Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
49 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
49 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASAS RECHSTVERWERKING DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA. ]]>
<![CDATA[Nara Rebrisat]]>;
<![CDATA[Kahar Lahae]]>;
<![CDATA[Sri Susyanti Nur]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.22 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1201-1213
<![CDATA[Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[1] Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conseptualical). Sistem publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 adalah sistem negatif bertendens positif. Pengertian sistem negatif bahwa keterangan-keterangan yang ada pada sertifikat/ buku tanah jika tidak benar dapat diubah, oleh karena itu sertipikat bukan satu-satunya alat bukti, dan kekuatan sertipikat bisa dilumpuhkan oleh alat bukti lain sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya di persidangan. Hal itu hanya bisa dilakukan sebelum 5 tahun pasca terbitnya sertipikat. Sedangkan bertendensi positif berarti adanya peran aktif dari pelaksanaan pendaftaran tanah untuk secara saksama mengadakan penelitian terhadap riwayat bidang tanahSehingga untuk pendaftaran tanah diperluakan pengumuman yang cukup lama (30 hari untuk pendaftaran tanah secara sistematik dan 60 hari untuk pendaftaran tanah secara sporadik, agar memberikan kesempatan kepada semua pihak yang merasa berkepentingan untuk memberikan sanggahan. Hal ini ditempuh untuk mencegah timbulnya kekeliruan dan mendapatkan keadaan yang sesuai dengan yang sebenarnya. Selain itu, pengertian bertendens positif juga terlihat secara eksplisitdalam pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 yaitu jika sudah berlangsung 5 tahun sejak terbitnya sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik maka pemegang sertipikat tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan ini adalah perwujudan diakomodirnya konsep lembaga “rechtsverwerking” yang dikenal dalam hukum tanah adat.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE ]]>
<![CDATA[Fathurrohman Hardian Nugraha]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.434 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1112-1122
<![CDATA[Anak memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan pada suatu negara, maka dari itu suatu negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak. Namun tidak sedikit anak yang termasuk kedalam sistem peradilan pidana karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan konsep yang menjadi dasar suatu negara dalam menangani anak yang melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dengan mengangkat isu-isu pemasyarakatan yang bersifat deskriptif eksplotaratif dengan menggunakan data sekunder. Melalui penelitian ini kemudian dapat disimpulkan Pembimbing Kemasyarakatan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Namun pada pelaksanaannya belum berjalan secara optimal seperti yang diharapkan, memiliki peran yang penting dalam memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan untuk memperkecil kesenjangan antar lembaga di dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) dengan tujuan mengantisipasi tidak terjadinya pengulangan tindak pidana namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan restorative justice.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MEMBANTU KELANCARAN PROSES PERADILAN PIDANA ANAK PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT ]]>
<![CDATA[Abimanyu Fachry A. A]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (145.203 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1030-1034
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai upaya membantu kelancaran proses peradilan pidana anak dan mengetahui factor yang menjadi kendala Pembimbing Kemasyarakatan sebagai upaya membantu kelancaran proses peradilan pidana anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Studi Kepustakaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini menghasilkan analisis berupa peran pembimbing kemasyarakatan sebagai upaya membantu kelancaran proses peradilan pidana anak tepatnya pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN-ALUN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Amaral Devi Pratama]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.303 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1335-1343
<![CDATA[Pedagang kaki lima adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan pada sektor informal. Pertumbuhan kegiatan pedagang kaki lima yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan tata kota. Oleh karena itu pemerintah melakukan penataan untuk memberikan wadah terhadap keberadaan (PKL). Pedagang kaki lima ada karena banyaknya urbanisasi yang terjadi sehingga kurangnya lapangan pekerjaan dikota membuat orang-orang mencari cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, salah satu cara dengan modal yang tidak terlalu besar dan lahan yang mudah dicari adalah dengan menjadi pedagang kaki lima. Yang menjadi permasalahan bahwa sekarang ini banyak pedagang kaki lima yang tidak sesuai, mereka berjualan menggunakan barang bergerak atau tidak bergerak tanpa izin menggunakan fasilitas umum, lahan parkir, jalan untuk pejalan kaki/trotoar, bahkan jalan raya, yang menyebabkan terganggunya ketertiban, dan membuat tata ruang kota menjadi berantakan. Oleh karena itu dibentuklah suatu relugasi yaitu PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA dimana tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, dan aman dengan sarana prasarana kota yang memadai. Yang dijadikan study kasus kali ini yaitu di sekitaran Alun-alun, metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan fakta dengan mengadakan observasi langsung terhadap objek penelitian. Efektivitas PERATURAN DAERAH tersebut terhadap Pedagang kaki lima di sekitaran Alun-alun Karawang jauh dari kata terlaksana, banyaknya jumlah pedagang kaki lima menjadi salah satu bukti nyata tidak adanya efektivitas dari PERATURAN DAERAH tersebut terhadap pedagang kaki lima di Alun-alun Karawang]]>
<![CDATA[PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURROGATE TANDA TANGAN DALAM AKTA NOTARIS ]]>
<![CDATA[Reza Azis]]>;
<![CDATA[Marwati Riza]]>;
<![CDATA[Sakka Pati]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.951 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.931-942
