Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
52 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
52 Documents
clear
<![CDATA[STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI POLIKLINIK RUTAN (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Wonosari) ]]>
<![CDATA[Dumas Karindra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.007 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1702-1709
<![CDATA[Abstrak Implementasi pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak secara rinci diatur pada Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tetapi secara spesifik diatur pada Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia nomor PAS-32 PK.01.07.01 Tahun 2016 perihal standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA serta LPAS. Penelitian ini menggambarkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Wonosari serta upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan layanan kesehatan pada Rutan. Metode penelitian kualiatif deskriptif, Data yang dipergunakan meliputi data sekunder serta data premier, data sekunder ialah data yang diperoleh sesuai studi kepustakaan serta peraturan-peraturan yang terdapat. Sedangkan data premier di peroleh dari wawancara dan observasi. Teknik mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Tidak tersedianya Dokter serta minimnya biaya menjadi kendala hadiah layanan kesehatan bagi narapidana. Pihak Rutan Kelas IIB Wonosari telah melakukan aneka macam upaya seperti optimalisasi pelayanan kesehatan, berkerjasama dengan instansi lain serta melakukan prefentif mirip controlling secara rutin disetiap blok hunian.]]>
<![CDATA[PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Zahrah Putri Arum Nabilah Pratami]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.6 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1388-1399
<![CDATA[Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah berupa surat keterangan berisikan fakta dan pendapat dari dokter forensik/dokter ahli lainnya. Dalam mengungkap suatu kasus, Visum et Repertum memiliki peranan yang sangat penting berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap ada/tidaknya unsur tindak pidana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengungkap suatu kasus. Salah satu yang memerlukan bantuan keterangan ahli ialah dalam mengungkap kasus perkosaan. Perkosaan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak yang ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual. Pemaksaan tersebut seringkali dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan/kekerasan, sehingga membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam membantu penyidik untuk memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda – tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan/kekerasan tersebut.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENEKAN PENYALAH GUNAAN NARKOBA ]]>
<![CDATA[Tandi Islami]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (142.716 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1624-1628
<![CDATA[Dengan konsep adanya system pindana yang bertujuan untuk membuat terpinada sebagai warga Negara yang bertanggung jawab serta mengembalikannya ke masyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan dalam tindakan pindana yang dilakukan narapidana, dapat membekali, mempelajari serta menerapkan nilai-nalia yang berbaur serta mengadung pancasila. Menurut dengan adanya undang-undang 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 14 tentang hak-hak terhadap narapidana merupakan bahwa narapidana harus diperlakukan secara manusiawi dalam pengembangan terpadu. Salah satu memperlakukan narapidana Pronvinsi Jambi Kelas II A narkortika dalam konsep pembangunan, serta kondisi jumlah narapidana di penjara kasus narkoba mendominasi di lapas tersebut, baik dengan kategori Bandar maupun pengedar narkoba yang perlu ada perawatan yang lebih komperatif dan berkelajutan. Metode pendekatan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) merupakan penelitian terhadap masalah dengan melihat serta memperhatikan norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan adanya fakta-fakta yang ada dalam pemasalahan artikel penelitian ini, dalam penulisan penelitian ini bertujuan bagiamana peran Lembaga pemasyarakatan Kelas II Jambi melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan NarkobaTujuan penelitian ini adalah bagaimana kontribusi dari peran lembaga pemasyarakatan menekan narapidana yang terdakwa pengedar narkoba maupun Bandar, agar dapat memberikan sosialiasi terhadap mereka tentang bahaya narkoba dan hukum yang mengatur tentang tindakan yang mereka jalani tersebut, supaya kedepan bisa menjadi lebih baik dan kembali normal sesuai yang diharapkan.]]>
