Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
52 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
52 Documents
clear
<![CDATA[STRATEGI LAPAS KELAS II B CILACAP DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN ]]>
<![CDATA[Tofik Nurhidayat]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.869 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1818-1825
<![CDATA[Berbagai isu mengenai kerusuhan yang datang dari pemasyarakatan menunjukkan angka yang cenderung tinggi sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat maupun petugas. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembenahan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di pemasyarakatan terus dilakukan. Salah satunya isu klasik mengenai terjadinya over kapasitas hunian yang terjadi di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai startegi yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan mengenai kerusuhan maupun gangguan keamanan dan ketertitban yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penjelasan-penjelasan desktritif analisis.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI IKTIKAD BAIK DALAM PEMERIKSAAN UNSUR KEBARUAN PADA PENDAFTARAN HAK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG DESAIN INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Asep Hakim Zakiran]]>;
<![CDATA[Sudaryat Sudaryat]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.837 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1510-1521
<![CDATA[Sistem pendaftaran hak desain industri memerlukan suatu prinsip iktikad baik dalam pelaksanaannya. Terdapat kasus pembatalan desain industri yaitu Putusan MA No:801K/Pdt.Sus/2011, dan Putusan PN Surabaya No:06/HAKI.DesainIndustri/201/PN.Niaga.Sby. Kedua kasus tersebut mencerminkan permasalahan adanya perbedaan penafsiran dan penerapan dari unsur dan kriteria kebaruan dari Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Implementasi Iktikad Baik dalam unsur kebaruan pada pendaftaran hak tidak diatur secara tersurat, namun secara tersirat terdapat pada Pasal 12 secara subjektif pada kejujuran dan kelayakan pendaftaran pemohon hak, dan secara objektif terdapat dalam Pasal 24 - Pasal 26 serta Pasal 38 - Pasal 42. Pengaturan kriteria kebaruan diperlukan karena dalam UU Desain Industri tidak menjelaskan mengenai kebaruan kata “tidak sama”, sehingga memberikan peluang yang besar dalam penafsirannya dan dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk melanggar hak desain industri.]]>
<![CDATA[ETIKA BERBAHASA DALAM KOMUNIKASI SEBAGAI SARANA PEMBINAAN ]]>
<![CDATA[Taufik Rowandy]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.34 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1737-1745
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga tempat untuk melakukan pembinaan terhadap wargabinaan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan. Selama Proses Pembinaan didalam Lapas, hal yang sangat penting ialah Komunikasi. Baik itu komunikasi sesama warga binaan, antar petugas dan warga binaan, warga binaan dan masyarakat serta warga binaan dan aparat penegak hukum lainnya. Pada penulisan artikel ini akan membahas terkait etika dalam berkomunikasi akan mempengaruhi upaya pemulihan hubungan wargabinaan dengan orang lain. Kesalahan penggunaan bahasa sehari-hari pada masyarakat penjara, pada umumnya menggunakan suatu bahasa yang menyimpang. Sedikit sekali orang yang menggunakan bahasa dengan baik dan atau benar. Kesalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Tidak dapat kita pungkiri bahwa hambatan dalam berbahasa yang baik dan benar tersebut akan selalu ada karena latar belakang pendidikan yang berbeda-beda di dalam masyarakat penjara. Penelitian kualitatfi yang dilakukan sebagai dasar peulisan artikel ini, yang dikumpulkan melalui data sekunder dengan studi literatur. Dari penulisan ini dapat ditemukan beberapa hal mengenai sejauh mana komunikasi berpengaruh sebagai sarana pembinaan, hambatan dalam etika berbahasa dan lainnya. Komunikasi yang baik merupakan komunikasi yang dibangun dan didasari dengan etika berbahasa yang baik pula. Dari cara berkomunikasi suatu individu petugas didalam dalam melakukan penilaian dan ini berkaitan dengan pembinaan.]]>
<![CDATA[PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 TANGERANG (STUDI KASUS PETUGAS LEMBAGA PEMASYARATAN KELAS 1 TANGERANG) ]]>
<![CDATA[Anka Priehanggoro]]>;
<![CDATA[Kusmiyanti Kusmiyanti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.358 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1419-1428
