Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
49 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
49 Documents
clear
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN NAMA ORANG TUA ANGKAT DALAM AKTA KELAHIRAN ]]>
<![CDATA[Siti Zahranissa Sheila Augusta]]>;
<![CDATA[Dwi Aryanti Ramadhani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.322 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1001-1010
<![CDATA[Di Indonesia adopsi anak melalui prosedur pengadilan menghasilkan putusan yang sah. Dengan putusan tersebut anak adopsi maupun orang tua angkat akan memiliki akta yang otentik, sehingga dapat menjadi jaminan hukum. Akta kelahiran sangat dibutuhkan agar terhindar dari akibat hukum dari hasil adopsi tersebut yang dikhawatirkan akan berdampak hak keperdataannya, hak waris dan sebagainya. Akta kelahiran seorang anak yang diadopsi dengan status anak kandung melanggar aturan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keberadaan anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dari penelitian dapat diketahui bahwa dengan adanya akta kelahiran mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung melanggar aturan karena bertolak belakang dengan hukum di Indonesia. Dengan ini masyarakat perlu memahami betul tentang tata cara pengangkatan anak dan pengurusan akta kelahiran anak angkat.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA DI LAPAS KELAS II A KARAWANG DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT ]]>
<![CDATA[Setiawan Setiawan]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.127 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1304-1313
<![CDATA[Narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan nyawa manusia bahkan dapat menyebabkan kematian jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat. Narkoba memiliki jangkauan dampak negatif yang sangat luas; baik fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya, pertahanan negara dan aspek lainnya. Peredaran narkoba ilegal di penjara semakin mengkhawatirkan. Secara nasional, penegakan hukum sangat penting untuk memberantas peredaran narkoba khususnya peredaran narkoba di Lapas. Berbagai upaya diperlukan, antara lain peningkatan kualitas petugas Lapas dan penguatan pengawasan terhadap penghuni Lapas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi internal dan eksternal. . Pencegahan dan pemberantasan narkoba di lapas merupakan kondisi lingkungan yang strategis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan metode analisis deskriptif, dan menggunakan analisis SWOT (Streright, Weakness, Opportunity, Threat).]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBANTU PEMBERIAN RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Christian Goklas]]>;
<![CDATA[Beniharmoni Harefa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.337 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.892-905
<![CDATA[Perdagangan anak merupakan hal yang tidak bisa ditolerir karena melanggar hak asasi anak khususnya di Indonesia. Tindak pidana perdagangan anak dapat mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya serta yang paling dirugikan. LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK. Hak korban diantaranya ada pemberian restitusi serta bantuan lainnya kepada korban. Dalam Penelitian ini penulis akan menggambarkan proses pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK yang meliputi mekanisme dan kendalanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah peran dan mekanisme pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK dalam tindak pidana perdagangan anak dan kendala apa saja yang terjadi pada LPSK dalam membantu pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan anak.]]>
<![CDATA[POLA HIDUP SEHAT GUNA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 PADA WARGA BINAAN PEMASYARATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATANKLAS IIA PEMATANGSIANTAR ]]>
<![CDATA[Muhammad Fahrul Syahputera]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.121 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1226-1232
<![CDATA[Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal itu disebabkan munculnya wabah virus Corona, yang bermula dari Kota Wuhan China dan menyebar ke seluruh penjuru dunia.1 Corona virus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales.2 Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, Corona virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan.3 Virus Corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan.4 Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM E-COURT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Mutiasari Mutiasari]]>;
<![CDATA[Heru Suyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.096 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1137-1146
<![CDATA[E-court ini sangat diharapkan dapat mengundang manfaat yang positif dan memberikan kemudahan di masa pandemi Covid-19, namun penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut apakah aplikasi e-court tersebut memang benar-benar dapat menimbulkan manfaat positif atau justru sebaliknya. Maka dari itu penulis ingin membahas mengenai tinjauan hukum e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang disertai dengan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait serta pelaksanaan suatu peraturan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan metode wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan e-court pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan di masa pandemi Covid-19 ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-court tersebut menimbulkan kemanfaatan hukum karena memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hambatan dalam pelaksanaan e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah adanya salah satu pihak yang berperkara menolak menggunakan e-litigasi dan lebih memilih untuk sidang secara langsung di Pengadilan. Selain itu, pengguna lain diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu pada meja e-court di Pengadilan Agama untuk dapat menggunakan layanan e-court serta masih kurangnya informasi dan sosialisasi membuat ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana dalam menggunakan e-court sehingga mengharuskan pihak tersebut mencari informasi langsung pada pihak meja e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan yang terakhir mengenai server Mahkamah Agung untuk layanan e-court membuat pendaftaran perkara dan pengunggahan melalui e-court terkadang tidak selalu berhasil atau memakan waktu yang lama dalam prosesnya.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK PADA TAHAP DIVERSI ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizky Poernomo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.255 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1047-1056
<![CDATA[Pendampingan anak merupakan salah satu tugas petugas masa percobaan yang ditujukan kepada klien anak. Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki keistimewaan hukum untuk mendapatkan Diversi, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pelaksanaannya, hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan Diversi seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Tuntutan pidana di Lembaga Pemasyarakatan masih sering dikenakan kepada anak yang belum tentu demi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Diversi dapat dilakukan dengan campur tangan Petugas Percobaan untuk menyamakan persepsi tentang hukum kepada korban, pelaku, keluarga korban, dan keluarga pelaku serta aparat penegak hukum. Intervensi yang dilakukan dapat berupa sosialisasi mengenai hukum yang berlaku tentang peradilan pidana anak dan tujuan dari Diversi. Oleh karena itu, petugas masa percobaan memiliki peran yang sangat penting dalam pendampingan anak khususnya pada tahap Diversi untuk mencapai hasil yang terbaik bagi anak dan semua pihak.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS PADA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Suryanegara Yasin]]>;
<![CDATA[Sabir Alwy]]>;
<![CDATA[Haeranah Haeranah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.749 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1361-1374
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kekuatan hukum akta notaris pada transplantasi organ tubuh manusia. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebeumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Akta transplantasi organ tubuh manusia harus di buat dengan akta autentik sebab bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan (wettelijke vorm) dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang yaitu Notaris. Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, akta notaris dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian, maka daya pembuktian atau kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan ke dalam tiga macam yaitu Kekuatan Pembuktian Lahir, Kekuatan Pembuktian Formal, Kekuatan Pembuktian Materil. Minuta merupakan asli dari akta notaris. Ciri khususnya terdapat tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, termasuk juga renvoi jika ada. Minuta akta ini tidak dibawa/diambil oleh penghadap akan tetapi tinggal di kantor notaris. Sedangkan yang dibawa oleh penghadap adalah salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta. Hanya saja di dalam salinan akta tidak terdapat tanda tangan para penghadap dan juga saksi, di dalam salinan akta hanya ada tanda tangan notaris bermeterai temple, jadi pihak Rumah Sakit tidak seharusnya menolak salinan akta transplantasi organ tubuh yang dibuat oleh notaris.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Halida Sabrina Anasga]]>;
<![CDATA[Kayus Kayouwuan Lewoleba]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.967 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.956-970
<![CDATA[Pandemi Covid-19 lambat laun amat membahayakan sebab menular amat cepat serta menghilangkan tak sedikit nyawa umat manusia di dunia serta di Indonesia. Pemerintah dan BNPB sudah melakukan koordinasi bersama pemerintahan daerah agar menjalankan penanggulangan pandemi ini melalui penerbitan peraturan dan beberapa kebijakan terkait dengan penaganan pandemi covid 19 mulai dari tingkat pusat sampai ke masing-masing daerah. Jakarta menjadi salah satu episentrum penyebaran covid 19 terlihat dari tingginya angka sebaran positif secara nasional, hal membawa dampak sosial yang luar biasa karena sebagai ibukota negara, sekaligus sebagai pusat perekonomian nasional.Terbitnya peraturan Gubernur No 79 Tahun 2020 sebagai salah satu upaya menekan laju penyebaran covid 19 dan sebagai instrument hukum dalam penegakan hukum terhadap penanganan pandemi covid 19 di DKIJakarta. Namun masih banyak ditemukan warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Penerapan sanksi terkai dengan pelangran itu cenderung ke perorangan saja yg dikenai sanksi denda, kerja sosial dan lain lain sedangkan di Jakarta sendiri. Tak sedikit masyarakat yang tetap melakukan aktivitasnya diluar rumah. Kenyataan itu menimbulkan rasa resah bagi masyarakat secara umum. Pemerintah akhirnya diberi bantuan oleh pemerintah daerah serta para polisi menjalankan sejumlah cara represif melalui pemberian sanksi pidana untuk segelintir orang yang tetap menjalankan kegiatan diluar rumah serta berkumpul pada sejumlah lokasi.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM KEADAAN HAMIL ]]>
<![CDATA[Jhody Raehandi Ramadhan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.048 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1269-1275
<![CDATA[Pemberian hak kepada narapidana merupakan hal yang harus di penuhi terutama kesehatan narapidana yang pada umumnya banyak mengalami berbagai macam penyakit. Serta masih bercampurnya tempat narapidana laki-laki dan perempuan di Lapas umum yang hanya di bedakan dengan lokasi Blok yang di khususkan untuk perempuan. Hal ini menjadi faktor utama adanya pelayanan kesehatan bagi narapidana khususnya narapidana perempuan yang memiliki perhatian khusus apabila saat hamil atau merawat bayi. Maka dari itu di lakukan pemberian pelayanan khusus bagi narapidana perempuan yang sedang hamil atau merawat bayi. Maka dari itu di bedakannya Lapas umum dan Lapas khusus perempuan karena akan mempermudah dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan. Selain itu adanya petugas yang berkompeten dalam bidang kesehatan sangat penting Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda di karenakan kebutuhan reproduksi wanita lebih kompleks dan memiliki siklus yang berbeda dibandingkan pria.. Maka dari itu di butuhkan dokter atau bidan yang memang berkompeten dalam bidangnya dan ditambah dengan sarana prasarana yang memadai.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSINAL BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS ]]>
<![CDATA[Erida Erviana Simanjuntak]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.371 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1189-1195
<![CDATA[Dianggap sebagai aib keluarga dan perlakuan tidak adil kerap didapatkan oleh penyandang disabilitas.. Hal ini mengakibatkan mereka sering dipisahkan dari masyarakat umum, baik di bidang pendidikan maupun aspek sosial lainnya. pemenuhan keadilan dan perlindungan hukum bagi narapidana penyandang disabilitas dalam konsep HAM juga sebagai hak konstitusional. Perlindungan hukum sangat perlu diberikan bagi penyandang disabilitas agar dapat membantu mereka dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan mencegah dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, pendekatan hukum normatif sendiri menjadikan kaidah-kaidah dalam hukum untuk dikonsep menjadi norma yang bersumber dari putusan pengadilan, doktrin, peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap hak narapidana yang menyandang disabilitas merupakan hak konstitusional. Dengan adanya hak konstitusuional bagi penyandang disabilitas membawa konsekuensi hukum bagi masyarakat dan negara dalam hal ini pemerintah, konsekuensi hukum tersebut adalah bagi masyarakat, masyarakat berkewajiban untuk menghormati dan menghargai hak-hak penyandang disabilitas. Sedangkan bagi negara sendiri yaitu negara berkewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dan melindunginya.]]>
