cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
EKSPOSE
Contact Email
jurnalekspose@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 14122715     EISSN : 26154412     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics
EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, a scientific journal for disseminating results of conceptual research or studies on law and education, is published two times (June and December) a year. The EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan is managed by the Institute for Research and Community Service (LPPM) at Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 24 No. 1 (2025): Juni" : 15 Documents clear
Jilbab Dalam Hukum Islam Interpretasi Ulama Klasik Dan Kontemporer S, Samsidar; Hasan, Hamzah; Haddade, Abdul Wahid; Abdullah, Fahri
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.7706

Abstract

This article explores the views of classical scholars on the hijab, based on the Quran and Hadith, as well as the principles of Sharia that regulate women's attire and modesty. The article then analyzes how contemporary thinkers have adapted and interpreted the laws of hijab in social and cultural contexts. By comparing the perspectives of both groups of scholars, this article aims to provide a comprehensive understanding of the position of the hijab in Islamic law, as well as the challenges and dynamics faced by Muslim women in the modern era. The research findings indicate that the hijab is a religious commandment that must be followed by Muslim women. It serves to protect the body and, most importantly, as a duty for Muslim women to cover their modesty to be preserved from slander. By wearing the hijab, a woman demonstrates her commitment to the religious and cultural values of Islam. It also acts as a shield against unwanted gazes and inappropriate treatment from others. The hijab is part of worship and devotion to Allah, reflecting adherence to religious teachings. The wearing of the hijab is aimed at maintaining the honor and dignity of Muslim women, keeping them free from disturbances, and making them easily recognizable. The requirements for wearing the hijab include covering the entire body except for what is ordinarily visible, such as the face and hands, being thick, being loose, and not resembling men's clothing. Dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pandangan ulama klasik mengenai jilbab yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta prinsip-prinsip syariah yang mengatur aurat dan busana perempuan. Selanjutnya, artikel ini menganalisis bagaimana pemikiran kontemporer telah mengadaptasi dan menafsirkan hukum jilbab dalam konteks sosial, budaya. Dengan membandingkan perspektif kedua kelompok ulama, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi jilbab dalam hukum Islam, serta tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh perempuan Muslim di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jilbab merupakan ajaran agama yang harus dipatuhi oleh perempuan muslimah, berfungsi untuk melindungi tubuh dan yang terpenting sebagai kewajiban khususnya wanita muslimah menutup aurat agar terpelihara dari fitnah dengan mengenakan jilbab, seorang wanita menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai agama dan budaya Islam begitu halnya sebagai pelindung dari pandangan yang tidak diinginkan dan perlakuan yang tidak pantas dari orang lain. Jilbab adalah bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah, mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama bahwa pemakaian jilbab terpulang kepada tujuannya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita muslimah, bebas dari gangguan, lebih mudah dikenali. Adapun syaratnya, antara lain: harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak muka dan telapak tangan, harus tebal, harus longgar, dan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki
Analisis Penggunaan Aplikasi RuangGuru dalam Meningkatkan Kesiapan Siswa Menghadapi UTBK Islam, Naila Rif'atul; Octavia, Cindy Mustika; Alya, Rafeyfa; Nareswari, Rana Alliya
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa penggunaan aplikasi Ruangguru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan siswa dalam menghadapi UTBK. Siswa yang telah mengikuti bimbingan belajar merasa lebih percaya diri dan siap mengikuti UTBK. Sebagai hasil penelitian ini pada analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara intensitas penggunaan aplikasi Ruangguru dan tingkat kesiapan siswa, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berada jauh di bawah ambang batas 0.05. Artinya, semakin tinggi frekuensi dan kualitas penggunaan aplikasi Ruangguru, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi UTBK, baik dari segi pemahaman materi, kepercayaan diri, maupun capaian hasil latihan atau try out. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitif dengan menggunakan instrument penelitian penggumpulan data menggunakan kuesioner yang di olah secara statistic. Kemudian data yang dikumpul menggunakan triangulasi. Selanjutya, data di analisis dengan menggunakan indikator penelitian tentang aplikasi apa saja yang terdapat dalam ruang guru yang disesuaikan dengan materi persiapan UTBK.
Analisis Hak Reproduksi Wanita Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Hakim, Bawon Nul
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8681