<![CDATA[Motivasi bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kinerja karyawan dalam dunia pekerjaan, oleh sebab itu dalam konteks ini motivasi kerja pada sebuah instansi pemasyarakatan merupakan suatu hal yang perlu untuk dipelajari dan menarik untuk diteliti karena dengan timbulnya motivasi kerja maka akan mempengaruhi petugas menjadi semangat dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja petugas pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Tangerang sehingga landasan teori yang digunakan adalah Teori Motivasi Abraham Maslow. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 188 orang sehingga penarikan sampel berdasarkan metode simple random sampling menggunakan rumus Slovin adalah sebanyak 128 responden. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil persamaan regresi kedua variabel adalah Y= 13,169 + 0,249X dan hasil analisis serta pengujian hipotesis menunjukkan motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja sebesar 77% dan tingkat pengaruh sebesar 0,577 dengan nilai t hitung (2,804) > t tabel(1,978) maka Ho ditolak dan Ha diterima.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP TINGKAT STRESS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Ivandi Tegar Kurniawan]]>;
<![CDATA[Kusmiyanti Kusmiyanti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.254 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1646-1653
<![CDATA[Manusia cenderung memandang setiap permasalahan hidup merupakan masalah besar yang hanya dialami oleh dirinya sendiri. Kondisi inilah yang membuat para narapidana mengalami stres yang dapat menyebabkan narapidana memiliki kesehatan mental yang buruk atau rendah. Bunuh diri bukan suatu fenomena baru di dalam lapas. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdapat 80 narapidana yang bunuh diri di dalam lapas. Cara untuk menanggulangi kasus bunuh diri di lapas karena stres dengan memberikan dukungan keluarga bagi narapidana karena dengan adanya dukungan yang diberikan oleh keluarga narapidana tidak akan merasa kesepian dalam menjalankan hidup di dalam lapas. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar kepada 48 WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Purwkerto sebagai responden. Hasil penelitian, diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0.008 < 0.05 yang berarti ada hubungan signifikan antara dukungan keluarga dan tingkat stres warga binaan pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN YANG MENINGKAT AKIBAT COVID-19 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Nindya Febrina Nurhapsari]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.817 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1562-1573
<![CDATA[Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif kepada negara berkembang khususnya Indonesia. Dengan adanya wabah ini, Merosotnya sektor perekonomian di Indonesia mempengaruhi masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran khususnya Daerah Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2020-2021 sekitar 200.000 ribu orang menganggur dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja, melemahnya sektor industri, dan angkatan kerja baru. Hal ini merupakan permasalahan besar bagi Pemerintah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Pemerintah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dengan sigap melakukan kerjasama dengan Perusahaan setempat untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara memberi bantuan sembako, memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pemagangan Bersertifikat hal ini guna untuk memberikan peluang kerja kembali untuk masyarat lokal daerah tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel jurnal ini yaitu metode yuridis normatif Jenis data dan sumber yang digunakan antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PEMBANGUNAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN DAMPAK PEMBUANGAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT ]]>
<![CDATA[Veronika Angelina Wau]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.952 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1859-1871
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan laut dari berbagai jenis limbah yang berdampak negative. Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan terhadap pencemaran harus didukung oleh masyarakat dengan menerapkan kebiasaan mengurangi pemakaian barang-barang yang berbahan plastik dan hanya untuk sekali pakai. Aturan tanpa kesadaran yang tinggi akan berujung sia-sia dimana masyarakat akan terus membuang sampah secara sembarangan. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan akan dampak pembuangan sampah sembarangan terhadap laut dan sekitarnya. Lebih lanjut tulisan ini juga membahas langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam penanganan pencemaran lingkungan serta beberapa prinsip dan asas hukum yang digunakan sebagai landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGELOLAAN BIDANG PENGAMANAN RUTAN KELAS IIB BANGLI DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN KARANTINA DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[I Komang Budi Mahendra Suta]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.86 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1779-1789