<![CDATA[Surrogate dalam akta Notaris merupakan keterangan dari penghadap yang dituangkan pada akhir akta oleh Notaris yang berfungsi sebagai pengganti tanda tangan bagi penghadap yang pada saat itu tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004, pada Pasal ini terdapat kekaburan norma hukum karena tidak ada penjelasan mengenai penggunaan surrogate ini dan penghadap seperti apa yang dapat diberikan keterangan di akhir akta (surrogate) dalam akta Notaris. Dalam pembuatan surrogate tanda tangan dalam akta Notaris, prinsip kehati-hatian oleh Notaris sangat penting untuk diterapkan agar Notaris terhindar dari pengingkaran di kemudian hari karena hal ini sangat rentan disebabkan tidak adanya tanda tangan penghadap dalam akta Notaris. Ada 3 (tiga) kemungkinan penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya dalam akta Notaris, (1). Penghadap tidak bisa baca tulis namun dapat memahami isi akta, dalam keadaan seperti ini Notaris wajib memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) penghadap tersebut dengan teliti dengan melihat pada kolom tanda tangan, apakah benar penghadap tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangan. (2) penghadap tidak mempunyai tangan atau jari sehingga berhalangan membubuhkan tanda tangannya. Dalam kasus seperti ini sudah jelas Nampak dari keadaan fisik penghadap. (3) penghadap mempunyai tangan dan jari lengkap akan tetapi berhalangan bertanda tangan karena tangannya sakit, untuk penghadap seperti ini Notaris wajib meminta surat keterangan dokter yang sesuai dengan keahliannya yang akan dilampirkan pada minuta akta. Dan Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat meminta dokumen tambahan atau pendukung kepada penghadap berupa surat pernyataan pada keluarga terdekat penghadap atau mengambil dokumen foto atau video pada saat proses pembacaan akta oleh Notaris.]]>
<![CDATA[AMBIGUITAS PEMIDANAAN PELANGGARAN PSBB DALAM PERATURAN GUBERNUR JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Kristofer Tampubolon]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.964 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1250-1258
<![CDATA[Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang melanda dunia dan juga Indonesia, mendorong adanya kebijakan dari para pembuat hukum untuk menghentikan kasus positif di Indonesia. Salah satunya melalui pemidanaan bagi yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembuatan peraturan pidana wajib mengikuti Asas Legalitas yang dimana unsurnya terdapat Lex Scripta, Lex Certa, Lex Stricta. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pelaksanaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menimbulkan kerancuan akibat tidak jelasnya pemidanaan sehingga menimbulkan ketidakefektifan hukum yang mengakibatkan tidak lancarnya kegiatan menurunkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia. ]]>
<![CDATA[RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU BERDASARKAN ASEAN FRAMEWORK ON PERSONAL DATA PROTECTION ]]>
<![CDATA[Akbar Fitra Ramadhan]]>;
<![CDATA[Khoirur Rizal Lutfi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.02 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1168-1178
<![CDATA[Berdasar atas kesamaan kepentingan, isu perlindungan data pribadi yang sedang banyak dibahas memang memerlukan harmonisasi di tingkat nasional, regional bahkan universal. Atas dasar kebutuhan Indonesia juga yang saat ini sedang membahas rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi, perlu kiranya format penyesuaian dengan beberapa kerangka regional yang salah satunya adalah ASEAN Framework on Personal Data Protection sebagai salah satu komitmen Internasional. Penelitian ini berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia sebaiknya mengikuti arahan sebagaimana yang terdapat di dalam ASEAN Framework on Personal Data Protection. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan ASEAN Framework on Personal Data Protection sebagai objek dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari bahasan yang dilakukan menunjukan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah cukup sesuai dengan ASEAN Framework on Personal Data Protection. Namun demikian perlu kiranya penguatan pada aspek-aspek regulasi pelaksana agar maksud dan tujuan dapat berjalan efektif.]]>
<![CDATA[PENERAPAN TREATMENT TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI DEPRESI DI DALAM LAPAS KLAS II A TANGGERANG ]]>
<![CDATA[Bayu Nugroho Damanik]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.764 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1073-1079
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah pada narapidana sehingga dapat menemukan jalan keluar dan menebus kesalahan yang sudah pernah dilakukannya agar tidak menjadi bayangan yang dapat membuat narapidana menjadi depresi di dalam lapas. Penerapan treatment khusus terhadap narapidama yang mengalami depresi ringan di dalam lapas adalah suatu tindakan yang tepat yang diterapkan di dalam Lapas Klas II A Tangerang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dimana dilakukannya penelitian secara langsung dan melalui bentuk lapangan dan berfokus terhadap penerapan yang di lakukan pihak lapas guna memberikan treatment terhadap narapidana yang mengalami depresi. ]]>
<![CDATA[PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Fitrany Latuconsina]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.747 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1383-1387
<![CDATA[Tulisan ini membahas isu tentang pelaksanaan dan program pembinaan yang dilakukan beberapa lembaga pemasyarakatan untuk para narapidana dalam rangka pandemi COVID-19. Tulisan ini merupakan studi literature yang bersumber dari artikel-artikel hukum. Metode pengumpulan data atau pencarian artikel digunakan dengan langkah PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Penyaringan artikel dilakukan dalam rentan 1 tahun terakhir 2020-2021 terdapat sebanyak 170 artikel Google Scholar. Didapatkan sebanyak 4 artikel yang disistesis dan analisis. Hasil dari penelitian ini bahwa setiap Lembaga Pemasyarakat mempunyai program pembinaan masing-masing seperti pemberian kesadaran moral dan keterampilan membuat masker pada pandemic Covid-19. Pemerintah lewat program asimilasi dan intregitas menjadi upaya untuk menanggulangi adanya overcrowding atau pencegahan Covid-19.]]>