Abstract

Women's reproductive rights are fundamental human rights recognized both internationally and nationally. This study aims to analyze the protection of women's reproductive rights within the framework of Indonesian positive law, focusing on Law No. 17 of 2023 on Health, along with other related regulations such as the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Law. Using a normative juridical approach, this research examines the regulatory gaps and challenges in the implementation of reproductive rights, especially in rural and remote areas. The findings indicate that despite existing legal frameworks, there are significant inconsistencies in the enforcement and accessibility of reproductive health services, compounded by cultural norms and patriarchal structures. Issues such as child marriage, limited access to quality healthcare, and inadequate legal protection for vulnerable groups, including sexual violence survivors and women with disabilities, highlight the complexity of safeguarding reproductive rights. This study recommends legal harmonization, improved healthcare access, and comprehensive reproductive education to ensure better protection and fulfillment of women's reproductive rights in Indonesia. Strengthening these aspects is crucial to uphold women's health, autonomy, and dignity in accordance with universal human rights standards.Hak reproduksi wanita merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan diakui baik secara internasional maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak reproduksi wanita dalam kerangka hukum positif di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta regulasi terkait lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji kesenjangan regulasi dan tantangan dalam implementasi hak reproduksi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum yang berlaku, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan aksesibilitas layanan kesehatan reproduksi, yang diperburuk oleh norma budaya dan struktur patriarki. Permasalahan seperti perkawinan anak, akses terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas, serta perlindungan hukum yang kurang memadai bagi kelompok rentan, termasuk penyintas kekerasan seksual dan perempuan penyandang disabilitas, menggambarkan kompleksitas dalam melindungi hak reproduksi. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum, peningkatan akses layanan kesehatan, dan edukasi reproduksi yang komprehensif untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak reproduksi wanita di Indonesia. Penguatan aspek-aspek ini penting untuk menjaga kesehatan, otonomi, dan martabat wanita sesuai dengan standar hak asasi manusia universal.  
Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Extraordinary Crime (Analisis Empiris dan Maqashid Syariah) Fadhilah, Nurul; Arake, Lukman; Nawawi, Jumriani; Sari, Dewi Arnita; Makkarateng, Ma'adul Yaqien
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8735

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan pembebasan bersyarat bagi pelaku extraordinary crime di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dengan pendekatan yuridis empiris dan tinjauan Maqashid Syariah. Fokus utama adalah implementasi prosedural pemberian pembebasan bersyarat dan prinsip keadilan dalam hukum Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif dan Maqashid Syariah, pembebasan bersyarat tetap menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan. Implikasinya mencakup pentingnya optimalisasi kebijakan tanpa intervensi serta perlunya sosialisasi publik mengenai perbedaan prosedur bagi pelaku extraordinary crime agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran keadilan hukum.
Pidana Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Kajian Konseptual Dan Implementasi Jonathan, Michael; Silalahi, Wilma
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8825

Abstract

Pidana pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai inovasi hukum yang menawarkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi dibandingkan dengan penjara. Pidana pengawasan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana, terutama bagi mereka yang dianggap tidak berbahaya, untuk menjalani hukuman di luar lembaga pemasyarakatan. Proses ini diharapkan dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang menjadi masalah serius di Indonesia. Namun, implementasi pidana pengawasan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesadaran dan kepatuhan pelaku terhadap kewajiban pengawasan, stigma sosial, serta kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Diperlukan adanya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.
Dasar Pemberat Dan Peringan Tindak Pidana Narkotika Anak Dalam Putusan Pengadilan Zebua, August Delta; Adhari, Ade
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8842