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan sistem manajemen pengamanan di Rutan Kelas IIB Bangli dalam menunjang pelaksanaan fungsi karantina dan isolasi terhadap narapidana di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif deskriptif yang sumber datanya didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Teori unsur manajemen (5M) yaitu, Men, Money, Materials, Machines, dan Methods digunakan untuk menganalisis unsur-unsur manajemen yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari bidang pengamanan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa penerapan sistem manajemen pengamanan di Rutan Kelas IIB Bangli sebagai upaya menunjang pelaksanaan fungsi karantina dan isolasi terhadap narapidana di masa pandemi Covid-19 sudah memenuhi keseluruhan dari unsur-unsur manajemen sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program karantina dan isolasi tersebut, akan tetapi di lain sisi, bidang pengamanan juga menghadapi beberapa kendala/kelamahan internal diantaranya adalah keterbatasan jumlah petugas pengamanan dan keterbatasan sarana prasarana berupa alat pelindung diri (APD)]]>
<![CDATA[MENINJAU JAMINAN KECELAKAAN DILUAR JAM KERJA BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[Widia Sari]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.627 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1467-1475
<![CDATA[The Employment Social Security Administering Agency provides protection for workers to overcome certain risks and implements them using social insurance mechanisms. What is meant by labor guarantees outside of working hours in the Karawang Regency Regional Regulation No. 1 of 2011? what are the provisions regarding work accidents outside of working hours?, Data Research Methods and Data Sources. Primary legal materials are regulations related to the Karawang regency regulation no. 1 of 2011. Secondary legal materials are books and opinions of experts in various literatures. Tertiary Law materials, such as the Big Indonesian Dictionary, scientific articles. Drawing conclusions. Accidents outside working hours are accidents that occur after working hours are over, in Law No. 3 of 1992 concerning Labor Social Security, work accidents include accidents when going home and going to work. other conditions that can be categorized as work accidents (outside working hours, excursions, etc.)The provisions regarding work accidents outside of working hours, namely the social security of workers intended for workers, social security of workers also applies to families of workers. Workers who are affected by work accidents are entitled to receive Work Accident Insurance.Key words: Accidents, labor and working hours.]]>
<![CDATA[PEMBINAAN DENGAN KOMUNIKASI ANTARPRIBADI TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN UNTUK MEMPERBAIKI POTENSI KOMUNIKASI YANG TERTAHAN ]]>
<![CDATA[Desta Ayu Valentin]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.638 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1692-1701
<![CDATA[Melemahnya tingkat keamanan di Indonesia dengan terciptanya banyak tindak pidana yang terjadi sangat meresahkan masyarakat. Tidak sedikit pula mereka yang melakukan tindak pidana adalah pelaku yang sebelumnya sudah pernah merasakan dunia penjara atau bisa disebut dengan residivis. Masalah ini merupakan pekerjaan rumah bagi Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia untuk lebih meningkatkan pendekatan kepada para pelanggar hukum, dan ketika pelanggar hukum telah selesai menjalani masa pidana nya dan dapat kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama bahkan tindak pidana yang lain. Pendekatan yang dilakukan para petugas terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dengan komunikasi antarpribadi yang baik, dan memberikan kenyamanan untuk warga binaan dalam menjalani masa pidana nya. Terbatasnya jumlah petugas yang lebih sedikit daripada banyak nya jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mendekam dalam bilik penjara bukan menjadi sebuah halangan untuk para petugas tetap dengan maksimal memberikan pembinaan dengan pendekatan komunikasi yang baik.]]>