<![CDATA[KESIAPAN RUTAN KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN ]]>
<![CDATA[Lidya Seventina Ompusunggu]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.303 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1831-1842
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kesiapan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan dalam upacaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban,untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengamanan serta untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam kesiapan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dugunakan adalah wawancara, observasi dan study pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang memenuhinya standar untuk pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN E-COURT DAN E-LITIGATION PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Anggita Yulistia]]>;
<![CDATA[Karina Luana Pramesti Widodo]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.452 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1532-1539
<![CDATA[Sistem Peradilan Indonesia diselenggarakan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, pada pelaksanaanya masyarakat masih sulit dalam berproses di pengadilan karena rumit dan membutuhkan waktu lama. Dengan itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif sesuai ketentuan perundang – undangan di Indonesia. Hasil dari pembahasan ini, bahwa Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tetang Adminstrasi perkara (e- court) dan Persidangan (e-litigation), mengenai penyelenggaraan di Pengadilan TUN bertujuan untuk pelayana adminstrasi perkara dan pesidangan di pengadilan agar lebih efektif. Tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang belum merujuk pada asas sederhana,cepat dan biaya ringan. Kendala dan hambatannya seperti, Sarana dan Prasarana yang masih kurang, serta belum terbiasanya menggunakan sistem e-court dan e-littigation.]]>
<![CDATA[PRINSIP PERLAKUAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (ANDIKPAS) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) ]]>
<![CDATA[Ranisa Diati]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.068 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1754-1763
<![CDATA[SPPA menyatakan bahwa se0rang anak sebagai peIaku kejahatan IaIu dijatuhi pidana penjara 0Ieh hakim maka anak tersebut ditempatkan di LPKA untuk pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap andikpas haI tersebut harus diIaksanakan daIam Iembaga Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak adaIah Iembaga yang berperan besar daIam pr0ses SPPA dan penyeIesaian perkara anak. Iembaga Pembinaan Khusus Anak di Ind0nesia memiIiki peranan penting daIam pembinaan Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasyarakatan. HaI tersebut menjadi Iatar beIakang perIu adanya prinsip yang tepat untuk diimpIementasikan agar pembinaan ,pembimbingan dan pengawasan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) dapat terseIenggara dengan baik.Tujuan peneIitian ini adaIah untuk mengetahui bagaimana prinsip perIakuan anak didik pemasyarakatan di LPKA yang tepat agar pr0ses pemasyarakatan dapat berjaIan sesuai dengan tujuan. PeneIitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui prinsip perIakuan anak didik pemasyarakatan daIam pr0ses pemasyarakatan di (LPKA) . HasiI peneIitian ini diper0Ieh kesimpuIan bahwasannya daIam teknis perIakuan anak di LPKA harus mempri0ritaskan apa saja kepentingan yang terbaik kepada anak didik pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Tasya Adelia]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.503 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1440-1448
<![CDATA[Saat ini belanja melalui online bukan hal asing lagi bagi masyarakat Indonesia, melainkan sudah menjadi gaya hidup. Namun, tidak jarang juga transaksi jual beli ini menimbulkan kerugian serta permasalahan-permasalahan hukum. Transaksi e-commerce adalah kontrak transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara elektronik melalui internet yang memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha dengan konsumen. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul antara penjual dan pembeli dalam jual beli melalui e-commerce. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan litigasi.]]>
<![CDATA[POLIGAMI DI ARAB SAUDI, TUNISIA DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Fitrohtul Khasanah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.208 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1663-1675
