cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora" : 17 Documents clear
OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG, FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK Rafi Rizaldi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.916 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.628-640

Abstract

Penjatuhan sanksi pidana penjara yang berlebihan menyebabkan over kapasitas pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia.   Peningkatan jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia menyebabkan tidak optimalnya tujuan dari pemasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini akan membahas faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak over kapasitas yang dilakukan lapas kelas II A Cikarang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif  dengan metode penelitian studi literature. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab over kapasitas lapas antara lain penahanan pra persidangan yang berlebihan, kebijakan sanksi pidana kasus narkoba dan minimnya akses terpidana kepada advokat. Lapas Cikarang melakukan upaya-upaya penanggulangan dampak akibat over kapasitas seperti program reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi over kapasitas, pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan lapas dan melindungi kesehatan fisik dan mental punghuni serta pengunjung
IMPLEMENTASI UU NO 12 TAHUN 1995 MENGENAI CAPAIAN TUJUAN PEMASYRAKATAN MELALUI LAPAS TERBUKA Agus Eka Mahardika
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.44 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.481-493

Abstract

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan berdasarkan amanat UU No 12 Tahun 1995, Permasalahan yang sering dijumpai saat ini adalah overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan karena jumlah WBP tidak sebanding dengan kapasitas yang ada. Sehingga pembinaan yang berlangsung tidak maksimal, permasalahan ini seakan bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang minim akan WBP. Selain melakukan pembinaan lapas juga berperan dalam melakukan re-integrasi WBP ke masyarakat, tujuannya agar ketika bebas kelak warga binaan akan menjadi manusia yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan pemasyrakatan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, permasalahan saat ini adalah bagaimana menanggulangi overcrowding serta upaya pencapaian tujuan pemasyarakatan melalui Lapas terbuka. Dalam pembahasan ini menggunakan jenis penelitian hukum yiridis empiris dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaan kenyataanya yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam mengatasi overcrowding dan capain tujuan pemasyrakatan melalui Lapas Terbuka yang masih belum optimal.
TINJAUAN NORMATIF TENTANG TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASANNYA PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS Atika Wulan Dari; Busyra Azheri; Yussy Adelina Mannas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.2 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.666-671

Abstract

Organ perseroan lainnya, selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Direksi, ialah dewan Komisaris. Organ tersebut, telah memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tulisan ini akan membahas mengenai dewan Komisaris selaku organ perseroan yang berfungsi, dan bertugas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tulisan ini berargumen bahwa dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik, akan bertentangan dengan pasal 108 undang-undang perseroan terbatas. Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik akan dibebani tanggungjawab hukum atas tindakan maupun kegiatan yang mereka lakukan. 
CORONAVIRUS DESEASE 2019 (COVID – 19) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU Sulistya Choirunnisa
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.954 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.536-546

Abstract

Sebagai sebuah dasar dari ilmu pengetahuan, maka penting kiranya filsafat ilmu dijadikan sebagai pisau kajian untuk membahas permasalahan aktual yang sedang terjadi. Yakni penyebaran Virus Covid – 19 sehingga dapat dipahami Covid -19 ini dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang selanjutnya dapat ditemukan langkah – langkah yang tepat dalam menyelesaikannya. Dalam penulisan ini menggunakan metode conceptual approach untuk menganalisa terkait permasalahan aktual yang terjadi. Yang kemudian dapat diketahui hakikat Covid – 19 bahwasnya virus ini merupakan virus pre-simtomatik, sehingga Pemerintah perlu untuk mengimplementasikan Undang- Undang Karantina Kesehatan secara disiplin. Dipandang secara epistemologi membuat tata kehidupan kemanusiaan masyarakat Indonesia berubah, yang berakibat pada perspktif kebutuhan akan tekhnologi meningkat, sehingga Pemerintah perlu untuk mesupport tekhnologi daring. serta aksiologi dari munculnya Covid – 19 yang sejak kemunculannya menciptakan fenomena baru bagaimana kepanikan menghantui masyarakat, sehingga sisi spiritualitas religuisitas berperan untuk meredamnya dan kemudian menjadikan tanggung jawab dibebankan kepada semua elemen masyarakat bukan sebatas Pemerintah saja.
ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LAPAS X Andika Ihza Mahendra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.393 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.641-654

Abstract

Pemenuhan kebutuhan seksual adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi kebutuhan fisologis maupun biologis. Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana negara menerapkan prinsip proporsionalitas dalam rangka pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap  Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kehidupan seksual narapidana, mengatasi penyimpangan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh narapidana serta memberi solusi mekanisme upaya pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini didasarkan acuan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjadi bahan rumusan kebijakan pemasyarakatan lebih mengedepankan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanan dan ketertiban sosial masyarakat. Penulisan ini menghasilkan analisa dalam mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual di Lembaga Pemasyarakatan melalui kebijakan Conjugal visit dan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan.
PELAKSANAA PROGRAM CRIMINON SEBAGAI REHABILITASI SOSIAL (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA CIREBON) Ryan Wahyu Firmansyah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.866 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.508-517

Abstract

Penghuni Lembaga pemasyarakatan  di Indonesia menurut data Direktorat Jendral Pemasyarakatan melalui Sms Gateway Sisten Data Base Pemasyarakatan pada 2 April 2020  yaitu mencapai 203,748 narapidana, penghuni tersebut di dominasi oleh Tindak kejahatan Narkotika sejumlah 47,054 narapidana, perlunya pemulihan bagi tindak pidana kejahatan narkotika dengan program criminon sebagai rehabilitasi sosial untuk memulihkan sikap perilaku yang positif. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dengan mengambil sumber studi literatur, wawancara dengan instruktur program criminon, serta observasi dalam pelaksanaan program criminon. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan program criminon di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Dril Koanfrontasi dapat menumbuhkan rasa percaya diri, dapat mengendalikan emosi sehingga mempunyai emotional quotient yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pasca Program Criminon petugas keamanan dan ketertiban memonitoring dengan cara merekrut menjadi narapidanan pendamping. Kendala dalam pelaksanaan program tersebut kurang menunjangnya alat tulis, peserta lanjut usia menjadi kendala dalam pelaksanaan.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Pranjono Pranjono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.807 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.678-684

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja dan upaya-upaya penanggulangan perilaku seks bebas di kalangan remaja khususnya di kota Padangsidimpuan.Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara beberapa pihak yang terkait dan metode kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dengan perilaku seks bebas. Hasil penelitian diperoleh yaitu 1) faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas di kalangan remaja disebabkan kurangnya pemahaman tentang agama sehingga keimanannya menurun, kebiasaan menonton video porno,2) faktor pergaulan bebas dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar para remaja  tidak terlibat dalam perilaku seks bebas menggunakan upaya Pre Emtif dan represif.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue