Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
49 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
49 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH ]]>
<![CDATA[Fajar Agung Nugraha]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.818 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1196-1200
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Pemenuhan Hak Narapidana penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih. Penelitian ini menggunakan yuridis empris yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder mengenai Penenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas, pada LAPAS Kelas II B Gunung Sugih terdapat 10 Narapidana penyandang Disabilitas, 3 diantaranya merupakan Narapidana Penyandang Disabilitas Lansia (Lanjut Usia) dan 7 Narapidana lainnya penyandang Disabilitas bukan Lansia (Lanjut Usia). Hasil penelitan ini bahwa Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih sudah berjalan dangan baik dan dan sesuai dengan peraturan yang berdasarkan Undang – undang yang berlaku. Narapidana penyandang disabilitas merasa sangat nyaman dan sangat terbantu karena adanya penyediaan fasilitas khusus Disabilitas dan merasa Hak kebutuhannya terpenuhi.]]>
<![CDATA[PERLAKUAN KHUSUS NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUTAN KELAS II B SALATIGA ]]>
<![CDATA[Novin Tidar Wemaaresta]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.15 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1103-1111
<![CDATA[Dalam mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan maupun narapidana lanjut usia yang dituangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, sebagai suatu upaya positif dalam memberikan kemudahan pelayanan dalam membantu Lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Tujuan penelitian ini adalah : mengetahui perlakuan khusus narapidana lanjut usia pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga ditinjau melalui pendekatan kasus. Dengan menerapkan penelitian diskriptif kualitatif pada kurun waktu Oktober sampai dengan November 2020 pada 2 responden secara kolektif dan mendalam. Hasil penelitian menunjukan perlakuan khusus yang diberikan sebagai hak yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga telah sesuai.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERKAIT PENGAKUAN KOMPETENSI KERJA ]]>
<![CDATA[Ernita Nabila]]>;
<![CDATA[Atiek Winanti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.857 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1023-1029
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 18 Ayat (1) berbunyi bahwa pekerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang telah diselenggarakan oleh lembaga pelatihan di tempat kerja dengan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dijelaskan selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja dalam mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja dan peranan sertifikasi kompetensi kerja sebagai upaya hukum bagi pekerja yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), didukung oleh data-data sekunder dengan cara pengumpulan data studi pustaka menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pekerja dalam mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja diakui dan dilindungi secara tegas oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta peraturan-peraturan di bawahnya. Adapun peranan sertifikasi kompetensi sebagai upaya hukum bagi pekerja merupakan proses akhir dari sebuah pengakuan. Maka, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) menjamin setiap kualitas pelaksanaan sejak pelatihan sampai dengan sertifikasi.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KEKAYAAN NEGARA DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA ]]>
<![CDATA[Muhammad Teguh Pangestu]]>;
<![CDATA[Aminuddin Ilmar]]>;
<![CDATA[Winner Sitorus]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.826 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1324-1334
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang apakah pengaturan kekayaan negara dalam badan usaha milik negara telah memberikan kepastian hukum. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebeumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Sehubungan UU Keuangan Negara, UU Tipikor, Putusan MK RI Nomor 103/PUU-X/2012, Putusan MK RI Nomor 48/PUU-XI/2013, dan Putusan MK RI Nomor 62/PUU-XI/2013 memosisikan kekayaan negara yang disetor ke kas BUMN tetap sebagai kekayaan negara bertumpang tindih dengan UU BUMN, Putusan MK RI Nomor 77/PUU-IX/2011, Fatwa MA RI Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, Fatwa MA RI Nomor 038/KMA/2009, dan Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pengaturan kekayaan negara dalam BUMN tidak memberikan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA DENGAN ALASAN KLAIM DALAM MASA TUNGGU. ]]>
<![CDATA[Gabriella Aurel Kathleen]]>;
<![CDATA[Sulastri Sulastri]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.214 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.919-930
<![CDATA[Asuransi merupakan sebuah kesepakatan yang dimana pihak penanggung serta tertanggung bersamaan mengikat dirinya. Sesuai pasal 257 KUHD mengenai perjanjian pertanggungan akan segera dirintis dan mulai berlaku sejak saat itu apabila sudah ada kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Namun kenyataanya tidak semua pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung bisa perusahaan asuransi terima. Penelitian yang dijalankan memakai metode penelitian kepustaakaan yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan mencangkup sejumlah asas hukum. Hasil penelitian menunjukan 1) mengenai perlindungan hukum pada tertanggung menurut tinjauan UU Asuransi, KUH PER, KUHD, UU Perlindungan Konsumen dan UU OJK yang dapat merugikan tertanggung atas penolakan klaim asuransi dengan alasan klaim dalam masa tunggu. 2) Tanggungjawab penanggung terhadap tertanggung dengan melakukan upaya hukum dan meminta pertanggungjawaban atas penolakan klaim asuransi dengan alasan klaim dalam masa tunggu. Beberapa hal dapat menjadi alasan penolakan klaim asuransi yang telah di ajukan di tolak akibat dalam masa tunggu (waiting period) penolakan asuransi yang didasarkan renggang waktu sejak penandatangan perjanjian asuransi menimbulkan kerugian bagi tertanggung dan perlu mendapatkan perlindungan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PANGKALAN BUN ]]>
<![CDATA[Fahrizal Aditya Rachman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.365 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1243-1249
<![CDATA[Penyandang Disabilitas pada dasarnya harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan baik itu pada saat di persidangan maupun ketika menjalani masa pidana. Sehingga dengan demikian, Penyandang Disabilitas harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan tidak hanya pada tahap pra adjukasi dan ajudkasi, tetapi juga harus menyentuh tahap pasca adjukasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normaitf, dimana hukum di pandang sebagai sebuah sistem yang padu yang meliputi norma-norma hukum, asas hukum, dan aturan-aturan hukum Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan di jabarkan dengan sedemikian rupa berdasarkan tolak ukur perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum mengatur terkait jaminan perlindungan terhadap terpidana penyandang disabilitas. Namun jaminan perlindungan kepada terpidana penyandang disabilitas itu sendiri terdapat pada perundang-undangan lain dan pada realitanya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun telah menerapkan jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GUNUNG SUGIH ]]>
<![CDATA[AKBAR ALRIFSON]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.04 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1162-1167
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi yang telah berjalan mengenai pemenuhan hak hak peklayanan kesehatan bagi Warga Binaan pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih. Penelitian ini menggunakan Metode pengumpulan data dan pengumpulan informasi dengan cara mencari data dari literature dan jurnal sebelumnya yang membahas topik ini sebelumnya serta bahan selain itu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan kemudian mencari informasi dari wawancara terhadap narasumber narasumber yang sesuai dengan penelitian yang diteliti dan observasi secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelayanan kesehatan yang dilakukan telah berjalan dengan baik walapun dengan beberapa kekurangan yang masih bisa diantisipasi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung sugih.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KESESAKAN DENGAN STRESS NARAPIDANA DI LAPAS ]]>
<![CDATA[Jodika Pranata]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.26 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1067-1072
<![CDATA[Kesesakan dengan stres pada narapidana. Stres merupakan respon dari bentuk penyesuaian terhadap suatu kondisi ketegangan yang dapat mempengaruhi keadaan fisik, psikis dan sosial seorang narapidana di Lapas. Tujuan dari studi literatur ini adalah melakukan penelitan untuk menyelidiki hubungan kesesakan dengan stress narapidana. Penelitian dilakukan dengan menelaah beberapa teori terhadap berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan positif antara kesesakan dengan kondisi stress narapidana.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN BALAP LARI LIAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Riono Dharmawan]]>;
<![CDATA[Mulyadi Mulyadi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.525 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.979-988
<![CDATA[Selama masa pandemi COVID-19 muncul beberapa fenomena baru yang terjadi di kalangan remaja di berbagai wilayah. Salah satunya adalah balap lari liar yang dilakukan sebagai bentuk penyalur kejenuhan akibat adanya Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) dan karantina wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk penegakan hukum kegiatan balap lari liar pada masa pandemic COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan dari kegiatan balap lari pada masa pandemic COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap kegiatan balap lari liar ditegakkanya aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bentuk pelanggaran dalam kegiatan tersebut secara maksimal, seperti UU Jalan maupun UU Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kegiatan tersebut, yaitu seperti mebuat aturan khusus dan memaksimalkan peran peraturan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Aparat berwenang juga dapat meningkatkan pengawasan patroli dan menciptakan sinergitas antara aparat berwenang dengan masyarakat umum dalam mencegah dan membubarkan kegiatan balap lari liar tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN KETIKA DEBITOR WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Aminda Euginee Putri Larasati]]>;
<![CDATA[Farida Pattitingi]]>;
<![CDATA[Hasbir Paserangi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.247 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1282-1291
<![CDATA[Hak Pengelolaan atau yang disebut sebagai HPL adalah hak yang secara eksplisit tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Meskipun demikian UUPA tersebut telah menjadi dasar tentang hak pengelolaan tersebut, hal itu disampaikan oleh A.P Parlindungan, secara tidak langsung Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa dari Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan pada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan peraturan pemerintah. Bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Pemberiannya dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang, atas usul pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan. Salah satu wewenang pemegang hak pengelolaan terhadap tanahnya adalah menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Berdasarkan penyerahan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga, maka hak atas tanah yang diperoleh pihak ketiga dari tanah hak pengelolaan adalah hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor terhadap eksekusi jaminan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan ketika debitor wanprestasi. Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan dapat dibebani Hak Tanggungan. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan kepada Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan yang berasal dari Negara. Pembebanan hak tanggungan diatas tanah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak pengelolaan. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan lahir berdasarkan keharusan adanya aturan Izin tertulis dari Pemegang Hak Pengelolaan. Melalui izin tersebut pemegang hak pengelolaan secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Pada saat debitur wanprestasi maka berdasarkan izin dari pemegang hak pengelolaan yang sebelumnya pernah diberikan pada saat debitur hendak menjaminkan Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan maka terhadap bangunan tersebut dapat dilakukan eksekusi. Diperlukan adanya kehati-hatian dari kreditur dalam memberikan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari akibat debitur wanprestasi.]]>