<![CDATA[Diantara hukum Perkawinan yang sampai sekarang masih menjadi perhatian masyarakat diantaranya tentang poligami yang mana dalam Islam diperbolehkan dengan landasan Al-Qur’an maupun Al-Hadis. Namun seiring berjalannya waktu poligami seolah-olah menjadi generalisasi syariat yang dapat berlaku untuk umum dan dapat dilaksanakan oleh siapapun. Substansi hukum syariat tentang kebolehan poligami masih sering disalah pahami. Dualisme payung hukum ( hukum fikih/ syariat dan hukum negara) menjadi pegangan utama yang digunakan oleh para pembuat hukum di masing-masing negara muslim meskipun melahirkan sebuah aturan yang berbeda . Wujud dari perbedaan itu antaranya, di Arab Saudi bahwa poligami dibolehkan secara mutlak tanpa adanya persyaratan apapun asalkan sesuai dengan aturan hukum Islam. Tunisia melarang poligami bahkan diberlakukannya hukuman bagi yang melanggarnya. Sedangkan di Indonesia, membolehkan poligami namun dengan berbagai syarat. Tiga Negara muslim ini pada dasarnya menggunakan sumber rujukan yang sama namun menghasilkan hukum yang berbeda. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif, yaitu dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka (library research) sebagai bahan dasar serta meneliti berbagai peraturan ataupun undang- undang dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan poligami. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan tujuan untuk menelaah berbagai hal yang menjadi penyebab adanya aturan yang berbeda di setiap negara dan dampak-dampak yang timbul akibatnya sehingga dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.]]>
<![CDATA[PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT TERBANG ]]>
<![CDATA[Yulia Putri Maulina]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.814 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1584-1594
<![CDATA[Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kecelakaan pesawat yang cukup tinggi di Asia tercatat sejak tahun 1945 telah terdapat 104 kasus kecelakaan pesawat sebagai salah satu bentuk bencana alam karena kejadian tersebut menimbulkan korban luka dan meninggal dunia dalam jumlah yang banyak dan korban-korban meninggal dunia tersebut banyak di temukan dalam keadaan yang tidak utuh dan hanya berupa potongan dari bagian -bagian tubuh korban akibat guncangan serta ledakan dalam pesawat yang bahkan menyebabkan kematian sebelum pesawat tersebut meledak atau terjatuh oleh karenanya untuk mengetahui identitas dan penyebab dari pada kematian korban serta mengetahi ahli waris yang berhak meneriman klaim asuransi atau pergantian kerugian insisden kecelakaan pesawat tersebut sebaikan salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak penerbangan terhadap korban diperlukan peranan dari ilmu kedokteran forensic yang di lakukan melalui otopsi mayat dan di sampaikan hasilnya dalam bentuk visum et repertum yang akan di laluluoi dalam beberapa proses pemeriksaan hingga dapat di ketahui informasi informasi yang di butuhkan dari pada korban meninggal tersebut]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI INOVASI JENGMONA TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN KESEHATAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Yunike Annisa Nurulita]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.152 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1801-1808
<![CDATA[Pelayanan kesehatan yang diberikan serta dijamin oleh pihak Lapas merupakan suatu unsur yang sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 pasal 14 yang disebutkan pada hak-hak khusus yang diantaranya ialah hak mendapatkan sebuah pelayanan kesehatan serta makanan yang layak. Pelayanan kesehatan sendiri adalah salah satu bentuk upaya Kementrian Hukum dan Ham dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi narapidana. Adanya hak bagi narapidana tersebut, Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang mempunyai inovasi baru untuk memenuhi hak narapidana tersebut. Inovasi ini dinamakan JengMona yang diartikan Jenguk Monitoring Narapidana, hal ini merupakan wujuad dari kepedulian petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dalam hal kesehatan. Kesehatan sangat wajib diperhatikan di dalam Lapas, dapat saja kesehatan terganggu akibat banyaknya pikiran dan juga stress berlebih karena berada di dalam Lapas. Hal ini dapat dirasakan oleh petugas sendiri untuk lebih melihat secara langsung kondisi di dalam Lapas tanpa perlu pergi ke ruang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal inovasi tersebut lebih dalam dan seberapa efektiv yang inovasi ini. Metode yang digunakan delam melakukan peneltian ini merupakan metode deskriptif yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dalam pemerolehan datanya diperlukan observasi, dan dokumentasi, serta wawancara. Penelitian tersebut di peroleh hasil yang menunjukkan seberapa berhasilnya inovasi ini dan juga timbal balik yang diberikan oleh warga binaan terhadap inovasi yang telah diberikan.]]>
