Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
49 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
49 Documents
clear
<![CDATA[RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DALAM PROSES INTEGRASI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA RESIDIVIS PADA ANAK ]]>
<![CDATA[Joseph Pasaribu]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.074 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.989-1000
<![CDATA[Anak didik pemasyarakatan /Andikpas merupakan seorang anak yang sedang melaksanakan pembinaan di sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA karena melakukan suatu tindak pidana yang membuat mereka harus berhadapan dengan hukum. Namun, terdapat permasalahan lain seperti banyak dari mereka yang pernah menjalani proses pembinaan di LPKA dan kembali harus menjalani Pembinaan karena melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya. Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu kunci untuk menentukan apakah anak tersebut nantinya bias kembali kemasyarakat atau justru tidak bias beradaptasi dan menjadi residivis. Residivis pada anak terjadi karena beberapa factor salah satunya yaitu rendahnya kesiapan anak untuk melakukan integrasi kedalam masyarakat. Dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah rendahnya kesiapan Andikpas dalam proses integrasi berpengaruh pada timbulnya residivis anak. Indikator kesiapan padaanak dapat kita lihat dari bagaimana efektif nya pembinaanf isik, mental, maupun sosial yang dijalankan di LPKA.. Adapun kebutuhan lain yang harus dimiliki oleh Andikpas sebelum kembali kemasyarakat, seperti kebutuhan sosialisasi yang membuat mereka mendapatkan hak nya sebagai seorang warga negara.]]>
<![CDATA[STATUS JAMINAN ATAS BENDA TIDAK BERGERAK YANG DILAKUKAN SECARA LISAN ]]>
<![CDATA[Alifah Benny La Tanrang]]>;
<![CDATA[Ahmadi Miru]]>;
<![CDATA[Oky Deviany]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.761 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1292-1303
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana status jaminan atas benda tidak bergerak yang dilakukan secara lisan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[1] Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conseptualical). Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebeumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Pada dasarnya tidak ada hutang yang tidak dijamin, dalam perjanjian lisan ataupun tertulis sejauh ini tidak ada yang mengatur untuk tidak menggunakan barang tidak bergerak sebagai jaminan. Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, perjanjian lisan juga di ikat oleh Pasal 1320 tersebut sama halnya seperti perjanjian tertulis, hanya saja posisi perjanjian lisan sangat lemah. Pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Sgm dan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Gto pada bab sebelumnya penulis melihat bahwa jaminan benda tidak bergerak atas perjanjian hutang piutang sah, artinya jaminan benda tidak bergerak dapat di jadikan jaminan dalam perjanjian lisan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan diakui keberadaanya sehingga mempunyai bukti yang kuat saat. Dan juga jaminan benda tidak bergerak perjanjian hutang piutang juga adalah salah satu bentuk dari perlindungan kepada kreditor ketika debitor wanprestasi. ]]>
<![CDATA[PENDEKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI OVERCAPACITY ]]>
<![CDATA[Yokevind Petrus Tarigan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.389 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1214-1225
<![CDATA[Overcapacity sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar, permasalahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut serta menimbulkan banyak dampak baik terhadap para narapidana maupun negara, Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimanakah implikasi overcapacity terhadap Lembaga pemasyarakatan di indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yakni dengan studi kepustakaan,di tarik kesimpulan bahwa permasalahan Overcapacity disebabkan oleh beberapa faktor, baik permasalahan Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak memadai hingga masih minimnya pidana yang non-penjara, serta pandangan stigma “penjahat” dari masyarakat yang turut membentuk seseorang untuk kembali menjadi residivice, kemudian overcapacity berdampak pada kesehatan fisik dan mental para narapidana, tercatat banyak narapidana yang meninggal baik faktor penyakit maupun bunuh diri, selain itu juga berdampak besar terhadap anggaran yang kian bertambah setiap tahunnya. Kata Kunci: Lapas; Tahanan; Kapasitas Lapas; Overcapacity.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEJAR PAKET B UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Tegar Widya Pradhana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.058 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1123-1136
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan kejar paket B dalam rangka pembinaan kepribadian untuk meningkatkan kualitas intelektual bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, pengaruh dan manfaat pemberian pembinaan pendidikan kejar paket B di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan kejar paket B. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data trianggulasi sumber. Hasil penelitian: (1) Pelaksanaan kejar paket B bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, namun keterbatasan dari sarana dan prasarana yang menyebabkan pelaksanaan kejar paket B kurang terlaksana secara optimal, (2) Dengan diberikannya program kejar paket B yang merupakan hak bagi narapidana, tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi bermanfaat bagi keluarga dan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, (3) Permasalahan dan hambatan – hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan sebagian besar disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana baik dari segi materil maupun non materil.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 2627/PID.SUS/2019/PN SBY) ]]>
<![CDATA[Ferdinand Sujanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.64 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1035-1046
