungkap dan menjawab permasalahan mengenai nilai-nilai Islam dalam Undang-undang Pertanahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, masalah lingkungan hidup sifatnya inheren. Namun banyak yang secara tidak sengaja memisahkan masalah lingkungan hidup dari urusan agama. Hal ini terjadi akibat ketidaktahuan bahwa ajaran agama Islam banyak membahas pelestarian alam, termasuk merawat lingkungan dan mencegah penebangan hutan, atau kurangnya sosialisasi sehingga sukar dimengerti oleh masyarakat bahwa perawatan terhadap lingkungan adalah merupakan yang diwajibkan dalam Islam. 
WHO IS LIABLE FOR MEDICINE CONTAINING TOXIC CHEMICALS BASED ON THE CONSUMER PROTECTION LAW Suwinto Johan; Citra Rahayu
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.3253

Abstract

The relationship between producer and consumer is not limited to buying and selling transactions only. But the producer is responsible until the product usage by the consumer. The producer sells a variety of products. It might be anything from simple items to ones that risk the lives of consumers. The producer is responsible for the effects that will raise from consumption of the product. The purpose of this study is to examine the medical/medicine producer's responsibility for the impacts on consumer poisoning. The study used normative juridical research methods. The conclusion of the study is the producer must bear responsibility for contaminating manufactured medicines. The producer accountability is in the form of compensate the consumer. These things have been managed in the Consumer Protection Act. If the producer received contaminated raw materials from the suppliers, so the producer can send these raw materials back to the supplier. A fraud penalty may be imposed on the supplier if they mix or provide the incorrect kind of raw material that doesn't fit the order. However, the producer still got to send these raw materials back.
HARMONIZING THE CONCEPT OF OMNIBUS LAW AS A REGULATORY SOLUTION FOR EDUCATION TRANSFORMATION Yapiter Marpi
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.1388

Abstract

The quality of human resources is one of the factors that hinder the improvement of the competitiveness of education. Regulatory issues are related to several fields of education that often transform rules that do not improve intellectual quality in the midst of a pandemic. Based on changes in President Joko Widodo's administration, the Working Cabinet separated the Ministry of Education and Culture from the Higher Education Education and merged under the Ministry of Research and Technology under Minister Nadiem Makarim. Therefore the higher education cycle in tertiary institutions is now under the auspices of the Ministry of Education and Culture. Often it may have implementation problems and conflicts between agencies and law enforcement starting with the quality of the applicable regulations. As a result, the regulations and rules of the authorities do not accommodate an increase in the climate of competitiveness of domestic education, but this article conveys a message that the government needs to work out a solution to improve laws through the Omnibus Law. The existence of Omnibus Law is well known in legal theories that are studied in the introduction of legal science in the flow of existing legal systems. The Omnibus Law theory originates from a country that adheres to a common law system even though the Indonesian state itself adheres to a civil law system. For this reason, the purpose of this paper is to understand the Omnibus Law and its use to fix regulatory problems in Indonesia.
ANALISIS PUTUSAN NO. 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN-MDN TENTANG PENGANIAYAAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM T Siti Annastasya; Sukiati S
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.3161

Abstract

Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi kepada pelaku penganiayaan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim mengurangi hukuman dari dua belas tahun menjadi enam bulan dikarenakan pelaku bersikap sopan di depan persidangan. Mereka juga mengakui dan menyesali pebuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim adalah anak tersebut belum pernah dihukum dan mereka memiliki masa depan yang panjang. Keputusan hakim dalam perkara ini dianggap tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Putusan yang diberikan oleh hakim terlalu ringan, mengingat perbuatan yang dilakukan pelaku tergolong penganiayaan berat dan menyebabkan korban kehilangan nyawa. Dari perspektif hukum pidana Islam, apa yang menjadi pertimbangan hakim belum memenuhi kriteria penjatuhan sanksi, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku penganiayaan seharusnya adalah hukuman qisash. Hal itu dikarenakan mereka melakukan pembunuhan secara bersama-sama dan syarat penetapan qisash terpenuhi pada para pelaku dan korban.
HIFZH AL-AMN WA AL-SALAM AL-ALAAMIY MIN MANZHUR AL-FIQH AL-ISLAMIY Lukman Arake
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.2566