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang menjadi landasan bagi hakim dalam mempertimbangkan alasan pemberat dan peringan dalam tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap masyarakat dan memerlukan penanganan yang tegas namun tetap berkeadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti peran pelaku dalam jaringan peredaran narkotika, dampak terhadap korban atau masyarakat, serta tingkat kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, alasan peringan dapat mencakup pengakuan bersalah, sikap kooperatif selama proses hukum, serta keadaan pribadi pelaku seperti usia muda atau tekanan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum alasan pemberat dan peringan diatur secara eksplisit dan implisit dalam undang-undang, namun implementasinya sering kali dipengaruhi oleh interpretasi hakim. Dalam hal tersebut, pemidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam UU Narkotika dengan mempertimbangkan faktor pemberatan dan peringanan hukuman. Pemberatan diberikan jika pelaku berperan besar dalam peredaran narkotika, melibatkan anak-anak, atau menyebabkan dampak sosial luas. Sementara itu, peringanan diberikan untuk pelaku yang kooperatif, menyesali perbuatannya, atau dianggap korban yang membutuhkan rehabilitasi 
Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) dalam Karnaval di Kabupaten Malang Suhala, Ahmad Wildan; Supriyadi, Aditya Prastian; Huda, Miftahul
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kebisingan Lingkungan. Sound horeg merupakan usaha penyewaan sound system dengan volume tinggi yang sering digunakan dalam acara karnaval, namun penggunaannya menimbulkan kebisingan berlebihan yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha sound horeg memiliki kesadaran hukum yang rendah, ditandai dengan penolakan terhadap batas maksimal kebisingan 60 desibel dan kurangnya pemahaman mengenai perizinan serta sanksi yang berlaku. Faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum antara lain adalah keterbatasan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, tingkat pendidikan yang rendah, budaya usaha yang sudah terbentuk, faktor ekonomi yang mendorong pelaku usaha mengabaikan aturan demi kelangsungan bisnis, serta pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal. Dampak dari rendahnya kesadaran hukum ini meliputi gangguan ketertiban umum, masalah kesehatan masyarakat, dan potensi konflik sosial antara pelaku usaha dan warga sekitar. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum, penguatan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, serta kolaborasi antara pemerintah aparat kepolisian, pelaku usaha, dan masyarakat. Pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum dengan pembinaan dan pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku usaha sound horeg secara berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan usaha yang tertib dan harmonis di Kecamatan Gondanglegi
Analisis Tematik Hadis tentang Kerjasama Modal dalam Perspektif Syariah Hafid, Abd.; Ahmad, Arifuddin; Kara, Aisyah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.9060

Abstract

This research aims to analyze capital cooperation as discussed in several Hadith collections. Therefore, it employs the maudhui (thematic) method to examine various Hadiths concerning capital cooperation found across different Hadith compilations. This examination delves into the ontological, epistemological, and axiological aspects of Hadiths on capital cooperation, specifically how they manifest social worship in economic activities as a form of social responsibility. The findings indicate that there are approximately 50 Hadiths related to capital cooperation that use the term "al-syarikah" (الشركة) and around 12 Hadiths that use the term "al-ikhtilath" (الإختلاط). In Islamic jurisprudence literature, the practice of "capital cooperation" is categorized under al-syirkah, which in Indonesian is translated as "perserikatan" or "perkongsian" (partnership or association). The term al-syirkah in al-Munjid is defined as al-ikhtilath, meaning "to mix" or "to blend." Islam views cooperation as a means of mutual assistance in driving human productivity, which holds the value of social worship. Consequently, it is crucial to maintain, preserve, and foster cooperation to achieve human well-being in both this world and the hereafter. Capital cooperation, as a primary medium for achieving shared prosperity, also serves as an implicit prohibition against hoarding capital. A Muslim who possesses wealth is commanded to assist others as a form of social responsibility. This research recommends that everyone distribute a portion of their capital to help those who lack it in running their businesses, as a form of humanitarian social responsibility.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama modal dalam beberapa kitab Hadis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode maudhui (tematik) dalam mengkaji beberapa hadis tenteng kerjasama modal yang tersebar di beberapa kitab hadis, baik secara Ontologis, Epitemologis dan Aksiologis mengenai hadis kerjasama modal dalam mengejawantahkan aspek ibadah sosial pada aktifitas ekonomi, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang terkait dengan kerjasama modal dengan menggunakan lafal al-syarikah berjumlah kurang lebih 50 buah8 dan yang menggunakan lafal al-ikhtilath berjumlah kurang lebih 12 buah.9 Kerjasama dalam literatur fikih dikatakan bahwa praktek “kerjasama modal” termasuk dalam bentuk al-syirkah (الشركة), yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan “perserikatan” atau “perkongsian”. Term al-syirkah dalam al-Munjid diartikan dengan al-ikhtilath (الإختلاط),2 artinya; ber-campur. Islam memandang bahwa kerjasama sebagai sarana tolong menolong dalam menggerakakan produktifitas kehidupan manusia yang bernilai ibadah sosial, sehingga sangat penting dijaga,dipelihara dan diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat; Kerjasama modal, sebagai medium  utama dalam memenuhi kesejahteraan bersama, sekaligus sebagai isyarat larangan menimbun modal, seorang muslim yang memiliki harta diperintahkan untuk membantu orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penelitan ini merekomendasikan agar setiap orang mendistribusikan sebagian modal  mereka untuk membantu sesamanya yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosail kemanusiaan.
Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya S, Samsidar; M, Marilang; Akmal, Andi Muhammad
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.9517