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan pada tujuan untuk menilai efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan pada penerapan hukuman tambahan kebiri kimia. Penerapan hukuman tambahan kebiri kimia telah termuat dalam salah satu perkara, yaitu teregister dengan nomor perkara 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penedekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi perundang-undangan, dan studi kasus. Selain itu, penelitian ini menggunakan berbagai bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari salinan putusan perkara 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby, bahan hukum sekunder yang terdiri dari kumpulan jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari sumber internet. Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara deduktif sebagai penunjang utama. Hasil temuan dalam penelitian ini pada intinya menyatakan adanya kesalahan penerapan hukum dalam perkara 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby menyebabkan penegakan hukum yang berkeadilan tidak tercapai. Sehingga akibat dari tidak tercapainya esensi penegakan hukum yang berkeadilan membuat penerapan hukuman tambahan kebiri kimia belum mampu menjawab untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan seksual terhadap anak yang memberikan efek jera.]]>
<![CDATA[LEGALITAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DALAM KONSEP CYBER NOTARY DI MASA DARURAT KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Rezky Aulia Yusuf]]>;
<![CDATA[Nur Azisah]]>;
<![CDATA[Muhammad Aswan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.256 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1344-1360
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber Notary Di Masa Darurat Kesehatan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebeumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan cyber notary di masa darurat kesehatan tidak memiliki legalitas dan bernilai sebagai akta di bawah tangan. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang cyber notary dalam pelaksanaan jabatan Notaris, kecuali pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran serta pengesahan status badan hukum.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM ATAS PENYIARAN ULANG KONTEN SIARAN PIALA DUNIA OLEH LEMBAGA PENYIARAN TANPA IJIN PEMEGANG LISENSI ]]>
<![CDATA[Chrys Auditya Dewi]]>;
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.46 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.943-955
<![CDATA[Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas ciptaannya. Memiliki kaitan erat dengan HKl. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya melalui izin tertulis, namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini pihak lain yang tidak memiliki izin dari pemegang lisensi hak siar untuk menyiarkan konten Piala Dunia Rusia 2018. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta bagi pemegang lisensi atas pelanggaran penyiaran dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap pelanggaran penyiaran. Penulisan ini juga mencoba untuk mengkaji contoh putusan pengadilan mengenai hak cipta yang berkaitan dengan lisensi. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yang diperoleh dengan studi kepustakaan serta pendekatan Perundang-undangan dengan cara mengutip buku-buku literatur, jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil dari penelitian pada putusan perkara nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte adanya pelanggaran pendistribusian konten secara komersial tanpa izin dari pemegang lisensi. Hak siar merupakan hak hukum dan konten yang disiarkan dilindungi oleh hak cipta. Hal ini termasuk perbuatan melawan hukum, karena konten Piala Dunia Rusia 2018 merupakan karya siaran yang memiliki hak eksklusif serta hak ekonomi yang dimiliki FMA. Perjanjian lisensi harus didaftarkan pada Direktorat Jendral HKI]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI ONLINE MASKER DI MARKETPLACE FACEBOOK ]]>
<![CDATA[Ramadhan Wardhana]]>;
<![CDATA[Dwi Desi Yayi Tarina]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.685 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1259-1268
<![CDATA[Dalam dunia jual beli Online sering terjadi pelanggaran terhadap konsumen. Pelanggaran yang sering terjadi melalui platfrom E-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu tidak bertemunya penjual dan pembeli, dengan menggunakan media internet. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dikatakan konsumen adalah seorang yang pemakai barang dan jasa yang tersedia dilingkungan masyarakat, baik dari kepentingan pribadi, keluarga mapun orang lain. Salah satunya adalah kasus Pembelian masker secara online di marketplace, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekata yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam undang-undang perlindungan konsumen Seharusnya pelaku usaha sadar bahwa konsumen marketplace dilindungi oleh Undang-undang, dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan pengguna marketplace mendapatkan barang yang dibeli dari plafrom online marketplace dengan mutu berkualitas sehingga tidak lagi ada lagi kasus yang merugikan pengguna marketplace.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK ]]>
<![CDATA[Robi Sugara]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.392 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1179-1188
<![CDATA[Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif dari lingkungan masyarakat yang tidak baik. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah bersifat kualitatif, berdasarkan kumpulan dari data kepustakaan. Dalam proses penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan masih diupayakan proses diversi dengan syarat memperhatikan usia anak dan acaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun jika pelaksanaan diversi ini tidak dapat dilakukan. Dengan adanya pendekatan sistem dalam proses peradilan pidana anak dari penyidik, jaksa, hakim advokat sampai dengan pembimbing kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial, dengan berkoordinasi dalam pelaksanaan Sistem Peradilan anak Pidana ini sangat diperlukan.]]>
<![CDATA[PENINJAUAN FUNGSI PENDAMPINGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Mairizki Anggraini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.345 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1080-1091
<![CDATA[Tulisan ini berfokus pada Implementasi, permasalahan serta upaya pemecahan masalah peran pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya peninjauan kesepakatan diversi terhadap klien anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam upaya pelaksanaan proses kesepakatan diversi terhadap klien Anak, Balai Pemasyarakatan khususnya pembimbing kemasyarakatan. Balai pemasyarakatan telah melakukan berbagai daya dan upaya seperti membuat Litmas awal, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah klien, komunikasi yang baik, mengharuskan klien melakukan sesuatu, mengajak klien berekreasi. Namun ternyata terdapat berbagai masalah pada pelaksanaan proses upaya diversi. Peran pembimbing kemsyarakatan yang sangat signifikan dalam pelaksanaan proses upaya pencapaian diversi bagi klien Anak, mulai dari Pra-Adjudikasi, Adjudikasi, dan Post-Adjudikasi]]>