Abstract

نسمع كثيرا دعوات حفظ الأمن ونشر السلام في الأرض وبين الدول وما وصلت إليه جهود نشر مبادئ الإسلام وحظر استخدام القوة والسلاح وفض النزاعات بالطرق السلمية وغير ذلك مما يعد سمة الإعلام والعلاقات الدولية المعاصرة، غير أن الواقع المرير الذي نشهده اليوم يتمثل بانتشار الحروب والنزاعات ونسمع عن الإبادات الجماعية هنا وهناك، كما نسمع عن الصراعات والقتل كل يوم. وعلى الرغم من كل المآسي التي حدثت والخسائر المادية والبشرية التي وقعت مما يشيب لها الولدان التي دفعت العقلاء والحكماء في كل الدول والمجتمعات إلى النداء لوقف العنف وما ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان إلا نتيجة لكل هذا. غير أن العنف مستمر، والقتل مستحر، والسلم ضعيف، والقوة هي صاحبة الكلمة، وكأن العالم يتجه للانتحار، وصيحات العقلاء ومواثيق السلام حبر على الورق والضحية هم الضعفاء من الدول والأفراد. وهاهنا يأتى تميز الفقه الإسلامي في معالجته للعنف ويتميز في قدرته على بيان السبل من أجل حفظ الأمن وتحقيق السلام العالمي وتثبيت حقوق الإنسان التى كانت منبثقة من الأحكام الشرعية مؤيدة بالقرآن والسنة النبوية الشريفة كما سنرى في هذا البحث.
TINJAUAN PROGRAM MAGANG KAMPUS MERDEKA DALAM ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN Elgi Hikmat Syah; Taun Taun
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.3090

Abstract

The internship program currently implemented in Indonesia has several types of internships, some are intended for job seekers or job training, for academic purposes, or internships to meet certain professional requirements. The Merdeka Campus Internship is carried out as an effort to prepare students to face the changes that occur, including cultural, social, world of work aspects, and rapid technological advances, from the program the competencies of students need to be prepared as an effort to integrate abilities with the needs of the world of work market and industry (link and match). The purpose of this paper is to find out the legal position of the students of the Independent Campus interns and the legal protection of the trainees is reviewed in the aspects of labor law. The approach taken in this writing is the statue approach; conceptual approach; and analytical approach. The results of this paper found that there was a problem where the Merdeka Campus Internship program did not have a firm and strong legal basis for the implementation of internships carried out by students, there were problems with the occurrence of legal vacancies making the MBKM program less legally certain. The legal protection of independent campus internship participants is based on the provisions contained in the MSIB Brief Guide and the good faith of IDUKA Partners, as for if there is a violation, students can report it to the Ministry of Education and Culture and the authoritiesAbstrakProgram pemagangan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia memiliki beberapa jenis pemagangan, ada yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pelatihan kerja, untuk tujuan akademis, maupun magang untuk memenuhi syarat profesi tertentu. Adapun Magang Kampus Merdeka dijalankan sebagai upaya menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan yang terjadi, meliputi aspek budaya, sosial, dunia kerja, dan pesatnya kemajuan teknologi, dari program tersebut kompetensi dari mahasiswa perlu disiapkan sebagai upaya mengintegrasikan kemampuan dengan kebutuhan pasar dunia kerja dan industri (link and match). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum mahasiswa peserta magang Kampus Merdeka dan perlindungan hukum peserta pemagangan ditinjau dalam aspek hukum ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah statue approach; conceptual approach; dan analytical approach. Hasil dari penulisan ini menemukan bahwa terdapat problematika dimana program Magang Kampus Merdeka belum memiliki dasar hukum yang tegas dan kuat atas pelaksanaan magang yang dilakukan mahasiswa, terdapat permasalahan dengan terjadinya kekosongan hukum menjadikan program MBKM kurang akan kepastian secara hukum. Perlindungan hukum peserta Magang Kampus Merdeka didasarkan pada ketentuan yang termuat pada Panduan Singkat MSIB serta itikad baik dari Mitra IDUKA, adapun bila terdapat pelanggaran maka mahasiswa dapat melaporkannya kepada Kemendikbudristek maupun pihak berwajib

Page 1 of 1 | Total Record : 7