Abstract

Marriage in the context of Islamic law in Indonesia has an important position and is an integral part of religious, socio-cultural and legal life in society. Islamic law regulates various aspects of marriage, including harmony, conditions, rights and obligations of husband and wife. In Indonesia, the application of Islamic law in marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The marriage process in Islamic law includes the consent of both parties, the presence of a guardian, witnesses and a dowry as one of the conditions for the validity of the marriage. However, the practice of Islamic law in marriage is often influenced by the diverse cultural and social contexts in Indonesia, which can lead to differences in interpretation and implementation in various regions. This research aims to analyze how Islamic law is implemented in marriage in Indonesia, the challenges faced, and its impact on society. Results The implementation of Islamic law in marriage in Indonesia has many complex aspects, with significant challenges. Although there is potential to provide protection and justice, successful implementation is highly dependent on community understanding, legal interpretation, and support from relevant institutions. The impact on society can be positive or negative, depending on how this law is applied and understood in the existing social and cultural context. By understanding this legal framework, it is hoped that it can provide deeper insight into the role of Islamic law in strengthening family institutions and maintaining social harmony in society. Indonesia.Perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang penting dan menjadi bagian integral dari kehidupan agama, sosial budaya dan hukum di masyarakat. Hukum Islam mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri. Di Indonesia, penerapan hukum Islam dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Proses perkawinan dalam hukum Islam mencakup persetujuan kedua belah pihak, adanya wali, saksi dan mahar sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Meskipun demikian, praktik hukum Islam dalam perkawinan seringkali terpengaruh oleh konteks budaya dan sosial yang beragam di Indonesia, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam perkawinan di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat.Hasil Implementasi hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia memiliki banyak aspek yang kompleks, dengan tantangan yang signifikan. Meskipun ada potensi untuk memberikan perlindungan dan keadilan, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada pemahaman masyarakat, interpretasi hukum, dan dukungan dari lembaga terkait. Dampaknya terhadap masyarakat bisa positif atau negatif, tergantung pada bagaimana hukum ini diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang ada Dengan memahami kerangka hukum ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum Islam dalam memperkuat institusi keluarga dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat Indonesia
IMPLEMENTASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DAN RAHMATAN LIL ALAMIN (P5RA) PADA MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN BONE Herpiana, Andi; Halidin, Ali; M., Mujahidin; A., Chairullah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8696

Abstract

This study is a field research aimed at describing the implementation of the Pancasila Student Profile Strengthening Project with the concept of Rahmatan lil ‘Alamin (P5RA) at the Madrasah Ibtidaiyah level in Bone Regency. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing interviews, observations, and documentation for data collection. The subjects of the study include five institutions: MIN 2 Bone, MIN 7 Bone, MIN 8 Bone, MI Pondok Pesantren Modern Bone Macope, and MI Syamsu Rasyidi. The findings reveal that: (1) The implementation of P5RA is guided by the Decree of the Minister of Religious Affairs (KMA) Number 450 of 2024, which serves as a framework for curriculum implementation at Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, and Madrasah Aliyah Kejuruan. (2) The stages of P5RA implementation in the observed madrasahs include the formation of a project facilitator team, identification of school readiness, planning of dimensions, themes, and time allocation, module development, and reporting and assessment. Theme selection is based on the specific needs of each institution, with a focus on "Sustainable Living" and "Local Wisdom." (3) Supporting factors include school readiness, student enthusiasm, parental support, and the availability of facilities and infrastructure. Conversely, inhibiting factors involve the need for project adjustments and occasional challenges in accessing necessary materials or tools.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER Vol. 24 No. 1 (2025): Juni Vol. 23 No. 2 (2024): Desember Vol. 23 No. 1 (2024): Juni Vol 22, No 2 (2023): Desember Vol. 22 No. 2 (2023): Desember Vol 22, No 1 (2023): Juni Vol 21, No 2 (2022) Vol 21, No 1 (2022) Vol 20, No 2 (2021) Vol 20, No 1 (2021) Vol 19, No 2 (2020) Vol 19, No 1 (2020) Vol. 18 No. 2 (2019) Vol 18, No 1 (2019) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 1 (2017) Vol 16, No 1 (2017) More Issue